26
Jul
09

Negara Kesejahteraan Menurut Al-Ghazali

MENURUT  “ AL-GHAZALI “

( Resume dari thesis DR. Deddy Ismatullah , SH , M.Hum )

Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik .

v  Di dunia Yunani kuno Socrates menyatakan dalam buku Republic tulisan Plato ( Rahman Zainudin , 1992 : 142 ) , diperlihatkan bagaimana cara membangun sebuah negara idaman yang akan memberi-kan kepuasan dan kehidupan yang baik bagi manusia ;  dengan  :

  • Digambarkan siapa saja dalam negara itu yang akan memainkan peranan yang menentukan ;
  • Apa tugas orang yang bertanggung-jawab tentang keamanan dan kemajuan negara itu ;
  • Terutama sekali siapa yang akan menjadi penguasa dalam negara itu .

Plato mempertanyakan ke tiga hal diatas , dan menjawabnya sendiri ( menurutnya ) , Aristoteles me-nurut Plato , mengatakan :

  • manusia apabila ia berada di dalam negara , dan hidup bernegara , karena manusia itu selalu mem-butuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya .
  • Karena itu dalam perimbangan antara warga negara dengan negara , negaralah yang diutamakan (negara yang primer ) . Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik , dengan sendirinya kepentingan warga negaranya akan demikian pula keadaannya ( Suhito , 1993 : 25 ) . Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut : colektivisme .

Jadi menurut Aristoteles , mengenai susunan dan hakekat negara atau masyarakat , adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan , suatu organisme yaitu susunan keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri , sehingga negara itu selalu mengalami timbul tenggelam , berkembang , pasang surut , bahkan kadang mati , sama halnya dengan keadaan manusia , binatang dan tumbuh-tumbuhan .

v  Pada zaman Romawi ( setelah Yunani ditaklukkan ) dalam beberapa hal mewaris saja dari pemikiran Yunani . Ilmu kenegaraan tidak berkembang , karena sistim ketata-negaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran , tetapi ditanam dalam praktek ketata-negaraannya .

Terdapat perbedaan pemikiran tentang negara  :

  • Kalau pemikiran Yunani lebih memperhatikan negara yang kecil , dan perhatian lebih ditujukan pada masalah-masalah politik , seperti masalah pemikiran dan filsafat tentang kehidupan berne-gara dan bermasyarakat , dan yang terpenting di antaranya adalah studi tentang bentuk negara yang terbaik dan yang tidak baik , tentang penguasa yang terbaik dan tidak baik ; serta hak dan kewajiban negara .
  • Dunia Romawi , bentuk pemerintahan adalah luas sekali , tanpa memperhatikan perbedaan yang terdapat antara rakyat-rakyat yang diperhatikan dari segi kebangsaan , agama , bahasa , warna kulit , dan sebagainya .  Perhatian lebih ditujukan pada masalah hukum dan administrasi yang su-dah pasti diperlukan untuk mengurus dan memerintah daerah yang luas , dan berpusat di Roma .

v  Zaman abad pertengahan , tidak banyak memberikan kesempatan terhadap pemikiran tentang negara dan hukum , serta ilmu pengetahuan lainnya .

  • Menurut Santo Agustinus , bahwa adanya negara di dunia tidak merupakan kejelekan , tetapi itu merupakan suatu keharusan ; dan yang terpenting adalah terciptanya suatu negara seperti yang di-cita-citakan dan diangan-angankan agama ( kristen ) – yaitu kerajaan tuhan .
  • Jadi sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk memusnahkan perintang-perintang agama dan musuh-musuh gereja ( Syachran Basah : 123 dan Soehino : 51-52 ) . Nampak jelas disini , bahwa negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada dibawah gereja .
  • Hal ini dapat dipahami , karena dimasa itu Santo Agustinus lebih banyak harus bergulat dengan tantangan dari pihak lawan yang harus dijawab dengan penuh semangat .
  • Sebaliknya Santo Thomas Aquinas hidup dalam dunia keyakinan yang sudah mapan , tidak perlu lagi menghiraukan tantangan dari luar ; memberi kesempatan bagi manusia agar tujuan gereja dapat dilaksanakan , yang berarti bahwa negara harus menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketenteraman . Jadi tujuan negara itu memberi kemungkinan kepada ma-nusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi .  Disinilah letak kerjasama antara negara dan gereja .
  • Menurut pemikiran Thomas Aquinas tentang perimbangan kedudukan dan kekuasaan antara nega-ra dan gereja , dikatakan bahwa organisasi negara dipimpin oleh Raja mempunyai kedudukan yang sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh Paus .  Hanya saja , masing-masing orga-nisasi itu mempunyai tugas berlainan dimana kekuasaan negara adalah dalam lapangan kedunia-wian , sedang kekuasaan gereja dalam lapangan kerokhanian ( keagamaan ) .
  • Selanjutnya jika terjadi pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja akibat dari berbagai faham yang timbul di masyarakat , maka peranan gereja di Barat pada abad selanjutnya bahkan sampai sekarang semakin berkurang . Marsilinus ( 1270 – 1340 ) mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja , dimana negara berkedudukan lebih tinggi dari gereja . Karena negara adanya lebih dahulu daripada gereja , maka negara dapat membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang yang bersumber pada kekuasaan rakyatnya , yang bersifat mengikat dan dapat menjatuhi sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya . Sedangkan gereja tidak dapat berbuat seperti itu .

v  Persentuhan pemikiran Aristoteles sampai ke Eropa adalah sesudah perang salib , persentuhan Islam Sicilia di Italia ke Eropa dan Islam Andalusia , berakibat mereka mengenal kebudayaan Yunani , teru- tama ajaran Aristoteles . Sejak saat itu masuklah unsur rasio dan orang mulai berpikir secara rasional .

  • Bagi banyak sejarawan politik , Machiavelli dianggap sebagai pemikir modern pertama dalam ilmu politik , yang telah menunjukkan dengan terang dan tegas pemisahan antara azas-azas kesusilaan dengan azas-azas kenegaraan , yang berarti bahwa orang dalam lapangan antara moral dan agama maupun politik berdiri sendiri .
  • Sesuai sifat realitasnya Machiavelli mengatakan , bahwa azas negara itu adanya untuk kepenting-an negara itu sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat , meskipun dengan cara dijadikan ukuran tertinggi bagi pelaksanaan pemerintahan dan melepaskan sama sekali segala pikiran-pikiran teologis , juga kesusilaan dan moral . Karena praktek dari pada kesusilaan dan moral sifat-nya adalah jauh sekali dengan praktek kenegaraan yang senyatanya . ( Soehino : 72 ) .

Ajaran ini oleh para pengamat politik , dinamakan ‘ ajaran tentang kepentingan negara ‘ .

  • Lain halnya dengan Thomas Hobbes dan Rousseau , semua mendasarkan ajaran kenegaraan me-reka atas paham organik ( F. Isjwara , 1980 : 156 ) , dimana kepentingan negara dipandang seba-gai organisme hidup atau sebagai pribadi , moral dan kesusilaan .
  • Dalam, abad ke 19 paham organis seakan-akan mengalami suatu kehidupan baru ( revival ) negara sebagai organisme moral bersifat ‘ metafisis idealistis ‘ ; dan dikemukakan oleh tokoh dari Jerman seperti Hegel , yang menganggap negara sebagai penjelmaan ekstern dari semangat moral ( moral spirit ) individu . Bagi Hegel , mendewakan negara sebagai lambang moralitas dalam bentuknya yang tertinggi , jadi negara benar-benar melambangkan kebebasan mutlak . Kebebasan yang tertinggi bagi seseorang , adalah dalam mengabdi kepada negara .
  • Karl Marx tidak mendewa-dewakan negara , baginya negara adalah alat dari kelas yang berkuasa , kelas yang menguasai alat-alat produksi untuk menindas kelas-kelas yang lain . Karen itu , diper-lukan kemenangan kelas yang tidak berpunya , dan setelah mereka menang mereka tidak akan me-merlukan negara lagi . Dalam situasi baru tanpa negara itu , setiap orang akan bekerja untuk kepentingan bersama sesuai dengan kemampuannya , dan setiap orang akan mengambil bagiannya dari milik bersama tadi sesuai dengan kebutuhannya . ( A. Rahman Zainuddin : 151 – 152 ) .

Negara bagi Marx , akan lenyap dengan sendirinya kalau di dalam masyarakat itu sudah tidak ter-dapat lagi perbedaan-perbedaan kelas , dan pertentangan-pertentangan ekonomi .

  • Paham Marx itu melahirkan kelas kapitalis untuk mendominasi tatanan sosial , meskipun bagi ke-lompok Marxis negara tetap merupakan suatu konsepsi sentral . Adanya kelas kapitalis semacam itu sangat berpengaruh hingga abad ke 20 ini di Barat , bahkan sampai merembes ke Asia dan be-nua lainnya .

( Paham liberal berakar dari pemikiran Hobbes , Locke , Rousseau , Montesque , Volteire , dll ) .

  • Kemudian muncul paham demokrasi seperti terdapat di Amerika Serikat dan Eropa Barat , yang berakar pada paham liberal . Paham ini terutama mendewa-dewakan perindividuan dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang dilaksanakan melalui perwakilan , serta kebebasan dalam bidang ekonomi yang membidani lahirnya kapitalisme dan penindasan maupun penjajahan .
  • Penjajahan merupakan semacam rebutan oleh negara-negara kapitalis ( untuk saling menguasai negara lain yang mempunyai sumber daya alam besar ) , yang hampir meliputi seluruh dunia . Setelah Perang Dunia II usai , pada pertengahan abad ke 20 kebanyakan negara-negara yang telah dijajah ( termasuk Indonesia ) , berusaha membebaskan diri dari negara-negara penjajah .
  • Pada akhir abad ke 20 ini pula negara-negara yang berpaham komunis mengalami perubahan besar-besaran , yaitu perpecahan negara-negara yang tergabung dibawah dominasi komunis akibat adanya pengaruh dari luar yang menganut paham keterbukaan dan reformasi di kalangan pucuk pimpinannya .

v  Dinamika perkembangan negara oleh pemikir zaman Yunani kuno , zaman Romawi , dan abad perte-ngahan , maupun renaicance di Eropa – ada mata rantainya dengan perkembangan pemikiran nega-ra di belahan dunia timur , yang diwakili oleh Al-Ghazali , Abi Rabi , Farabi , al-Mawardi . ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun . Pemikir Islam dimasa klasik yang istilah Barat mereka ada kesamaan menganut paham organik , yaitu suatu paham tentang hakekat dan asal mula negara yang kebera- daannya sudah tua , yang selalu populer di kalangan sarjana-sarjana ilmu politik hingga abad ini .

Pembentukan  Negara .

Kapan timbulnya suatu negara , bagaimana terbentuknya suatu negara , dan hal lain pemikiran tentang negara tidaklah bersamaan dengan adanya hukum . Pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur mulai adanya negara . Jauh sebelum ada pemikiran tentang negara dan hukum , negara telah ada lebih dahulu .

Babilonia , Mesir , dan Assyiria sekitar abad ke 18 Masehi dengan pemerintahannya yang sangat ab-solut , karena hanya orang-orang tertentu yang berkuasa sedang yang lainnya ( masyarakat ) hanya tunduk apa dasar kekuasaan penguasa itu , dan lain sebagainya . Pada waktu itu orang tidak mempu-nyai ketegasan ( keberanian ) untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara bebas .

v  Terbukanya pemikiran di kalangan pemikir tentang asal mula terbentuknya negara , terutama di dunia Islam zaman klasik Bani Abbas . Hasil pemikiran tidak lahir dengan sendirinya , tetapi senantiasa mempunyai kaitan historis dengan pemikiran yang berkembang sebelumnya dan mempunyai hubung-an dengan pemikiran yang ada pada masanya , seperti peradaban intelektual , kemajuan di bidang eko-nomi , dan keberhasilan dalam penataan sosial . Kemajuan di bidang peradaban intelektual , ekonomi dan sosial , merupakan ciri-ciri dunia Islam pada abad ke 12 . Masa Bani Abbas adalah masa pem-bentukan dan perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam . Di masa Bani Abbas inilah perhatian kepada ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani memuncak , terutama di zaman Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun . Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat didatangkan dari Byzantium dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab . Kegiatan penterjemahan buku-buku ini berjalan kira-kira selama satu abad . “ Bait al-Hikmah “ yang didirikan Al-Makmun selain sebagai pusat pen-terjemahan juga merupakan lembaga akademia yang mempunyai perpustakaan . Di antara cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan ialah : ilmu kedokteran , matematika , optika , geografi , astronomi , se-jarah filsafat ( Harun Nasution , 1985 : 70 ) . Para penguasan Bani Abbas juga memberi peluang yang besar untuk mengadakan berbagai kegiatan diskusi ilmiah dalam berbagai ilmu di istana , sehingga kegiatan ilmu berkembang , para ulama dan tokoh intelektual muncul bersamaan dengan pemikiran dan hasil kajian mereka , di bidang agama , filsafat , maupun sains yang sedang berkembang pesat .

Dalam kaitan tersebut di atas , bagaimana ajaran Plato maupun Aristoteles ( J.H. Rapar ) terus berpengaruh terhadap pemikir Islam meskipun kadar pengaruhnya bervariasi .

  • Dimulai dari pemikiran Plato , baginya negara itu muncul karena adanya kebutuhan dan keingin-an manusia yang beraneka , dan menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi ke-butuhannya . Masing-masing individu secara sendiri-sendiri tidak mungkin dapat memenuhi kebu-tuhannya , karena itu sesuai kecakapan masing-masing setiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerjasana untuk memenuhi kepentingan mereka bersama . Kesatuan mereka ini yang kemudian disebut masyarakat atau negara .
  • Bagi Aristoteles , asal mula negara dan perkembangan negara – dikatakan negara karena adanya penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar , kemudian kelompok bergabung lagi menjadi desa , dan desa bergabung lagi hingga seterusnya timbul negara ; yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis . Desa yang sesuai kodratnya adalah desa yang bersifat geneologis , yaitu desa yang berasalkan keturunan . Karena manusia merupakan makhluk sosial ( zoon politikon ) , maka tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara . Dasar negara adalah keadilan , sehingga kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan un-tuk dapat mencapai kebahagiaan ( terpenuhinya atas kebutuhan materi tersebut ) . Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna – di dalam dan karena persekutuan negara .
  • Sebagaimana Plato dan Aristoteles , Ibn Abi Rabi’ berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan . Untuk memenuhi kebutuhannya manusia berhajat kepada orang lain , karena ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri ; sehingga timbul saling ketergan-tungan antara sesama manusia . Kondisi itu mendorong manusia untuk saling membantu , ber-kumpul dan menetap di suatu tempat , dan lahirlah kota-kota .

Menurut Ibn Abi Rabi’ , terdapat beberapa hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia , dan dalam memperolehnya memerlukan ( bantuan / kerjasama dengan ) pihak lain  :

  1. Kebutuhan pangan yang membuat manusia terdorong untuk bekerja ;
  2. Kebutuhan sandang untuk melindungi diri dari gangguan udara panas / dingin , atau angin ;
  3. Kebutuhan papan / tempat tinggal yang aman dari ancaman bahaya ;
  4. Kebutuhan reproduksi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia ;
  5. Kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menjaga kelangsungan hidup tetap sehat .

Manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu , karena untuk mendapatkannya diperlukan pengetahuan serta ketrampilan di berbagai bidang .

Tidak berbeda dengan Plato dan Aristoteles yang berpangkal pada faham ketuhanan , namun se-bagai muslim Ibn Abi Rabi’ tidak terlepas dari pengaruh Islam ( Abi Rabi : 404 ) ia juga mema-sukkan faham ketuhanan dalam teorinya tentang proses terbentuknya kota atau negara , yakni  :

  • Pertama , kecenderungan untuk berkumpul dan bermasyarakat itu adalah watak yang dicip- takan Tuhan kepada manusia ;
  • Kedua , Tuhan telah meletakkan peraturan-peraturan tentang hak dan kewajiban masing-ma-sing anggota masyarakat sebagai rujukan yang harus dipenuhi , dan peraturan-peraturan itu tercantum dalam kitab suci Al-Qur’an .
  • Ketiga , Allah juga telah mengangkat penguasa-penguasa yang bertugas menjaga berlakunya peraturan-peraturan Tuhan bagi rakyat .
  • Kemudian bagi Farabi , asal terbentuknya negara adalah sebagaimana menurut Plato , Aristoteles, dan Ibn Abi Rabi’ – bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat . Karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain .

Namun menurut Farabi , terdapat tiga macam  ‘ masyarakat yang sempurna ‘ , yaitu  :

1.  Masyarakat sempurna besar , adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta bekerjasama ; atau dengan nama lain perserikatan bangsa-bangsa .

2.  Masyarakat sempurna sedang , adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni satu wilayah bumi ini ( Munawair Sjadzali : 51-52 ) ; atau dengan nama lain negara nasional .

3.  Masyarakat sempurna kecil , adalah masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota ; atau dengan nama lain negara kota .

Tetapi Farabi juga menanggapi bahwa tiga macam pergaulan sosial tersebut , tidak merupakan masyarakat-masyarakat yang sempurna , karena tidak cukup berswasembada dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya , baik kebutuhan ekonomi sosial , budaya , dan spiritual .

  • Seperti halnya para pemikir terdahulu , al-Mawardi mengatakan bahwa asal mula terbentuknya negara adalah berawal dari ketidak berdayaan manusia sebagai makhluk sosial , yang tentu me-merlukan bantuan orang lain  – sehingga dalam teorinya ia memasukkan unsur-unsur agama .

Al-Mawardi berpendapat , Allah menciptakan manusia yang tidak sanggup memenuhi kebutuh-annya sendiri tanpa bantuan orang lain – agar manusia selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta dan pemberi rezeki manusia .  Karena itu pula manusia membutuhkan-Nya serta memerlukan perto-longan-Nya . Jadi sebab lahirnya negara , adalah hajat manusia untuk mencukupi kebutuhan mere-ka bersama , dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan ten-tang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain . ( Munawir Sjadzali : 60-61 )

  • Sejalan juga dengan para pemikir politik sebelumnya tentang pembentukan negara , Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri ka-rena beberapa faktor  :

1.  Kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia ( kebutuhan hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga untuk meneruskan keturunan ) .

2.  Kebutuhan saling membantu penyediaan bahan makanan , pakaian , dan pendidikan anak .

( Munawir Sjadzali : 74 )

Al-Ghazali lebih mengedepankan soal kebutuhan hidup yang menjadi unsur utama bagi timbulnya negara . Kebutuhan hidup itu selain soal keturunan , juga soal tempat tinggal seperti dijelaskan dalam Ihya Ulum al-Din – juz II yaitu : amatilah dengan seksama pada awal berdirinya suatu negara didasari oleh kebutuhan makanan , pakaian , dan tempat tinggal . Lalu tercipta berbagai lapisan masyarakat pekerja dengan bakat kemampuannya masing-masing .

Al-Ghazali juga memberikan ilustrasi bahwa ekonomi ( iktishad ) merupakan faktor ketiga bagi beridirinya suatu negara .

Bagi Al-Ghazali terbentuknya negara mempunyai tujuan , dan tujuan manusia adalah iden-tik dengan tujuan negara . Karena itu untuk mengetahui terbentuknya negara , harus lebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia . Tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan abadi , yaitu kebahagiaan abadi setelah manusia itu mati . Jadi bukan kebahagiaan abadi yang bersifat di alam dunia . Kebahagiaan abadi tersebut , hanya dapat diperoleh dari tuntunan agama ( yang di Eropa diikuti oleh Thomas Aquinas pada abad ke 13 ) .

Dalam konteks ini , tugas negara yaitu : membuka atau memberi kesempatan dan keleluasa-an bagi warganya agar tuntunan dari agama dapat dilaksanakan . Untuk itu negara harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing manusia ( warga nega-ranya ) dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman. Jadi negara itu memberi kemungkinan kepada manusia ( warga negaranya ) agar dapat mencapai kebahagiaan abadi . Disinilah letak perlunya kerjasama antara ulama dengan negara .

U n s u r – u n s u r   N e g a r a .

Yang dimaksud unsur-unsur negara dalam pandangan Al-Ghazali : adalah bagian-bagian yang  menjadikan negara itu ada . Dengan lengkapnya unsur-unsur negara , maka lengkaplah negara bagai-kan bangunan yang bertiang lengkap . Negara itu terdiri dari beberapa unsur , sebagai berikut  :

1) W i l a y a h  N e g a r a

Bagi Al-Ghazali wilayah negara pada waktu itu dimana ia bertempat tinggal dalam wilayah Bani Abbas ; bahwa untuk menguasai wilayah , kekuasaan para pendiri daulat Abbasiyah muncul di pang-gung sejarah menggantikan Bani Umayyah yang telah berkuasa hampir satu abad , saat terbunuhnya Khalifah terakhir Marwan II . Dengan demikian Dinasti Saljuk pada awal sebelum mempunyai wila-yah kekuasaan , mendapat ijin untuk mendiami wilayah Jundi ( jund ) sebuah wilayah dekat Bukhara .

Kemudian keberadaan wilayah menurut Al-Ghazali sangat diperlukan untuk terbentuknya negara . Orang Abbasiyah pada masa lampau menaklukkan wilayah negara ( Dawlah ) Bani Umayyah , orang Saljuk harus menaklukkan Merv ( Ibukota Khurasan ) dari kekuasaan negara ( Dawlah ) Ghaznawiyah ( 428 H / 1037 M ) . Orang Israel harus berperang melawan bangsa Palestina dan Qanaan untuk mem-bentuk negara , dan begitu seterusnya . Yang dapat kita fahami dari Al-Ghazali , yang dikatakan dengan ‘ misahah ‘ untuk dapat membagi secara adil dan merata atas tanah-tanah kepada rak-yat atau warga negara . Bukan hanya menjamin warga negara terhadap keamanan negara , tetapi sudah ada kepastian bahwa  wilayah yang dikuasai oleh negara ,  untuk menjamin stabilitas politik da-

lam wilayah yang diperintah oleh suatu pemerintahan .

2) P e n d u d u k  N e g a r a

Analisa deskriptif mengenai penduduk , Al-Ghazali berpendapat bahwa rakyat sangat diutamakan dari unsur-unsur negara , dan untuk membuat rakyat senang dan rela sesuai dengan tuntunan agama dan kehendak agama . Al-Ghazali mengutip apa yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW , kepada para sahabatnya :  “ bahwa sebaik-baik umat Muhammad , adalah orang-orang yang saling mencintai , dan seburuk-buruk umat adalah orang yang saling membenci atau di antara mereka saling mengutuk antara yang satu dengan yang lainnya “ ( Al-Ghazali : 173 ) .

Dalam konteks hadits tersebut di atas , rakyat mendapat perlindungan yang besar dari penguasa tanpa membedakan agama , ras , dengan dibentuknya organisasi aljundiyah yaitu angkatan bersenjata untuk melindungi rakyat dari gangguan-gangguan di masyarakat , dan dapat mem-

perkokoh kedaulatan dan kedudukan pemerintah ( Zainal Abidin Ahmad ) .

3) P e m e r i n t a h  N e g a r a

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan kepu-tusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya . Keputusan-keputusn ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain . Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara ( Miriam Budiarjo , 1986 : 44 ) .

Bermacam-macam kebijaksanaan kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sam-bil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat . Pemerintah terdiri dari orang-orang tertentu dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan pada waktu tertentu dalam sejarah .

( Carlton 1980 : 56 )  Bagi Al-Ghazali , pemerintah untuk mengatur negara dan masyarakat , me-

nyelesaikan persengketaan atau perselisihan antara negara ( Al-Ghazali , 1994 : 149 )

4) K e d a u l a t a n  N e g a r a

Di dunia Timur abad pertengahan seperti halnya Al-Ghazali , al-Mawardi juga sependapat bahwa ke-mutlakan kekuasaan Tuhan yang sudah dituangkan dalam syari’ah, maka berarti kekuasaan negara ha-rus bersumber pada syari’ah itu sendiri . Syari’ah mempunyai posisi sentral legitimasi terhadap reali- tas politik ( al-Mawardi , 1937 : 20 ) negara merupakan instrumen untuk merumuskan misi kenabian guna memelihara agama itu dan mengatur dunia . Negara itu sendiri diperlukan untuk sebagai alat ke-hidupan (Al-Ghazali : 154) bersama warga masyarakat yang diikat atas dasar solidaritas bersama , un-tuk bersama-sama dan secara sendiri-sendiri berlomba melakukan kebajikan-kebajikan kemanusiaan sesuai dengan perintah Tuhan . Dengan demikian , fungsi negara menjadi sekadar alat bantu yang diperlukan untuk menegakkan syari’at . Tetapi alat bantu itu tidak boleh keluar dari kerangka hukum Tuhan itu sendiri . Dalam hal ini , kedaulatan yang dimiliki oleh setiap manusia ( rakyat ) itu haruslah mengikuti standar yang ditentukan oleh hukum ( kedaulatan Hukum ) yang telah di-tentukan Tuhan . Karena kedulatan rakyat itu hanyalah merupakan cermin dari kedaulatan yang hakiki , yaitu Kedaulatan Allah SWT .  Konsep demikian itu sama sekali berbeda dengan kon-sep teokrasi ( Jimli Asshi-ddiqie , 1955 : 22 ) warisan bangsa Eropa abad pertengahan , yang mewu-judkan gagasan kedaulatan Tuhan dalam sistem kependetaan yang menyatu dengan kekuasaan para raja . Seperti halnya dalam konsep Islam , teokrasi Barat pun menganggap Tuhan sebagai sumber-sumber pemegang kedaulatan , tetapi teokrasi Barat menjelmakan kedaulatan Tuhan kedalam diri raja atau jabatan kepala negara  .

Bahkan pada perkembangan di abad pertengahan , kekuasaan kepala negara atau raja itu sendiri me-nyatu dengan konsep kependetaan dalam agama nasrani , sehingga teokrasi melahirkan sistem yang absolut . Hukum Tuhan dijalankan oleh raja / pendeta atau nama Tuhan yang mutlak , karena itulah perkembangan selanjutnya istilah teokrasi di zaman modern digambarkan sebagai kejahatan-kejahatan dan kengerian yang dilaku kan atas nama Tuhan .

Akibatnya , konsep negara Islam sendiri harus turut merasakan penderitaan , akibat implikasi yang menyertai penggunaan istilah yang menyerupai konsep teokrasi dalam kedaulatan itu .

H a k e k a t   N e g a r a

Sebagaimana Aristoteles , Al-Ghazali berpendapat ( Al-Ghazali , t.t. : 85 ) ; yakin dengan obser-vasi akan dapat memperkuat pandangan mengenai hakekat negara sebagai suatu organisme sosial yang se-nantiasa berkembang . Observasi juga memperlihatkan kebenaran argumentasi , bahwa hakekat negara adalah baik apabila memperbanyak kesempatan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi da-lam politik. Kebenaran yang etis ini tidak berasal dari spekulasi yang dibuat-buat , melainkan berasal dari negara yang bijak . Negaralah yang mempunyai kebijakan , mempunyai wewenang dengan arif untuk me-nindak warga negaranya bila melanggar peraturan negara sesuai dengan hukum ( Syari’ah ) yang berlaku .

Tegaknya Suatu Negara

Kalau kita kembali ke masa klasik , terutama di dunia Islam Timur Tengah yang geografisnya be-rupa padang pasir yang sangat luas , kita dapati sering terjadi perebutan kekuasaan antara satu negara de-ngan negara sultan atau kepala negara dan amir atau syah . Kehidupan Al-Ghazali penuh diwarnai oleh perebutan kekuasaaan dan saling menjatuhkan antara sesama kelompok dalam istana yang berpusat di Baghdad . Dengan terjadinya perebutan kekuasaan , akan menggoyahkan tegaknya suatu negara .  Hal se-macam ini , oleh Al-Ghazali dikatakan : bahwa dalam suasana kacau dimana keadaan negara lebih labil , maka demi kepentingan rakyat banyak dan untuk mengantisipasi meluasnya pertumpahan darah sesama masyarakat Islam , dibenarkan semacam kudeta perebutan kekuasaan .

Pendapat ini didukung oleh al-Mawardi ( al-Mawardi : 14 ) , bahwa pemerintahan seorang amir yang me-rebut kekuasaan adalah sah , apabila memerintah sesuai dengan hukum Islam . Gagasan seperti ini ber-kaitan dengan apa yang bersumber pada ‘ doktrin darurat ‘ seperti dikemukakan oleh Al-Ghazali , yang berpendapat bahwa tirani seorang Amir yang berebut kekuasaan itu lebih baik daripada kekacau-balauan .

Kemudian Al-Ghazali dalam kondisi yang dialaminya itu lebih mempunyai kedekatan yang lebih realistis dalam kepentingan tegaknya suatu negara . Ia lebih mengutamakan kepentingan umum ( masyarakat ) sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pada zamannya . Untuk melakukan hal tersebut , ia memakai prinsip hukum tentang Maslahat , yaitu hal yang dilarang dapat dihalalkan apabila dikehendaki oleh kepentingan umum . Kaum Muslimin membutuhkan seorang penguasa untuk membela tanah air , memelihara keamanan , menghukum orang yang bersalah , melaksanakan hukum keluarga , menjamin transaksi-transaksi komersial dalam kehidupan sipil , mengangkat hakim pembantunya di daerah-daerah , atau wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan ( Al-Ghazali : 266-267 ) . Mengingat kebutuhan-kebutuhan itulah Al-Ghazali menerima de facto penguasa-penguasa militer yang meraih kekuasaan melalui kekuatan ( al-Ghalaba ) ( Mumtaz Ahmad , 1994 : 94 ) .

Luas atau Batas Wilayah Negara .

Luas wilayah dan kawasan yang dapat dikuasai negara , menurut pendapat Al-Ghazali juga diten-tukan kekuatan ( Syawkah ) yaitu kekuatan militer dan kekuatan ekonomi yang sangat berpengaruh pada strategi pemerintahan pusat dan strategi siayasah politik . Kekuatan pemerintah pusat akan berakibat pada pemerintahan lokal akan tunduk . Dalam kondisi tersebut , luas wilayah dan kekuasaan memiliki otoritas dan martabat yang tinggi . Upaya untuk meretorasi barid ’ yaitu layanan informasi terpusat yang memberi hak kepada pemerintah pusat untuk menjaga biaya-biaya atas peristiwa-peristiwa yang dialami gubernur-gubernur lokal , serta usaha kontrol kasus-kasus keseharian . Barid – kemudian di lembagakan . Kemudian sultan-sultan Saljuq bergantung pada kekuasaan mereka yang semakin luas dan mobilitas tinggi untuk me-lumpuhkan setiap pemberontakan yang akan muncul , kerajaan meluas sejalan dengan kekuatan militer dan kekuatan ekonomi .  Dengan demikian bagi Al-Ghazali , kekuatan pemerintah pusat sangat diten-tukan untuk mengatur pemerintahan yang terdapat di wilayah-wilayah atau lokal . Kekuatan eko-nomi dan militer dapat memaksakan kehendak pemerintahan pusat kepada para gubernur , agar tidak memberontak , dan menindak dengan tegas apabila ada gubernur daerah membangkang . Akan tetapi , apabila pemerintah pusat lemah , maka akan terjadi pemberontakan dimana-mana yang berakibat kepada goyahnya stabilitas keamanan .  Pemerintah lokal yang memberontak , akan mudah mendirikan negara baru , serta melepaskan diri dari pengaruh pemerintah pusat .

PEMERINTAHAN  NEGARA  DALAM  PEMIKIRAN  AL-GHAZALI

Bentuk Pemerintahan

Kalau melihat pada sejarah perkembangan bentuk-bentuk pemerintahan di masa Islam Klasik , terutama dalam pemikiran-pemikiran politik Islam , bahwa sejak Dawlah Islamiyah sampai ke Dawlah Abbasiyah sudah berbentuk monarki , yaitu jabatan-jabatan kepala negara turun-temurun . Dalam hal se-macam itu yang sudah dialami oleh Al-Ghazali , bahkan ia juga pernah menjabat Hakim Agung ( Gadli al-Qudroh ) mengesahkan pemerintahan yang ada pada waktu itu . Jadi , kriteria-kriteria yang menen-tukan tindakan kerajaan atau republik , ialah cara dalam hal menunjuk kepala negara . Apabila suatu sistem pemerintahan yang ditunjuk berdasarkan azas turun-temurun , maka bentuk peme-rintahannya ialah kerajaan ( monarki ) . Apabila dengan cara-cara musyawarah , maka bentuk pe-merintahannya ialah republik . Juga klasifikasi dua bagian ( tentang jumlah orang yang memegang kekuasaan & apa yang sebenarnya menjadi tujuan pemerintahan / pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara itu ) maupun tiga bagian ( tiga bentuk pemerintahan yang baik & tiga bentuk pemerintahan yang buruk ) Aristoteles yang terdapat dalam pemikirannya itu , tidak dapat diikuti perkembangan-perkem-bangan baru dalam sidang struktur pemerintahan pada abad ke 20 ini .

Tujuan  Pemerintah

Sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan , pemegang kekuasaan negara harus memiliki : kekuasaan militer , legislatif dan keuangan . Disamping kekuatannya juga diilhami oleh teori Montesquieu ( Trias Politika ) yaitu kekuasaan eksekutif , legislatif , dan yudikatif ( Pamudji , 1985 ; 3-4 )

Menurut Samuel Edward Finer dalam bukunya yang terkenal Coparatife a Government ( Pamudji , hal 5) pemerintahan harus mempunyai  :

  • Kegiatan terus menerus di wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung ( State ) ;
  • Pejabat yang memerintah ( The Duty ) ;
  • Cara , metode , serta sistem ( manner , Methode and system ) ; dan
  • Terdapat warga negaranya .

Dalam kaitan itu perlu kiranya diungkapkan kembali beberapa definisi pemerintahan Imamah atau Khilafah dalam pemikiran politik Islam Klasik , untuk menyamakan visi dalam menelaah kem-bali akan tujuan dari pemerintahan itu sendiri .

Pertama , Imamah dalam konsep Al-Mawardi ( al-Mawardi ; 5 ) : adalah pemerintahan yang berkedu-dukan bagi pengganti Nabi untuk memelihara agama dan mengatur pemerintahan .

Kedua , Khalifah menurut Ibn Khaldun ( Yusuf Musa ; 173-174 ) : adalah suatu pertanggung-jawaban yang dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara kepada kepentingan akhirat . Pada hakekatnya pemegang jabatan Khalifah ( pemerintah ) sebagai peng-ganti diri Nabi dalam menjaga agama dan mengatur tugas dalam pemerintahan ( masalah keduniaan ) .

Ketiga , Imamah dalam konsep Al-Ghazali ( Yusuf Musa ; 173-174 ) : mengemban tugas pengganti diri Nabi , pemimpin salat , seperti yang terjadi pada diri Abu Bakar yang memimpin salat ketika Nabi sakit . Khilafah bagi Al-Ghazali sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang merupakan hamba pilihan Tuhan , dengan kedudukan sebagai orang suci atau muqaddas ( Al-Ghazali hal 126 ) , merupakan bayang-an Allah di bumi , hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat mana pun untuk taat mutlak kepada-nya , dan melaksanakan perintahnya .

Bila ketiga definisi tersebut diringkas , kita dapat memahami tujuan sistem pemerintahan , yaitu :

  1. Tujuan utama adanya Imamah , ialah untuk melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya dengan ikhlas serta patuh , dan  menghidupkan sunnah  serta  memerangi bid’ah ,

agar seluruh warga negara dapat dengan baik melakukan ketaatan kepada Allah .

  1. Tujuan kedua dari pemerintahan , memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi , mi-salnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak , mengusahakan terselenggaranya ketertiban , keamanan , dan ketentraman . Dan hanya pemerintah , merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kemakmuran bersama . Demi kepen-tingan negara ,  maka untuk mempersatukan negara dari kekacauan dan perpecahan ,  harus memiliki

kekuatan militer , legislatif , dan keuangan .

Untuk mencapai hakekat dari tujuan pemerintahan , menurut Al-Ghazali – pemerintah harus membentuk masyarakat dalam ikatan perdamaian agar tercipta literatur . Tidaklah akan tercapai keadilan kalau tidak ada peraturan .

Adanya peraturan yang disebut hukum akan mengatur serta mengukur perbuatan manusia yang diadakan oleh pemerintah dalam suatu negara . Penguasa harus pandai memainkan peranan , terutama mengatur strategi pemerintahan yang kuat , mengokohkan kerjasama dengan pemerintahan pusat .

( Al-Ghazali ; 1236 ) .

Tujuan pemerintahan dalam konsep Al-Ghazali ini sifatnya universal , artinya tidak terbatas hanya individu-individu yang Islam , tetapi juga lebih menekankan kepada semua warga negara dalam wilayah kekuasaan Islam , tanpa membedakan agama , ras , dan sebagainya . Warga negara mempunyai tanggung jawab atas urusan kenegaraan , dengan demikian pemerintah semacam inilah yang secara sah dapat mengemban urusan negara ( Al-Ghazali ; 126 ) .

Jelaslah apa yang dinukilkan oleh Al-Ghazali , bahwa tujuan pemerintahan adalah tiada lain hanya untuk kepentingan kebaikan dan kesejahteraan umum .  Penguasa atau seorang penguasa tidak mem-punyai kewibawaan di mata rakyatnya . Seseorang yang mempunyai pengalaman di wilayah yang di-kuasainya dan ia bermaksud meminta penilaian rakyat banyak , maka sesuatu yang pertama kali disam-paikan kepada mereka adalah wibawa dan kepiawaian dalam memerintah .

Dasar-dasar  Pemerintahan

Dasar pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu negara , fal safah hidup dan konstitusi yang membantu sistem pemerintahannya ( Ibnu Kencana Syafi’i , 1992 : 27 ) .

Pemerintahan negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sama sekali satu sama lain , yang ber-kembang sesuai situasi dan kondisi setempat . Pembicaraan mengenai sistem pemerintahan suatu bangsa , tidak boleh terpancang pada ide umumnya saja ; apakah pemerintahan itu berbentuk otoriter atau perwa-kilan kerajaan , ataukah republik , demokrasi ataukah diktator . Karena harus mencakup pula sistem eko-nomi , sistem moral , sistem kemasyarakatan , dan beberapa sistem lain , terutama yang berhubungan de-ngan keadaan damai dan perang . Agama dan ilmu serta lainnya , semuanya harus dapat menyempurnakan pengertian sistem pemerintahan secara utuh dan menyeluruh .

Sebagai contoh , Inggris dan Amerika sama-sama negara demokrasi , akan tetapi bentuk pemerintahan di Inggris berbeda dengan di Amerika . Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Inggris , tidak seperti hubungan pemerintah pusat dan pemerintah negara-negara bagian di Amerika . Begitu juga nilai moral yang ada di kedua negara tersebut tidaklah sama . Perbedaan-perbedaan logis itu sudah tentu bersumber pada sejarah bangsa , pelbagai kondisi dan peristiwa yang dilalui dan mewarnai .

Demikian pula perkembangan bentuk pemerintahan ini , dapat dilihat pada dasar pemerin-tahan Islam . Gagasan umum terletak pada satu dasar yaitu Al-Qur’an dan Hadits .

Pengaruh eksternal dalam beberapa abad selalu berkembang . Perkembangan itu berjalan sesuai dengan bermacam-macam kondisi lingkungan yang timbul pada suatu masa , terutama bersifat menggoncangkan , seperti pemberontakan yang memang berlangsung dalam kemaharajaan Islam .

Jika ingin digambarkan dasar pemerintahan Islam secara gamblang , sehingga mudah dipahami oleh generasi sekarang , mau tidak mau harus memperhatikan kondisi seperti itu .

Dasar-dasar pemerintahan yang pertama dimasa Nabi Muhammad Saw adalah kaidah-kaidah yang tetap bagi sistem pemerintahan Islam – pembentukan visi kesatuan dilakukan Nabi Muhammad dengan meng-utus utusan yang pandai dan istimewa dalam bidang agama , ke berbagai suku dan kota yang telah me-nyatakan diri memeluk Islam . Tugas utama utusan tersebut , adalah mengajarkan kaidah-kaidah Islam dan mengarahkan langkah-langkah penduduk setempat ke jalan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam ( Muhammad Husen Haikal , 1993 : 21 ) . Kaidah-kaidah baru yang dibawa Islam untuk mengatur langkah dan berbagai pergaulan manusia ini merupakan muqaddimah bagi pengaturan kegiatan politik . Dan ter-nyata lambat laun hal ini mempengaruhi lingkungan , bahkan mewarnai sejarah . Di dalam muqaddimah kaidah-kaidah itu yang kelak mempengaruhi sistem politik Islam , terkandung ajaran keimanan ke-pada Allah , bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Dia Maha Esa serta wajib disembah . Iman inilah yang pada gilirannya memantapkan kaidah-kaidah perdamaian , persaudaraan , dan kebebasan .

Dengan demikian , semua orang mukmin sama di hadapan Allah . Hukum Allah akan terus berlaku dengan adil di antara mereka . Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non Arab , kecuali lantaran kadar ketaqwaannya . Mereka akan mendapat pembalasan sesuai dengan amal perbu- atan mereka . Jika perbuatan-perbuatannya baik , balasan yang diterima pun baik , begitu pula seba-liknya . Kemudian Islam menekankan bahwa semua manusia bersaudara . Perasa-an cinta kasih harus tertanam diantara mereka . Tidaklah sempurna iman sese-orang sebelum dia mencintai saudaranya sesama Muslim , sebagaimana dia men cintai dirinya sendiri . Selain daripada itu , setiap manusia memiliki kebebas-an dalam segala hal termasuk bebas dalam memilih akidah . Tidak ada paksaan dalam beragama . Iman harus dilandasi dengan argumentasi dari setiap mene-rima petunjuk yang baik secara sukarela .

Itulah dasar-dasar pemerintahan Islam – pada masa pertamanya .

Dan hal itu ternyata dampak positifnya sangat jelas bagi perkembangan sistem pemerintahan di negara-negara Arab . Dasar-dasar itu lalu disempurnakan dengan kaidah-kaidah ekonomi dan sosial , se-hingga dengan cepat sistem pemerintahan Islam mulai menampakkan bentuk & kemantapannya secara utuh ( Al-Ghazali hal 42) . Namun perkembangan setiap zaman berikutnya juga berpengaruh sangat kompleks , sehingga mulai masuklah faktor-faktor lain yang kadang-kadang justru menjauhi kaidah-kaidah Islam , bahkan yang mencolok ‘ bertentangan dengan kaidah Islam ‘.

Faktor-faktor asing itu mulai masuk dan terlihat jelas pengaruhnya , bahkan sejak periode pertama Islam . Mula-mula ditandai dengan terbunuhnya Khalifah kedua Umar Ibn Khattab oleh Abu Luklu’ah , orang Persia ( al-Suyuthi ; 177 ) . Kemudian disusul aksi komplotan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan , Khalifah ketiga . Berikutnya adalah pecahnya huru-hara yang menyebabkan timbul-nya perang saudara antara Ali dan Mu’awiyah . Kita mengetahui , orang Mesir adalah dalang dalam aksi komplotan penggulingan Utsman . Pihak Syam mendukung Mu’awiyah , sedang Irak berdiri di belakang Ali . Pengaruh-pengaruh luar yang datang dari Persia , Mesir , Syam , dan Irak itulah yang mengu-bah sistem Islam , dari kekhalifahan menjadi kerajaan .  Dimulai dari raja-raja Bani Umayyah , kemu-dian dilanjutkan oleh Bani Abbas .  Faktor-faktor asing itulah yang menggores bingkai luar politik peme-rintahan Islam sejak periode pertama .

Pada masa Islam masih murni dan kesederhanaan Arab yang menjadi ciri khasnya , lalu penak-lukan-penaklukan yang dilakukan Islam mendorong Umar al-Khattab membentuk kabinet . Untuk kepen-tingan pengendalian teritorial , pada setiap wilayah taklukan , Umar menempatkan gubernur ( amir , wali ) yang diberi kekuasaan penuh , didampingi seorang agen ( amil ) yang bertugas sebagai penghubung de-ngan pemerintah pusat di Madinah ( Holt Et A, 1970 ; 64 ) .  Penaklukan ini kemudian diteruskan sampai pemerintahan Islam mencapai kemantapan dari segi agama , disamping mencontoh model pemerintahan di Persia dan Romawi . Perkembangan pada masa-masa pertama tersebut mempengaruhi kehidupan umum , meskipun tidak begitu menjauhi bentuk asalnya , misalnya seperti yang terjadi pada masa Abbasiyah dan sesudahnya . Perkembangan ini tidak terlepas juga dari hilang dan munculnya generasi . Kemudian dalam keadaan demikian , para ahli hukum fiqh senantiasa menggali berbagai kaidah dan ketetapan yang bersumber dari Al-Qur’an , Hadits dan konsensus Ulama . Dengan ilmu yang dimilikinya , mereka membantu berlanjutnya perkembangan tersebut .

Dalam keadaan yang demikian itu , Al-Ghazali berpendapat bahwa dasar-dasar pemerintahan Islam itu mengesahkan praktek politik yang sudah berlaku di Khalifahan dengan sistem kerajaan dan ke-sultanan . Penguasa menurutnya mendapat mandat dari Tuhan untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara kaidah-kaidah Islam .

Tidaklah mungkin dapat mengatur masalah kehidupan masyarakat tanpa adanya organisasi yang permanen.  Penguasa dapat ditaati rakyat berdasarkan hukum , karena hanya dengan dan di da-lam hukum itulah rakyat dapat mencapai puncak perkembangannya . Tetapi apabila rakyat yang melanggar hukum tidak diberi sanksi , maka timbullah kekacauan dalam pemerintahan .

Oleh karena itu , menumbuh suburkan perkembangan masyarakat memerlukan lembaga , yaitu lembaga pemerintahan . ( Al-Ghazali : 106 )

Lembaga Pemerintahan

Menurut Al-Ghazali lembaga pemerintahan dimaksudkan : 1). Hanya menegakkan keadilan dan perdamaian  ;  2). Melindungi batas-batas wilayah negara  ; 3). Meningkatkan taraf hidup orang banyak .

Tetapi , Al-Ghazali juga menyatakan kembali bahwa hal-hal tersebut bukanlah tujuan akhirnya , adapun yang menjadi tujuan akhirnya adalah agar menggalakkan atau memasyarakatkan praktek-praktek keba-jikan yang diperintahkan oleh Islam , untuk dianut umat manusia .

Lalu bagaimana pemerintahan suatu negara yang berlandaskan seperti itu bisa dibentuk , menurut Al-Gha-zali adalah dengan menunjuk kepala negara yang menganut terminologi Islam , disebut sebagai Imam atau Amir atau Khalifah . Sedangkan untuk dapat sepenuhnya memahami pandangan Islam mengenai hal terse-but , harus merujuk kepada pemikiran Islam Klasik . Dalam pemikiran Al-Ghazali , lembaga pemerin-tahan itu terdiri dari : Kepala Negara , Syarat-syarat Kepala Negara , Mekanisme Pemilihan Kepala Negara , dan Pembentukan Dewan Permusyawaratan ( Dewan Syuro ) .

1) Pemilihan Kepala Negara .

Menurut Al-Ghazali , tujuan manusia bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi dan duniawi , tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehi-dupan yang sejahtera di akhirat , melalui pengamalan ajaran agama secara benar . Dunia ini adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan di akhirat .

Pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi hanya mungkin kalau terdapat ketertiban , keamanan , dan kesejahteraan yang merata di dunia . Untuk itu , diperlukan seorang pemimpin dan pengelola negara yang ditaati , yang membagikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing warga negara , memilihkan tugas yang paling sesuai bagi warga negara , dengan dapat mengelola segala urusan kenegaraan yang dibebankan kepadanya ( Munawir Sjadzali ; 76 ) . Dengan demikian , kewajiban untuk mengangkat kepala negara bukan karena berdasarkan rasio saja , tetapi berdasarkan keharusan agama . Sebagai kelanjutan alur pikiran yang demikian , maka terdapat ikatan yang erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan negara melalui seorang kepala negara yang ditaati , yang memiliki kekuasaan memadai , dan mampu melindungi kepentingan rakyat , baik duniawi maupun ukhrawi .

2) Syarat-syarat Kepala Negara .

Untuk menduduki jabatan tertinggi di negeri Arab Islam , adalah jabatan Khalifah atau Imam ( di zaman sekarang disebut Kepala Negara ) . Secara akal dan hukum , seharusnya orang yang memegang jabatan kepala negara adalah orang yang ahli dan mampu memikul tugas-tugas yang di-bebankan . Karena itu dalam Fiqih Siyasah ( ilmu tata-negara / politik hukum Islam ) , para pemikir Islam menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh orang yang memegang jabatan mulia ini .

Beberapa pemikir sehubungan dengan beberapa syarat untuk menduduki jabatan itu berpendapat  :

a)  Tentang siapa yang berhak menjadi kepala negara atau raja , Ibnu Abi Rabi mengemukakan enam syarat yang harus dimiliki , yaitu :  (a) Harus nasab yang dekat dengan raja sebelumnya ; (b) Aspi-rasi yang luhur ; (c) Pandangan yang mantap dan kokoh ; (d) Ketahanan dalam menghadapi kesu-karan atau tantangan ; (e) Kekayaan yang besar ; dan (f) Pembantu-pembantu yang setia .

( Munawir Sjadzali ; 46 )

b)  Menurut pemikir kedua Abd al-Jabbar ( 325-415 H / 935-1025 M ) oleh karena tugas yang diem-ban kepala negara cukup berat , orang yang menjadi calon kepala negara haruslah  : (a) Muslim yang shaleh tidak fasik ; (b) Merdeka , agar ia dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bebas ; (c) Berakal , agar dapat mengetahui persoalan yang dihadapi dalam tugasnya dan dapat meme-cahkan serta menyelesaikan kaumnya dengan baik ; (d) Adil dan amanah , agar dapat melaksana-kan tugas dengan jujur dan tidak berat sebelah ; (e) Berilmu , agar mengetahui apa yang menjadi kewajibannya , dengan cara melaksanakannya dilihat dari segi syari’at ; (f) Wara ‘, kuat hati dan pemberani , agar dapat melaksanakan tugasnya dibidang keamanan dan kemiliteran , seperti me-mimpin pasukan perang , menyerbu musuh dan mempertahankan negara .

( Abd al-Jabbar ; 1965 ; 198-200 )

c)  Bagi Ibn Khaldun syarat-syarat untuk menduduki jabatan kepala negara atau Khalifah atau Imam itu adalah , bahwa calon harus dipilih oleh ahli al-Halli wa al-Aqdi , disamping syarat-syarat lain yakni :  berpengalaman luas , adil , mampu , sehat badan serta utuh semua panca inderanya ,  dan

dari keturunan Quraisy . ( Munawir Sjadzali )

d)  Menurut Al-Mawardi , kriteria-kriteria kepala negara dan pembantunya adalah  :

(1) Memiliki sifat adil yang tercermin pada perilaku diri dan sosial . Pada perilaku diri , ia mampu menjaga keserasian-keserasian mental , mampu membuktikan akalnya dalam mengatur kecende-rungan hawa nafsu . Sedangkan perilaku kelompok , atas dasar prinsip persamaan ; (2) Ilmu pe-ngetahuan yang memadai untuk berijtihad , berpikir secara independen , merdeka , yang diperlu-kan setiap saat oleh kepala negara dalam proses pengambilan keputusan , dan kebijakan ijtihad kepala negara mutlak diperlukan , disamping pandangannya yang sudah berkembang ; (3) Sehat pendengaran , melihat dan berbicara secara sempurna sehingga mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik ; (4) Utuh anggota-anggota tubuhnya ; (5) Memi-liki wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum ; (6) Memiliki keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengusir musuh ; (7) Berasal dari keturunan Quraisy . ( Munawir Sjadzali ; 6 )

Sedangkan syarat-syarat pengangkatan wazir ( atau wuzara atau pembantunya ) sama dengan pe-ngangkatan kepala negara , tanpa syarat ke tujuh ( yaitu yang berasal dari keturunan Quraisy ) .

e)  Begitu beratnya beban yang akan dilaksanakan oleh Kepala Negara sebagai orang yang di-percaya melaksanakan mandat yang datang dari Allah , dan sebagai manusia pilihan setelah

Nabi ; maka Al-Ghazali mengemukakan sepuluh kriteria sebagai berikut :

(1)   Dewasa atau aqil baligh , sebagai kewajiban keagamaan untuk mengatur rakyat ke jalan kebenaran . Dengan bimbingan wahyu , Kepala Negara yang dewasa dapat memberikan ukur-an ( mizan ) ke jalan yang diridhai Allah ;

(2)   O t a k  s e h a t , dengan akal yang sehat Kepala Negara akan dapat memberi keputusan-kepu-tusan dalam segala situasi dan kondisi untuk kebaikan negara dan kepentingan rakyatnya ;

(3)   Merdeka dan bukan budak , dalam hal ini untuk menjaga wibawa calon Kepala Negara di ma-ta rakyat dan tuntutan waktu itu seorang Kepala Negara atau Raja betul-betul keturunan orang yang merdeka ;

(4)   L a k i – l a k i ;

(5)   Keturunan Quraisy ( hal ini menurutnya sesuai dalam nash – hanya keturunan Quraisy ) ;

(6)   Pendengaran dan penglihatan yang sehat ( agar tidak hanya mendengar laporan bawahan , akan tetapi dapat melihat dari dekat kejadian yang sebenarnya ) ;

(7)   Kekuasaan yang nyata ( adanya angkatan bersenjata dan kepolisian yang dapat digunakan un-tuk melaksanakan keputusan terhadap mereka yang menentang / menindas ) ;

(8)   H i d a y a h ( daya pikir dan daya perencanaan yang kuat dan ditunjang kesediaan bermusya-warah , dan selalu mendengar pendapat dan nasehat ulama ) ;

(9)   Ilmu pengetahuan ( Menurut para ulama , jabatan Kepala Negara hanya dapat disandang oleh seseorang yang ilmunya tinggi , sehingga mampu berijtihad dan memberikan fatwa dalam bi-dang syariah . Menurut Al-Ghazali , syarat tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadits , sedang yang terdapat dalam nash hanya keturunan Quraisy . Baginya , syarat mampu berijtihad dan memberikan fatwa dalam bidang syariah – tidak perlu dan tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang Kepala Negara . Cukup kiranya kalau memiliki budi pekerti atau akhlak luhur dan wara’i yang memungkinkan mengembalikan segala masalah hukum dan syariat Islam kepada para ulama dan cendekiawan terpandai yang hidup pada zamannya . Dan dia mengambil keputusan dalam bidang hukum berdasarkan pendapat dan saran mereka ) ;

(10)   W a r a ‘ – kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri dan tidak berbuat hal-hal yang dilarang serta perbuatan tercela ( Muhammad Jalal Sarap ; 395-396 ) .

3) Mekanisme Pemilihan Kepala Negara .

Seperti halnya Ibnu Abi Rabi , Al-Ghazali tidak membicarakan mekanisme pengangkatan kepala negara , juga dengan dasar pemikirannya bahwa kekuasaan kepala negara datang dari Tuhan dan bukan dari rakyat . Maka cukup beralasan jika ia mengatakan bahwa kepala nega-ra tidak bertanggung jawab kepada rakyat atas berjalannya roda pemerintahan , tetapi bertang gung jawab kepada Tuhan . Juga kepala negara tidak dapat digeser dari kedudukannya. Hal itu dapat dipahami karena pemerintahan dinasti Saljuq begitu kuat dan berkuasa , sehingga sangat logis bagi Al-Ghazali berpendapat demikian . Pengaruh kekuasaannya tidak saja dikalangan para ulama dan para cendekiawan , tetapi  sampai pada pemerintahan pusat di Bagdad .  Kepala negara bagi Al-Gha-zali itu muqaddas ( suci ) , tetapi kepala negara bukan wakil Tuhan sebagaimana yang terjadi di Eropa beberapa abad berikutnya . Kepala negara menurut Al-Qur’an mendapat amanah dari Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas mulia dan selalu melaksanakan syari’ah Islam dalam menjalankan keputus-an-keputusan dalam bidang hukum , berdasarkan pendapat dan saran dari ulama qadhi al-qhudhaf .

Walau Al-Ghazali dan Ibnu Abi Rabi tidak membicarakan proses pemilihan kepala negara , tetapi Al-Mawardi lebih berpikiran maju .  Sebagaimana yang telah berlangsung di masa al-Khulafa al-Rasyidin , bahwa mekanisme pengangkatan kepala negara Al-Mawardi menawarkan dua pilihan  :

  • Pertama , seorang kepala negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilihan atau al-hal wa al aqd ( istilah sekarang MPR ) .
  • Kedua , diangkat melalui penunjukan imam atau kepala negara sebelumnya .  ( Al-Mawardi ; 6 )

Cara yang pertama , sepeninggal Rasulullah menghadapi pemilihan Khalifah dan bagai- mana mereka mengatasi problem yang mereka belum pernah kenal sama sekali sebelumnya , agar kita dapat mengetahui bagaimana dengan sukses mereka mengatasi problem tersebut ( di balai-rung Bani Syaidah ) , sehingga seorang orientalis , Mc. Denald ( M. Yusuf Musa ; 107 ) mengatakan  bahwa balairung mengingatkan akan adanya suatu konggres politik yang dipenuhi oleh diskusi selaras dengan sistem modern ; dan akhirnya diketahui kesudahannya Abu Bakar terpilih sebagai penguasa umat Islam .

Dalam suasana kesedihan mencekam setiap orang atas wafatnya Rasulullah s.a.w. , dan dalam situasi yang membingungkan pikiran kaum muslimin yang baru saja kehilangan pemimpin yang sangat mereka cintai – timbullah beberapa pendapat dan gagasan di kalangan kaum Anshar , yang jika tidak cepat diatasi dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diharapkan .

Kaum Anshar berkumpul di tempat tersendiri dibawah pimpinan Sa’ad bin ‘Ubadah yang ketika itu sedang sakit ( namun sengaja digotong ke tempat tersebut untuk menghadiri pertemuan ) , kemudian berunding di saqifah ( semacam balai pertemuan / balairung ) Bani Syaidah .  Kaum Muhajirin berke-rumun di tempat-tempat yang terpisah .

Sementara yang lain ada yang berkerumun di sekitar tempat kediaman Siti ‘Aisyah r.a. yang di dalamnya terdapat keluarga Rasulullah s.a.w. seperti ‘ Ali bin Abi Thalib r.a. yang sedang membe-nahi jenazah Rasulullah s.a.w.  Mereka tidak menduga sama sekali bahwa kaum Anshar sedang me-rundingkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan Islam dan kaum muslimin .

Abu Bakar Ahmad bin  ‘Abdul  ‘Aziz  Al-Jauhariy dalam bukunya “ As-Saqifah “ mengete-

ngahkan sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Ishaq , mengenai peristiwa penting itu .

Karena sakitnya dan tidak dapat berkata keras , Sa’ad bin ‘Ubadah berkata yang kemudian diteruskan oleh anaknya , Qais bin Sa’ad dengan suara keras  :

  • Wahai kaum Anshar , kalian termasuk orang-orang yang dini memeluk Islam , dan Islam bukan mi-lik satu kabilah . Selama 13 tahun di Makkah , Rasulullah mengajak kaumnya supaya hanya ber-sembah sujud kepada Allah Maha Pemurah dan meninggalkan penyembahan berhala . Mereka ti-dak mampu memperkuat agama Allah dan tidak sanggup melindungi serta membela beliau dari serangan musuh-musuhnya . Kemudian Allah melimpahkan keutamaan dan kemuliaan kepada ka-lian dengan kesanggupan melindungi dan membela agama yang  beliau bawakan .
  • Allah mengkaruniakan nikmat iman kepada kalian , dan memberikan kemampuan berjuang mela-wan musuh-musuh-Nya . Kalian telah menunjukkan keteguhan dan keberanian menghadapi siapa saja yang berani menentang Rasulullah s.a.w.  Kalian pun merupakan orang-orang yang lebih di-takuti oleh musuh-musuh beliau . Pada akhirnya mereka tunduk kepada pimpinan Allah dan Rasul-Nya . Orang-orang jauh pun akhirnya mau tunduk kepada Islam , kemudian tibalah saat Allah menepati janji-Nya kepada Nabi kalian , dan semua orang Arab tunduk di bawah pedang kalian .
  • Setelah itu Allah memanggil Rasul-Nya pulang ke haribaan-Nya dalam keadaan beliau puas dan ridho kepada kalian . Karena itu peganglah dengan teguh kepemimpinan yang berada di tangan kalian . Kalian lebih berhak dan lebih afdhal memegang urusan itu !

Apa yang dikatakan Sa’ad itu disambut hangat dari semua yang hadir dan mereka menyata-kan dukungan mutlak . “ Kami tidak akan berbuat menyimpang dari perintah Anda “. Begitu teriak mereka serentak : “ Andalah yang kami angkat sebagai pemimpin , demi kemaslahatan kaum mu-slimin . Kami puas dan rela ! “  Mereka lalu bertukar pikiran tentang akibat yang mungkin terjadi , dan bagaimana harus bersikap jika ternyata kaum Muhajirin juga berpendapat bahwa merekalah yang berhak atas kepemimpinan umat . Mereka adalah para sahabat Rasulullah yang paling dini memeluk Islam , dan mereka juga pelindung serta kerabat beliau . Bagaimana mereka harus menjawab , jika me-reka menggugat atas dasar apakah kaum Anshar tidak menyetujui jika kepemimpinan umat sepening- gal Rasulullah berada ditangan kaum Muhajirin ? Namun dalam perundingan itu , karena merasa sama berjasa dan bernaung dibawah Kitabullah , sebagian dari mereka mengusulkan adanya dua orang pe-mimpin saja , yakni pemimpin kaum Anshar sendiri dan pemimpin kaum Muhajirin sendiri . Mende-ngar pendapat-pendapat yang mengarah kepada perpecahan itu Sa’ad bin ‘ Ubadah merasa kecewa , dan dengan suara lirih ia berkata : “ Inilah awal kelemahan kita “. Ia nampak tidak menyetujui ada-nya dua pimpinan dalam satu umat , dan menghendaki adanya satu pimpinan di tangan kaum Anshar .

Di saat mereka masih terus berunding , Ma’an bin ‘Adiy dengan tergopoh-gopoh segera me-nemui Umar Ibnul-Khattab r.a yang bersama para sahabat lain sedang berada di kediaman Rasulullah s.a.w.  Ma’an memberitahu ‘Umar tentang apa yang sedang terjadi di saqifah Bani Syaidah , dan tanpa menunggu pendapat ‘Umar , ia berkata : “ Sampaikan segera berita ini kepada saudara-saudara kita kaum Muhajirin . Sebaiknya kalian pilih sendiri siapa yang berhak kalian angkat sebagai pemimpin . Kulihat pintu fitnah ( bencana ) sudah ternganga , mudah-mudahan Allah akan cepat menutupnya “ .

‘Umar Ibnul-Khattab r.a. resah mendengar berita itu , dan cepat-cepat menarik tangan Abu Bakar r.a. yang semula tidak mau beranjak pergi selagi Rasulullah s.a.w. belum dimakamkan .

Namun karena tidak dapat mengelak maka ia pun pergi bersama ‘Umar , yang kemudian diikuti Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah .  Ketika dalam perjalanan mendengar apa yang disampaikan ‘Umar , Abu Bakar pun cemas dengan terjadinya persoalan mendadak di saat orang sedang sibuk mempersiapkan pemakaman jenazah Rasulullah s.a.w. tersebut . Sesampainya di saqifah Bani Syaidah yang penuh sesak kaum Anshar dan Sa’ad bin ‘Ubadah terbaring diatas usungan di tengah mereka , ‘Umar r.a yang berperangai keras akan segera berbicara , tetapi dicegah Abu Bakar r.a. dengan berkata :

“Boleh engkau berbicara sesudahku , tapi dengarkan dulu apa yang hendak kukatakan pada mereka

Setelah mengucapkan salam , syahadat , dan shalawat , dengan tenang dan suara yang lem-but  Abu Bakar r.a. mulai berbicara dalam semangat persaudaraan :

  • Allah , Maha Terpuji telah mengutus Muhammad membawakan hidayat dan agama yang benar . Beliau berseru kepada segenap umat manusia supaya memeluk Islam . Kemudian Allah membu-kakan hati dan pikiran kita untuk menyambut baik dan menerima seruannya . Kita , kaum Muha-jirin dan Anshar adalah orang-orang pertama yang memeluk agama Islam , barulah orang lain mengikuti jejak kita .
  • Kami orang-orang Quraisy adalah kerabat Rasulullah dan dari keturunan baik-baik . Kalian adalah pembela kebenaran agama Allah . Kalian adalah saudara kami seagama dan selalu bersama kami dalam menegakkan kebajikan . Kalian adalah orang-orang yang paling kami hormati dan kami cintai . Kami tahu bahwa kalian orang-orang yang paling ridho menerima takdir Allah , ridho melihat kaum Muhajirin sebagai orang-orang yang beroleh karunia Allah karena lebih dini memeluk agama Islam , dan kalian pun sama sekali tidak merasa iri hati terhadap mereka . Kalian adalah orang-orang yang sangat berkesan di hati mereka , terutama di kala mereka dalam keadaan menderita . Kalian juga merupakan orang-orang yang berhak menjaga kesentosaan agama Islam .

Begitu pokok-pokok pidato Abu Bakar r.a. di depan kaum Anshar , menurut catatan Ibnu Abil-Hadid dalam bukunya ‘ Syarah Nahjil-Balaghah ‘ , jilid VI / 5-12 .

Hubab bin Al-Mudzir berdiri dan berteriak  :

  • Hai kaum Anshar, janganlah kalian mendengarkan perkataan orang itu dan rekan-rekannya ! Mereka hendak merampas hal kalian . Jika mereka menolak apa yang telah kalian katakan , usir saja mereka dari negeri kalian ( Madinah ) , dan peganglah sendiri kepemimpinan atas kaum muslimin ! Kalianlah orang-orang yang paling tepat dan paling berhak atas urusan itu .
  • Rupanya hanya pedang kalian sajalah yang dapat menyelesaikan persoalan ini dan yang dapat menundukkan mereka yang tak mau tunduk !  Aku berpengalaman menghadapi persoalan seperti sekarang ini , dan biasanya pendapatku dapat mengatasi masalah-masalah yang rumit . Demi Allah , jika masih ada orang yang membantah apa yang kukatakan , ia akan kuhancurkan batang hidungnya dengan pedang ini ! ( Kata Hubab sambil menghunus pedang dari sarungnya )

Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah menyahut  :

  • Hai kaum Anshar , kalianlah orang-orang pertama yang memberi pertolongan dan bantuan , karenanya janganlah kalian menjadi orang-orang pertama yang mengubah dan mengganti ( yakni merusak keadaan ) !

Ketika kaum Anshar bertekad hendak membai’at Sa’ad bin ‘Ubadah ( pemimpin Anshar dari kabilah Aus ) ,  Basyir bin Sa’ad seorang tokoh Anshar dari kabilah Khazraj , cepat-cepat tampil berdiri , lalu berkata keras-keras  :

  • Hai kaum Anshar , kendati pun kita termasuk orang-orang yang dini memeluk Islam , tetapi perjuangan menegakkan agama Islam tidak bertujuan lain kecuali untuk memperoleh keridhoan Allah dan Rasul-Nya . Janganlah kita bertele-tele , dan kita pun tidak ingin keridhoan Allah dan Rasul-Nya diganti dengan urusan keduniaan . Muhammad adalah seorang dari Quraisy , dan kaumnya tentu lebih berhak mewarisi kepemimpinannya . Allah tidak memperlihatkan alasan kepadaku untuk menentang kepemimpinan berada di tangan mereka .

Hai kaum Anshar , bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian menentang atau meninggal-kan mereka ( kaum Muhajirin ) ! .

Dengan pernyataannya itu nampak jelas bahwa Basyir bin Sa’ad menyetujui kepemimpinan berada di tangan orang Quraisy sebagaimana yang diusulkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. Dia memang tidak menyetujui kepemimpinan berada di tangan Sa’ad bin ‘Ubadah , seorang tokoh kaum Anshar yang berasal dari kabilah Aus . Basyir bin Sa’ad rupanya yakin benar , dengan kepemimpinan berada di tangan kaum Muhajirin ( Quraisy ) maka permusuhan lama antara dua kabilah ( Aus dan Khazraj ) tersebut tidak akan mudah bangkit kembali .

Abu Bakar r.a. mendengar pendapat Basyir tersebut , lalu berkata  :

  • Inilah ‘ Umar Ibnul-Khatthab dan Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah – bai’atlah salah seorang , mana yang kalian sukai !

Akan tetapi dua orang yang ditunjuk oleh Abu Bakar itu menyahut  :

  • Demi Allah , kami berdua tidak bersedia memegang pimpinan mendahului Anda .  Andalah orang yang paling afdhal di kalangan kaum Muhajirin . Andalah yang mendampingi Rasulullah di da-lam goa , dan Anda jugalah yang mewakili beliau mengimami shalat jama’ah selama beliau sakit. Shalat adalah sendi agama yang paling utama . Ulurkan tangan Anda , Anda kami bai’at !

Tanpa berbicara lagi Abu Bakar mengulurkan tangan , kemudian ‘Umar dan Abu ‘Uba-idah menyambut tangannya sebagai tanda membai’at . Basyir bin Sa’ad mendekati Abu Bakar lalu membai’atnya , mengikuti jejak Umar dan Abu ‘Ubaidah .

Melihat Basyir turut membai’at Abu Bakar , Hubab bin Al-Mundzir berteriak  :

  • Hai Basyir , engkau pemecah-belah . Itu engkau lakukan hanya karena engkau iri-hati terhadap anak pamanmu bukan ? ( Yang dimaksud ialah iri-hati terhadap Sa’ad bin ‘Ubadah yang sakit – dan pada mulanya hendak dibai’at oleh kaum Anshar )

Lain halnya dengan Usaid bin Udhair , juga tokoh dari kabilah Aus , ketika melihat Basyir ( tokoh kabilah Khazraj ) membai’at Abu Bakar , segera pula ia berdiri dan turut membai’at Abu Bakar .

Dan dengan langkah Usaid itu , pada akhirnya semua orang dari kabilah Aus ikut membai’at Abu Ba-kar , sehingga Sa’ad bin ‘Ubadah mereka biarkan tetap berbaring di atas usungan .

( Siratul-Mushthafa S.A.W – H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini 1992 halaman 857-864 )

Adapun cara kedua , Abu Bakar menjelang ajalnya ia mengumpulkan rakyatnya , lalu berbicara seperti termaktub dalam hadits berikut kepada mereka :

  • Kalian sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada diriku , aku kira aku akan mati , karena pe-nyakit yang menyerangku , telah lepas pula ikatan dengan kalian dan urusan kalian terpulang ke-pada kalian . Karena itu kalian harus memilih amir di saat aku masih ada , hal semacam itu akan lebih baik dan patut untuk membuat kalian tidak berselisih sepeninggalku ( M.Yusuf Musa ; 107 )

Tatkala umat Islam tidak memperoleh kesepakatan untuk memilih salah seorang di antara orang-orang yang paling mereka cintai , maka mereka minta kepada Abu Bakar untuk memilih orang yang menurut pandangannya berguna bagi mereka dan agama .  Abu Bakar minta waktu sampai dapat memikirkan orang yang baik untuk Allah , agamanya , dan umat . Ia meminta para cerdik pandai dan tokoh-tokoh sahabat memberikan buah pikirannya , dan dipanggilnya seorang demi seorang untuk di-minta pendapatnya soal itu .

Mereka yang dipanggil itu adalah Abdurrahman bin Auf , Utsman bin Affan , Said bin Zaid , Abu Anwar , Usaid bin Hudair , Ali , dan Thalhah – dari kaum Muhajirin maupun kaum Anshar di-tanyai oleh Abu Bakar satu persatu pada waktu yang berbeda tentang diri Umar bin Khathab .

Selanjutnya Thabari meriwayatkan ( M. Yusuf Musa hal. 109 ) , bahwa setelah Abu Bakar selesai bermusyawarah lalu memanggil Utsman untuk diajak berbicara berdua , lalu ia berkata :

  • Tulislah Bismillahir rahmanirrahim , inilah statemen Abu Bakar bin Abu Kuhafah kepada kaum Muslimin . Selanjutnya mengatakan bahwa , sesungguhnya telah mengangkat Khalifah penggan-tinya untuk kalian , yaitu Umar bin Khattab dan Utsman tidak mengurangi kebaikan buat kalian .

Kemudian Abu Bakar sadar , lalu berkata : Bacakanlah kepadaku ! Lalu Utsman membacakannya , kemudian Abu Bakar mengucapkan kalimat takbir , dan berkata : Mudah-mudahan Allah membalas-mu dengan kebaikan , karena tindakanmu demi Islam dan umatmu . Abu Bakar lalu mengesahkan tulisan Utsman .  Walau bagaimanapun kisah mengenai masalah ini , Abu Bakar tetap menghadapi orang banyak sambil dipapah oleh Asma binti Umair , lalu Abu Bakar berkata :

  • Apakah kalian ridho kepada orang yang telah aku jadikan sebagai penggantiku berpikir , dan tidaklah mengangkatku seseorang yang masih kerabat . Tetapi aku telah mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantiku ?  Oleh karena itu dengarkan dan taatilah dia !

Kemudian mereka menjawab  :  Kami mendengar dan mentaati . ( Thabari ; 52 )  Abu Bakar menyu-ruh Utsman untuk keluar menemui orang banyak disertai Umar dan Usaid bin Said Al-Quradhy , lalu Utsman berkata dihadapan orang banyak :  Maukah kalian membai’at orang yang tercantum dalam tulisan ini ? Mereka menjawab : Ya ! Bahkan sebagaian mereka ( Ali ) berkata : Kami telah mengeta-huinya , yaitu Umar .  Kemudian mereka semua mengesahkannya , menyetujui dan membai’atnya .

Pemilihan Utsman dengan cara pertama , bukan cara kedua , yaitu diputuskan oleh Majelis Syura’ yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab . Dari beberapa orang anggota Majelis Syura itu , mereka lalu menyerahkan urusan ( pemilihan Khalifah ) kepada Abdurrahman bin Auf sebagai Ketua al hal wal aqid dean – pada saat itulah umat condong kepadanya untuk melakukan musyawarah . Selama ti-ga hari tiga malam , Abdurrahman bekerja keras untuk minta pendapat anggota Majelis Syura , yang memilih dua tokoh yang sangat mereka cintai yaitu Utsman dan Ali . Ternyata dari hasil bermusya-warah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh militer ( panglima perang ) di Madinah , setiap orang me-milih Utsman sebagai Amirul Mukminin . Lalu Abdurrahman mengutus musawwar kepada Utsman dan kemudian keduanya berbincang sampai datangnya waktu adzan shubuh . Setelah ke enam anggota pemilihan selesai shalat shubuh , Abdurrahman mengumpulkan sejumlah orang untuk mengundang kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang ada di Madinah serta para komandan tentara , agar berkumpul di masjid sehingga penuh sesak .

Kemudian Abdurrahman berpidato :

  • Wahai manusia , sesungguhnya penduduk satu negeri lebih senang mengurus negerinya sendiri dan mengetahui siapa pemimpinnya .

Said bin Zaid menyahut  :

  • Aku melihat orangnya yang patut ( menjadi Amir ) .

Abdurrahman menjawab  :

  • Usulkan kepadaku yang lain .

Lalu Ammar menjawab  :

  • Kalau Anda menginginkan umat Islam tidak berselisih , maka bai’atlah Ali .

Miqdad bin Aswad menyahut  :

  • Ammar benar ! Jika Anda membai’at Ali , kami akan mengatakan patuh dan taat .

Abdullah bin Abi Sarh ikut bicara  :

  • Kalau Anda menginginkan kaum Quraisy tidak berselisih , maka bai’atlah Utsman .

Lalu Abdullah bin Abi Rabi’ah menimpali  :

  • Benar , jika Anda membai’at Utsman , maka kami akan menyatakan taat dan setia .

Ammar dicela oleh Ibn Ali Sarh dengan kata-katanya  :

  • Sejak kapan Anda menjadi penasehat kaum muslimin ?

Kemudian Bani Hasyim dan Bani Umayyah mengadakan pembicaraan , dan pada saat itu Ammar berkata lagi  :

  • Allah Azza Wa Jalla telah memuliakan kita dengan Nabi-Nya dan menjayakan kita dengan agama-Nya . Jadi , bagaimana kalian akan mengabaikan ahli bait Nabi kalian dalam urusan imamah ini ?

Kemudian seorang dari Bani Makhzum menyahut  :

  • Wahai Ibnu Samiah , Anda telah linglung ! Bagaimana Anda akan membiarkan orang Quraisy mengangkat imam untuk dirinya sendiri ?

Sa’ad bin Abi Waqosh cepat-cepat menyela  :

  • Wahai Abdurrahman , hentikanlah sebelum orang-orang semakin banyak berfitnah !

Abdurrahman pun segera menjawab  :

  • Saya telah meneliti dan bermusyawarah karena itu , maka janganlah wahai para Anggota Panitia saling membuat alasan untuk dapat berbicara !

Kemudian ia memanggil Ali dan berkata kepadanya  :

  • Pegang teguhlah janji Allah dan ketetapan-Nya ! Sungguh , laksanakanlah Kitabullah , sunah Rasul-Nya , dan ikuti contoh kedua Khalifah sesudahnya !

Ali pun menjawab  :

  • Aku berharap melakukan dan mengerjakan sesuatu menurut ilmu dan kemampuanku .

Setelah itu Abdurrahman memanggil Utsman , dan menyampaikan kata-kata serupa , seperti yang dikatakan kepada Ali . Utsman pun lalu menjawab :  I y a !

Karena itu , Abdurrahman lalu mem-bai’atnya dan diikuti oleh kaum Muslimin yang hadir .

Disini , Thabari menyebutkan , bahwa Ali marah terhadap hasil keputusan Abdurrahman , dan mengecamnya sebagai orang yang cinta Utsman .  Dan Abdurrahman menjawab  :

  • Wahai Ali , janganlah Anda mencari alasan untuk diri Anda sendiri . Sesungguhnya saya telah me-neliti dan bermusyawarah dengan orang banyak , dan ternyata mereka berpihak kepada Utsman .

( M. Yusuf Musa ; 117 – 118 )  Sesungguhnya Ali merasa enggan untuk melakukan bai’at kepada Utsman , sampai beliau terdesak ke mimbar . Karena itu , Ali lalu mengurungkan niatnya yang akan bisa berakibat memecah belah pendapat umat , dan ia pun kemudian berbai’at .  Akan tetapi berbeda dengan Ali , disini kita melihat telah terbuka inti fitnah . Hal ini terbukti kemudian dengan adanya pemberontakan , yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman sebagai syahid . Disamping itu , sejarah mengenal adanya akibat-akibat yang pesimistis , sehingga mengakibatkan umat Islam tidak lagi satu suara didalam memilih Ali sebagai Khalifah umat Islam . Juga hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan di kalangan sejarahwan , didalam meriwayatkannya sebagaimana yang terpaparkan dalam buku-buku karya mereka .

Komplotan pemberontak menguasai kota Madinah , bahkan berjanji akan menghancurkan penduduk kota Madinah , serta bersumpah yang mengancam keselamatan para sahabat ; kalau mereka tidak mau memberikan pendapat , dan mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Imam . Ali pun menerima tawaran tersebut , setelah bahaya memuncak dan ia melihat adanya kemaslahatan di dalam keputusannya itu . Umar pun berpendapat seperti itu juga .  Mereka mengetahui , bahwa Ali adalah orang yang paling tahu dari para sahabat yang ada , dan orang yang paling utama serta paling patuh dengan jabatan Khalifah . Karena itu Ali segera mengulurkan tangannya , dan dibai’at oleh sejumlah besar orang yang hadir .

Menurut pendapat DR. H. Deddy Ismatullah , SH , M.Hum , penunjukan seseorang Khali-fah sebelumnya tidak lain adalah bersifat pencalonan . Ia sah untuk duduk sebagai Khalifah jika men-dapatkan bai’at dari Umat . Hak pencalonan tersebut dimiliki oleh setiap orang Islam .

Cara pertama dan cara kedua seperti telah diuraikan di muka , tidak diragukan lagi sebagai cara yang dipahami oleh para sahabat maupun para ahli fiqih Siyasah . Mekanisme pemilihan yang pernah mere- ka praktekkan untuk jabatan tertinggi negara seperti jabatan Khalifah atau Imam atau Kepala Negara , telah menjadi rangkaian sejarah ketatanegaraan Islam pada masanya . Perkembangan selanjutnya me-nunjukkan , bahwa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah sudah merubah pola pemilihan kekuasaan tertinggi negara , dari sistem musyawarah atau demokrasi , menjadi monarki atau turun menurun .

Oleh karena itu , cukup beralasan bagi para pemikir politik klasik termasuk Al-Ghazali , jika memberikan legitimasi terhadap sistem yang ada , termasuk rangkaian persyaratan untuk dapat menduduki jabatan Kepala Negara . Demikian juga belum ada bentuk baku dari pola pemilihan , sehingga pada periode berikutnya akan terjadi pengulangan dari sistem yang lalu .

( Deddy Ismatullah ; 120 – 126 )

4) Pembentukan Dewan Permusyawaratan ( Majelis Syuro ) .

Setelah pemilihan kepala negara , masalah penting berikutnya dalam pandangan Al-Ghazali adalah : bagaimana cara pemilihan anggota-anggota dewan permusyawaratan ( Majelis Syura ) dan siapa yang akan memilih mereka ?  Sebelum Rasulullah S.a.w. hijrah ke Madinah , ada dua kelompok orang yang menjadi anggota Majelis Syura , yaitu  :

(1)   Orang-orang yang bersekutu dengan Rasulullah sejak permulaan sekali ;

(2)   Orang-orang yang kemudian menjadi terkemuka karena wawasan serta kemampuan mereka .

Para anggota kedua kelompok ini termasuk yang dipercaya Rasulullah sendiri .

Dalam kaitan ini Al-Ghazali tidak membicarakan tentang Anggota Majelis Permusya-waratan , tetapi bagaimana lembaga ini dipandang sebagai yang sangat penting . Ia tidak dapat menyetujui akan sifat pribadi yang memegang kekuasaan , tetapi haruslah setiap lembaga dipegang oleh suatu dewan ( Majelis ) yang semua anggotanya bekerja secara kolektif , adil dalam mengambil keputusan seperti pendapat mayoritas harus diutamakan . Kemudian Al-Ghazali mengatakan sebagai berikut –  Syaibah Ibn Syabah menemui Al-Mahdi lalu bertanya :  “ Amir al-mukminin , Allah sesungguhnya telah memberi Tuan dunia , karena itu berikanlah rakyatmu  kea-dilan dari kebahagiaan hidupmu “.  “ Apa yang mesti kuberikan kepada rakyat ? “ kata Al-Mahdi .

Jawab Syaibah :  “ Keadilan dalam  mengambil keputusan di  Majelis Syura , dan  jika rakyat hidup tenteram di bawah kekuasaan Tuan , maka kedudukan Tuan akan bertambah lama . Keadilan akan di-balas dengan keadilan serupa , dan kedzaliman akan dibalas dengan kedzaliman serupa “.

Al-Ghazali menyoroti , bahwa kalau suatu pemerintahan yang bersifat otoriter tanpa memfung-sikan Majelis Syura , akan mudah terjadi kegoncangan dalam negeri . Akibatnya akan timbul kekacauan dimana-mana , rakyat di negeri itu akan dihantui perasaan takut . Sebaliknya pe-nguasa yang mengutamakan musyawarah , maka kondisi dalam negerinya akan aman , rakyat mempunyai kebebasan berpikir , kebebasan berakidah , kebebasan mengeluarkan pendapat , sehingga rakyat sebagai warga negara mencintai dan segan kepada penguasa karena melalui pemilihan dan mengutamakan keadilan .

K e a d i l a n  P e n g u a s a

Menurut Al-Ghazali , Allah telah memilih manusia dalam dua kelompok  :

  • Pertama , para Nabi yang bertugas menjelaskan kepada hamba-hamba Allah , tentang jalan yang benar dan yang akan membawa kebahagiaan akhirat  ;
  • Kedua , para penguasa dengan tugas menjaga agar hamba-hamba Tuhan tidak saling bermusuhan dan saling melanggar hak orang lain , dengan kearifannya mengembangkan kesejahteraan mereka , dan memandu mereka kepada kedudukan yang terhormat . ( Munawir Sjadzali ; 77-78 )

Oleh karena itu , orang yang ALLAH berikan peringkat Raja atau Kepala Negara , wajib dicintai oleh semua warga negaranya dan mereka harus ikut tunduk dan taat kepadanya , serta tidak di-benarkan menentang dan tidak mengikuti perintahnya .

Kekuasaan kepala negara , sultan , atau raja datang dari Allah – yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan , oleh karena itu kekuasaan kepala negara adalah muqaddas atau suci dan hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat manapun untuk taat kepadanya , melaksanakan semua perintah-nya . Dengan demikian , sistem pemerintahan menurut Al-Ghazali adalah merupakan teokrasi .

Penguasa yang ma’shum punya otoritas , sebagai sumber pengetahuan tentang kebenaran . Al-Ghazali berpendapat bahwa pemberi informasi ( al-Mu’allim ) perlu bersifat ma’sub , tetapi hanya terbatas pada tingkat Nabi . Sesudah Nabi , orang tidak memerlukan imam yang ma’shum lagi , sebab Tuhan me-lalui Kitab Suci telah memberikan kepada manusia ‘ ukuran ‘ ( mizan ) sebagai sarana alat untuk mengetahui tentang kebenaran ( Al-Ghazali , 1970 ; 18 ) .  Menurut Al-Ghazali , Al-Qur’an mengan-dung ukuran-ukuran kebenaran . Dan manusia dianugerahi alat untuk berpikir serta mengguna-kan ukuran-ukuran tentang kebenaran . Dengan pernyataan itu , ia ingin membuktikan bahwa manusia tidak membutuhkan imam yang ma’shum lagi sesudah Nabi –  sebagai sumber kebenaran .

Seorang penguasa dituntut untuk lebih mengaplikasikan tentang kebenaran dalam aktifitas sehari-hari kepada rakyat dengan penuh kearifan dan keadilan .

Keadilan adalah merupakan azas pemerintahan , semua agama dan syri’zh agama lain serta undang-undang duniawi menghendaki penguasa berperan demikian .  Keadilan penguasa dalam Islam bersifat mutlak lagi menyeluruh . Oleh karena itu , penerapannya diwajibkan terhadap kaum Muslimin maupun Non Muslim .  Karena itu , kita bisa melihat bahwa perdebatan dikalangan pemikir politik seputar masalah keadilan mulai aktual , sejak dimulai awal pada tingkat politik yang sarat dengan implikasi religius . Keadilan dan legitimasi mereka yang menuntut kekuasaan , asalkan satu skala keadilan untuk memperkuat tatanan sosial masyarakat sebagai realita dalam suatu kekuasaan . Bahkan , begitu perdebatan seputar keadilan dimulai oleh para politisi , tidak pernah benar-benar berakhir .

Al-Ghazali lebih memerinci tentang keadilan dalam mengarahkan penguasa yang sesuai dengan kondisi pada waktu itu sebagai berikut : “ Penguasa yang adil adalah penguasa yang berlaku adil ter-hadap warga negara , dan menjauhkan diri dari kecurangan dan kerusakan . Sedangkan penguasa yang tidak adil atau zalim tidak akan kekal dan abadi . Sebab Rasulullah S.aw. pernah bersabda : ’ Keku-asaan dapat kekal beserta kekufuran , tetapi tak akan kekal beserta kezaliman atau ketidak adilan ‘ “ (Al-Ghazali , hal 126 ). Dalam sejarah kaum Majusi , Al-Ghazali menyebutkan penguasa dapat menguasai dunia selama empat abad . Kekuasaan tetap berada di tangan mereka , tepatnya kekuasaan itu hanya karena keadilan mereka terhadap rakyatnya dan perhatian mereka secara merata . Mereka memandang kezaliman dan keculasan bukan sebagai yang dibenarkan di dalam agama . Dan untuk itu mereka memakmurkan negeri dengan keadilan dan berlaku jujur terhadap rakyat .

Al-Ghazali lebih lanjut memerinci prinsip-prinsip keadilan bagi penguasa suatu pemerin-tahan , sebagai berikut  :

1) Adanya Tanggung Jawab .

Penguasa harus memahami batas dan kadar kekuasaaan ( wilayah ) , serta menyadari kemungkinan buruk kekuasaan itu . Kekuasaan adalah suatu anugerah Allah , siapa yang menegakkannya dengan baik , akan memperoleh kebahagiaan tertinggi .

Sebaliknya , apabila tidak menjalankan dengan baik dan tidak penuh amanat , ia akan memperoleh siksa sebagaimana orang yang kufur kepada Allah . Hadis berikut ini menjadi dalil akan keagungan wilayah dan penyalah gunaannya .

Dalam salah satu hadis Rasulullah S.a.w. bersabda : “ Sehari tugas seorang pemimpin yang adil ,

lebih Allah cintai daripada tujuh puluh tahun beribadah “ . ( Al-Ghazali , hal 126 )

2) Menerima Pesan Ulama .

Seorang penguasa mesti senang bergaul dengan para ulama dan menerima nasehat mereka . Tapi ia perlu waspada akan ulama al-Shu’ , yang hanya menginginkan kekayaan duniawi . Mereka menyan-jung , membujuk , dan merayu penguasa . Mereka sengaja membuat penguasa senang , hanya karena mengharapkan kekayaan . Mereka berusaha memperoleh sesuatu dari penguasa , kalau perlu dengan jalan makar dan tipu daya . Para ulama dituntut  untuk menyampaikan  nasehat-nasehat  kepada para

penguasa , dan jangan sampai menyembunyikan kebenaran .

3) Berlaku Baik Kepada Bawahan .

Penguasa tidak boleh berpangku tangan dari kezaliman dan dituntut untuk mendidik staf bawahan-nya dan para pegawainya . Penguasa tidak dibenarkan membiarkan kezaliman yang terjadi dan di-perbuat oleh mereka , sebab penguasa harus mempertanggung-jawabkan perbuatan sendiri . Sebaik-baik penguasa adalah orang yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya . Seburuk-buruk pe-nguasa adalah  yang membuat rakyatnya menjadi sengsara . Penguasa yang hidup boros akan diikuti

oleh bawahannya .

4) Rendah Hati dan Penyantun .

Seorang penguasa seringkali bersifat angkuh dan congkak , dan kecongkakan ini melahirkan murka serta dendam kesumat . Amarah dan kemarahan , merupakan bencana dan malapetaka bagi akal pi-kiran . Jika sikap benci dan marah itu menjadi lebih dominan , maka seorang penguasa harus beralih kepada sisi lain , yaitu pemaaf , pemurah , dan santun . Jika sifat-sifat ini dapat dibudayakan , maka seorang penguasa tidak ubahnya  seperti  para Nabi  dan  Wali Allah . Akan tetapi , jika pelampiasan

amarah yang dibudayakan maka ia tidak lebih dari seekor serigala dan hewan melata .

5) Tidak Mementingkan Diri Sendiri .

Segala persoalan dan kejadian akan dilaporkan kepada penguasa . Menanggapi hal ini , penguasa hendaknya mengendalikan diri dengan berusaha menempatkan dirinya sebagai salah seorang rakyat biasa , dan orang lain sebagai pemimpin . Segala hal yang tidak disukai untuk dirinya sendiri , berarti juga tidak akan disukai oleh seorang pun dari kalangan umat Islam . Jika penguasa menyukai sesuatu untuk mereka , padahal itu sesungguhnya juga tidak disukai untuk diri sendiri , maka berarti telah ber

khianat dan menipu rakyat yang dipimpin. ( Al-Ghazali , hal 166-178 )

6) Loyalitas Tinggi .

Tidak sepatutnya penguasa mencemooh orang-orang yang menunggu di depan pintu untuk suatu keperluan . Jika seseorang datang kepada penguasa karena suatu kepentingan , maka tidak boleh menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunah . Sebab memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga

negara , jauh lebih utama dibandingkan ibadah yang bersifat sunah .

7) Hidup Sederhana .

Pemborosan harus dapat mengendalikan dorongan kepada hawa nafsu , seperti kehidupan yang me-wah dengan mengutamakan kepentingan pribadi . Penguasa harus bersifat qana’ah ( menerima apa adanya ) dalam segala hal . Karena , tidak ada keadilan dapat terlaksana di tengah warga negara , kalau kepala negara atau penguasanya sendiri tidak bersifat qana’ah .

8) Bersikap Lemah Lembut .

Dalam melakukan segala sesuatu penguasa harus bersifat lemah lembut serta tidak berlaku keras dan kasar . Rasulullah S.a.w. bersabda :  “ Setiap penguasa yang tidak bersikap lemah lembut kepada rakyatnya , maka akan diperlakukan hal serupa kepadanya kelak di hari kiamat “. Dan katanya lagi : “ wilayah dan Imarah adalah suatu kebaikan bagi orang yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan haknya , dan merupakan dua keburukan bagi orang yang tidak dapat menegak-kannya dengan baik “ . ( Al-Ghazali , hal 171-172 )

9) Cinta Rakyat .

Penguasa harus berusaha membuat rakyat senang dan rela sesuai dengan tuntutan dan kehendak aga-ma . Nabi bersabda kepada para sahabatnya : “ Sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang mencintaimu dan kau pun mencintai mereka . Dan seburuk-buruk umatku adalah orang-orang yang membenci kalian , dan kalian pun membenci mereka . Mereka mengutuk kalian dan kalian pun mengutuknya “. Seorang penguasa hendaknya tidak terbujuk pada setiap orang yang datang dan bermuka manis kepadanya . Ia tidak boleh mengira bahwa seluruh rakyatnya seperti orang yang me-mujinya itu . Ia memberikan pujian hanya dikarenakan ia takut kepada sang penguasa . Seharusnya , setiap penguasa menanyakan keadaan dirinya , kepada orang-orang yang dapat dipercaya , sehingga dapat diketahui cacat dirinya melalui omongan orang banyak .

10) Tulus dan Ikhlas .

Setiap penguasa dilarang mencari kesenangan dari seseorang , dengan melakukan sesuatu yang ber-tentangan dengan agama . Sebab orang yang benci atau murka karena ada sesuatu yang berlawanan dengan syara’ , maka kemurkaannya tidak dipandang bahaya .

Mu’awiyah ( sebagaimana dikutip Al-Ghazali ) pernah berkirim surat kepada Aisyah r.a. , untuk me-minta petuah dan nasehat . Aisyah pun membalas suratnya , denga menyatakan : “ Aku mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda ‘ Barangsiapa mencari keridhoan Tuhan dalam kebencian manu-sia , maka Allah akan ridho kepadanya dan manusia pun dalam keridhoan serupa . Dan barang-siapa mencari perkenan manusia dengan kemurkaan Tuhan , maka Allah akan membencinya ‘ “. Umpamanya :

Seorang tidak menyuruh manusia patuh , tidak mengajarkan agama , memberi makan mereka dengan barang haram , atau ia tidak memberikan upah kepada buruh dan tidak memberi mahar kepada istri-nya , maka orang tersebut akan dibenci Allah , dan orang-orang pun akan membencinya  .

( Muhammad Jalal Sarap , hal 403-408 )

Ω

S e m o g a   b e r m a n f a a t .

Jakarta ,  5  Agustus  2007

(  H.R. Sudarmono , SH , MSc  )

MENURUT  “ AL-GHAZALI “

( Resume dari thesis DR. Deddy Ismatullah , SH , M.Hum )

Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik .

v  Di dunia Yunani kuno Socrates menyatakan dalam buku Republic tulisan Plato ( Rahman Zainudin , 1992 : 142 ) , diperlihatkan bagaimana cara membangun sebuah negara idaman yang akan memberi-kan kepuasan dan kehidupan yang baik bagi manusia ;  dengan  :

  • Digambarkan siapa saja dalam negara itu yang akan memainkan peranan yang menentukan ;
  • Apa tugas orang yang bertanggung-jawab tentang keamanan dan kemajuan negara itu ;
  • Terutama sekali siapa yang akan menjadi penguasa dalam negara itu .

Plato mempertanyakan ke tiga hal diatas , dan menjawabnya sendiri ( menurutnya ) , Aristoteles me-nurut Plato , mengatakan :

  • manusia apabila ia berada di dalam negara , dan hidup bernegara , karena manusia itu selalu mem-butuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya .
  • Karena itu dalam perimbangan antara warga negara dengan negara , negaralah yang diutamakan (negara yang primer ) . Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik , dengan sendirinya kepentingan warga negaranya akan demikian pula keadaannya ( Suhito , 1993 : 25 ) . Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut : colektivisme .

Jadi menurut Aristoteles , mengenai susunan dan hakekat negara atau masyarakat , adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan , suatu organisme yaitu susunan keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri , sehingga negara itu selalu mengalami timbul tenggelam , berkembang , pasang surut , bahkan kadang mati , sama halnya dengan keadaan manusia , binatang dan tumbuh-tumbuhan .

v  Pada zaman Romawi ( setelah Yunani ditaklukkan ) dalam beberapa hal mewaris saja dari pemikiran Yunani . Ilmu kenegaraan tidak berkembang , karena sistim ketata-negaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran , tetapi ditanam dalam praktek ketata-negaraannya .

Terdapat perbedaan pemikiran tentang negara  :

  • Kalau pemikiran Yunani lebih memperhatikan negara yang kecil , dan perhatian lebih ditujukan pada masalah-masalah politik , seperti masalah pemikiran dan filsafat tentang kehidupan berne-gara dan bermasyarakat , dan yang terpenting di antaranya adalah studi tentang bentuk negara yang terbaik dan yang tidak baik , tentang penguasa yang terbaik dan tidak baik ; serta hak dan kewajiban negara .
  • Dunia Romawi , bentuk pemerintahan adalah luas sekali , tanpa memperhatikan perbedaan yang terdapat antara rakyat-rakyat yang diperhatikan dari segi kebangsaan , agama , bahasa , warna kulit , dan sebagainya .  Perhatian lebih ditujukan pada masalah hukum dan administrasi yang su-dah pasti diperlukan untuk mengurus dan memerintah daerah yang luas , dan berpusat di Roma .

v  Zaman abad pertengahan , tidak banyak memberikan kesempatan terhadap pemikiran tentang negara dan hukum , serta ilmu pengetahuan lainnya .

  • Menurut Santo Agustinus , bahwa adanya negara di dunia tidak merupakan kejelekan , tetapi itu merupakan suatu keharusan ; dan yang terpenting adalah terciptanya suatu negara seperti yang di-cita-citakan dan diangan-angankan agama ( kristen ) – yaitu kerajaan tuhan .
  • Jadi sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk memusnahkan perintang-perintang agama dan musuh-musuh gereja ( Syachran Basah : 123 dan Soehino : 51-52 ) . Nampak jelas disini , bahwa negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada dibawah gereja .
  • Hal ini dapat dipahami , karena dimasa itu Santo Agustinus lebih banyak harus bergulat dengan tantangan dari pihak lawan yang harus dijawab dengan penuh semangat .
  • Sebaliknya Santo Thomas Aquinas hidup dalam dunia keyakinan yang sudah mapan , tidak perlu lagi menghiraukan tantangan dari luar ; memberi kesempatan bagi manusia agar tujuan gereja dapat dilaksanakan , yang berarti bahwa negara harus menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketenteraman . Jadi tujuan negara itu memberi kemungkinan kepada ma-nusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi .  Disinilah letak kerjasama antara negara dan gereja .
  • Menurut pemikiran Thomas Aquinas tentang perimbangan kedudukan dan kekuasaan antara nega-ra dan gereja , dikatakan bahwa organisasi negara dipimpin oleh Raja mempunyai kedudukan yang sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh Paus .  Hanya saja , masing-masing orga-nisasi itu mempunyai tugas berlainan dimana kekuasaan negara adalah dalam lapangan kedunia-wian , sedang kekuasaan gereja dalam lapangan kerokhanian ( keagamaan ) .
  • Selanjutnya jika terjadi pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja akibat dari berbagai faham yang timbul di masyarakat , maka peranan gereja di Barat pada abad selanjutnya bahkan sampai sekarang semakin berkurang . Marsilinus ( 1270 – 1340 ) mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja , dimana negara berkedudukan lebih tinggi dari gereja . Karena negara adanya lebih dahulu daripada gereja , maka negara dapat membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang yang bersumber pada kekuasaan rakyatnya , yang bersifat mengikat dan dapat menjatuhi sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya . Sedangkan gereja tidak dapat berbuat seperti itu .

v  Persentuhan pemikiran Aristoteles sampai ke Eropa adalah sesudah perang salib , persentuhan Islam Sicilia di Italia ke Eropa dan Islam Andalusia , berakibat mereka mengenal kebudayaan Yunani , teru- tama ajaran Aristoteles . Sejak saat itu masuklah unsur rasio dan orang mulai berpikir secara rasional .

  • Bagi banyak sejarawan politik , Machiavelli dianggap sebagai pemikir modern pertama dalam ilmu politik , yang telah menunjukkan dengan terang dan tegas pemisahan antara azas-azas kesusilaan dengan azas-azas kenegaraan , yang berarti bahwa orang dalam lapangan antara moral dan agama maupun politik berdiri sendiri .
  • Sesuai sifat realitasnya Machiavelli mengatakan , bahwa azas negara itu adanya untuk kepenting-an negara itu sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat , meskipun dengan cara dijadikan ukuran tertinggi bagi pelaksanaan pemerintahan dan melepaskan sama sekali segala pikiran-pikiran teologis , juga kesusilaan dan moral . Karena praktek dari pada kesusilaan dan moral sifat-nya adalah jauh sekali dengan praktek kenegaraan yang senyatanya . ( Soehino : 72 ) .

Ajaran ini oleh para pengamat politik , dinamakan ‘ ajaran tentang kepentingan negara ‘ .

  • Lain halnya dengan Thomas Hobbes dan Rousseau , semua mendasarkan ajaran kenegaraan me-reka atas paham organik ( F. Isjwara , 1980 : 156 ) , dimana kepentingan negara dipandang seba-gai organisme hidup atau sebagai pribadi , moral dan kesusilaan .
  • Dalam, abad ke 19 paham organis seakan-akan mengalami suatu kehidupan baru ( revival ) negara sebagai organisme moral bersifat ‘ metafisis idealistis ‘ ; dan dikemukakan oleh tokoh dari Jerman seperti Hegel , yang menganggap negara sebagai penjelmaan ekstern dari semangat moral ( moral spirit ) individu . Bagi Hegel , mendewakan negara sebagai lambang moralitas dalam bentuknya yang tertinggi , jadi negara benar-benar melambangkan kebebasan mutlak . Kebebasan yang tertinggi bagi seseorang , adalah dalam mengabdi kepada negara .
  • Karl Marx tidak mendewa-dewakan negara , baginya negara adalah alat dari kelas yang berkuasa , kelas yang menguasai alat-alat produksi untuk menindas kelas-kelas yang lain . Karen itu , diper-lukan kemenangan kelas yang tidak berpunya , dan setelah mereka menang mereka tidak akan me-merlukan negara lagi . Dalam situasi baru tanpa negara itu , setiap orang akan bekerja untuk kepentingan bersama sesuai dengan kemampuannya , dan setiap orang akan mengambil bagiannya dari milik bersama tadi sesuai dengan kebutuhannya . ( A. Rahman Zainuddin : 151 – 152 ) .

Negara bagi Marx , akan lenyap dengan sendirinya kalau di dalam masyarakat itu sudah tidak ter-dapat lagi perbedaan-perbedaan kelas , dan pertentangan-pertentangan ekonomi .

  • Paham Marx itu melahirkan kelas kapitalis untuk mendominasi tatanan sosial , meskipun bagi ke-lompok Marxis negara tetap merupakan suatu konsepsi sentral . Adanya kelas kapitalis semacam itu sangat berpengaruh hingga abad ke 20 ini di Barat , bahkan sampai merembes ke Asia dan be-nua lainnya .

( Paham liberal berakar dari pemikiran Hobbes , Locke , Rousseau , Montesque , Volteire , dll ) .

  • Kemudian muncul paham demokrasi seperti terdapat di Amerika Serikat dan Eropa Barat , yang berakar pada paham liberal . Paham ini terutama mendewa-dewakan perindividuan dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang dilaksanakan melalui perwakilan , serta kebebasan dalam bidang ekonomi yang membidani lahirnya kapitalisme dan penindasan maupun penjajahan .
  • Penjajahan merupakan semacam rebutan oleh negara-negara kapitalis ( untuk saling menguasai negara lain yang mempunyai sumber daya alam besar ) , yang hampir meliputi seluruh dunia . Setelah Perang Dunia II usai , pada pertengahan abad ke 20 kebanyakan negara-negara yang telah dijajah ( termasuk Indonesia ) , berusaha membebaskan diri dari negara-negara penjajah .
  • Pada akhir abad ke 20 ini pula negara-negara yang berpaham komunis mengalami perubahan besar-besaran , yaitu perpecahan negara-negara yang tergabung dibawah dominasi komunis akibat adanya pengaruh dari luar yang menganut paham keterbukaan dan reformasi di kalangan pucuk pimpinannya .

v  Dinamika perkembangan negara oleh pemikir zaman Yunani kuno , zaman Romawi , dan abad perte-ngahan , maupun renaicance di Eropa – ada mata rantainya dengan perkembangan pemikiran nega-ra di belahan dunia timur , yang diwakili oleh Al-Ghazali , Abi Rabi , Farabi , al-Mawardi . ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun . Pemikir Islam dimasa klasik yang istilah Barat mereka ada kesamaan menganut paham organik , yaitu suatu paham tentang hakekat dan asal mula negara yang kebera- daannya sudah tua , yang selalu populer di kalangan sarjana-sarjana ilmu politik hingga abad ini .

Pembentukan  Negara .

Kapan timbulnya suatu negara , bagaimana terbentuknya suatu negara , dan hal lain pemikiran tentang negara tidaklah bersamaan dengan adanya hukum . Pemikiran tentang negara dan hukum tidaklah setua umur mulai adanya negara . Jauh sebelum ada pemikiran tentang negara dan hukum , negara telah ada lebih dahulu .

Babilonia , Mesir , dan Assyiria sekitar abad ke 18 Masehi dengan pemerintahannya yang sangat ab-solut , karena hanya orang-orang tertentu yang berkuasa sedang yang lainnya ( masyarakat ) hanya tunduk apa dasar kekuasaan penguasa itu , dan lain sebagainya . Pada waktu itu orang tidak mempu-nyai ketegasan ( keberanian ) untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara bebas .

v  Terbukanya pemikiran di kalangan pemikir tentang asal mula terbentuknya negara , terutama di dunia Islam zaman klasik Bani Abbas . Hasil pemikiran tidak lahir dengan sendirinya , tetapi senantiasa mempunyai kaitan historis dengan pemikiran yang berkembang sebelumnya dan mempunyai hubung-an dengan pemikiran yang ada pada masanya , seperti peradaban intelektual , kemajuan di bidang eko-nomi , dan keberhasilan dalam penataan sosial . Kemajuan di bidang peradaban intelektual , ekonomi dan sosial , merupakan ciri-ciri dunia Islam pada abad ke 12 . Masa Bani Abbas adalah masa pem-bentukan dan perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam . Di masa Bani Abbas inilah perhatian kepada ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani memuncak , terutama di zaman Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun . Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat didatangkan dari Byzantium dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab . Kegiatan penterjemahan buku-buku ini berjalan kira-kira selama satu abad . “ Bait al-Hikmah “ yang didirikan Al-Makmun selain sebagai pusat pen-terjemahan juga merupakan lembaga akademia yang mempunyai perpustakaan . Di antara cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan ialah : ilmu kedokteran , matematika , optika , geografi , astronomi , se-jarah filsafat ( Harun Nasution , 1985 : 70 ) . Para penguasan Bani Abbas juga memberi peluang yang besar untuk mengadakan berbagai kegiatan diskusi ilmiah dalam berbagai ilmu di istana , sehingga kegiatan ilmu berkembang , para ulama dan tokoh intelektual muncul bersamaan dengan pemikiran dan hasil kajian mereka , di bidang agama , filsafat , maupun sains yang sedang berkembang pesat .

Dalam kaitan tersebut di atas , bagaimana ajaran Plato maupun Aristoteles ( J.H. Rapar ) terus berpengaruh terhadap pemikir Islam meskipun kadar pengaruhnya bervariasi .

  • Dimulai dari pemikiran Plato , baginya negara itu muncul karena adanya kebutuhan dan keingin-an manusia yang beraneka , dan menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi ke-butuhannya . Masing-masing individu secara sendiri-sendiri tidak mungkin dapat memenuhi kebu-tuhannya , karena itu sesuai kecakapan masing-masing setiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerjasana untuk memenuhi kepentingan mereka bersama . Kesatuan mereka ini yang kemudian disebut masyarakat atau negara .
  • Bagi Aristoteles , asal mula negara dan perkembangan negara – dikatakan negara karena adanya penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar , kemudian kelompok bergabung lagi menjadi desa , dan desa bergabung lagi hingga seterusnya timbul negara ; yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis . Desa yang sesuai kodratnya adalah desa yang bersifat geneologis , yaitu desa yang berasalkan keturunan . Karena manusia merupakan makhluk sosial ( zoon politikon ) , maka tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara . Dasar negara adalah keadilan , sehingga kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan un-tuk dapat mencapai kebahagiaan ( terpenuhinya atas kebutuhan materi tersebut ) . Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna – di dalam dan karena persekutuan negara .
  • Sebagaimana Plato dan Aristoteles , Ibn Abi Rabi’ berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan . Untuk memenuhi kebutuhannya manusia berhajat kepada orang lain , karena ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri ; sehingga timbul saling ketergan-tungan antara sesama manusia . Kondisi itu mendorong manusia untuk saling membantu , ber-kumpul dan menetap di suatu tempat , dan lahirlah kota-kota .

Menurut Ibn Abi Rabi’ , terdapat beberapa hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia , dan dalam memperolehnya memerlukan ( bantuan / kerjasama dengan ) pihak lain  :

  1. Kebutuhan pangan yang membuat manusia terdorong untuk bekerja ;
  2. Kebutuhan sandang untuk melindungi diri dari gangguan udara panas / dingin , atau angin ;
  3. Kebutuhan papan / tempat tinggal yang aman dari ancaman bahaya ;
  4. Kebutuhan reproduksi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia ;
  5. Kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menjaga kelangsungan hidup tetap sehat .

Manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu , karena untuk mendapatkannya diperlukan pengetahuan serta ketrampilan di berbagai bidang .

Tidak berbeda dengan Plato dan Aristoteles yang berpangkal pada faham ketuhanan , namun se-bagai muslim Ibn Abi Rabi’ tidak terlepas dari pengaruh Islam ( Abi Rabi : 404 ) ia juga mema-sukkan faham ketuhanan dalam teorinya tentang proses terbentuknya kota atau negara , yakni  :

  • Pertama , kecenderungan untuk berkumpul dan bermasyarakat itu adalah watak yang dicip- takan Tuhan kepada manusia ;
  • Kedua , Tuhan telah meletakkan peraturan-peraturan tentang hak dan kewajiban masing-ma-sing anggota masyarakat sebagai rujukan yang harus dipenuhi , dan peraturan-peraturan itu tercantum dalam kitab suci Al-Qur’an .
  • Ketiga , Allah juga telah mengangkat penguasa-penguasa yang bertugas menjaga berlakunya peraturan-peraturan Tuhan bagi rakyat .
  • Kemudian bagi Farabi , asal terbentuknya negara adalah sebagaimana menurut Plato , Aristoteles, dan Ibn Abi Rabi’ – bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat . Karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain .

Namun menurut Farabi , terdapat tiga macam  ‘ masyarakat yang sempurna ‘ , yaitu  :

1.  Masyarakat sempurna besar , adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta bekerjasama ; atau dengan nama lain perserikatan bangsa-bangsa .

2.  Masyarakat sempurna sedang , adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni satu wilayah bumi ini ( Munawair Sjadzali : 51-52 ) ; atau dengan nama lain negara nasional .

3.  Masyarakat sempurna kecil , adalah masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota ; atau dengan nama lain negara kota .

Tetapi Farabi juga menanggapi bahwa tiga macam pergaulan sosial tersebut , tidak merupakan masyarakat-masyarakat yang sempurna , karena tidak cukup berswasembada dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya , baik kebutuhan ekonomi sosial , budaya , dan spiritual .

  • Seperti halnya para pemikir terdahulu , al-Mawardi mengatakan bahwa asal mula terbentuknya negara adalah berawal dari ketidak berdayaan manusia sebagai makhluk sosial , yang tentu me-merlukan bantuan orang lain  – sehingga dalam teorinya ia memasukkan unsur-unsur agama .

Al-Mawardi berpendapat , Allah menciptakan manusia yang tidak sanggup memenuhi kebutuh-annya sendiri tanpa bantuan orang lain – agar manusia selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta dan pemberi rezeki manusia .  Karena itu pula manusia membutuhkan-Nya serta memerlukan perto-longan-Nya . Jadi sebab lahirnya negara , adalah hajat manusia untuk mencukupi kebutuhan mere-ka bersama , dan otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan ten-tang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain . ( Munawir Sjadzali : 60-61 )

  • Sejalan juga dengan para pemikir politik sebelumnya tentang pembentukan negara , Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri ka-rena beberapa faktor  :

1.  Kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia ( kebutuhan hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga untuk meneruskan keturunan ) .

2.  Kebutuhan saling membantu penyediaan bahan makanan , pakaian , dan pendidikan anak .

( Munawir Sjadzali : 74 )

Al-Ghazali lebih mengedepankan soal kebutuhan hidup yang menjadi unsur utama bagi timbulnya negara . Kebutuhan hidup itu selain soal keturunan , juga soal tempat tinggal seperti dijelaskan dalam Ihya Ulum al-Din – juz II yaitu : amatilah dengan seksama pada awal berdirinya suatu negara didasari oleh kebutuhan makanan , pakaian , dan tempat tinggal . Lalu tercipta berbagai lapisan masyarakat pekerja dengan bakat kemampuannya masing-masing .

Al-Ghazali juga memberikan ilustrasi bahwa ekonomi ( iktishad ) merupakan faktor ketiga bagi beridirinya suatu negara .

Bagi Al-Ghazali terbentuknya negara mempunyai tujuan , dan tujuan manusia adalah iden-tik dengan tujuan negara . Karena itu untuk mengetahui terbentuknya negara , harus lebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia . Tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan abadi , yaitu kebahagiaan abadi setelah manusia itu mati . Jadi bukan kebahagiaan abadi yang bersifat di alam dunia . Kebahagiaan abadi tersebut , hanya dapat diperoleh dari tuntunan agama ( yang di Eropa diikuti oleh Thomas Aquinas pada abad ke 13 ) .

Dalam konteks ini , tugas negara yaitu : membuka atau memberi kesempatan dan keleluasa-an bagi warganya agar tuntunan dari agama dapat dilaksanakan . Untuk itu negara harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing manusia ( warga nega-ranya ) dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman. Jadi negara itu memberi kemungkinan kepada manusia ( warga negaranya ) agar dapat mencapai kebahagiaan abadi . Disinilah letak perlunya kerjasama antara ulama dengan negara .

U n s u r – u n s u r   N e g a r a .

Yang dimaksud unsur-unsur negara dalam pandangan Al-Ghazali : adalah bagian-bagian yang  menjadikan negara itu ada . Dengan lengkapnya unsur-unsur negara , maka lengkaplah negara bagai-kan bangunan yang bertiang lengkap . Negara itu terdiri dari beberapa unsur , sebagai berikut  :

1) W i l a y a h  N e g a r a

Bagi Al-Ghazali wilayah negara pada waktu itu dimana ia bertempat tinggal dalam wilayah Bani Abbas ; bahwa untuk menguasai wilayah , kekuasaan para pendiri daulat Abbasiyah muncul di pang-gung sejarah menggantikan Bani Umayyah yang telah berkuasa hampir satu abad , saat terbunuhnya Khalifah terakhir Marwan II . Dengan demikian Dinasti Saljuk pada awal sebelum mempunyai wila-yah kekuasaan , mendapat ijin untuk mendiami wilayah Jundi ( jund ) sebuah wilayah dekat Bukhara .

Kemudian keberadaan wilayah menurut Al-Ghazali sangat diperlukan untuk terbentuknya negara . Orang Abbasiyah pada masa lampau menaklukkan wilayah negara ( Dawlah ) Bani Umayyah , orang Saljuk harus menaklukkan Merv ( Ibukota Khurasan ) dari kekuasaan negara ( Dawlah ) Ghaznawiyah ( 428 H / 1037 M ) . Orang Israel harus berperang melawan bangsa Palestina dan Qanaan untuk mem-bentuk negara , dan begitu seterusnya . Yang dapat kita fahami dari Al-Ghazali , yang dikatakan dengan ‘ misahah ‘ untuk dapat membagi secara adil dan merata atas tanah-tanah kepada rak-yat atau warga negara . Bukan hanya menjamin warga negara terhadap keamanan negara , tetapi sudah ada kepastian bahwa  wilayah yang dikuasai oleh negara ,  untuk menjamin stabilitas politik da-

lam wilayah yang diperintah oleh suatu pemerintahan .

2) P e n d u d u k  N e g a r a

Analisa deskriptif mengenai penduduk , Al-Ghazali berpendapat bahwa rakyat sangat diutamakan dari unsur-unsur negara , dan untuk membuat rakyat senang dan rela sesuai dengan tuntunan agama dan kehendak agama . Al-Ghazali mengutip apa yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW , kepada para sahabatnya :  “ bahwa sebaik-baik umat Muhammad , adalah orang-orang yang saling mencintai , dan seburuk-buruk umat adalah orang yang saling membenci atau di antara mereka saling mengutuk antara yang satu dengan yang lainnya “ ( Al-Ghazali : 173 ) .

Dalam konteks hadits tersebut di atas , rakyat mendapat perlindungan yang besar dari penguasa tanpa membedakan agama , ras , dengan dibentuknya organisasi aljundiyah yaitu angkatan bersenjata untuk melindungi rakyat dari gangguan-gangguan di masyarakat , dan dapat mem-

perkokoh kedaulatan dan kedudukan pemerintah ( Zainal Abidin Ahmad ) .

3) P e m e r i n t a h  N e g a r a

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan kepu-tusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya . Keputusan-keputusn ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain . Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara ( Miriam Budiarjo , 1986 : 44 ) .

Bermacam-macam kebijaksanaan kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sam-bil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat . Pemerintah terdiri dari orang-orang tertentu dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan pada waktu tertentu dalam sejarah .

( Carlton 1980 : 56 )  Bagi Al-Ghazali , pemerintah untuk mengatur negara dan masyarakat , me-

nyelesaikan persengketaan atau perselisihan antara negara ( Al-Ghazali , 1994 : 149 )

4) K e d a u l a t a n  N e g a r a

Di dunia Timur abad pertengahan seperti halnya Al-Ghazali , al-Mawardi juga sependapat bahwa ke-mutlakan kekuasaan Tuhan yang sudah dituangkan dalam syari’ah, maka berarti kekuasaan negara ha-rus bersumber pada syari’ah itu sendiri . Syari’ah mempunyai posisi sentral legitimasi terhadap reali- tas politik ( al-Mawardi , 1937 : 20 ) negara merupakan instrumen untuk merumuskan misi kenabian guna memelihara agama itu dan mengatur dunia . Negara itu sendiri diperlukan untuk sebagai alat ke-hidupan (Al-Ghazali : 154) bersama warga masyarakat yang diikat atas dasar solidaritas bersama , un-tuk bersama-sama dan secara sendiri-sendiri berlomba melakukan kebajikan-kebajikan kemanusiaan sesuai dengan perintah Tuhan . Dengan demikian , fungsi negara menjadi sekadar alat bantu yang diperlukan untuk menegakkan syari’at . Tetapi alat bantu itu tidak boleh keluar dari kerangka hukum Tuhan itu sendiri . Dalam hal ini , kedaulatan yang dimiliki oleh setiap manusia ( rakyat ) itu haruslah mengikuti standar yang ditentukan oleh hukum ( kedaulatan Hukum ) yang telah di-tentukan Tuhan . Karena kedulatan rakyat itu hanyalah merupakan cermin dari kedaulatan yang hakiki , yaitu Kedaulatan Allah SWT .  Konsep demikian itu sama sekali berbeda dengan kon-sep teokrasi ( Jimli Asshi-ddiqie , 1955 : 22 ) warisan bangsa Eropa abad pertengahan , yang mewu-judkan gagasan kedaulatan Tuhan dalam sistem kependetaan yang menyatu dengan kekuasaan para raja . Seperti halnya dalam konsep Islam , teokrasi Barat pun menganggap Tuhan sebagai sumber-sumber pemegang kedaulatan , tetapi teokrasi Barat menjelmakan kedaulatan Tuhan kedalam diri raja atau jabatan kepala negara  .

Bahkan pada perkembangan di abad pertengahan , kekuasaan kepala negara atau raja itu sendiri me-nyatu dengan konsep kependetaan dalam agama nasrani , sehingga teokrasi melahirkan sistem yang absolut . Hukum Tuhan dijalankan oleh raja / pendeta atau nama Tuhan yang mutlak , karena itulah perkembangan selanjutnya istilah teokrasi di zaman modern digambarkan sebagai kejahatan-kejahatan dan kengerian yang dilaku kan atas nama Tuhan .

Akibatnya , konsep negara Islam sendiri harus turut merasakan penderitaan , akibat implikasi yang menyertai penggunaan istilah yang menyerupai konsep teokrasi dalam kedaulatan itu .

H a k e k a t   N e g a r a

Sebagaimana Aristoteles , Al-Ghazali berpendapat ( Al-Ghazali , t.t. : 85 ) ; yakin dengan obser-vasi akan dapat memperkuat pandangan mengenai hakekat negara sebagai suatu organisme sosial yang se-nantiasa berkembang . Observasi juga memperlihatkan kebenaran argumentasi , bahwa hakekat negara adalah baik apabila memperbanyak kesempatan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi da-lam politik. Kebenaran yang etis ini tidak berasal dari spekulasi yang dibuat-buat , melainkan berasal dari negara yang bijak . Negaralah yang mempunyai kebijakan , mempunyai wewenang dengan arif untuk me-nindak warga negaranya bila melanggar peraturan negara sesuai dengan hukum ( Syari’ah ) yang berlaku .

Tegaknya Suatu Negara

Kalau kita kembali ke masa klasik , terutama di dunia Islam Timur Tengah yang geografisnya be-rupa padang pasir yang sangat luas , kita dapati sering terjadi perebutan kekuasaan antara satu negara de-ngan negara sultan atau kepala negara dan amir atau syah . Kehidupan Al-Ghazali penuh diwarnai oleh perebutan kekuasaaan dan saling menjatuhkan antara sesama kelompok dalam istana yang berpusat di Baghdad . Dengan terjadinya perebutan kekuasaan , akan menggoyahkan tegaknya suatu negara .  Hal se-macam ini , oleh Al-Ghazali dikatakan : bahwa dalam suasana kacau dimana keadaan negara lebih labil , maka demi kepentingan rakyat banyak dan untuk mengantisipasi meluasnya pertumpahan darah sesama masyarakat Islam , dibenarkan semacam kudeta perebutan kekuasaan .

Pendapat ini didukung oleh al-Mawardi ( al-Mawardi : 14 ) , bahwa pemerintahan seorang amir yang me-rebut kekuasaan adalah sah , apabila memerintah sesuai dengan hukum Islam . Gagasan seperti ini ber-kaitan dengan apa yang bersumber pada ‘ doktrin darurat ‘ seperti dikemukakan oleh Al-Ghazali , yang berpendapat bahwa tirani seorang Amir yang berebut kekuasaan itu lebih baik daripada kekacau-balauan .

Kemudian Al-Ghazali dalam kondisi yang dialaminya itu lebih mempunyai kedekatan yang lebih realistis dalam kepentingan tegaknya suatu negara . Ia lebih mengutamakan kepentingan umum ( masyarakat ) sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pada zamannya . Untuk melakukan hal tersebut , ia memakai prinsip hukum tentang Maslahat , yaitu hal yang dilarang dapat dihalalkan apabila dikehendaki oleh kepentingan umum . Kaum Muslimin membutuhkan seorang penguasa untuk membela tanah air , memelihara keamanan , menghukum orang yang bersalah , melaksanakan hukum keluarga , menjamin transaksi-transaksi komersial dalam kehidupan sipil , mengangkat hakim pembantunya di daerah-daerah , atau wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan ( Al-Ghazali : 266-267 ) . Mengingat kebutuhan-kebutuhan itulah Al-Ghazali menerima de facto penguasa-penguasa militer yang meraih kekuasaan melalui kekuatan ( al-Ghalaba ) ( Mumtaz Ahmad , 1994 : 94 ) .

Luas atau Batas Wilayah Negara .

Luas wilayah dan kawasan yang dapat dikuasai negara , menurut pendapat Al-Ghazali juga diten-tukan kekuatan ( Syawkah ) yaitu kekuatan militer dan kekuatan ekonomi yang sangat berpengaruh pada strategi pemerintahan pusat dan strategi siayasah politik . Kekuatan pemerintah pusat akan berakibat pada pemerintahan lokal akan tunduk . Dalam kondisi tersebut , luas wilayah dan kekuasaan memiliki otoritas dan martabat yang tinggi . Upaya untuk meretorasi barid ’ yaitu layanan informasi terpusat yang memberi hak kepada pemerintah pusat untuk menjaga biaya-biaya atas peristiwa-peristiwa yang dialami gubernur-gubernur lokal , serta usaha kontrol kasus-kasus keseharian . Barid – kemudian di lembagakan . Kemudian sultan-sultan Saljuq bergantung pada kekuasaan mereka yang semakin luas dan mobilitas tinggi untuk me-lumpuhkan setiap pemberontakan yang akan muncul , kerajaan meluas sejalan dengan kekuatan militer dan kekuatan ekonomi .  Dengan demikian bagi Al-Ghazali , kekuatan pemerintah pusat sangat diten-tukan untuk mengatur pemerintahan yang terdapat di wilayah-wilayah atau lokal . Kekuatan eko-nomi dan militer dapat memaksakan kehendak pemerintahan pusat kepada para gubernur , agar tidak memberontak , dan menindak dengan tegas apabila ada gubernur daerah membangkang . Akan tetapi , apabila pemerintah pusat lemah , maka akan terjadi pemberontakan dimana-mana yang berakibat kepada goyahnya stabilitas keamanan .  Pemerintah lokal yang memberontak , akan mudah mendirikan negara baru , serta melepaskan diri dari pengaruh pemerintah pusat .

PEMERINTAHAN  NEGARA  DALAM  PEMIKIRAN  AL-GHAZALI

Bentuk Pemerintahan

Kalau melihat pada sejarah perkembangan bentuk-bentuk pemerintahan di masa Islam Klasik , terutama dalam pemikiran-pemikiran politik Islam , bahwa sejak Dawlah Islamiyah sampai ke Dawlah Abbasiyah sudah berbentuk monarki , yaitu jabatan-jabatan kepala negara turun-temurun . Dalam hal se-macam itu yang sudah dialami oleh Al-Ghazali , bahkan ia juga pernah menjabat Hakim Agung ( Gadli al-Qudroh ) mengesahkan pemerintahan yang ada pada waktu itu . Jadi , kriteria-kriteria yang menen-tukan tindakan kerajaan atau republik , ialah cara dalam hal menunjuk kepala negara . Apabila suatu sistem pemerintahan yang ditunjuk berdasarkan azas turun-temurun , maka bentuk peme-rintahannya ialah kerajaan ( monarki ) . Apabila dengan cara-cara musyawarah , maka bentuk pe-merintahannya ialah republik . Juga klasifikasi dua bagian ( tentang jumlah orang yang memegang kekuasaan & apa yang sebenarnya menjadi tujuan pemerintahan / pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara itu ) maupun tiga bagian ( tiga bentuk pemerintahan yang baik & tiga bentuk pemerintahan yang buruk ) Aristoteles yang terdapat dalam pemikirannya itu , tidak dapat diikuti perkembangan-perkem-bangan baru dalam sidang struktur pemerintahan pada abad ke 20 ini .

Tujuan  Pemerintah

Sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan , pemegang kekuasaan negara harus memiliki : kekuasaan militer , legislatif dan keuangan . Disamping kekuatannya juga diilhami oleh teori Montesquieu ( Trias Politika ) yaitu kekuasaan eksekutif , legislatif , dan yudikatif ( Pamudji , 1985 ; 3-4 )

Menurut Samuel Edward Finer dalam bukunya yang terkenal Coparatife a Government ( Pamudji , hal 5) pemerintahan harus mempunyai  :

  • Kegiatan terus menerus di wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung ( State ) ;
  • Pejabat yang memerintah ( The Duty ) ;
  • Cara , metode , serta sistem ( manner , Methode and system ) ; dan
  • Terdapat warga negaranya .

Dalam kaitan itu perlu kiranya diungkapkan kembali beberapa definisi pemerintahan Imamah atau Khilafah dalam pemikiran politik Islam Klasik , untuk menyamakan visi dalam menelaah kem-bali akan tujuan dari pemerintahan itu sendiri .

Pertama , Imamah dalam konsep Al-Mawardi ( al-Mawardi ; 5 ) : adalah pemerintahan yang berkedu-dukan bagi pengganti Nabi untuk memelihara agama dan mengatur pemerintahan .

Kedua , Khalifah menurut Ibn Khaldun ( Yusuf Musa ; 173-174 ) : adalah suatu pertanggung-jawaban yang dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara kepada kepentingan akhirat . Pada hakekatnya pemegang jabatan Khalifah ( pemerintah ) sebagai peng-ganti diri Nabi dalam menjaga agama dan mengatur tugas dalam pemerintahan ( masalah keduniaan ) .

Ketiga , Imamah dalam konsep Al-Ghazali ( Yusuf Musa ; 173-174 ) : mengemban tugas pengganti diri Nabi , pemimpin salat , seperti yang terjadi pada diri Abu Bakar yang memimpin salat ketika Nabi sakit . Khilafah bagi Al-Ghazali sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang merupakan hamba pilihan Tuhan , dengan kedudukan sebagai orang suci atau muqaddas ( Al-Ghazali hal 126 ) , merupakan bayang-an Allah di bumi , hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat mana pun untuk taat mutlak kepada-nya , dan melaksanakan perintahnya .

Bila ketiga definisi tersebut diringkas , kita dapat memahami tujuan sistem pemerintahan , yaitu :

  1. Tujuan utama adanya Imamah , ialah untuk melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya dengan ikhlas serta patuh , dan  menghidupkan sunnah  serta  memerangi bid’ah ,

agar seluruh warga negara dapat dengan baik melakukan ketaatan kepada Allah .

  1. Tujuan kedua dari pemerintahan , memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi , mi-salnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak , mengusahakan terselenggaranya ketertiban , keamanan , dan ketentraman . Dan hanya pemerintah , merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kemakmuran bersama . Demi kepen-tingan negara ,  maka untuk mempersatukan negara dari kekacauan dan perpecahan ,  harus memiliki

kekuatan militer , legislatif , dan keuangan .

Untuk mencapai hakekat dari tujuan pemerintahan , menurut Al-Ghazali – pemerintah harus membentuk masyarakat dalam ikatan perdamaian agar tercipta literatur . Tidaklah akan tercapai keadilan kalau tidak ada peraturan .

Adanya peraturan yang disebut hukum akan mengatur serta mengukur perbuatan manusia yang diadakan oleh pemerintah dalam suatu negara . Penguasa harus pandai memainkan peranan , terutama mengatur strategi pemerintahan yang kuat , mengokohkan kerjasama dengan pemerintahan pusat .

( Al-Ghazali ; 1236 ) .

Tujuan pemerintahan dalam konsep Al-Ghazali ini sifatnya universal , artinya tidak terbatas hanya individu-individu yang Islam , tetapi juga lebih menekankan kepada semua warga negara dalam wilayah kekuasaan Islam , tanpa membedakan agama , ras , dan sebagainya . Warga negara mempunyai tanggung jawab atas urusan kenegaraan , dengan demikian pemerintah semacam inilah yang secara sah dapat mengemban urusan negara ( Al-Ghazali ; 126 ) .

Jelaslah apa yang dinukilkan oleh Al-Ghazali , bahwa tujuan pemerintahan adalah tiada lain hanya untuk kepentingan kebaikan dan kesejahteraan umum .  Penguasa atau seorang penguasa tidak mem-punyai kewibawaan di mata rakyatnya . Seseorang yang mempunyai pengalaman di wilayah yang di-kuasainya dan ia bermaksud meminta penilaian rakyat banyak , maka sesuatu yang pertama kali disam-paikan kepada mereka adalah wibawa dan kepiawaian dalam memerintah .

Dasar-dasar  Pemerintahan

Dasar pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu negara , fal safah hidup dan konstitusi yang membantu sistem pemerintahannya ( Ibnu Kencana Syafi’i , 1992 : 27 ) .

Pemerintahan negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sama sekali satu sama lain , yang ber-kembang sesuai situasi dan kondisi setempat . Pembicaraan mengenai sistem pemerintahan suatu bangsa , tidak boleh terpancang pada ide umumnya saja ; apakah pemerintahan itu berbentuk otoriter atau perwa-kilan kerajaan , ataukah republik , demokrasi ataukah diktator . Karena harus mencakup pula sistem eko-nomi , sistem moral , sistem kemasyarakatan , dan beberapa sistem lain , terutama yang berhubungan de-ngan keadaan damai dan perang . Agama dan ilmu serta lainnya , semuanya harus dapat menyempurnakan pengertian sistem pemerintahan secara utuh dan menyeluruh .

Sebagai contoh , Inggris dan Amerika sama-sama negara demokrasi , akan tetapi bentuk pemerintahan di Inggris berbeda dengan di Amerika . Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Inggris , tidak seperti hubungan pemerintah pusat dan pemerintah negara-negara bagian di Amerika . Begitu juga nilai moral yang ada di kedua negara tersebut tidaklah sama . Perbedaan-perbedaan logis itu sudah tentu bersumber pada sejarah bangsa , pelbagai kondisi dan peristiwa yang dilalui dan mewarnai .

Demikian pula perkembangan bentuk pemerintahan ini , dapat dilihat pada dasar pemerin-tahan Islam . Gagasan umum terletak pada satu dasar yaitu Al-Qur’an dan Hadits .

Pengaruh eksternal dalam beberapa abad selalu berkembang . Perkembangan itu berjalan sesuai dengan bermacam-macam kondisi lingkungan yang timbul pada suatu masa , terutama bersifat menggoncangkan , seperti pemberontakan yang memang berlangsung dalam kemaharajaan Islam .

Jika ingin digambarkan dasar pemerintahan Islam secara gamblang , sehingga mudah dipahami oleh generasi sekarang , mau tidak mau harus memperhatikan kondisi seperti itu .

Dasar-dasar pemerintahan yang pertama dimasa Nabi Muhammad Saw adalah kaidah-kaidah yang tetap bagi sistem pemerintahan Islam – pembentukan visi kesatuan dilakukan Nabi Muhammad dengan meng-utus utusan yang pandai dan istimewa dalam bidang agama , ke berbagai suku dan kota yang telah me-nyatakan diri memeluk Islam . Tugas utama utusan tersebut , adalah mengajarkan kaidah-kaidah Islam dan mengarahkan langkah-langkah penduduk setempat ke jalan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam ( Muhammad Husen Haikal , 1993 : 21 ) . Kaidah-kaidah baru yang dibawa Islam untuk mengatur langkah dan berbagai pergaulan manusia ini merupakan muqaddimah bagi pengaturan kegiatan politik . Dan ter-nyata lambat laun hal ini mempengaruhi lingkungan , bahkan mewarnai sejarah . Di dalam muqaddimah kaidah-kaidah itu yang kelak mempengaruhi sistem politik Islam , terkandung ajaran keimanan ke-pada Allah , bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Dia Maha Esa serta wajib disembah . Iman inilah yang pada gilirannya memantapkan kaidah-kaidah perdamaian , persaudaraan , dan kebebasan .

Dengan demikian , semua orang mukmin sama di hadapan Allah . Hukum Allah akan terus berlaku dengan adil di antara mereka . Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non Arab , kecuali lantaran kadar ketaqwaannya . Mereka akan mendapat pembalasan sesuai dengan amal perbu- atan mereka . Jika perbuatan-perbuatannya baik , balasan yang diterima pun baik , begitu pula seba-liknya . Kemudian Islam menekankan bahwa semua manusia bersaudara . Perasa-an cinta kasih harus tertanam diantara mereka . Tidaklah sempurna iman sese-orang sebelum dia mencintai saudaranya sesama Muslim , sebagaimana dia men cintai dirinya sendiri . Selain daripada itu , setiap manusia memiliki kebebas-an dalam segala hal termasuk bebas dalam memilih akidah . Tidak ada paksaan dalam beragama . Iman harus dilandasi dengan argumentasi dari setiap mene-rima petunjuk yang baik secara sukarela .

Itulah dasar-dasar pemerintahan Islam – pada masa pertamanya .

Dan hal itu ternyata dampak positifnya sangat jelas bagi perkembangan sistem pemerintahan di negara-negara Arab . Dasar-dasar itu lalu disempurnakan dengan kaidah-kaidah ekonomi dan sosial , se-hingga dengan cepat sistem pemerintahan Islam mulai menampakkan bentuk & kemantapannya secara utuh ( Al-Ghazali hal 42) . Namun perkembangan setiap zaman berikutnya juga berpengaruh sangat kompleks , sehingga mulai masuklah faktor-faktor lain yang kadang-kadang justru menjauhi kaidah-kaidah Islam , bahkan yang mencolok ‘ bertentangan dengan kaidah Islam ‘.

Faktor-faktor asing itu mulai masuk dan terlihat jelas pengaruhnya , bahkan sejak periode pertama Islam . Mula-mula ditandai dengan terbunuhnya Khalifah kedua Umar Ibn Khattab oleh Abu Luklu’ah , orang Persia ( al-Suyuthi ; 177 ) . Kemudian disusul aksi komplotan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan , Khalifah ketiga . Berikutnya adalah pecahnya huru-hara yang menyebabkan timbul-nya perang saudara antara Ali dan Mu’awiyah . Kita mengetahui , orang Mesir adalah dalang dalam aksi komplotan penggulingan Utsman . Pihak Syam mendukung Mu’awiyah , sedang Irak berdiri di belakang Ali . Pengaruh-pengaruh luar yang datang dari Persia , Mesir , Syam , dan Irak itulah yang mengu-bah sistem Islam , dari kekhalifahan menjadi kerajaan .  Dimulai dari raja-raja Bani Umayyah , kemu-dian dilanjutkan oleh Bani Abbas .  Faktor-faktor asing itulah yang menggores bingkai luar politik peme-rintahan Islam sejak periode pertama .

Pada masa Islam masih murni dan kesederhanaan Arab yang menjadi ciri khasnya , lalu penak-lukan-penaklukan yang dilakukan Islam mendorong Umar al-Khattab membentuk kabinet . Untuk kepen-tingan pengendalian teritorial , pada setiap wilayah taklukan , Umar menempatkan gubernur ( amir , wali ) yang diberi kekuasaan penuh , didampingi seorang agen ( amil ) yang bertugas sebagai penghubung de-ngan pemerintah pusat di Madinah ( Holt Et A, 1970 ; 64 ) .  Penaklukan ini kemudian diteruskan sampai pemerintahan Islam mencapai kemantapan dari segi agama , disamping mencontoh model pemerintahan di Persia dan Romawi . Perkembangan pada masa-masa pertama tersebut mempengaruhi kehidupan umum , meskipun tidak begitu menjauhi bentuk asalnya , misalnya seperti yang terjadi pada masa Abbasiyah dan sesudahnya . Perkembangan ini tidak terlepas juga dari hilang dan munculnya generasi . Kemudian dalam keadaan demikian , para ahli hukum fiqh senantiasa menggali berbagai kaidah dan ketetapan yang bersumber dari Al-Qur’an , Hadits dan konsensus Ulama . Dengan ilmu yang dimilikinya , mereka membantu berlanjutnya perkembangan tersebut .

Dalam keadaan yang demikian itu , Al-Ghazali berpendapat bahwa dasar-dasar pemerintahan Islam itu mengesahkan praktek politik yang sudah berlaku di Khalifahan dengan sistem kerajaan dan ke-sultanan . Penguasa menurutnya mendapat mandat dari Tuhan untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara kaidah-kaidah Islam .

Tidaklah mungkin dapat mengatur masalah kehidupan masyarakat tanpa adanya organisasi yang permanen.  Penguasa dapat ditaati rakyat berdasarkan hukum , karena hanya dengan dan di da-lam hukum itulah rakyat dapat mencapai puncak perkembangannya . Tetapi apabila rakyat yang melanggar hukum tidak diberi sanksi , maka timbullah kekacauan dalam pemerintahan .

Oleh karena itu , menumbuh suburkan perkembangan masyarakat memerlukan lembaga , yaitu lembaga pemerintahan . ( Al-Ghazali : 106 )

Lembaga Pemerintahan

Menurut Al-Ghazali lembaga pemerintahan dimaksudkan : 1). Hanya menegakkan keadilan dan perdamaian  ;  2). Melindungi batas-batas wilayah negara  ; 3). Meningkatkan taraf hidup orang banyak .

Tetapi , Al-Ghazali juga menyatakan kembali bahwa hal-hal tersebut bukanlah tujuan akhirnya , adapun yang menjadi tujuan akhirnya adalah agar menggalakkan atau memasyarakatkan praktek-praktek keba-jikan yang diperintahkan oleh Islam , untuk dianut umat manusia .

Lalu bagaimana pemerintahan suatu negara yang berlandaskan seperti itu bisa dibentuk , menurut Al-Gha-zali adalah dengan menunjuk kepala negara yang menganut terminologi Islam , disebut sebagai Imam atau Amir atau Khalifah . Sedangkan untuk dapat sepenuhnya memahami pandangan Islam mengenai hal terse-but , harus merujuk kepada pemikiran Islam Klasik . Dalam pemikiran Al-Ghazali , lembaga pemerin-tahan itu terdiri dari : Kepala Negara , Syarat-syarat Kepala Negara , Mekanisme Pemilihan Kepala Negara , dan Pembentukan Dewan Permusyawaratan ( Dewan Syuro ) .

1) Pemilihan Kepala Negara .

Menurut Al-Ghazali , tujuan manusia bermasyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi dan duniawi , tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehi-dupan yang sejahtera di akhirat , melalui pengamalan ajaran agama secara benar . Dunia ini adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan di akhirat .

Pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi hanya mungkin kalau terdapat ketertiban , keamanan , dan kesejahteraan yang merata di dunia . Untuk itu , diperlukan seorang pemimpin dan pengelola negara yang ditaati , yang membagikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing warga negara , memilihkan tugas yang paling sesuai bagi warga negara , dengan dapat mengelola segala urusan kenegaraan yang dibebankan kepadanya ( Munawir Sjadzali ; 76 ) . Dengan demikian , kewajiban untuk mengangkat kepala negara bukan karena berdasarkan rasio saja , tetapi berdasarkan keharusan agama . Sebagai kelanjutan alur pikiran yang demikian , maka terdapat ikatan yang erat antara dunia dan agama bagi tegaknya wibawa dan kedaulatan negara melalui seorang kepala negara yang ditaati , yang memiliki kekuasaan memadai , dan mampu melindungi kepentingan rakyat , baik duniawi maupun ukhrawi .

2) Syarat-syarat Kepala Negara .

Untuk menduduki jabatan tertinggi di negeri Arab Islam , adalah jabatan Khalifah atau Imam ( di zaman sekarang disebut Kepala Negara ) . Secara akal dan hukum , seharusnya orang yang memegang jabatan kepala negara adalah orang yang ahli dan mampu memikul tugas-tugas yang di-bebankan . Karena itu dalam Fiqih Siyasah ( ilmu tata-negara / politik hukum Islam ) , para pemikir Islam menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh orang yang memegang jabatan mulia ini .

Beberapa pemikir sehubungan dengan beberapa syarat untuk menduduki jabatan itu berpendapat  :

a)  Tentang siapa yang berhak menjadi kepala negara atau raja , Ibnu Abi Rabi mengemukakan enam syarat yang harus dimiliki , yaitu :  (a) Harus nasab yang dekat dengan raja sebelumnya ; (b) Aspi-rasi yang luhur ; (c) Pandangan yang mantap dan kokoh ; (d) Ketahanan dalam menghadapi kesu-karan atau tantangan ; (e) Kekayaan yang besar ; dan (f) Pembantu-pembantu yang setia .

( Munawir Sjadzali ; 46 )

b)  Menurut pemikir kedua Abd al-Jabbar ( 325-415 H / 935-1025 M ) oleh karena tugas yang diem-ban kepala negara cukup berat , orang yang menjadi calon kepala negara haruslah  : (a) Muslim yang shaleh tidak fasik ; (b) Merdeka , agar ia dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bebas ; (c) Berakal , agar dapat mengetahui persoalan yang dihadapi dalam tugasnya dan dapat meme-cahkan serta menyelesaikan kaumnya dengan baik ; (d) Adil dan amanah , agar dapat melaksana-kan tugas dengan jujur dan tidak berat sebelah ; (e) Berilmu , agar mengetahui apa yang menjadi kewajibannya , dengan cara melaksanakannya dilihat dari segi syari’at ; (f) Wara ‘, kuat hati dan pemberani , agar dapat melaksanakan tugasnya dibidang keamanan dan kemiliteran , seperti me-mimpin pasukan perang , menyerbu musuh dan mempertahankan negara .

( Abd al-Jabbar ; 1965 ; 198-200 )

c)  Bagi Ibn Khaldun syarat-syarat untuk menduduki jabatan kepala negara atau Khalifah atau Imam itu adalah , bahwa calon harus dipilih oleh ahli al-Halli wa al-Aqdi , disamping syarat-syarat lain yakni :  berpengalaman luas , adil , mampu , sehat badan serta utuh semua panca inderanya ,  dan

dari keturunan Quraisy . ( Munawir Sjadzali )

d)  Menurut Al-Mawardi , kriteria-kriteria kepala negara dan pembantunya adalah  :

(1) Memiliki sifat adil yang tercermin pada perilaku diri dan sosial . Pada perilaku diri , ia mampu menjaga keserasian-keserasian mental , mampu membuktikan akalnya dalam mengatur kecende-rungan hawa nafsu . Sedangkan perilaku kelompok , atas dasar prinsip persamaan ; (2) Ilmu pe-ngetahuan yang memadai untuk berijtihad , berpikir secara independen , merdeka , yang diperlu-kan setiap saat oleh kepala negara dalam proses pengambilan keputusan , dan kebijakan ijtihad kepala negara mutlak diperlukan , disamping pandangannya yang sudah berkembang ; (3) Sehat pendengaran , melihat dan berbicara secara sempurna sehingga mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik ; (4) Utuh anggota-anggota tubuhnya ; (5) Memi-liki wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum ; (6) Memiliki keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengusir musuh ; (7) Berasal dari keturunan Quraisy . ( Munawir Sjadzali ; 6 )

Sedangkan syarat-syarat pengangkatan wazir ( atau wuzara atau pembantunya ) sama dengan pe-ngangkatan kepala negara , tanpa syarat ke tujuh ( yaitu yang berasal dari keturunan Quraisy ) .

e)  Begitu beratnya beban yang akan dilaksanakan oleh Kepala Negara sebagai orang yang di-percaya melaksanakan mandat yang datang dari Allah , dan sebagai manusia pilihan setelah

Nabi ; maka Al-Ghazali mengemukakan sepuluh kriteria sebagai berikut :

(1)   Dewasa atau aqil baligh , sebagai kewajiban keagamaan untuk mengatur rakyat ke jalan kebenaran . Dengan bimbingan wahyu , Kepala Negara yang dewasa dapat memberikan ukur-an ( mizan ) ke jalan yang diridhai Allah ;

(2)   O t a k  s e h a t , dengan akal yang sehat Kepala Negara akan dapat memberi keputusan-kepu-tusan dalam segala situasi dan kondisi untuk kebaikan negara dan kepentingan rakyatnya ;

(3)   Merdeka dan bukan budak , dalam hal ini untuk menjaga wibawa calon Kepala Negara di ma-ta rakyat dan tuntutan waktu itu seorang Kepala Negara atau Raja betul-betul keturunan orang yang merdeka ;

(4)   L a k i – l a k i ;

(5)   Keturunan Quraisy ( hal ini menurutnya sesuai dalam nash – hanya keturunan Quraisy ) ;

(6)   Pendengaran dan penglihatan yang sehat ( agar tidak hanya mendengar laporan bawahan , akan tetapi dapat melihat dari dekat kejadian yang sebenarnya ) ;

(7)   Kekuasaan yang nyata ( adanya angkatan bersenjata dan kepolisian yang dapat digunakan un-tuk melaksanakan keputusan terhadap mereka yang menentang / menindas ) ;

(8)   H i d a y a h ( daya pikir dan daya perencanaan yang kuat dan ditunjang kesediaan bermusya-warah , dan selalu mendengar pendapat dan nasehat ulama ) ;

(9)   Ilmu pengetahuan ( Menurut para ulama , jabatan Kepala Negara hanya dapat disandang oleh seseorang yang ilmunya tinggi , sehingga mampu berijtihad dan memberikan fatwa dalam bi-dang syariah . Menurut Al-Ghazali , syarat tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadits , sedang yang terdapat dalam nash hanya keturunan Quraisy . Baginya , syarat mampu berijtihad dan memberikan fatwa dalam bidang syariah – tidak perlu dan tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang Kepala Negara . Cukup kiranya kalau memiliki budi pekerti atau akhlak luhur dan wara’i yang memungkinkan mengembalikan segala masalah hukum dan syariat Islam kepada para ulama dan cendekiawan terpandai yang hidup pada zamannya . Dan dia mengambil keputusan dalam bidang hukum berdasarkan pendapat dan saran mereka ) ;

(10)   W a r a ‘ – kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri dan tidak berbuat hal-hal yang dilarang serta perbuatan tercela ( Muhammad Jalal Sarap ; 395-396 ) .

3) Mekanisme Pemilihan Kepala Negara .

Seperti halnya Ibnu Abi Rabi , Al-Ghazali tidak membicarakan mekanisme pengangkatan kepala negara , juga dengan dasar pemikirannya bahwa kekuasaan kepala negara datang dari Tuhan dan bukan dari rakyat . Maka cukup beralasan jika ia mengatakan bahwa kepala nega-ra tidak bertanggung jawab kepada rakyat atas berjalannya roda pemerintahan , tetapi bertang gung jawab kepada Tuhan . Juga kepala negara tidak dapat digeser dari kedudukannya. Hal itu dapat dipahami karena pemerintahan dinasti Saljuq begitu kuat dan berkuasa , sehingga sangat logis bagi Al-Ghazali berpendapat demikian . Pengaruh kekuasaannya tidak saja dikalangan para ulama dan para cendekiawan , tetapi  sampai pada pemerintahan pusat di Bagdad .  Kepala negara bagi Al-Gha-zali itu muqaddas ( suci ) , tetapi kepala negara bukan wakil Tuhan sebagaimana yang terjadi di Eropa beberapa abad berikutnya . Kepala negara menurut Al-Qur’an mendapat amanah dari Tuhan untuk menjalankan tugas-tugas mulia dan selalu melaksanakan syari’ah Islam dalam menjalankan keputus-an-keputusan dalam bidang hukum , berdasarkan pendapat dan saran dari ulama qadhi al-qhudhaf .

Walau Al-Ghazali dan Ibnu Abi Rabi tidak membicarakan proses pemilihan kepala negara , tetapi Al-Mawardi lebih berpikiran maju .  Sebagaimana yang telah berlangsung di masa al-Khulafa al-Rasyidin , bahwa mekanisme pengangkatan kepala negara Al-Mawardi menawarkan dua pilihan  :

  • Pertama , seorang kepala negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilihan atau al-hal wa al aqd ( istilah sekarang MPR ) .
  • Kedua , diangkat melalui penunjukan imam atau kepala negara sebelumnya .  ( Al-Mawardi ; 6 )

Cara yang pertama , sepeninggal Rasulullah menghadapi pemilihan Khalifah dan bagai- mana mereka mengatasi problem yang mereka belum pernah kenal sama sekali sebelumnya , agar kita dapat mengetahui bagaimana dengan sukses mereka mengatasi problem tersebut ( di balai-rung Bani Syaidah ) , sehingga seorang orientalis , Mc. Denald ( M. Yusuf Musa ; 107 ) mengatakan  bahwa balairung mengingatkan akan adanya suatu konggres politik yang dipenuhi oleh diskusi selaras dengan sistem modern ; dan akhirnya diketahui kesudahannya Abu Bakar terpilih sebagai penguasa umat Islam .

Dalam suasana kesedihan mencekam setiap orang atas wafatnya Rasulullah s.a.w. , dan dalam situasi yang membingungkan pikiran kaum muslimin yang baru saja kehilangan pemimpin yang sangat mereka cintai – timbullah beberapa pendapat dan gagasan di kalangan kaum Anshar , yang jika tidak cepat diatasi dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diharapkan .

Kaum Anshar berkumpul di tempat tersendiri dibawah pimpinan Sa’ad bin ‘Ubadah yang ketika itu sedang sakit ( namun sengaja digotong ke tempat tersebut untuk menghadiri pertemuan ) , kemudian berunding di saqifah ( semacam balai pertemuan / balairung ) Bani Syaidah .  Kaum Muhajirin berke-rumun di tempat-tempat yang terpisah .

Sementara yang lain ada yang berkerumun di sekitar tempat kediaman Siti ‘Aisyah r.a. yang di dalamnya terdapat keluarga Rasulullah s.a.w. seperti ‘ Ali bin Abi Thalib r.a. yang sedang membe-nahi jenazah Rasulullah s.a.w.  Mereka tidak menduga sama sekali bahwa kaum Anshar sedang me-rundingkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan Islam dan kaum muslimin .

Abu Bakar Ahmad bin  ‘Abdul  ‘Aziz  Al-Jauhariy dalam bukunya “ As-Saqifah “ mengete-

ngahkan sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Ishaq , mengenai peristiwa penting itu .

Karena sakitnya dan tidak dapat berkata keras , Sa’ad bin ‘Ubadah berkata yang kemudian diteruskan oleh anaknya , Qais bin Sa’ad dengan suara keras  :

  • Wahai kaum Anshar , kalian termasuk orang-orang yang dini memeluk Islam , dan Islam bukan mi-lik satu kabilah . Selama 13 tahun di Makkah , Rasulullah mengajak kaumnya supaya hanya ber-sembah sujud kepada Allah Maha Pemurah dan meninggalkan penyembahan berhala . Mereka ti-dak mampu memperkuat agama Allah dan tidak sanggup melindungi serta membela beliau dari serangan musuh-musuhnya . Kemudian Allah melimpahkan keutamaan dan kemuliaan kepada ka-lian dengan kesanggupan melindungi dan membela agama yang  beliau bawakan .
  • Allah mengkaruniakan nikmat iman kepada kalian , dan memberikan kemampuan berjuang mela-wan musuh-musuh-Nya . Kalian telah menunjukkan keteguhan dan keberanian menghadapi siapa saja yang berani menentang Rasulullah s.a.w.  Kalian pun merupakan orang-orang yang lebih di-takuti oleh musuh-musuh beliau . Pada akhirnya mereka tunduk kepada pimpinan Allah dan Rasul-Nya . Orang-orang jauh pun akhirnya mau tunduk kepada Islam , kemudian tibalah saat Allah menepati janji-Nya kepada Nabi kalian , dan semua orang Arab tunduk di bawah pedang kalian .
  • Setelah itu Allah memanggil Rasul-Nya pulang ke haribaan-Nya dalam keadaan beliau puas dan ridho kepada kalian . Karena itu peganglah dengan teguh kepemimpinan yang berada di tangan kalian . Kalian lebih berhak dan lebih afdhal memegang urusan itu !

Apa yang dikatakan Sa’ad itu disambut hangat dari semua yang hadir dan mereka menyata-kan dukungan mutlak . “ Kami tidak akan berbuat menyimpang dari perintah Anda “. Begitu teriak mereka serentak : “ Andalah yang kami angkat sebagai pemimpin , demi kemaslahatan kaum mu-slimin . Kami puas dan rela ! “  Mereka lalu bertukar pikiran tentang akibat yang mungkin terjadi , dan bagaimana harus bersikap jika ternyata kaum Muhajirin juga berpendapat bahwa merekalah yang berhak atas kepemimpinan umat . Mereka adalah para sahabat Rasulullah yang paling dini memeluk Islam , dan mereka juga pelindung serta kerabat beliau . Bagaimana mereka harus menjawab , jika me-reka menggugat atas dasar apakah kaum Anshar tidak menyetujui jika kepemimpinan umat sepening- gal Rasulullah berada ditangan kaum Muhajirin ? Namun dalam perundingan itu , karena merasa sama berjasa dan bernaung dibawah Kitabullah , sebagian dari mereka mengusulkan adanya dua orang pe-mimpin saja , yakni pemimpin kaum Anshar sendiri dan pemimpin kaum Muhajirin sendiri . Mende-ngar pendapat-pendapat yang mengarah kepada perpecahan itu Sa’ad bin ‘ Ubadah merasa kecewa , dan dengan suara lirih ia berkata : “ Inilah awal kelemahan kita “. Ia nampak tidak menyetujui ada-nya dua pimpinan dalam satu umat , dan menghendaki adanya satu pimpinan di tangan kaum Anshar .

Di saat mereka masih terus berunding , Ma’an bin ‘Adiy dengan tergopoh-gopoh segera me-nemui Umar Ibnul-Khattab r.a yang bersama para sahabat lain sedang berada di kediaman Rasulullah s.a.w.  Ma’an memberitahu ‘Umar tentang apa yang sedang terjadi di saqifah Bani Syaidah , dan tanpa menunggu pendapat ‘Umar , ia berkata : “ Sampaikan segera berita ini kepada saudara-saudara kita kaum Muhajirin . Sebaiknya kalian pilih sendiri siapa yang berhak kalian angkat sebagai pemimpin . Kulihat pintu fitnah ( bencana ) sudah ternganga , mudah-mudahan Allah akan cepat menutupnya “ .

‘Umar Ibnul-Khattab r.a. resah mendengar berita itu , dan cepat-cepat menarik tangan Abu Bakar r.a. yang semula tidak mau beranjak pergi selagi Rasulullah s.a.w. belum dimakamkan .

Namun karena tidak dapat mengelak maka ia pun pergi bersama ‘Umar , yang kemudian diikuti Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah .  Ketika dalam perjalanan mendengar apa yang disampaikan ‘Umar , Abu Bakar pun cemas dengan terjadinya persoalan mendadak di saat orang sedang sibuk mempersiapkan pemakaman jenazah Rasulullah s.a.w. tersebut . Sesampainya di saqifah Bani Syaidah yang penuh sesak kaum Anshar dan Sa’ad bin ‘Ubadah terbaring diatas usungan di tengah mereka , ‘Umar r.a yang berperangai keras akan segera berbicara , tetapi dicegah Abu Bakar r.a. dengan berkata :

“Boleh engkau berbicara sesudahku , tapi dengarkan dulu apa yang hendak kukatakan pada mereka

Setelah mengucapkan salam , syahadat , dan shalawat , dengan tenang dan suara yang lem-but  Abu Bakar r.a. mulai berbicara dalam semangat persaudaraan :

  • Allah , Maha Terpuji telah mengutus Muhammad membawakan hidayat dan agama yang benar . Beliau berseru kepada segenap umat manusia supaya memeluk Islam . Kemudian Allah membu-kakan hati dan pikiran kita untuk menyambut baik dan menerima seruannya . Kita , kaum Muha-jirin dan Anshar adalah orang-orang pertama yang memeluk agama Islam , barulah orang lain mengikuti jejak kita .
  • Kami orang-orang Quraisy adalah kerabat Rasulullah dan dari keturunan baik-baik . Kalian adalah pembela kebenaran agama Allah . Kalian adalah saudara kami seagama dan selalu bersama kami dalam menegakkan kebajikan . Kalian adalah orang-orang yang paling kami hormati dan kami cintai . Kami tahu bahwa kalian orang-orang yang paling ridho menerima takdir Allah , ridho melihat kaum Muhajirin sebagai orang-orang yang beroleh karunia Allah karena lebih dini memeluk agama Islam , dan kalian pun sama sekali tidak merasa iri hati terhadap mereka . Kalian adalah orang-orang yang sangat berkesan di hati mereka , terutama di kala mereka dalam keadaan menderita . Kalian juga merupakan orang-orang yang berhak menjaga kesentosaan agama Islam .

Begitu pokok-pokok pidato Abu Bakar r.a. di depan kaum Anshar , menurut catatan Ibnu Abil-Hadid dalam bukunya ‘ Syarah Nahjil-Balaghah ‘ , jilid VI / 5-12 .

Hubab bin Al-Mudzir berdiri dan berteriak  :

  • Hai kaum Anshar, janganlah kalian mendengarkan perkataan orang itu dan rekan-rekannya ! Mereka hendak merampas hal kalian . Jika mereka menolak apa yang telah kalian katakan , usir saja mereka dari negeri kalian ( Madinah ) , dan peganglah sendiri kepemimpinan atas kaum muslimin ! Kalianlah orang-orang yang paling tepat dan paling berhak atas urusan itu .
  • Rupanya hanya pedang kalian sajalah yang dapat menyelesaikan persoalan ini dan yang dapat menundukkan mereka yang tak mau tunduk !  Aku berpengalaman menghadapi persoalan seperti sekarang ini , dan biasanya pendapatku dapat mengatasi masalah-masalah yang rumit . Demi Allah , jika masih ada orang yang membantah apa yang kukatakan , ia akan kuhancurkan batang hidungnya dengan pedang ini ! ( Kata Hubab sambil menghunus pedang dari sarungnya )

Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah menyahut  :

  • Hai kaum Anshar , kalianlah orang-orang pertama yang memberi pertolongan dan bantuan , karenanya janganlah kalian menjadi orang-orang pertama yang mengubah dan mengganti ( yakni merusak keadaan ) !

Ketika kaum Anshar bertekad hendak membai’at Sa’ad bin ‘Ubadah ( pemimpin Anshar dari kabilah Aus ) ,  Basyir bin Sa’ad seorang tokoh Anshar dari kabilah Khazraj , cepat-cepat tampil berdiri , lalu berkata keras-keras  :

  • Hai kaum Anshar , kendati pun kita termasuk orang-orang yang dini memeluk Islam , tetapi perjuangan menegakkan agama Islam tidak bertujuan lain kecuali untuk memperoleh keridhoan Allah dan Rasul-Nya . Janganlah kita bertele-tele , dan kita pun tidak ingin keridhoan Allah dan Rasul-Nya diganti dengan urusan keduniaan . Muhammad adalah seorang dari Quraisy , dan kaumnya tentu lebih berhak mewarisi kepemimpinannya . Allah tidak memperlihatkan alasan kepadaku untuk menentang kepemimpinan berada di tangan mereka .

Hai kaum Anshar , bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian menentang atau meninggal-kan mereka ( kaum Muhajirin ) ! .

Dengan pernyataannya itu nampak jelas bahwa Basyir bin Sa’ad menyetujui kepemimpinan berada di tangan orang Quraisy sebagaimana yang diusulkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. Dia memang tidak menyetujui kepemimpinan berada di tangan Sa’ad bin ‘Ubadah , seorang tokoh kaum Anshar yang berasal dari kabilah Aus . Basyir bin Sa’ad rupanya yakin benar , dengan kepemimpinan berada di tangan kaum Muhajirin ( Quraisy ) maka permusuhan lama antara dua kabilah ( Aus dan Khazraj ) tersebut tidak akan mudah bangkit kembali .

Abu Bakar r.a. mendengar pendapat Basyir tersebut , lalu berkata  :

  • Inilah ‘ Umar Ibnul-Khatthab dan Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah – bai’atlah salah seorang , mana yang kalian sukai !

Akan tetapi dua orang yang ditunjuk oleh Abu Bakar itu menyahut  :

  • Demi Allah , kami berdua tidak bersedia memegang pimpinan mendahului Anda .  Andalah orang yang paling afdhal di kalangan kaum Muhajirin . Andalah yang mendampingi Rasulullah di da-lam goa , dan Anda jugalah yang mewakili beliau mengimami shalat jama’ah selama beliau sakit. Shalat adalah sendi agama yang paling utama . Ulurkan tangan Anda , Anda kami bai’at !

Tanpa berbicara lagi Abu Bakar mengulurkan tangan , kemudian ‘Umar dan Abu ‘Uba-idah menyambut tangannya sebagai tanda membai’at . Basyir bin Sa’ad mendekati Abu Bakar lalu membai’atnya , mengikuti jejak Umar dan Abu ‘Ubaidah .

Melihat Basyir turut membai’at Abu Bakar , Hubab bin Al-Mundzir berteriak  :

  • Hai Basyir , engkau pemecah-belah . Itu engkau lakukan hanya karena engkau iri-hati terhadap anak pamanmu bukan ? ( Yang dimaksud ialah iri-hati terhadap Sa’ad bin ‘Ubadah yang sakit – dan pada mulanya hendak dibai’at oleh kaum Anshar )

Lain halnya dengan Usaid bin Udhair , juga tokoh dari kabilah Aus , ketika melihat Basyir ( tokoh kabilah Khazraj ) membai’at Abu Bakar , segera pula ia berdiri dan turut membai’at Abu Bakar .

Dan dengan langkah Usaid itu , pada akhirnya semua orang dari kabilah Aus ikut membai’at Abu Ba-kar , sehingga Sa’ad bin ‘Ubadah mereka biarkan tetap berbaring di atas usungan .

( Siratul-Mushthafa S.A.W – H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini 1992 halaman 857-864 )

Adapun cara kedua , Abu Bakar menjelang ajalnya ia mengumpulkan rakyatnya , lalu berbicara seperti termaktub dalam hadits berikut kepada mereka :

  • Kalian sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada diriku , aku kira aku akan mati , karena pe-nyakit yang menyerangku , telah lepas pula ikatan dengan kalian dan urusan kalian terpulang ke-pada kalian . Karena itu kalian harus memilih amir di saat aku masih ada , hal semacam itu akan lebih baik dan patut untuk membuat kalian tidak berselisih sepeninggalku ( M.Yusuf Musa ; 107 )

Tatkala umat Islam tidak memperoleh kesepakatan untuk memilih salah seorang di antara orang-orang yang paling mereka cintai , maka mereka minta kepada Abu Bakar untuk memilih orang yang menurut pandangannya berguna bagi mereka dan agama .  Abu Bakar minta waktu sampai dapat memikirkan orang yang baik untuk Allah , agamanya , dan umat . Ia meminta para cerdik pandai dan tokoh-tokoh sahabat memberikan buah pikirannya , dan dipanggilnya seorang demi seorang untuk di-minta pendapatnya soal itu .

Mereka yang dipanggil itu adalah Abdurrahman bin Auf , Utsman bin Affan , Said bin Zaid , Abu Anwar , Usaid bin Hudair , Ali , dan Thalhah – dari kaum Muhajirin maupun kaum Anshar di-tanyai oleh Abu Bakar satu persatu pada waktu yang berbeda tentang diri Umar bin Khathab .

Selanjutnya Thabari meriwayatkan ( M. Yusuf Musa hal. 109 ) , bahwa setelah Abu Bakar selesai bermusyawarah lalu memanggil Utsman untuk diajak berbicara berdua , lalu ia berkata :

  • Tulislah Bismillahir rahmanirrahim , inilah statemen Abu Bakar bin Abu Kuhafah kepada kaum Muslimin . Selanjutnya mengatakan bahwa , sesungguhnya telah mengangkat Khalifah penggan-tinya untuk kalian , yaitu Umar bin Khattab dan Utsman tidak mengurangi kebaikan buat kalian .

Kemudian Abu Bakar sadar , lalu berkata : Bacakanlah kepadaku ! Lalu Utsman membacakannya , kemudian Abu Bakar mengucapkan kalimat takbir , dan berkata : Mudah-mudahan Allah membalas-mu dengan kebaikan , karena tindakanmu demi Islam dan umatmu . Abu Bakar lalu mengesahkan tulisan Utsman .  Walau bagaimanapun kisah mengenai masalah ini , Abu Bakar tetap menghadapi orang banyak sambil dipapah oleh Asma binti Umair , lalu Abu Bakar berkata :

  • Apakah kalian ridho kepada orang yang telah aku jadikan sebagai penggantiku berpikir , dan tidaklah mengangkatku seseorang yang masih kerabat . Tetapi aku telah mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantiku ?  Oleh karena itu dengarkan dan taatilah dia !

Kemudian mereka menjawab  :  Kami mendengar dan mentaati . ( Thabari ; 52 )  Abu Bakar menyu-ruh Utsman untuk keluar menemui orang banyak disertai Umar dan Usaid bin Said Al-Quradhy , lalu Utsman berkata dihadapan orang banyak :  Maukah kalian membai’at orang yang tercantum dalam tulisan ini ? Mereka menjawab : Ya ! Bahkan sebagaian mereka ( Ali ) berkata : Kami telah mengeta-huinya , yaitu Umar .  Kemudian mereka semua mengesahkannya , menyetujui dan membai’atnya .

Pemilihan Utsman dengan cara pertama , bukan cara kedua , yaitu diputuskan oleh Majelis Syura’ yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab . Dari beberapa orang anggota Majelis Syura itu , mereka lalu menyerahkan urusan ( pemilihan Khalifah ) kepada Abdurrahman bin Auf sebagai Ketua al hal wal aqid dean – pada saat itulah umat condong kepadanya untuk melakukan musyawarah . Selama ti-ga hari tiga malam , Abdurrahman bekerja keras untuk minta pendapat anggota Majelis Syura , yang memilih dua tokoh yang sangat mereka cintai yaitu Utsman dan Ali . Ternyata dari hasil bermusya-warah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh militer ( panglima perang ) di Madinah , setiap orang me-milih Utsman sebagai Amirul Mukminin . Lalu Abdurrahman mengutus musawwar kepada Utsman dan kemudian keduanya berbincang sampai datangnya waktu adzan shubuh . Setelah ke enam anggota pemilihan selesai shalat shubuh , Abdurrahman mengumpulkan sejumlah orang untuk mengundang kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang ada di Madinah serta para komandan tentara , agar berkumpul di masjid sehingga penuh sesak .

Kemudian Abdurrahman berpidato :

  • Wahai manusia , sesungguhnya penduduk satu negeri lebih senang mengurus negerinya sendiri dan mengetahui siapa pemimpinnya .

Said bin Zaid menyahut  :

  • Aku melihat orangnya yang patut ( menjadi Amir ) .

Abdurrahman menjawab  :

  • Usulkan kepadaku yang lain .

Lalu Ammar menjawab  :

  • Kalau Anda menginginkan umat Islam tidak berselisih , maka bai’atlah Ali .

Miqdad bin Aswad menyahut  :

  • Ammar benar ! Jika Anda membai’at Ali , kami akan mengatakan patuh dan taat .

Abdullah bin Abi Sarh ikut bicara  :

  • Kalau Anda menginginkan kaum Quraisy tidak berselisih , maka bai’atlah Utsman .

Lalu Abdullah bin Abi Rabi’ah menimpali  :

  • Benar , jika Anda membai’at Utsman , maka kami akan menyatakan taat dan setia .

Ammar dicela oleh Ibn Ali Sarh dengan kata-katanya  :

  • Sejak kapan Anda menjadi penasehat kaum muslimin ?

Kemudian Bani Hasyim dan Bani Umayyah mengadakan pembicaraan , dan pada saat itu Ammar berkata lagi  :

  • Allah Azza Wa Jalla telah memuliakan kita dengan Nabi-Nya dan menjayakan kita dengan agama-Nya . Jadi , bagaimana kalian akan mengabaikan ahli bait Nabi kalian dalam urusan imamah ini ?

Kemudian seorang dari Bani Makhzum menyahut  :

  • Wahai Ibnu Samiah , Anda telah linglung ! Bagaimana Anda akan membiarkan orang Quraisy mengangkat imam untuk dirinya sendiri ?

Sa’ad bin Abi Waqosh cepat-cepat menyela  :

  • Wahai Abdurrahman , hentikanlah sebelum orang-orang semakin banyak berfitnah !

Abdurrahman pun segera menjawab  :

  • Saya telah meneliti dan bermusyawarah karena itu , maka janganlah wahai para Anggota Panitia saling membuat alasan untuk dapat berbicara !

Kemudian ia memanggil Ali dan berkata kepadanya  :

  • Pegang teguhlah janji Allah dan ketetapan-Nya ! Sungguh , laksanakanlah Kitabullah , sunah Rasul-Nya , dan ikuti contoh kedua Khalifah sesudahnya !

Ali pun menjawab  :

  • Aku berharap melakukan dan mengerjakan sesuatu menurut ilmu dan kemampuanku .

Setelah itu Abdurrahman memanggil Utsman , dan menyampaikan kata-kata serupa , seperti yang dikatakan kepada Ali . Utsman pun lalu menjawab :  I y a !

Karena itu , Abdurrahman lalu mem-bai’atnya dan diikuti oleh kaum Muslimin yang hadir .

Disini , Thabari menyebutkan , bahwa Ali marah terhadap hasil keputusan Abdurrahman , dan mengecamnya sebagai orang yang cinta Utsman .  Dan Abdurrahman menjawab  :

  • Wahai Ali , janganlah Anda mencari alasan untuk diri Anda sendiri . Sesungguhnya saya telah me-neliti dan bermusyawarah dengan orang banyak , dan ternyata mereka berpihak kepada Utsman .

( M. Yusuf Musa ; 117 – 118 )  Sesungguhnya Ali merasa enggan untuk melakukan bai’at kepada Utsman , sampai beliau terdesak ke mimbar . Karena itu , Ali lalu mengurungkan niatnya yang akan bisa berakibat memecah belah pendapat umat , dan ia pun kemudian berbai’at .  Akan tetapi berbeda dengan Ali , disini kita melihat telah terbuka inti fitnah . Hal ini terbukti kemudian dengan adanya pemberontakan , yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman sebagai syahid . Disamping itu , sejarah mengenal adanya akibat-akibat yang pesimistis , sehingga mengakibatkan umat Islam tidak lagi satu suara didalam memilih Ali sebagai Khalifah umat Islam . Juga hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan di kalangan sejarahwan , didalam meriwayatkannya sebagaimana yang terpaparkan dalam buku-buku karya mereka .

Komplotan pemberontak menguasai kota Madinah , bahkan berjanji akan menghancurkan penduduk kota Madinah , serta bersumpah yang mengancam keselamatan para sahabat ; kalau mereka tidak mau memberikan pendapat , dan mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Imam . Ali pun menerima tawaran tersebut , setelah bahaya memuncak dan ia melihat adanya kemaslahatan di dalam keputusannya itu . Umar pun berpendapat seperti itu juga .  Mereka mengetahui , bahwa Ali adalah orang yang paling tahu dari para sahabat yang ada , dan orang yang paling utama serta paling patuh dengan jabatan Khalifah . Karena itu Ali segera mengulurkan tangannya , dan dibai’at oleh sejumlah besar orang yang hadir .

Menurut pendapat DR. H. Deddy Ismatullah , SH , M.Hum , penunjukan seseorang Khali-fah sebelumnya tidak lain adalah bersifat pencalonan . Ia sah untuk duduk sebagai Khalifah jika men-dapatkan bai’at dari Umat . Hak pencalonan tersebut dimiliki oleh setiap orang Islam .

Cara pertama dan cara kedua seperti telah diuraikan di muka , tidak diragukan lagi sebagai cara yang dipahami oleh para sahabat maupun para ahli fiqih Siyasah . Mekanisme pemilihan yang pernah mere- ka praktekkan untuk jabatan tertinggi negara seperti jabatan Khalifah atau Imam atau Kepala Negara , telah menjadi rangkaian sejarah ketatanegaraan Islam pada masanya . Perkembangan selanjutnya me-nunjukkan , bahwa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah sudah merubah pola pemilihan kekuasaan tertinggi negara , dari sistem musyawarah atau demokrasi , menjadi monarki atau turun menurun .

Oleh karena itu , cukup beralasan bagi para pemikir politik klasik termasuk Al-Ghazali , jika memberikan legitimasi terhadap sistem yang ada , termasuk rangkaian persyaratan untuk dapat menduduki jabatan Kepala Negara . Demikian juga belum ada bentuk baku dari pola pemilihan , sehingga pada periode berikutnya akan terjadi pengulangan dari sistem yang lalu .

( Deddy Ismatullah ; 120 – 126 )

4) Pembentukan Dewan Permusyawaratan ( Majelis Syuro ) .

Setelah pemilihan kepala negara , masalah penting berikutnya dalam pandangan Al-Ghazali adalah : bagaimana cara pemilihan anggota-anggota dewan permusyawaratan ( Majelis Syura ) dan siapa yang akan memilih mereka ?  Sebelum Rasulullah S.a.w. hijrah ke Madinah , ada dua kelompok orang yang menjadi anggota Majelis Syura , yaitu  :

(1)   Orang-orang yang bersekutu dengan Rasulullah sejak permulaan sekali ;

(2)   Orang-orang yang kemudian menjadi terkemuka karena wawasan serta kemampuan mereka .

Para anggota kedua kelompok ini termasuk yang dipercaya Rasulullah sendiri .

Dalam kaitan ini Al-Ghazali tidak membicarakan tentang Anggota Majelis Permusya-waratan , tetapi bagaimana lembaga ini dipandang sebagai yang sangat penting . Ia tidak dapat menyetujui akan sifat pribadi yang memegang kekuasaan , tetapi haruslah setiap lembaga dipegang oleh suatu dewan ( Majelis ) yang semua anggotanya bekerja secara kolektif , adil dalam mengambil keputusan seperti pendapat mayoritas harus diutamakan . Kemudian Al-Ghazali mengatakan sebagai berikut –  Syaibah Ibn Syabah menemui Al-Mahdi lalu bertanya :  “ Amir al-mukminin , Allah sesungguhnya telah memberi Tuan dunia , karena itu berikanlah rakyatmu  kea-dilan dari kebahagiaan hidupmu “.  “ Apa yang mesti kuberikan kepada rakyat ? “ kata Al-Mahdi .

Jawab Syaibah :  “ Keadilan dalam  mengambil keputusan di  Majelis Syura , dan  jika rakyat hidup tenteram di bawah kekuasaan Tuan , maka kedudukan Tuan akan bertambah lama . Keadilan akan di-balas dengan keadilan serupa , dan kedzaliman akan dibalas dengan kedzaliman serupa “.

Al-Ghazali menyoroti , bahwa kalau suatu pemerintahan yang bersifat otoriter tanpa memfung-sikan Majelis Syura , akan mudah terjadi kegoncangan dalam negeri . Akibatnya akan timbul kekacauan dimana-mana , rakyat di negeri itu akan dihantui perasaan takut . Sebaliknya pe-nguasa yang mengutamakan musyawarah , maka kondisi dalam negerinya akan aman , rakyat mempunyai kebebasan berpikir , kebebasan berakidah , kebebasan mengeluarkan pendapat , sehingga rakyat sebagai warga negara mencintai dan segan kepada penguasa karena melalui pemilihan dan mengutamakan keadilan .

K e a d i l a n  P e n g u a s a

Menurut Al-Ghazali , Allah telah memilih manusia dalam dua kelompok  :

  • Pertama , para Nabi yang bertugas menjelaskan kepada hamba-hamba Allah , tentang jalan yang benar dan yang akan membawa kebahagiaan akhirat  ;
  • Kedua , para penguasa dengan tugas menjaga agar hamba-hamba Tuhan tidak saling bermusuhan dan saling melanggar hak orang lain , dengan kearifannya mengembangkan kesejahteraan mereka , dan memandu mereka kepada kedudukan yang terhormat . ( Munawir Sjadzali ; 77-78 )

Oleh karena itu , orang yang ALLAH berikan peringkat Raja atau Kepala Negara , wajib dicintai oleh semua warga negaranya dan mereka harus ikut tunduk dan taat kepadanya , serta tidak di-benarkan menentang dan tidak mengikuti perintahnya .

Kekuasaan kepala negara , sultan , atau raja datang dari Allah – yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan , oleh karena itu kekuasaan kepala negara adalah muqaddas atau suci dan hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat manapun untuk taat kepadanya , melaksanakan semua perintah-nya . Dengan demikian , sistem pemerintahan menurut Al-Ghazali adalah merupakan teokrasi .

Penguasa yang ma’shum punya otoritas , sebagai sumber pengetahuan tentang kebenaran . Al-Ghazali berpendapat bahwa pemberi informasi ( al-Mu’allim ) perlu bersifat ma’sub , tetapi hanya terbatas pada tingkat Nabi . Sesudah Nabi , orang tidak memerlukan imam yang ma’shum lagi , sebab Tuhan me-lalui Kitab Suci telah memberikan kepada manusia ‘ ukuran ‘ ( mizan ) sebagai sarana alat untuk mengetahui tentang kebenaran ( Al-Ghazali , 1970 ; 18 ) .  Menurut Al-Ghazali , Al-Qur’an mengan-dung ukuran-ukuran kebenaran . Dan manusia dianugerahi alat untuk berpikir serta mengguna-kan ukuran-ukuran tentang kebenaran . Dengan pernyataan itu , ia ingin membuktikan bahwa manusia tidak membutuhkan imam yang ma’shum lagi sesudah Nabi –  sebagai sumber kebenaran .

Seorang penguasa dituntut untuk lebih mengaplikasikan tentang kebenaran dalam aktifitas sehari-hari kepada rakyat dengan penuh kearifan dan keadilan .

Keadilan adalah merupakan azas pemerintahan , semua agama dan syri’zh agama lain serta undang-undang duniawi menghendaki penguasa berperan demikian .  Keadilan penguasa dalam Islam bersifat mutlak lagi menyeluruh . Oleh karena itu , penerapannya diwajibkan terhadap kaum Muslimin maupun Non Muslim .  Karena itu , kita bisa melihat bahwa perdebatan dikalangan pemikir politik seputar masalah keadilan mulai aktual , sejak dimulai awal pada tingkat politik yang sarat dengan implikasi religius . Keadilan dan legitimasi mereka yang menuntut kekuasaan , asalkan satu skala keadilan untuk memperkuat tatanan sosial masyarakat sebagai realita dalam suatu kekuasaan . Bahkan , begitu perdebatan seputar keadilan dimulai oleh para politisi , tidak pernah benar-benar berakhir .

Al-Ghazali lebih memerinci tentang keadilan dalam mengarahkan penguasa yang sesuai dengan kondisi pada waktu itu sebagai berikut : “ Penguasa yang adil adalah penguasa yang berlaku adil ter-hadap warga negara , dan menjauhkan diri dari kecurangan dan kerusakan . Sedangkan penguasa yang tidak adil atau zalim tidak akan kekal dan abadi . Sebab Rasulullah S.aw. pernah bersabda : ’ Keku-asaan dapat kekal beserta kekufuran , tetapi tak akan kekal beserta kezaliman atau ketidak adilan ‘ “ (Al-Ghazali , hal 126 ). Dalam sejarah kaum Majusi , Al-Ghazali menyebutkan penguasa dapat menguasai dunia selama empat abad . Kekuasaan tetap berada di tangan mereka , tepatnya kekuasaan itu hanya karena keadilan mereka terhadap rakyatnya dan perhatian mereka secara merata . Mereka memandang kezaliman dan keculasan bukan sebagai yang dibenarkan di dalam agama . Dan untuk itu mereka memakmurkan negeri dengan keadilan dan berlaku jujur terhadap rakyat .

Al-Ghazali lebih lanjut memerinci prinsip-prinsip keadilan bagi penguasa suatu pemerin-tahan , sebagai berikut  :

1) Adanya Tanggung Jawab .

Penguasa harus memahami batas dan kadar kekuasaaan ( wilayah ) , serta menyadari kemungkinan buruk kekuasaan itu . Kekuasaan adalah suatu anugerah Allah , siapa yang menegakkannya dengan baik , akan memperoleh kebahagiaan tertinggi .

Sebaliknya , apabila tidak menjalankan dengan baik dan tidak penuh amanat , ia akan memperoleh siksa sebagaimana orang yang kufur kepada Allah . Hadis berikut ini menjadi dalil akan keagungan wilayah dan penyalah gunaannya .

Dalam salah satu hadis Rasulullah S.a.w. bersabda : “ Sehari tugas seorang pemimpin yang adil ,

lebih Allah cintai daripada tujuh puluh tahun beribadah “ . ( Al-Ghazali , hal 126 )

2) Menerima Pesan Ulama .

Seorang penguasa mesti senang bergaul dengan para ulama dan menerima nasehat mereka . Tapi ia perlu waspada akan ulama al-Shu’ , yang hanya menginginkan kekayaan duniawi . Mereka menyan-jung , membujuk , dan merayu penguasa . Mereka sengaja membuat penguasa senang , hanya karena mengharapkan kekayaan . Mereka berusaha memperoleh sesuatu dari penguasa , kalau perlu dengan jalan makar dan tipu daya . Para ulama dituntut  untuk menyampaikan  nasehat-nasehat  kepada para

penguasa , dan jangan sampai menyembunyikan kebenaran .

3) Berlaku Baik Kepada Bawahan .

Penguasa tidak boleh berpangku tangan dari kezaliman dan dituntut untuk mendidik staf bawahan-nya dan para pegawainya . Penguasa tidak dibenarkan membiarkan kezaliman yang terjadi dan di-perbuat oleh mereka , sebab penguasa harus mempertanggung-jawabkan perbuatan sendiri . Sebaik-baik penguasa adalah orang yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya . Seburuk-buruk pe-nguasa adalah  yang membuat rakyatnya menjadi sengsara . Penguasa yang hidup boros akan diikuti

oleh bawahannya .

4) Rendah Hati dan Penyantun .

Seorang penguasa seringkali bersifat angkuh dan congkak , dan kecongkakan ini melahirkan murka serta dendam kesumat . Amarah dan kemarahan , merupakan bencana dan malapetaka bagi akal pi-kiran . Jika sikap benci dan marah itu menjadi lebih dominan , maka seorang penguasa harus beralih kepada sisi lain , yaitu pemaaf , pemurah , dan santun . Jika sifat-sifat ini dapat dibudayakan , maka seorang penguasa tidak ubahnya  seperti  para Nabi  dan  Wali Allah . Akan tetapi , jika pelampiasan

amarah yang dibudayakan maka ia tidak lebih dari seekor serigala dan hewan melata .

5) Tidak Mementingkan Diri Sendiri .

Segala persoalan dan kejadian akan dilaporkan kepada penguasa . Menanggapi hal ini , penguasa hendaknya mengendalikan diri dengan berusaha menempatkan dirinya sebagai salah seorang rakyat biasa , dan orang lain sebagai pemimpin . Segala hal yang tidak disukai untuk dirinya sendiri , berarti juga tidak akan disukai oleh seorang pun dari kalangan umat Islam . Jika penguasa menyukai sesuatu untuk mereka , padahal itu sesungguhnya juga tidak disukai untuk diri sendiri , maka berarti telah ber

khianat dan menipu rakyat yang dipimpin. ( Al-Ghazali , hal 166-178 )

6) Loyalitas Tinggi .

Tidak sepatutnya penguasa mencemooh orang-orang yang menunggu di depan pintu untuk suatu keperluan . Jika seseorang datang kepada penguasa karena suatu kepentingan , maka tidak boleh menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunah . Sebab memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga

negara , jauh lebih utama dibandingkan ibadah yang bersifat sunah .

7) Hidup Sederhana .

Pemborosan harus dapat mengendalikan dorongan kepada hawa nafsu , seperti kehidupan yang me-wah dengan mengutamakan kepentingan pribadi . Penguasa harus bersifat qana’ah ( menerima apa adanya ) dalam segala hal . Karena , tidak ada keadilan dapat terlaksana di tengah warga negara , kalau kepala negara atau penguasanya sendiri tidak bersifat qana’ah .

8) Bersikap Lemah Lembut .

Dalam melakukan segala sesuatu penguasa harus bersifat lemah lembut serta tidak berlaku keras dan kasar . Rasulullah S.a.w. bersabda :  “ Setiap penguasa yang tidak bersikap lemah lembut kepada rakyatnya , maka akan diperlakukan hal serupa kepadanya kelak di hari kiamat “. Dan katanya lagi : “ wilayah dan Imarah adalah suatu kebaikan bagi orang yang dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan haknya , dan merupakan dua keburukan bagi orang yang tidak dapat menegak-kannya dengan baik “ . ( Al-Ghazali , hal 171-172 )

9) Cinta Rakyat .

Penguasa harus berusaha membuat rakyat senang dan rela sesuai dengan tuntutan dan kehendak aga-ma . Nabi bersabda kepada para sahabatnya : “ Sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang mencintaimu dan kau pun mencintai mereka . Dan seburuk-buruk umatku adalah orang-orang yang membenci kalian , dan kalian pun membenci mereka . Mereka mengutuk kalian dan kalian pun mengutuknya “. Seorang penguasa hendaknya tidak terbujuk pada setiap orang yang datang dan bermuka manis kepadanya . Ia tidak boleh mengira bahwa seluruh rakyatnya seperti orang yang me-mujinya itu . Ia memberikan pujian hanya dikarenakan ia takut kepada sang penguasa . Seharusnya , setiap penguasa menanyakan keadaan dirinya , kepada orang-orang yang dapat dipercaya , sehingga dapat diketahui cacat dirinya melalui omongan orang banyak .

10) Tulus dan Ikhlas .

Setiap penguasa dilarang mencari kesenangan dari seseorang , dengan melakukan sesuatu yang ber-tentangan dengan agama . Sebab orang yang benci atau murka karena ada sesuatu yang berlawanan dengan syara’ , maka kemurkaannya tidak dipandang bahaya .

Mu’awiyah ( sebagaimana dikutip Al-Ghazali ) pernah berkirim surat kepada Aisyah r.a. , untuk me-minta petuah dan nasehat . Aisyah pun membalas suratnya , denga menyatakan : “ Aku mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda ‘ Barangsiapa mencari keridhoan Tuhan dalam kebencian manu-sia , maka Allah akan ridho kepadanya dan manusia pun dalam keridhoan serupa . Dan barang-siapa mencari perkenan manusia dengan kemurkaan Tuhan , maka Allah akan membencinya ‘ “. Umpamanya :

Seorang tidak menyuruh manusia patuh , tidak mengajarkan agama , memberi makan mereka dengan barang haram , atau ia tidak memberikan upah kepada buruh dan tidak memberi mahar kepada istri-nya , maka orang tersebut akan dibenci Allah , dan orang-orang pun akan membencinya  .

( Muhammad Jalal Sarap , hal 403-408 )

Ω

S e m o g a   b e r m a n f a a t .

Jakarta ,  5  Agustus  2007

(  H.R. Sudarmono , SH , MSc  )

About these ads

0 Responses to “Negara Kesejahteraan Menurut Al-Ghazali”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,263,260 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers

%d bloggers like this: