06
Jun
09

Harapan kepada Anggota Baru DPR

Harapan kepada Anggota Baru DPR
KOMPAS, Selasa, 2 Juni 2009 | 03:36 WIB

KIKI SYAHNAKRI

Jumlah pendatang baru anggota DPR 2009-2014 cukup besar, banyak di antaranya dari pengusaha, artis, dan ”dinasti politik” (kerabat politisi senior) yang kapasitasnya diragukan.

Diduga, kualitas DPR tidak lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Arbi Sanit memprediksi, dari 560 anggota baru DPR 2009-2014, yang mau dan mampu menjalankan tugas kurang dari 50 orang (Kompas, 11/5).

Syarat fundamental

Secara formal, 560 anggota baru DPR sudah memenuhi persyaratan. Namun, secara fundamental ada dua faktor utama yang menjadi syarat pokok bagi seorang pemimpin, termasuk anggota DPR.

Pertama, karakter. Character is everything bagi seorang pemimpin, tegas Edgar F Puryear Jr dalam American Generalship. Adagium klasik mengatakan, ”If the wealth is lost nothing is lost, if the health is lost something is lost but if the character is lost everything is lost.” Demikian vital, fundamental, dan strategis faktor karakter dalam kepemimpinan.

Selain aspek moralitas seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin, hal penting lain dalam karakter seseorang adalah komitmen, konsistensi, dan keberanian mempertahankan prinsip/kebenaran meski berisiko kehilangan jabatan. Anggota DPR harus punya komitmen dan konsisten terhadap cita-cita kemerdekaan, kepentingan nasional, dan nasib rakyat seperti diamanatkan Mukadimah UUD 1945. Dia harus menjadi negarawan, lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara ketimbang golongan/pribadi.

Kedua, kompetensi. Sebagai negarawan, anggota DPR dituntut paham dan menghayati platform kenegaraan yang nilai-nilainya terkandung dalam Preambul UUD 1945 dan pokok-pokoknya diatur dalam batang tubuh. Perlu mafhum mengapa founding fathers/mothers memformulasikan UUD 1945 (asli), lalu mampu melihat perbedaan prinsipnya dibandingkan dengan UUD hasil empat kali amandemen.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggota DPR harus berjuang agar tiap UU yang dibuat sejalan dengan nilai-nilai dasar Preambul UUD 1945. Karena itu, penting menghayati tujuan, peran, fungsi, dan tugas pokok sebagai anggota DPR, disertai penguasaan peraturan perundang-undangan sesuai komisi yang digeluti. Mereka juga dituntut memahami proses politik atau perannya dalam menjalankan komunikasi, agregasi, dan artikulasi politik sampai proses legislasi sehingga mampu menjalankan tugas bagi kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Maka, tugas dan tanggung jawab anggota DPR sebagai negarawan amat serius, fundamental, dan berat. Mereka juga harus menjauhkan diri dari sikap feodalistis dengan berburu kekuasaan, tetapi harus menempatkan diri sebagai pelayan rakyat. Meski berat, sepanjang tetap berkomitmen, mau, dan mampu belajar, tidak ”merasa bisa”, pasti akan berhasil.

Bagi pendatang baru yang diragukan kemampuannya, seyogianya menanggapi penilaian itu sebagai tantangan dan kelak membuktikan, anggapan itu tidak benar. Tentu perlu waktu untuk belajar dan penyesuaian.

Tantangan ke depan

Pada periode 2009-2014, setidaknya ada tiga masalah besar. Pertama, masalah ekonomi. Krisis ekonomi global telah memukul hampir semua negara, termasuk Indonesia. G-20 memprediksi, kondisi membaik terjadi akhir 2010. Untuk kembali pada kondisi sebelum krisis, dibutuhkan waktu. Artinya, pemerintah mendatang, sejak awal, akan menghadapi masalah ekonomi amat berat dan penuh tantangan, sementara ekspektasi rakyat terhadap kinerja pemerintah amat tinggi agar dalam waktu singkat mampu memperbaiki ekonomi.

Kedua, masalah rekrutmen kepemimpinan. Dalam aspek ini pun kita mengalami krisis serius, parpol umumnya gagal melakukan kaderisasi. Penyebab utamanya karena wabah ”pragmatisme overdosis” yang menghinggapi hampir semua parpol, orientasinya tidak lebih dari perolehan suara dan kekuasaan. Selain itu, kuatnya sindrom politisi senior mengintip kekuasaan dan kurang memberikan kesempatan kepada yunior. Padahal, tahun 2014 seharusnya terjadi regenerasi kepemimpinan karena saat itu para politisi senior umumnya sudah berusia di atas 65 sehingga tidak pantas tetap ”nangkring” dalam pemerintahan atau parpol.

Ketiga, pada 2009-2014, hampir pasti UUD 1945 hasil amandemen akan ditinjau ulang karena dinilai terlalu dipengaruhi neoliberalisme sehingga sistem politik/demokrasi dan sistem ekonomi tidak mampu membawa bangsa ke arah perbaikan, aspek budaya kian tercerabut dari akarnya. Sinyal ke arah ini diungkap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang telah menyiapkan draf alternatif meski kemungkinan hanya untuk kepentingan DPD dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang belakangan aktif menggelar seminar guna penyusunan draf. Dalam konteks ini, peran DPR sebagai bagian dari MPR amat menentukan, seperti apa hasil reamandemen yang akan menentukan kelanjutan bangsa ke depan, sebagian besar bergantung pada peran anggota baru DPR 2009-2014.

Diharapkan, DPR mendatang mampu melihat tantangan dan masalah strategis bangsa sekaligus mampu menjawabnya dengan visi, sikap, dan peran kenegarawanan.

KIKI SYAHNAKRI Ketua Dewan Pengkajian-Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD)

About these ads

0 Responses to “Harapan kepada Anggota Baru DPR”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,246,275 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers

%d bloggers like this: