05
Jun
09

Globalisasi Neo-Liberal dan dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia

GLOBALISASI NEO-LIBERAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI INDONESIA *

Oleh: Bonnie Setiawan*

A. LATAR BELAKANG GLOBALISASI

Untuk memahami Globalisasi dan mekanisme dunia sekarang, orang perlu memahami

Neo-Liberalisme. Inilah ideologi mutakhir kapitalisme yang saat ini sedang

jaya-jayanya, terutama slogan TINA (There is No Alternatives) dari mulut

Margaret Thatcher. Semenjak 1970-an hingga kini, Neo-Liberalisme mulai menanjak

naik menjadi kebijakan dan praktek negara-negara kapitalis maju, dan didukung

oleh pilar-pilar badan dunia: Bank Dunia, IMF dan WTO. Neo-Liberal tidak lain

adalah antitesa welfare state, antitesa neo-klasik, dan antitesa Keynesian.

Dengan kata lain antitesa kaum liberal sendiri, yaitu Liberal Baru atau kaum

Kanan Baru (New-Rightist) .

Sejarah Neo-Liberal bisa dirunut jauh ke masa-masa tahun 1930-an. Adalah

Friedrich von Hayek (1899-1992) yang bisa disebut sebagai Bapak Neo-Liberal.

Hayek terkenal juga dengan julukan ultra-liberal. Muridnya yang utama adalah

Milton Friedman, pencetus monetarisme.

Kala itu adalah masa kejayaan Keynesianisme, sebuah aliran ilmu ekonomi oleh

John Maynard Keynes. Keynesian dianggap berjasa dalam memecahkan masalah Depresi

besar tahun 1929-1930. Terutama setelah diadopsi oleh Presiden Roosevelt dengan

program “New-Deal” maupun Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa setelah

Perang Dunia ke-II, maka Keynesian resmi menjadi mainstream ekonomi. Bahkan Bank

Dunia dan IMF kala itu terkenal sebagai si kembar Keynesianis, karena

mempraktekkan semua resep Keynesian. Dasar pokok dari ajaran Keynes adalah

kepercayaannya pada intervensi negara ke dalam kehidupan ekonomi. Menurutnya,

kebijakan ekonomi haruslah mengikis pengangguran sehingga tercipta tenaga kerja

penuh (full employment) serta adanya pemerataan yang lebih besar. Dalam bukunya

yang terkenal di tahun 1926 berjudul “The End of Laissez-Faire” , Keynes

menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kepentingan individual yang selalu tidak

sejalan dengan kepentingan umum. Katanya, “Sama sekali tidak akurat untuk

menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip ekonomi politik, bahwa kepentingan

perorangan yang paling pintar sekalipun akan selalu bersesuaian dengan

kepentingan umum”. Keynesianisme masih tetap menjadi dominant economy sampai

tahun 1970-an.

Sementara itu neo-liberal belum lagi bernama. Akan tetapi Hayek dan kawan-kawan

sudah merasa gelisah dengan mekarnya paham Keynes ini. Pada masa itu pandangan

semacam neo-liberal sama sekali tidak populer. Meskipun begitu mereka membangun

basis di tiga universitas utama: London School of Economics (LSE), Universitas

Chicago, dan Institut Universitaire de Hautes Etudes Internasionales (IUHEI) di

Jenewa. Para ekonom kanan inilah yang kemudian setelah PD-II mendirikan lembaga

pencetus neo-Liberal, yaitu Societe du Mont-Pelerin, Pertemuan mereka yang

pertama di bulan April 1947 dihadiri oleh 36 orang dan didanai oleh

bankir-bankir Swiss. Termasuk hadir adalah Karl Popper dan Maurice Allais, serta

tiga penerbitan terkemuka, Fortune, Newsweek dan Reader’s Digest. Lembaga ini

merupakan “semacam freemansory neo-liberal, sangat terorganisir baik dan

berkehendak untuk menyebarluaskan kredo kaum neo-liberal, lewat

pertemuan-pertemuan internasional secara reguler”.

Pandangan Neo-Liberal dapat diamati dari pikiran Hayek. Bukunya yang terkenal

adalah “The Road to Serfdom” (Jalan ke Perbudakan) yang menyerang keras Keynes.

Buku tersebut kemudian menjadi kitab suci kaum kanan dan diterbitkan di Reader’s

Digest di tahun 1945. Ada kalimat di dalam buku tersebut: “Pada masa lalu,

penundukan manusia kepada kekuatan impersonal pasar, merupakan jalan bagi

berkembangnya peradaban, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa itu. Dengan

melalui ketertundukan itu maka kita bisa ikut serta setiap harinya dalam

membangun sesuatu yang lebih besar dari apa yang belum sepenuhnya kita pahami”.

Neo-liberal menginginkan suatu sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme

abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan

sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Regulator utama dalam

kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Mekanisme pasar akan

diatur oleh persepsi individu, dan pengetahuan para individu akan dapat

memecahkan kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi, sehingga mekanisme pasar

dapat menjadi alat juga untuk memecahkan masalah sosial. Menurut mereka,

pengetahuan para individu untuk memecahkan persoalan masyarakat tidak perlu

ditransmisikan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam arti ini maka

Neo-liberal juga tidak percaya pada Serikat Buruh atau organisasi masyarakat

lainnya.

Dengan demikian Neo-liberal secara politik terus terang membela politik

otoriter. Ini ditunjukkan oleh Hayek ketika mengomentari rejim Pinochet di

Chili, “Seorang diktator dapat saja berkuasa secara liberal, sama seperti

mungkinnya demokrasi berkuasa tanpa liberalisme. Preferensi personal saya adalah

memilih sebuah kediktatoran liberal ketimbang memilih pemerintahan demokratis

yang tidak punya liberalisme” . Demokrasi politik, menurut neo-Liberal, dengan

demikian adalah sistem politik yang menjamin terlaksananya kebebasan individu

dalam melakukan pilihan dalam transaksi pasar, bukan sistem politik yang

menjamin aspirasi yang pluralistik serta partisipasi luas anggota masyarakat.

Bahkan salah seorang pentolan neo-Liberal, William Niskanen, menyatakan bahwa

suatu pemerintah yang terlampau banyak mengutamakan kepentingan rakyat banyak

adalah pemerintah yang tidak diinginkan dan tidak akan stabil. Bila terjadi

konflik antara demokrasi dengan pengembangan usaha yang kapitalistis, maka

mereka memilih untuk mengorbankan demokrasi.

Salah satu benteng neo-liberal adalah Universitas Chicago, di mana Hayek

mengajar di situ antara tahun 1950 sampai 1961, dan Friedman menghabiskan

seluruh karir akademisnya. Karena itu mereka juga terkenal sebagai “Chicago

School”. Buku Friedman adalah “The Counter Revolution in Monetary Theory”, yang

menurutnya telah dapat menyingkap hukum moneter yang telah diamatinya dalam

berabad-abad dan dapat dibandingkan dengan hukum ilmu alam. Friedman percaya

pada freedom of choice (kebebasan memilih) individual yang ekstrim. Dengan

demikian, neo-Liberal tidak mempersoalkan adanya ketimpangan distribusi

pendapatan di dalam masyarakat. Pertumbuhan konglomerasi dan bentuk-bentuk unit

usaha besar lainnya semata-mata dianggap sebagai manifestasi dari kegiatan

individu atas dasar kebebasan memilih dan persaingan bebas. Efek sosial yang

ditimbulkan oleh kekuasaan ekonomi pada segelintir kelompok kuat tidak

dipersoalkan oleh neo-Liberal. Karenanya demokrasi ekonomi tidak ada di dalam

agenda kaum neo-Liberal.

Pandangan kaum neo-Liberal pada dasarnya tidak populer di masyarakat Barat.

Mereka anti terhadap welfare state (negara kesejahteraan) dan mereka juga anti

demokrasi. Tetapi mengapa mereka bisa berjaya sekarang? Susan George

menjawabnya, bahwa mereka berasal dari sebuah kelompok kecil rahasia dan mereka

sangat percaya pada doktrin tersebut, yang kemudian dengan bantuan para

pendananya, membangun jaringan yayasan-yayasan internasional yang besar,

lembaga-lembaga, pusat-pusat riset, berbagai publikasi, para akademisi, para

penulis, serta humas yang mengembangkan, mengemas dan mempromosikan ide dan

doktrin tersebut tanpa henti. Kata Susan, “mereka membangun kader-kader

ideologis yang luar biasa efisiennya karena mereka memahami apa yang disampaikan

oleh pemikir marxis Itali Antonio Gramsci ketika ia berbicara tentang konsep

hegemoni kultural. Bila kamu dapat menguasai kepala orang, maka hati dan tangan

mereka akan ikut”. Salah seorang yang menjadi ujung tombaknya adalah Anthony

Fisher, seorang pengusaha sukses yang kemudian mendirikan Institute of Economic

Affairs (IEA) pada tahun 1955 dengan bantuan dana dari kaum indutrialis lainnya.

Tujuan lembaga ini adalah “menyebarkan pemikiran ekonomi yang kuat di berbagai

universitas dan berbagai lembaga pendidikan mapan lainnya”. IEA inilah yang

kemudian memberi pengaruh besar kepada Margaret Thatcher, seperti dikatakan

Milton Friedman, “Tanpa adanya IEA, maka saya meragukan akan bisa terjadi

revolusi Thatcherite” . Salah satu koran yang menjadi corong neo-Liberal di

Inggeris adalah The Daily Telegraph. Lembaga lain juga didirikan, yaitu Centre

for Policy Studies (CPS) di tahun 1974 yang sangat berpengaruh kepada para

politisi di Inggeris. IEA kemudian melahirkan Adam Smith Institute (ASI) di

tahun 1976. Kerjasama mereka dengan Heritage Foundation, didirikan di Washington

tahun 1973 oleh lulusan LSE “guna membuat hal yang sama bagi politik Amerika

yang dilakukan oleh CPS kepada politik Inggeris”. Anthony Fisher kemudian

menjadi presiden pertama dari lembaga Fraser Institute di Kanada di tahun 1974.

Di tahun 1977, ia mendirikan International Centre for Economic Policy Studies di

New York, di mana salah satu pendirinya adalah Bill Casey, yang kemudian menjadi

Direktur CIA. Tahun 1979, Fisher mendirikan Institute for Public Policy di San

Francisco. Fisher juga terlibat dalam mendirikan Centre for International

Studies (CIS) di Australia, di mana Direkturnya Greg Lindsay merupakan

kontibutor penting berkembangnya ide pasar bebas di politik Australia. Dalam

rangka memudahkan mengelola berbagai lembaga tersebut, Fisher mendirikan Atlas

Economic Research Foundation yang menyediakan struktur kelembagaan pusat, yang

di tahun 1991 mengklaim membantu, mendirikan, membiayai sekitar 78 lembaga serta

mempunyai hubungan dengan 81 lembaga lainnya, di 51 negara. Ketika tembok Berlin

rubuh, maka banyak personelnya yang pindah ke Eropa Timur guna “merubah

ekonomi-ekonomi yang sakit menjadi kapitalisme” .

Para ekonom neo-Liberal di tahun 1970-an berhasil menembus dominasi ilmu

ekonomi. Di tahun 1974, Hayek dianugerahi Nobel Ekonomi. Sesudahnya Friedman

mendapat Nobel Ekonomi di tahun 1976. Juga Maurice Allais, seorang anggota

Mont-Pelerin Society, mendapat Nobel Ekonomi di tahun 1988. Sejak tahun 1970-an,

neo-Liberal mulai berkibar. Sejak itu pulalah seluruh paradigma ekonomi secara

perlahan masuk ke dalam cara berpikir neo-Liberal, termasuk ke dalam badan-badan

multilateral, Bank Dunia, IMF dan GATT (kemudian menjadi WTO).

Dengan demikian Margaret Thatcher menjadi pengikut dari Hayek, sedangkan murid

dari Friedman adalah Ronald Reagan. Inilah yang menghantar neo-Liberal menjadi

ekonomi mainstream di tahun 1980-an lewat Thatcherism dan Reaganomics. Thatcher

sebenarnya adalah seorang social-darwinist, sampai akhirnya ia menemukan buku

Hayek, dan kemudian menjadi salah satu pengikutnya. Doktrin pokok dari Thatcher

adalah paham kompetisi – kompetisi di antara negara, di antara wilayah, di

antara perusahaan-perusaha an, dan tentunya di antara individu. Kompetisi adalah

keutamaan, dan karena itu hasilnya tidak mungkin jelek. Karena itu kompetisi

dalam pasar bebas pasti baik dan bijaksana. Kata thatcher suatu kali, “Adalah

tugas kita untuk terus mempercayai ketidakmerataan, dan melihat bahwa bakat dan

kemampuan diberikan jalan keluar dan ekspresi bagi kemanfaatan kita bersama”.

Artinya, tidak perlu khawatir ada yang tertinggal dalam persaingan kompetitif,

karena ketidaksamaan adalah sesuatu yang alamiah. Akan tetapi ini baik karena

berarti yang terhebat, terpandai, terkuat yang akan memberi manfaat pada semua

orang. Hasilnya, di Inggeris sebelum Thatcher, satu dari sepuluh orang dianggap

hidup di bawah kemiskinan. Kini, satu dari empat orang dianggap miskin; dan satu

anak dari tiga anak dianggap miskin. Thatcher juga menggunakan privatisasi untuk

memperlemah kekuatan Serikat Buruh. Dengan privatisasi atas sektor publik, maka

Thatcher sekaligus memperlemah Serikat-Serikat Buruh di BUMN yang merupakan

terkuat di Inggeris. Dari tahun 1979 sampai 1994, maka jumlah pekerja dikurangi

dari 7 juta orang menjadi 5 juta orang (pengurangan sebesar 29%). Pemerintah

juga menggunakan uang masyarakat (para pembayar pajak) untuk menghapus hutang

dan merekapitalisasi BUMN sebelum dilempar ke pasar. Contohnya Perusahaan Air

Minum (PAM) mendapat pengurangan hutang 5 milyar pounds ditambah 1,6 milyar

pounds dana untuk membuatnya menarik sebelum dibeli pihak swasta. Demikian pula

di Amerika, kebijakan neo-Liberal Reagan telah membawa Amerika menjadi

masyarakat yang sangat timpang. Selama dekade 1980an, 10% teratas meningkat

pendapatannya 16%; 5% teratas meningkat pendapatannya 23%; dan 1% teratas

meningkat pendapatannya sebesar 50%. Ini berkebalikan dengan 80% terbawah yang

kehilangan pendapatan; terutama 10% terbawah, jatuh ke titik nadir, kehilangan

pendapatan15% .

Sejak 1980-an pula, bersamaan dengan krisis hutang Dunia Ketiga, maka paham

neo-Liberal menjadi paham kebijakan badan-badan dunia multilateral Bank Dunia,

IMF dan WTO. Tiga poin dasar neo-Liberal dalam multilateral ini adalah: pasar

bebas dalam barang dan jasa; perputaran modal yang bebas; dan kebebasan

investasi. Sejak itu Kredo neo-Liberal telah memenuhi pola pikir para ekonom di

negara-negara tersebut. Kini para ekonom selalu memakai pikiran yang standard

dari neo-Liberal, yaitu deregulasi, liberalisasi, privatisasi dan segala

jampi-jampi lainnya. Kaum mafia Berkeley UI yang dulu neo-klasik, kini juga

berpindah paham menjadi neo-liberal. Sekarang ini praktis kredo neo-liberal

telah dipeluk oleh para menteri ekonomi saat ini. Menko perekonomian Aburizal

Bakri, selain pengusaha besar juga punya Freedom Institute, lembaga pengibar

paham neo-liberalisme. Menteri-menterinya juga satu paham dengan IMF, Bank Dunia

dan ADB.

B. GLOBALISASI NEO-LIBERAL

Globalisasi adalah pasar yang meng-global, atau kapitalisme global. Pasar

bukanlah konsep netral, tetapi nama lain dari kapitalisme. Kalau dulu bernama

kapitalisme internasional, sekarang berubah nama menjadi kapitalisme global,

karena secara kuantitatif telah membesar secara luar biasa. Kalau dulu sekitar

tahun 1980-an, transaksi keuangan dunia hanya sekitar 300 juta dollar sehari,

sekarang di tahun 1990-an meningkat tajam menjadi 1 trilyun dollar sehari! Kalau

dulu transaksi memerlukan waktu berhari-hari, sekarang cukup dalam hitungan

per-detik, maka milyaran dollar bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain,

berkat electronic mail. Jadi arti kata global mengandung arti lingkupnya yang

kompak, terintegrasi dan menyatu; menggantikan ekonomi nasional dan regional.

Globalisasi versi neo-liberal seperti ini mengandung dua ciri utama, yaitu :

(1) Multilateralisme, yaitu kekuasaan badan-badan antar pemerintah yang telah

menjadi kepanjangan tangan ekspansi global kapitalisme, yaitu tiga bersaudara

(triumvirat) Bank Dunia-IMF-WTO. Lembaga-lembaga Bretton Woods semula

dimaksudkan untuk menstabilkan perekonomian setelah perang dunia ke-II guna

membangun kesejahteraan negara-negara anggotanya. Paham dasarnya adalah

Keynesian. Akan tetapi semenjak 1980-an bersamaan dengan dominannya paham

neo-liberal, maka multilateralisme telah bertukar paham ikut memeluk

neo-liberal. Dan bersamaan dengan kapitalisme global, multilateralisme telah

menempatkan dirinya menjadi supra-negara. Operasi badan-badan ini telah melabrak

kedaulatan nasional negara, mengintervensi kebijakan domestik, dan memfasilitasi

masuknya TNC untuk menguasai ekonomi suatu negara bersangkutan. Multilateralisme

juga berarti koherensi atau kerjasama erat di antara Bank Dunia-IMF-WTO dalam

operasi-operasinya, khususnya dengan menggunakan cross-conditionalit ies

(prasyarat bersilang) kepada negara-negara Dunia Ketiga. Akan tetapi perlu

diingat bahwa di balik badan-badan ini, dikuasai sepenuhnya oleh kepentingan

negara-negara maju, khususnya hegemoni AS dan negara-negara G-7 (AS, Kanada,

Inggeris, Perancis, Jerman, Jepang, Italia).

(2) Transnasionalisasi, yaitu menguatnya monopoli dan konsentrasi modal serta

kekuasaan ekonomi kepada korporasi-korporasi besar dunia. Semua mekanisme

kapitalisme global berujung pada keuntungan di pihak TNC (Trans-National

Corporation) . Globalisme dan multilateralisme adalah sistem dan mekanisme guna

menempatkan TNC pada kedudukan utama. Ini memudahkan TNC untuk melakukan eksansi

ke berbagai negara dengan mendapat berbagai kemudahan, seperti tarif bea masuk

yang rendah atau malahan nol persen; kemudahan investasi lewat penanaman modal

asing 100%; penguasaan dan monopoli HAKI sehingga teknologi terus menerus

dikuasai mereka; kemudahan untuk menguasai dan memonopoli berbagai sektor usaha

di berbagai negara, bahkan yang bersifat barang publik (public goods). Hal ini

semua yang diatur oleh WTO, IMF dan Bank Dunia. Semua kemudahan tersebut dan

penghapusan atas berbagai hambatan usaha di suatu negara, akan semakin

memperbesar TNC dan membuatnya sebagai penguasa dunia yang sebenarnya.

Poin-poin pokok neo-Liberal dapat disarikan sebagai berikut:

1. ATURAN PASAR. Membebaskan perusahaan-perusaha an swasta dari setiap

keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas

perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan

serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga.

Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.

2. MEMOTONG PENGELUARAN PUBLIK DALAM HAL PELAYANAN SOSIAL. Ini seperti terhadap

sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk `jaring pengaman’

untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur

publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran

pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat

pajak (tax benefits) untuk kalangan bisnis.

3. DEREGULASI. Mengurangi paraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa

mengurangi keuntungan pengusaha.

4. PRIVATISASI. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor

swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik,

sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi

yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam

sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.

5. MENGHAPUS KONSEP BARANG-BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS) ATAU KOMUNITAS.

Menggantinya dengan “tanggungjawab individual”, yaitu menekan rakyat miskin

untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan,

pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas

kemalasannya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program di Bank Dunia dan IMF ini, maka

program neo-Liberal, mengambil bentuk sebagai berikut:

1. Paket kebijakan Structural Adjustment (Penyesuaian Struktural), terdiri dari

komponen-komponen: (a) Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang

bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan

kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak,

kenaikan harga public utilities, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan

gaji.

2. Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus

dihilangkan atau diminimumkan karena dianggap telah mendistorsi pasar; (b)

privatisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang

yang selama ini dikuasai negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi

termasuk penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar

arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan

longgar.

3. Paket kebijakan yang direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam

menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya nilai tukar mata uang terhadap dollar

AS, yang merupakan gabungan dua paket di atas ditambah tuntutan-tuntutan

spesifik disana-sini.

Di Indonesia, paham neo-liberal mulai terasa pengaruhnya di tahun 1980-an,

ketika pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dan ekonomi,

yang berujud dalam berbagai paket deregulasi semenjak tahun 1983. Paralel dengan

masa itu adalah terjadinya krisis hutang dunia Ketiga di tahun 1982, ketika

Mexico default. Setelah itu Bank Dunia dan IMF masuk ke dalam perekonomian

negara-negara yang terkena krisis hutang lewat perangkat SAP. Saat itu terutama

di negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Indonesia belumlah terkena krisis,

dan karenanya jauh dari hiruk-pikuk SAP. Akan tetapi sejak itu jelas pola

pembangunan Indonesia mulai mengadopsi kebijakan neo-liberal, khususnya karena

keterikatan Indonesia kepada IGGI, Bank Dunia dan IMF. Beberapa kebijakan pada

saat itu, yang membuat Indonesia semakin terbuka kepada kapitalisme global,

secara ringkasnya adalah sebagai berikut:

1. Di bidang moneter dan keuangan:

Pada bulan Maret 1983, dilakukan devaluasi terhadap rupiah sebesar 28%. Kemudian

sejak Juni 1983, dimulai deregulasi perbankan dengan menghapus kontrol atas suku

bunga dan pagu kredit. Di bulan Oktober 1986, pemerintah menghapus pagu swap

pada BI. Tanggal 12 September 1986, dilakukan kembali devaluasi atas rupiah

sebesar 31%. Setelahnya, tanggal 27 Oktober 1988 (terkenal dengan Pakto—paket

Oktober) pemerintah memberi keleluasaan untuk pendirian bank baru, termasuk bank

patungan, dengan menurunkan reserve requirement dari 15% menjadi 2%, dan

memperlakukan peraturan lending limit. Pada Desember 1987, pemerintah

memperbaiki fungsi pasar modal Jakarta dan dibentuknya pasar paralel.

Selanjutnya di bulan Desember 1988, diadakan deregulasi pasar modal dan jasa

finansial. Tanggal 25 Maret 1989, follow-up Pakto 1988.

2. Di bidang fiskal:

Di tahun 1984, dimulai reformasi perpajakan dengan pengenaan PPh (pajak

penghasilan) . Tahun 1985, diperkenalkan pajak pertambahan nilai. Tahun 1986,

digantinya IPEDA dengan pajak bumi dan bangunan (PBB)

3. Di bidang perdagangan

Pada bulan Maret 1985, diadakan pengurangan tarif dari 0-225% tinggal menjadi

0-60%. Selanjutnya dikeluarkan Inpres no. 4/1985 yang mengganti peran bea cukai

oleh SGS dari Swiss. Bulan Mei 1986 (dikenal dengan Pakem) dilakukan perbaikan

duty drawback dan upaya agar eksportir mendapatkan input dengan harga

internasional. Pada bulan Oktober 1986, dilakukan perubahan dari lisensi impor

menjadi impor umum, penghapusan non-trade barrier (NTB) dan penurunan tarif

lebih lanjut. Bulan Januari 1987, kembali beberapa perubahan lisensi impor

menjadi impor umum. Selanjutnya Juli 1987, dilakukan simplifikasi kuota tekstil.

Pada bulan Desember 1987, diadakan deregulasi lebih lanjut tentang sistem impor

dan ekspor serta investasi bagi asing. Di bulan November 1988, penghapusan

monopoli impor (plastik dan baja) dan deregulasi angkutan laut antar pulau. Pada

Januari 1989, diperkenalkan `Harmonized System of Trade Classification’ .

Kemudian pada Mei 1990, dilakukan penghapusan NTB lebih lanjut menjadi tarif,

deregulasi farmasi dan peternakan.

4. Di bidang investasi:

Pada bulan Mei 1986, 95% pemilikan asing dimungkinkan untuk melakukan investasi

berorientasi ekspor. Perusahaan yang berorientasi ekspor diizinkan

mendistribusikan produknya di dalam negeri dan perusahaan patungan dapat

memperoleh kredit ekspor dari pemerintah. Kemudian tanggal 23 Oktober 1993

dikeluarkan Pakto 1993, yaitu paket deregulasi sektor riil, diantaranya izin

investasi lansung dapat diurus di tingkat kabupaten dan kotamadya dan

penghapusan berbagai surat dan persetujuan. Setelahnya dikeluarkan PP 20/1994

tanggal 2 Juni 1994, yang sangat liberal, yaitu dibolehkannya pemilikan modal

asing sampai dengan 95-100%, termasuk penguasaan atas sarana hajat hidup orang

banyak, seperti pelabuhan, tenaga listrik, kereta api, pembangkit tenaga nuklir

dan media massa.

Program neo-liberal di masa Orde Baru tersebut, meski demikian, merupakan juga

alat bagi kroni-kroni Suharto dan keluarganya untuk menguasai perekonomian.

Dengan demikian liberalisasi ekonomi tersebut pada dasarnya mengukuhkan struktur

konglomerasi yang mampu menguasai berbagai sektor ekonomi dari hulu sampai hilir

di tangan segelintir kelompok pengusaha. Bagi neo-Liberalisme, dalam hal ini

Bank Dunia dan IMF, hal ini tidaklah mengganggu. Kapitalisme dapat bersesuaian

dengan otoriterisme, dan malahan merupakan pilihan terbaik, sebagaimana resep

kaum neo-Liberal. Karena itulah Indonesia selalu mendapat puja-puji dari para

pejabat Bank Dunia dan IMF. Indonesia dianggap sebagai contoh keberhasilan,

sebagai “good-boy”, dinaikkan derajadnya menjadi kelompok negara berpenghasilan

menengah-bawah, dan digolongkan sebagai NICs (New Industrialized Country) baru,

sebagai `Macan Asia’ bersama-sama Thailand, Malaysia dan Filipina. Bahkan

laporan Bank Dunia di awal tahun 1997, masih memuja-muji ekonomi Indonesia dan

menyatakannya sebagai contoh yang paling baik dengan fundamental ekonomi yang

bagus pula.

Tidak dinyana terjadilah krisis moneter Juli 1997, yang dimulai dari Thailand.

Kini mulailah Indonesia masuk ke dalam krisis berkepanjangan yang tidak

berkesudahan hingga kini. Sejak itu dimulailah babak baru ekonomi politik

pembangunan Indonesia, yaitu Indonesia masuk ke dalam skema SAP dari Bank Dunia

dan IMF. SAP bertujuan: (1) menurunkan inflasi; (2) menurunkan defisit anggaran;

(3) memacu ekspor; dan (4) membuat jadual pembayaran hutang luar negeri lancar.

Untuk itu, pemerintah harus melakukan hal-hal sebagai berikut: (a) devaluasi

mata uang; (b) deregulasi sektor keuangan; (c) pemotongan subsidi; (d) menjual

perusahaan publik, yaitu privatisasi BUMN; (e) memotong anggaran sosial dan

tenaga kerja; (f) liberalisasi sektor perdagangan; dan (g) penurunan upah.

Dengan melihat lingkup bidang SAP, maka hampir seluruh sektor penting harus

direstrukturisasi. Ini nampak sekali di dalam isi Letter of Intent dan

Memorandum yang menyertainya, yang mengatur hampir seluruh sektor yang ada,

mulai dari sektor perbankan, sektor pengairan, sektor utilities (listrik, air

dan energi) dan banyak lainnya. Sebenarnya skema SAP di Indonesia sudah mirip

dengan ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility – kemudian berubah menjadi

PRGF – Poverty Reduction Growth Facility), sebuah skema SAP bagi negara-negara

LDC (miskin). Mengingat Indonesia masih tidak bisa dikategorikan miskin, maka

diadakan modifikasi. Sementara itu Bank Dunia mulai memasukkan komponen

pinjamannya dengan SAP, yaitu lewat SSNAL (Social Safety-Net Adjustment Loan)

dan PRSL (Policy Reform Structural Loan). Selain itu Bank Dunia juga memberikan

pinjaman secara sektoral, yaitu lewat Sectoral Adjustment Loan (SECAL), yaitu

program SAP untuk sektor-sektor tertentu. Ini merupakan program baru dari Bank

Dunia yang diturunkan bila suatu negara dianggap tidak layak secara ekonomi dan

politik. SECAL di Indonesia diberikan pada sektor pengairan (WATSAL-Water

Sectoral Adjustment Loan) dan dalam waktu dekat untuk sektor pertanian, dan

kemudian menyusul pada sektor perdagangan, industri dan energi. Sementara ADB

memberikan SECAL untuk sektor-sektor listrik, kesehatan dan gizi, komunitas,

pemerintahan daerah, deregulasi usaha menengah, dan pemberantasan korupsi di

BUMN.

Seluruh skema SAP yang disodorkan Bank Dunia-IMF kini telah merubah Indonesia

menjadi hamba sahaya saja dari badan-badan tersebut. Terutama skema dari IMF,

dipandang merupakan pendiktean luar biasa kepada pemerintah Indonesia. Kini

nakhoda kapal Indonesia sudah disetir oleh IMF. Segala hal harus melalui ijin

dan sepengetahuan IMF, dan IMF punya kewenangan untuk menolaknya. Contoh-contoh

tersebut misalnya pada Undang-Undang bank Indonesia dan penggantian Gubernur

Bank Indonesia, di mana pemerintah sampai mengiba-iba untuk mendapat ijin dari

IMF. Begitupun IMF tetap ngotot dan keras agar Indonesia tetap pada rejim devisa

bebas dan rejim nilai tukar mengambang-bebas. Segala hal yang mengarah pada dua

hal tersebut akan selalu di-veto oleh IMF. Padahal masalah paling dasar dari

krisis Indonesia adalah tidak terkendalinya nilai tukar Rupiah, hanya karena

sensitivitas pasar pada kejadian sehari-hari. Kehidupan rakyat Indonesia telah

dikurbankan untuk kepentingan mekanisme pasar dan spekulan-spekulan mata uang.

C. KEGAGALAN DAN KEJAHATAN IMF

Dalam hal ini patut diketengahkan peran dari IMF. IMF kiranya dapat digambarkan

sebagai Kopasus-nya globalisasi. IMF disebut juga sebagai `Advance-Guard’

(pasukan garis depan) WTO. Mengapa? Karena WTO dan IMF mempunyai tujuan yang

sama, yaitu perdagangan bebas. Untuk itu IMF akan selalu bergerak cepat

mendahului perjanjian-perjanji an yang diatur WTO. Ini nampak dalam isi Letter of

Intent yang memintakan diadakannya liberalisasi perdagangan lebih cepat dan

penurunan tarif drastis ketimbang yang dituntut di WTO. Seluruh liberalisasi

yang tercakup di dalam LoI, mendahului komitmen di dalam WTO.

Paket kebijakan yang disodorkan IMF kepada Indonesia adalah paket standard yang

diberlakukan di berbagai negara lainnya yang mendapatkan SAP. Paket tersebut

terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Mengembalikan mekanisme pasar bebas sebagai penentu pembentukan harga barang

dan jasa dan sebagai proses pengalokasian sumber-sumber ekonomi ke tingkat yang

optimal, atau disebut allocative efficiency.

2. Swastanisasi seluas-luasnya dalam ekonomi. Ini berarti penguasaan pemerintah

dalam aset ekonomi dan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, termasuk

pembangunan prasarana publik, akan diminimumkan.

3. Pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal yang kontraktif dengan tujuan

mencegah meningkatnya inflasi. Kebijakan moneter yang kontraktif berbentuk

pengetatan kredit dan pengenaan tingkat bunga yang relatif tinggi sebagai akibat

liberalisasi keuangan. Kebijakan fiskal yang kontraktif mengambil bentuk

pengurangan atau penghapusan subsidi.

4. Segala bentuk proteksi dihapuskan dan liberalisasi impor dilaksanakan demi

menimbulkan daya saing dan efisiensi unit-unit ekonomi domestik. Liberalisasi

impor dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Putaran Uruguay.

5. Memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas yang

lebih luas dan liberal ke seluruh sektor ekonomi dalam berbagai skala investasi

(kecil, menengah dan besar). Ketentuan-ketentuan yang membatasi pemilikan asing

dihapuskan sehingga dominasi pihak asing dalam pemilikan sosial unit-unit

ekonomi, baik di sektor swasta maupun di sektor publik harus dibenarkan atas

dasar landasan ideologi globalisasi modal, pertukaran dan produksi

(internationalizati on of capital, exchange and production).

6. Butir-butir lain-lain, yang sudah lama direkomendasikan oleh orang Indonesia

sendiri, seperti pembubaran BPPC, penghapusan larangan membeli dan menyewa

kapal-kapal bekas (terutama untuk pencarian ikan), penghapusan monopoli BULOG

dalam komoditi-komoditi tertentu, penghapusan paksaan kepada petani untuk

menanam tebu, pencabutan fasilitas pajak maupun jaminan kredit untuk proyek

Mobnas, dan penghapusan dukungan pemerintah untuk proyek IPTN.

Sritua Arief menyatakan bahwa ini adalah standar neo-liberal yang berlawanan

dengan kepentingan rakyat Indonesia. Pertama, Allocative efficiency, di tengah

kepincangan yang menyolok dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, maka

mekanisme pasar akan mengakomodasikan preferensi orang-orang kaya. Ini artinya

sumber-sumber ekonomi akan dialokasikan untuk memproduksi barang-barang mewah

atas korban produksi barang-barang kebutuhan pokok. Kedua, apa yang disebut

privatisasi, menurut Sritua, mengandung unsur ideologis yang sangat berbahaya,

karena dimaksudkan terjadi perubahan distribusi kekayaan dan kekuasaan politik

untuk memperkuat posisi kelompok kaya, kalangan bisnis besar dan para penghisap

dan pemupuk rente ekonomi atas korban masyarakat bawah. Terjadi situasi

self-reinforcing antara jaringan kekuasaan ekonomi dengan jaringan kekuasaan

politik. Masuknya unsur-unsur asing berkolaborasi dengan para kompradornya di

Indonesia akan menjerumuskan Indonesia kembali menjadi negeri koloni asing.

Ketiga, kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencegah peningkatan inflasi

seolah terdapat “excess demand” dalam ekonomi Indonesia menjadi paradoksal

dengan kebijakan fiskal yang justru mendorong inflasi melalui kenaikan biaya.

Keempat, dalam hal liberalisasi impor, IMF pura-pura tidak tahu bahwa

negara-negara di dunia ini ada yang kuat dan yang lemah. Yang kuat menjadi price

maker, dan yang lemah menjadi price taker. Contohnya, produk-produk pertanian

asing yang masuk ke negara-negara berkembang diproduksi dalam skala besar

sehingga menimbulkan manfaat skala ekonomi yang tinggi, sementara produk

pertanian di negara-negara berkembang masih diproduksi secara kecil-kecilan

sehingga belum meraih manfaat skala ekonomi. Tentu saja dalam situasi ini,

produk-produk pertanian domestik akan kalah bersaing dengan produk-produk dari

negara maju. Apalagi di negara maju mereka masih terus memperoleh subsidi secara

terselubung. Kelima, dalam hal arus masuk investasi asing, maka Indonesia tidak

bisa melarang jika orang asing memperkuli pengukir-pengukir perabot Jepara,

memperkuli penenun-penenun tenunan Bali, dan memperbudak pembuat-pembuat keramik

gabah di Kasongan. Permintaan IMF untuk menghapus larangan investor asing

memasarkan sendiri produk-produknya, akan berarti mempersempit kesempatan

kalangan domestik dalam kegiatan jasa distribusi. Sritua juga melihat ada

butir-butir IMF yang mengenai program-program pemerataan dan pengentasan

kemiskinan. Akan tetapi pengalaman pelaksanaan paket IMF di seluruh negara

berkembang menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program ini sangat tidak

efektif, karena tetap berdasar pada strategi redistribution from growth. Hal ini

tidak untuk memecah tembok-tembok struktur monopoli dan oligopoli, melainkan

malahan akan memperkokoh dan memperluas struktur tersebut selama unsur-unsur

asing diikutsertakan secara substansial. Demikianlah kritik tajam dari Sritua.

Di lain pihak, dana pinjaman yang diorganisir IMF sebesar US$ 43 milyar,

disebutkan sebagian besar akan digunakan untuk membiayai defisit perkiraan

berjalan dalam neraca pembayaran. Ini artinya, menurut Sritua, sebagian besar

akan digunakan untuk membiayai kepentingan asing dalam impor, repatriasi

keuntungan investasi asing, bunga hutang luar negeri, dan jasa-jasa asing

lainnya. Jadi hutang ini kembali dinikmati oleh pihak asing dan bebannya

ditanggung rakyat Indonesia. Ini sama dengan penggunaan pinjaman dari ADB untuk

Indonesia sebesar US$ 1,5 milyar, di mana sebesar US$ 1,4 milyar harus digunakan

untuk impor. Kata Sritua, “Sungguh ketololan luar biasa jikalau pemerintah

Indonesia mengucapkan `matur nuwun’ atau `hatur nuhun’ kepada IMF”. Demikian

pula keadaan yang sama berlaku untuk pinjaman CGI. Adalah naif pernyataan yang

menyatakan bahwa seluruh pinjaman akan masuk menjadi penerimaan dalam APBN dan

akan dikonversikan ke Rupiah sehingga Rupiah membanjir. Sebagaimana diketahui

ada tiga komponen pokok dalam pinjaman CGI, yaitu pinjaman program, technical

assistance dan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa. Pinjaman program

terdiri dari nilai barang-barang keperluan proyek yang diimpor dari negara

kreditor, di mana nilai sebenarnya kita tidak tahu. Technical assistance adalah

nilai jasa-jasa asing, yaitu para konsultan asing yang bergentayangan di

Indonesia dan pembayaran atas jasa-jasa para birokrat asing yang mengelola

pinjaman. Sedangkan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa masuk menjadi

cadangan pinjaman (borrowed reserve) di Bank Indonesia dan terbenam di sana.

Arti ini semua, katanya, adalah Indonesia kembali di bawah kekuasaan asing!

Dengan memahami kritik Sritua atas IMF, makin jelas bahwa IMF mempunyai

kepentingannya sendiri atas Indonesia, dengan justifikasi SAP-LoI yang

seolah-olah mau menyelamatkan Indonesia dari krisis, nyatanya mau melakukan

rekolonialisasi. Dalam kenyataannya reputasi dan legitimasi IMF sebenarnya sudah

turun rendah sekali. IMF sudah lama dikritik, sejak developmentalisme, dan kini

dengan neo-liberalismenya. Kritik tersebut disampaikan bukan saja dari kalangan

negara berkembang, akan tetapi bahkan dari kalangan masyarakat di negara maju

sendiri. Menurut catatan Development GAP pada tahun 1998, sebuah Ornop yang

berbasis di Washington, sejak 20 tahun terakhir IMF telah merawat

pasien-pasiennya sebanyak 83 negara dengan program SAP. Hasilnya malah

menimbulkan banyak masalah. Pengangguran meningkat, ekonomi semakin tidak

merata, kemiskinan meningkat, harga-harga naik, produksi pangan per-kapita

turun, hutang meningkat, pajak mencekik, subsidi untuk orang miskin dihapuskan,

dan negara tidak lagi melayani rakyatnya, karena BUMN-BUMN strategis

diswastanisasi. Jadi Indonesia adalah pasiennya yang terakhir yang kini sedang

sekarat, justru karena mendapat perawatan. Indonesia adalah negara terbesar

kedua yang mendapat paket penyelamatan ekonomi IMF setelah Rusia. Dan kedua

negara ini sekarang menjadi contoh jelas dari kegagalan operasi penyelamatan IMF

yang tidak berkesudahan hingga kini.

Contoh paling jelas dari tidak becusnya IMF sebenarnya datang langsung dari

kritik Kongres Amerika sendiri, yaitu lewat Komisi Meltzer (dipimpin oleh

ekonom Alan Meltzer) yang di tahun 1998 telah mengkritik kecerobohan IMF dalam

menjalankan peran penyelamatnya di dalam krisis Asia. Kongres Amerika telah

mengkritik adanya peran IMF yang mengakibatkan terjadinya krisis utang tersebut.

Malahan beberapa anggota Kongres mempertanyakan kembali perlu tidaknya

keberadaan IMF. Bahkan studi internal di dalam tubuh IMF sendiri telah

mengkritik keras kebijakan IMF karena penanganannya yang salah atas krisis di

Meksiko dan Indonesia. Studi ini tidak pernah dikeluarkan kepada publik oleh

IMF, bahkan juga tidak kepada Kongres Amerika.

Kritik pedas bahkan datang dari seorang kepala ekonomi Bank Dunia yang sekaligus

juga pernah sebagai kepala penasehat ekonomi presiden Clinton, yaitu Joseph

Stiglitz. Secara terbuka Stiglitz dalam sebuah majalah konservatif The New

Republic menyerang kebijakan IMF dalam menangani krisis, yang dikatakannya hanya

memakai resep yang itu-itu juga dalam menangani krisis Asia. Bahkan secara

sinis, Stiglitz menyebut mereka memakai cara “copy” dan “paste” saja dalam

membuat kebijakannya, yaitu mengambil saja mentah-mentah resep di negara lain

untuk dipaksakan digunakan di negara lainnya lagi. Bahkan karena kesalnya ia

pada orang-orang IMF yang keras kepala dan tidak mau dinasehati, ia menyebut

mereka sebagai para ekonom kelas dua atau tiga yang lebih bodoh dari para ekonom

pemerintahan yang ditanganinya. Pantas Stiglitz kini sangat tidak disukai oleh

IMF dan kemudian dikeluarkan dari Bank Dunia karena menggoncang status-quo

multilateralisme. Akan tetapi ternyata bukan hanya Stiglitz saja yang punya

pandangan demikian. Kini bahkan ekonom terkemuka dari Universitas Columbia,

Jagdish Bhagwati, seorang penyeru pasar bebas yang utama, bahkan ikut menyatakan

keberatannya terhadap IMF. Kontrol modal yang selalu menjadi benteng kebijakan

IMF kini dikritik oleh Bhagwati, yang menyatakan bahwa krisis Asia tidak bisa

lepas dari hilangnya kemampuan negara-negara tersebut dalam mengontrol

pinjaman-pinjaman jangka pendek yang luar biasa besarnya. Krisis Asia terutama

karena tiadanya kontrol modal, katanya.

Kritik bertubi-tubi terhadap IMF, juga datang tidak lain dari sebuah universitas

kondang di Amerika, Harvard Institute of International Development, yaitu lewat

dedengkotnya, Jeffrey Sachs dan Steve Radelet. Mereka juga menyatakan kritik

yang serupa. Bahkan Sahcs sangat tajam mengkritik IMF dengan kata-katanya,

“penyakit typhus yang membawa resesi dari satu negara ke negara lain” Bahkan

kini serangan paling tajam datang langsung dari ekonom pengemuka globalisasi itu

sendiri, yaitu Paul Krugman, yang kemudian menulis di majalah Fortune tentang

perlunya kembali ke restriksi (kekangan) atas nilai tukar, yang kemudian

diadopsi oleh Malaysia.

Bukti apalagi yang dibutuhkan oleh IMF mengenai kegagalannya? Bukti yang paling

nyata adalah apa yang kini terjadi antara IMF dengan Indonesia. Kasus Indonesia

sebenarnya merupakan kasus kuat dari begitu serampangnya dan begitu tidak

bertanggungjawabnya IMF terhadap sebuah negara. Theo Toemion dari Fraksi PDIP

telah lama menyerang kegagalan IMF ini, yang sayangnya kurang didengar oleh para

ekonom dan politisi kita. Khususnya geng mafia Berkeley dari Universitas

Indonesia yang sangat pro-IMF lewat Sadli dan Emil Salim. Begitu pula kini

dilanjutkan oleh generasi mudanya, ekonom-ekonom UI seperti Sri Mulyani yang

adalah `darling’nya IMF (istilah dari Bung Hartojo Wignjowijoto) serta Faisal

Basri yang penganut neo-liberal. Merekalah penjaga-penjaga kepentingan IMF di

Indonesia. Apalagi setelah pemerintahan Gus Dur tidak lagi memakai mereka karena

perbedaan visi.

Kritik paling pedas buat IMF datang dari HMT Oppusunggu, lewat gugatannya kepada

IMF di bukunya “Berhentilah Bicara, Seruan Bagi Ekonom Indonesia”. Ia bahkan

telah membawa IMF ke pengadilan internasional (International Court of Justice)

di Den Hague, Belanda. Menurutnya IMF telah melakukan kejahatan moneter dan

malpraktek moneter terhadap Indonesia. IMF ditudingnya telah menyetir berbagai

tindakan Bank Indonesia yang justru memicu krisis yang tidak berkesudahan di

Indonesia. IMF adalah aktor intelektual dari kejahatan moneter Bank Indonesia.

Oppusunggu menduga, justru ada udang di balik batu dari semua tindakan IMF

tersebut, yaitu menjalankan “beggar-thy- neighbour policy”, yaitu kebijakan yang

menjerat suatu negara kepada kemiskinan terus menerus sehingga tergantung

kepadanya.

Hal ini sama dengan apa yang ditulis oleh Jeffrey Winters di Kompas (14 April

2001). Winters justru menduga ada sesuatu yang mencurigakan dari operasi IMF di

Indonesia. Dia menyatakan adanya otokritik Dewan Eksekutif IMF bulan lalu

terhadap pendekatan yang dilakukan IMF dalam menerapkan conditionalities

(persyaratan- persyaratan) . Akan tetapi petunjuk tersebut tidak berlaku untuk

Indonesia. Mengapa? Winters menjawab, karena IMF khawatir terbongkarnya segala

kebobrokan yang terjadi di Bank Indonesia dapat berakibat negatif bagi

kewibawaan IMF. Ini adalah jawaban yang jelas dari kekisruhan yang terus terjadi

di BI. Oppusunggu dan Winters bisa mencium adanya skandal di BI yang dibekingi

IMF, yang sebenarnya juga skandal politik Golkar. Karena itulah pemerintahan Gus

Dur diserang lebih dulu, dan Sayhril Sabirin dijadikan seolah-olah sebagai

pahlawan. Runyamnya IMF adalah juga karena runyamnya politik Indonesia.

Kemacetan Undang-Undang Bank Sentral tidak lain karena IMF tidak rela

cengkeramannya terhadap BI dikurangi.

Sebenarnya itulah pula sebabnya sejak September 2000 lalu IMF tidak juga mau

mencairkan dananya yang 400 juta dollar, karena IMF terus menekankan

kepentingannya atas Bank Indonesia, yang merupakan kunci juga bagi kontrol

modal. Tidak salah kalau pemerintah Indonesia masih terus berdebat agar

pemerintah punya kuasa atas BI. Rizal Ramli juga menyatakan agar IMF tak lagi

mengulangi kesalahan masa lalunya di tahun 1997, yaitu dengan terapi moneter

yang salah (Kompas, 15 April 2001). Nampaknya pemerintah sedang mencoba bertahan

dari berbagai manuver IMF yang terus mau menancapkan kukunya di Indonesia.

Kini saatnya orang-orang Indonesia menyadari bahwa IMF-lah yang sesungguhnya

merupakan biang keladi krisis Indonesia. Sejak Oktober 1997 (terbitnya Letter of

Intent) hingga April 2001 IMF tidak juga mendatangkan kesembuhan. Artinya IMF

sebenarnya sudah gagal. Percuma menyandarkan pada IMF. Alih-alih menyembuhkan,

nyatanya IMF telah memotong-motong badan pasiennya, hingga kita sekarat luar

biasa. Utang yang bertambah US$ 43 milyar tidak jatuh ke rakyat Indonesia, tapi

untuk membayar kreditor asing dan utang kroni-kroni Suharto untuk menjadi beban

rakyat Indonesia. Sayangnya orang Indonesia selalu dikibuli oleh ekonom-ekonom

kesayangan IMF yang terus menerus bilang supaya patuh pada IMF dan kehendak

pasar; kalau tidak ada IMF, maka matilah ekonomi kita. Jadi seperti budak saja,

sudah diinjak kepalanya masih merasa bersyukur. Nampaknya kita sebagai bangsa

Melayu sudah kalah harga diri ketimbang Malaysia, yang dengan penuh martabat

menolak bantuan IMF dan terbukti berhasil keluar dari krisis.

D. INDONESIA SEBAGAI KORBAN GLOBALISASI

Kita bisa mencatat banyak kejadian kasus globalisasi yang kemudiannya telah

menghancurkan dan mengorbankan Indonesia, baik dari segi kedaulatan nasional,

kedaulatan hukum, dan korban berjuta-juta rakyat Indonesia memasuki masa depan

yang gelap. Krisis yang terus berlanjut hingga kini adalah gambaran bahwa

Indonesia merupakan korban terparah globalisasi. Ini yang tidak mau diakui oleh

IMF, Bank Dunia dan para ekonom neo-liberal, yang selalu menyalahkannya kepada

pemerintah dan negara bersangkutan, baik dari segi KKN, korupsi, bad-governance

dan lainnya; karena hendak menutupi kepentingan mereka yang sebenarnya.

Seharusnya selain kita harus mendukung adanya sebuah pemerintahan yang bersih,

akan tetapi kita juga harus menyalahkan sebuah sistem liberalisme ekonomi dan

kapitalisme global. Baru itu seimbang namanya. Contoh kasus-kasus dampak

globalisasi yang bisa kita catat adalah sebagai berikut:

1. Perampokan besar-besaran Bank Sentral

Ini sesungguhnya adalah skandal keuangan Bank Sentral terbesar di dunia. Bantuan

Likuiditas Bank Indonesia, adalah skema program bail-out (penalangan) utang

perbankan (swasta dan pemerintah) untuk dialihkan menjadi beban pemerintah lewat

penerbitan obligasi. Ini adalah bagian dari program pemulihan krisis ekonomi

Indonesia yang dipaksakan oleh IMF lewat LoI, bersama-sama dengan Bank Dunia dan

ADB sejak bulan Oktober 1997. Semula BLBI bernama KLBI yang bersifat “Kredit”;

kini diganti menjadi bersifat “Bantuan”, sehingga tidak jelas lagi aspek

pertanggungjawabann ya. BLBI secara jelasnya adalah bantuan dana yang diberikan

oleh BI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, jadi merupakan

utang bank-bank penerima kepada BI. Akan tetapi melalui program penjaminan

pemerintah, hak tagih BI dialihkan kepada pemerintah. Untuk membayar hak tagih

tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Utang (Obligasi) senilai Rp 164,53

trilyun dan juga menerbitkan Surat Utang untuk penyediaan dana dalam rangka

program penjaminan senlai Rp 53,77 trilyun.

Meskipun hakekatnya adalah pinjaman dengan persyaratan suku bunga, jangka waktu

dan jaminan tertentu, pada akhirnya menjadi pengurasan uang negara yang diduga

dilakukan baik oleh bank penerima maupun oleh pejabat-pejabat BI sendiri.

Pengurasan tersebut diperkirakan telah mencapai Rp 144,53 trilyun (per-29

Januari 2000). Laporan audit investigasi BPK tanggal 31 Juli 2000 mengungkapkan

dugaan penyimpangan tersebut. Potensi kerugian negara yang ditimbulkannya adalah

Rp 138,44 trilyun (95,78%) dari dana penyaluran BLBI. Sementara penyimpangan

dari bank penerima dana BLBI berupa berbagai pelanggaran yang mencapai nilai Rp

84,84 trilyun (59,7%) dari dana BLBI, dilakukan oleh 48 bank penerima. Sementara

itu kerugian dan dampaknya terhadap APBN juga luar biasa. Pemerintah dengan ini

mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dan bunga obligasi tersebut, yang

dibayar dari dana APBN. Di tahun 2001 diperkirakan angsuran dan bunga obligasi

tersebut mencapai Rp 55,7 trilyun, artinya sekitar 18,9% dari APBN hanya akan

dipakai untuk membayar beban utang BLBI. Sementara bila kita tengok pengeluaran

APBN untuk keperluan subsidi masyarakat hanya mencapai 16,4% (Rp 48,2 trilyun)

dan untuk keperluan pembangunan hanya 11,3% (Rp 33,3 trilyun). Dengan skandal

keuangan BLBI ini, yang disarankan oleh IMF, maka telah mengorbankan berbagai

subsidi yang seharusnya diterima oleh rakyat lewat APBN.

2. Tambal sulam kemiskinan lewat utang

Program pinjaman dari Bank Dunia dan ADB dengan nama SSNAL (Social Safety Net

Adjustment Loan) atau pinjaman untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang

dilaksanakan sejak terjadinya krisis. Besarnya US$ 600 juta yang tahap

pertamanya telah dikucurkan sebesar US$ 300 juta pada Januari 2000. Merupakan

politik etis dari Bank Dunia agar krisis yang terjadi tidak menyebabkan

kerusakan yang tidak diinginkan yang bisa merugikan kepentingan Bank Dunia

sendiri. Sejak awal telah ditentang oleh para aktivis, karena hanya menambah

beban utang dan bersifat tambal sulam. Skema program JPS ini dibagi ke dalam 12

program, diantaranya OPK (Operasi Pasar Khusus), PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah

dalam Mengatasi Dampak Ekonomi), DBO (Dana Bantuan Operasional) , dan PKP (Padat

Karya Perkotaan). Sampai tahun anggaran 1999/2000 program JPS telah menghabiskan

dana Rp 15 trilyun.

Dalam kenyataannya, terbukti terjadi banyak penyimpangan. Salah satu bukti yang

jelas adalah sebesar Rp 8 trilyun dari Rp 17,9 trilyun dana JPS di tahun

anggaran 1998/1999 malah digunakan untuk kampanye otonomi luas Timor Timur dan

Kampanye Pemilu 1998. Demikian pula, dugaan penyelewengan dana JPS tahun

1999/2000 hampir sebanyak Rp 4,5 milyar dana OPK dan Rp 500 juta dana PDM-DKE

untuk 15 propinsi di Indonesia, di mana sebagian besar penyelewengan (49%)

terjadi di tingkat kecamatan. Demikian pula dari hasil audit BPK, ditemukan

bahwa dana JPS bidang pendidikan tahun 1998/1999 dan 1999/2000 terdapat

pengeluaran sebesar Rp 5,4 milyar yang diragukan kebenarannya, dan terdapat dana

untuk Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DPO) sebesar Rp 12,3 milyar yang

tidak disalurkan ke siswa dan sekolah. Juga ditemukan 21 kasus yang merugikan

negara sebesar Rp 1,5 milyar, kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 75,6 juta,

dan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabk an (6 temuan) sebesar Rp 227,9 juta.

Meskipun jelas ada banyak penyimpangan, Bank Dunia dan pemerintah terus

melanjutkan program ini. Baru kemudian setelah terlihat bahwa program ini dapat

menghancurkan kredibilitas Bank Dunia sendiri, akhirnya pada Juli 2001 oleh Bank

Dunia program ini dibatalkan sama sekali.

3. Penghancuran ketahanan pangan

Lewat LoI Oktober 1997 dan MEFP 11 September 1998, IMF menuntut diberlakukannya

tariff impor beras sebesar 0%. Ini juga berlaku bagi jagung, kedele, tepung

terigu dan gula. Selain itu LoI juga mengatur agar BULOG tidak lagi mengurus

kestabilan harga pangan dan agar melepaskannya ke mekanisme pasar. BULOG

dibatasi menjadi sebatas perdagangan beras, itupun harus bersaing dengan

pedagang swasta. Demikian pula BULOG harus mengambil pinjaman dari bank

komersial, tidak lagi dari dana BLBI yang sangat ringan. Liberalisasi juga telah

diberlakukan dalam hal harga pupuk dan sarana produksi padi lainnya yang tidak

lagi disubsidi pemerintah, melainkan diserahkan pada mekanisme pasar. Sementara

itu subsidi petani lewat KUT (kredit usaha tani) hanya sebesar Rp 1,8 trilyun

(bandingkan dengan dana BLBI). Dengan demikian kini petani menghadapi harga

produksi yang mahal, sementara harga jual padi hancur. Liberalisasi pertanian

sebenarnya juga bagian dari ratifikasi Indonesia atas Agreement on Agriculture

(AOA) dari WTO, yang mengatur penghapusan dan pengurangan tarif serta

pengurangan subsidi.

Sejak itu masuklah secara besar-besaran impor beras dari luar dengan harga lebih

murah dari beras hasil petani lokal. BULOG dan pihak swasta kini berlomba untuk

mendatangkan beras dari mancanegara. HKTI mencatat bahwa hingga akhir Maret

2000, beras impor yang masuk ke Indonesia mencapai 9,8 juta ton, 6 juta ton

diantaranya sudah masuk pasar. Padahal produksi beras dalam negeri sekitar 30

juta ton, sementara kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 32 juta ton;

sehingga sebenarnya Indonesia hanya membutuhkan impor 2 juta ton. Karena jeritan

para petani dan kritik yang berdatangan, akhirnya bea masuk impor dinaikkan

menjadi 30%, itupun semula IMF berkeberatan. Akan tetapi ternyata hal ini tetap

bukan penghalang bagi importir untuk mengimpor beras dari Thailand, Vietnam dan

Australia dengan tetap meraih untung. Harga beras impor dari Thailand misalnya,

setelah keluar dari Tanjung Priok dijual Rp 1.600/kg, dan beras dari Australia

dijual Rp 1.400/kg; dan tetap masih meraih laba sekitar Rp 600. Meskipun

kemudian pemerintah menghentikan impor beras pada Maret 2000, ternyata belum

dapat mengangkat harga gabah di tingkat petani. Beras impor terus saja masuk

dengan deras. Akibatnya yang parah, adalah harga padi lokal terus merosot tajam,

sehingga kini hanya mencapai sekitar Rp 600/kg. Padahal harga pupuk sudah

sekitar Rp 700/kg. Inilah awal dimulainya tragedi kehancuran ketahanan pangan

Indonesia, bila tidak ada langkah-langkah protektif dengan segera. Petani

pedesaan mengalami kebangkrutan dan akan menyebabkan kerawanan ekonomi

masyarakat pedesaan yang tak terkira. Dengan liberalisasi pertanian ini, maka

akan habislah petani Indonesia dilibas oleh TNC dan importir besar.

4. Penciptaan pasar tanah

Pemerintah (dan BPN) bersama dengan Bank Dunia dan AusAid sedang menjalankan

suatu mega-proyek yang disebut sebagai Land Administration Project (LAP). Ini

adalah suatu proyek ambisius mengenai deregulasi pertanahan dengan istilah “Land

Resource and Management Planning” yang akan berlangsung selama 25 tahun

(1995-2020) yang hendak merancang suatu desain perubahan manajemen dan

administrasi pertanahan yang tujuan akhirnya adalah terciptanya pasar tanah

(land market). Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap lima tahun. LAP I

(1995-2000) menelan biaya sebesar US$ 140,1 juta, didanai dari anggaran nasional

sebesar US$44,9 juta (32%), pinjaman dari Bank Dunia US$ 80 juta (57%) dan

sisanya US$ 15,2 juta (11%) adalah grant dari AusAid. Meskipun program ini telah

ditentang oleh aktivis, akan tetapi mereka tetap jalan terus. Terakhir LAP II

akan kembali dilaksanakan, dan akan mulai memasukkan obyek tanah masyarakat

adat, karena sudah adanya pilot proyek sebelumnya yang dijalankan di Sumatera

Barat. Rencananya LAP II akan bernilai sebesar US$ 110 juta, yaitu US$ 20 juta

dari pemerintah Indonesia dan US$ 90 juta dari pinjaman Bank Dunia.

Pelaksanaan LAP I, sebagaimana sudah diduga, telah menimbulkan banyak masalah.

Registrasi tanah LAP I yang katanya menggunakan prinsip transparansi,

partisipasi dan kontrol masyarakat, ternyata tidak terjadi. Penemuan di lapangan

oleh KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) memperlihatkan adanya peluang bagi

petugas untuk korupsi dan menipu warga. Warga juga tidak mengetahui keberadaan

LAP sampai petugas BPN datang mengukur tanah mereka. Juga tidak ada standard

biaya registrasi. Sebuah kasus di Depok, warga dikenakan biaya Rp 50.000,

sementara kwitansi dari BPN hanya tertera Rp 11.500. Bahkan hasil analisis dari

Bank Dunia sendiri berjudul “The Social Assessment of the Land Certification

Program: The Indonesia Land Administration Project”, LAP I mempunyai banyak

masalah, diantaranya adalah: proyek tersebut tidak sustainable, karena 62% dari

Tim Ajudikasi Tanah telah bubar sesudah proyek selesai. Selain itu di Jawa ada

jutaan hektar tanah yang merupakan “residual claims”, yaitu tanah yang diambil

secara paksa dari rakyat pada zaman Orde Baru. Masalah “residual claims” ini

seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, sebelum ada proses sertifikasi. LAP I

juga mempunyai dampak negatif terhadap kaum perempuan, karena nama-nama

perempuan tidak dimasukkan di dalam sertifikat tanah. Sementara itu BPN berkilah

mengenai beban hutang. Menurutnya pembayaran utang akibat program LAP ini akan

diambil dari pemasukan UU PHTB (Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), di mana

ditentukan setiap transaksi tanah atau bangunan senilai di atas Rp 30 juta sejak

Januari 1998 akan dikenai pajak 5%. Dengan demikian, rakyat kembali yang akan

dibebankan pembayaran utang. Secara keseluruhan, LAP akan meliberalisasi

pertanahan di Indonesia, karena tanah kini dijadikan obyek komoditas (barang

dagangan). Dampaknya, tanah akan dijadikan obyek penguasaan pemodal besar dan

TNC, dengan legalitas yang dijamin.

5. Penguasaan air minum

Air minum telah dijadikan incaran banyak TNC dunia. Sektor Air disebut juga

sebagai “emas biru” (blue gold), merupakan sektor yang strategis sekaligus

bisnis besar. Liberalisasi air didorong pula oleh Bank Dunia. Dalam laporannya

tentang kerangka kebijakan untuk sektor air di perkotaan (Urban Water Supply

Sector Policy Framework), Bank Dunia merekomendasikan agar Perusahaan Air Minum

(PAM) Jaya – milik Pemda DKI – diswastakan. Tujuannya untuk meringankan beban

utang pemerintah. Dengan itu, Bank Dunia lalu memberikan pinjaman sebesar Rp 2,4

trilyun untuk pengembangan Jakarta, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan

pengelolaan air minum. Hasilnya tanggal 12 Juni 1994, dikeluarkan instruksi

presiden (Suharto) untuk mengalihkan pengelolaan usaha air minum di Jakarta dan

sekitarnya kepada swasta (privatisasi) . Proses privatisasi ini melalui proses

KKN, di mana akhirnya dikuasai oleh PT Kekarpola Airindo milik Sigit

Harjojudanto dan Bambang Trihatmojo yang menggandeng perusahaan air Inggeris,

Thames Water International (TWI); dan oleh PT Garuda Dipta Semesta milik Anthony

Salim yang menggandeng perusahaan air dari Perancis, Lyonnaise des Eaux (LDE).

Padahal privatisasi ini jelas-jelas melanggar Konstitusi UUD 45 pasal 33 dan UU

No. 1 tahun 1961 yang melarang swastanisasi bisnis air minum. Setelah Suharto

turun tahta, akhirnya diambil alih oleh Pemda Jakarta lewat instruksi Gubernur

Sutiyoso No. 131 tanggal 22 Mei 1998, tetapi dua perusahaan asing tersebut

semakin dikukuhkan sebagai pengelola. Dua perusahaan asing tersebut kemudian

berganti nama menjadi PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Thames PAM Jaya

(TPJ). Pemda DKI mengambil alih dengan saham 10 persen, sementara Thames dan

Lyonnaise sebagai pemilik saham mayoritas yaitu 90%. Mereka juga mendapatkan hak

eksklusif untuk mengelola seluruh asset PAM Jaya selama 25 tahun, tanpa perlu

membangun jaringan infrastruktur dan pelanggan, sehingga bisa langsung menangguk

keuntungan. Bayangkan saja captive market (pasar yang sudah pasti) dari PAM

Jaya, yaitu 2,3 juta pelanggan.

Akan tetapi dalam penetapan harga air untuk semester I tahun 1999, PT TPJ

menetapkan harga Rp 2.400 per-meter kubik, dan Palyja Rp 2.900 pe-meter kubik.

Padahal harga jual air PAM Jaya ke konsumen jauh di bawah itu, yakni Rp 2.130

per-meter kubik. Hasilnya, kekurangan tersebut harus ditutupi oleh perusahaan

daerah ini. Sampai Oktober 2000, defisit yang harus ditanggung pemerintah adalah

sebesar Rp 86,4 milyar dengan beban utang Rp 394,6 milyar. Jadi alhasil

sebenarnya pemerintah mensubsidi rakyat atau mensubsidi TNC? Dan siapa yang

membayar semua itu? Sampai kini pun layanan dan harga air tetap tidak memuaskan.

Akan tetapi PAM kini tidak bisa berbuat apa-apa, karena sudah terikat kontrak

selama 25 tahun. Serikat Pekerja PAM yang juga telah berjuang untuk menentang

proses ini, justru 20 aktivisnya ditahan dan terus-menerus ditekan. Meskipun

sudah berjuang lebih dari dua tahun, nampaknya TNC dan pemerintah jalan terus.

Nampaknya proses privatisasi ini akan menjadi contoh bagi privatisasi air minum

berikutnya di daerah-daerah lain.

6. Mafia Utang lewat Kredit Ekspor

Fasilitas kredit ekspor disediakan oleh ECA (Export Credit Agencies and

Investment Insurance Agencies), yang merupakan badan milik pemerintah di

negara-negara maju. Perannya adalah merealisasikan berbagai proyek investasi dan

infrastruktur berskala besar di negara-negara berkembang. Badan ini memberikan

asuransi risiko politik apabila ada “jaminan balik” (counter guarantee) dari

pemerintah Indonesia. Pemerintah diwajibkan untuk menjamin keamanan politik dan

membayar kembali investasi yang sudah dikeluarkan apabila proyek gagal akibat

situasi politik. Meskipun merupakan proyek antar swasta, tetapi karena dijamin

oleh pemerintah, maka risiko hutang swasta bisa menjadi hutang pemerintah. Cara

kerja ECA ini mirip mafia, karena di negara asalnya tidak dapat dikontrol

parlemen, tidak transparan, dan tidak membuka informasi kepada publik mengenai

proyek-proyeknya. Sementara di Indonesia, mega proyek yang didanainya, adalah

proyek-proyek berbiaya tinggi yang penuh dengan KKN. Di Indonesia proyek-proyek

yang dibiayainya sebanyak 33 buah, yang biasanya merupakan mega-proyek milik

konglomerat, kroni dan anak-anak Suharto. Diantaranya adalah berbagai pabrik

pulp and paper, yaitu PT Tanjung Enim Lestari, PT Indah Kiat Pulp and Paper di

Sumatera Selatan, dan PT Riau Andalan Permai di Riau; tambang tembaga dan emas

PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa; proyek PLTGU Paiton I di Jawa Timur; serta

berbagai proyek semen, teknologi satelit, serta teknologi dan transport militer.

Dalam kenyataannya, semua mega-proyek ini bermasalah karena mark-up proyek dan

korupsi besar-besaran; serta membawa bencana, karena merusak lingkungan,

menggusur rakyat dan menambah beban hutang. Pada masa Suharto, dari tahun

1992-1996, hutang dari ECA sebanyak US$ 28,2 milyar, atau 24% dari stok hutang

Indonesia.Tiga besar ECA yang aktif di Indonesia adalah Bank Exim Jepang (JEXIM,

sekarang merger dengan OECF menjadi JBIC), Bank Exim AS, dan Hermes dari Jerman.

JBIC (Japan Bank for International Cooperation) kini adalah ECA terbesar di

dunia, yang juga mengelola proyek-proyek pinjaman bilateral pemerintah Jepang.

JBIC mendanai 10 proyek besar di Indonesia, yaitu PLTGU Paiton, Tambang Batu

Hijau, LNG Pertamina, Semen Indo-Kodeco, penyulingan minyak Pertamina,

Indocement, proyek listrik Jawa dan Jawa Barat, listrik Tambak Lorok, Tanjung

Enim Lestari pulp and paper, dan tambang INCO. ECA kini cenderung semakin

menggantikan mekanisme ODA (Overseas Development Assistance), karena besarnya

kepentingan TNC-TNC di negara maju untuk mengerjakan berbagai mega-proyek

infrastruktur lewat pembiayaan bilateral maupun multilateral. ECA juga aman bagi

TNC, karena akan digaransi oleh pemerintah. Artinya rakyat juga yang harus

membayar hutangnya.

7. Penjarahan kekayaan intelektual masyarakat/komunita s

Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights), salah

satu perjanjian di dalam WTO, telah diratifikasi oleh pemerintah. Ini adalah

perjanjian HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) terkait perdagangan, yang

memberikan hak istimewa bagi individu atau perusahaan atas karya ciptanya, dalam

bentuk Paten, Merk, dan Hak Cipta; juga untuk Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang,

dan Indikasi Geografis. Indonesia telah membuat 5 UU HAKI sebagaimana di atas,

karena harus bersesuaian dengan TRIPs. Dengan UU Paten, maka berbagai barang

temuan dapat dikuasai siapa saja yang mendaftarkannya terlebih dahulu. Syaratnya

adalah merupakan temuan baru, mengandung langkah inovatif, dan dapat diterapkan

dalam industri (produksi massal). Paten atas makhluk hidup, yaitu

mikro-organisme dan jasad renik juga dapat dipatenkan. Ini adalah kepentingan

TNC bioteknologi yang telah memantenkan berbagai benih dan tanaman hasil

rekayasa genetik. Dengan TRIPs ini maka akan terjadi bahaya besar lewat

pematenan atas kekayaan intelektual milik publik /komunitas. HAKI komunitas

dapat saja dirampok oleh perusahaan-perusaha an asing maupun para

peneliti/individu, dengan sekedar merubah proses dan produknya. Ini disebut

sebagai bio-piracy (pembajakan hayati).

Hal ini telah terjadi dengan rempah-rempah Indonesia. Perusahaan kosmetik besar

Jepang, Shiseido, telah mematenkan kosmetiknya yang berasal dari berbagai bahan

rempah di Indonesia, seperti kayu rapet, kemukus, lempuyang, pelantas,

pulowaras, diluwih, cabe jawa, brotowali, kayu legi, dan bunga cangkok.

Sementara itu Tempe, makanan tradisional Jawa, juga telah dipatenkan. Tercatat

ada 19 paten tentang tempe, di mana 13 buah paten adalah milik AS, yaitu: 8

paten dimiliki oleh Z-L Limited Partnership; 2 paten oleh Gyorgy mengenai minyak

tempe; 2 paten oleh Pfaff mengenai alat inkubator dan cara membuat bahan

makanan; dan 1 paten oleh Yueh mengenai pembuatan makanan ringan dengan campuran

tempe. Sedangkan 6 buah milik Jepang adalah 4 paten mengenai pembuatan tempe; 1

paten mengenai antioksidan; dan 1 paten mengenai kosmetik menggunakan bahan

tempe yang diisolasi. Paten lain untuk Jepang, disebut Tempeh, temuan Nishi dan

Inoue (Riken Vitamin Co. Ltd) diberikan pada 10 Juli 1986. Tempe tersebut

terbuat dari limbah susu kedelai dicampur tepung kedele, tepung terigu, tepung

beras, tepung jagung, dekstrin, Na-kaseinat dan putih telur. Demikian pula kasus

pematenan disain kerajinan perak hasil kerja Suwarti di Bali, oleh pengusaha

asal AS. Justru kemudian Suwarti yang dituntut oleh pengusaha tersebut, ketika

dia masuk ke pasar Amerika. Suwarti tidak bisa berbuat apa-apa, karena biaya

peradilan HAKI sangat mahal untuk pengrajin seperti dirinya. Ini adalah kasus

nyata pembajakan HAKI komunitas Indonesia oleh pemodal besar. Kecenderungan ini

akan semakin meningkat. Padahal bagi orang Indonesia, berbagai kekayaan budaya

itu tidak mungkin dipatenkan, karena merupakan milik publik. Dalam kasus lain,

paten atas benih dan tanaman transgenik oleh TNC, akan mengancam keberlangsungan

benih tradisional dan kelestarian tanaman. Petani akan semakin tergantung kepada

benih-benih milik TNC. Di lain pihak, TNC tersebut akan masuk langsung untuk

menanamnya di negara bersangkutan, sebagaimana yang terjadi dengan kasus

Monsanto yang menanam kapas Bt di Sulawesi Selatan. Pertanian lama-kelamaan akan

menjadi lahan bisnis dan monopoli (paten) teknologi oleh TNC-TNC.

E. GLOBALISASI UTANG

Mekanisme globalisasi yang juga merupakan bentuk kolonialisme baru adalah utang.

Utang pada dasarnya bukanlah sebuah kedermawanan atau bantuan negara maju kepada

negara berkembang. Kebalikannya, utang merupakan bagian utama dari kolonialisme

baru. Semenjak 1950-an, sudah disadari bahwa utang merupakan instrumen bagi

pendiktean kepentingan negara-negara Barat kepada negara kiskin peminjamnya.

Meskipun dalihnya adalah bunga lunak yang meringankan, kenyataannya nilai

politisnya jauh lebih besar. Jadi nilai dominasi negara maju untuk mendikte apa

yang boleh dan apa yang tidak, atau kebijakan apa yang baik dan apa yang buruk

bagi mereka, merupakan dasar dari strategi pembangunanisme yang salah kaprah.

Utang merupakan alat ampuh hegemoni negara Barat atas klien-kliennya, sehingga

posisi negara-negara miskin tersebut ada di bawah (disubordinasi) . Utang telah

memainkan peran yang luar biasa dalam menjaga suatu negara tunduk pada orbit

kapitalisme Barat.

Utang juga menguntungkan, karena tingkat pengembaliannya lebih pasti ketimbang

utang komersial, karena dijamin negara. Negara pasti membayar. Utang adalah

bisnis yang stabil. Dan makin lama jangka waktu peminjamannya, maka semakin

menguntungkan, karena berarti pokok dan bunganya akan berlipat-lipat dalam

jangka waktu lama. Dalih bahwa bunga utang dari Bank Dunia dan IMF sangat

ringan, juga menyesatkan. Saat ini bunga utang komersial di tingkat domestik

negara-negara Barat juga kecil, berkisar antara 2-5%; bahkan di Jepang pernah

bunga utang bank komersial sampai minus. Jadi dengan memberikan utang kepada

negara-negara berkembang, mereka sebenarnya diuntungkan. Mereka memang harus

mencari pasar di luar, karena pasar domestik mereka stagnan. Apalagi dana

pensiun dan dana-dana yang parkir dari orang-orang kaya negara berkembang tidak

bisa diserap oleh mereka, sehingga mereka harus mencari peminjam di luar negeri

mereka. Utang juga menghidupkan perekonomian mereka sendiri, karena berarti

terbuka luas order untuk perusahaan-perusaha an di negara maju. Ini karena utang

tidak berbentuk tunai dan juga tidak bebas digunakan. Utang adalah in-natura

(barang) dan mengikat (tied-aid) dalam arti penggunaannya harus sesuai dengan

kepentingan si pemberi pinjaman. Ini berarti supplier-nya harus dari negara

pemberi utang, barang-barangnya juga sama, harus dibeli dari negeri si pemberi

utang. Begitu pula dengan konsultan-konsultan nya, harus dari mereka juga. Jadi

utang pada dasarnya memberi penghidupan kepada mereka sendiri. Yang disebut

sebagai bantuan atau grant jumlahnya sangat kecil, dan hanya dipakai sebagai

“pancingan” atau gula-gula pemikat untuk proyek utang yang lebih besar. Grant

juga dipakai untuk memastikan bahwa si penghutang betul-betul akan membayar

utangnya. Utang juga tutup mata mengenai korupsi, yang penting “business must go

on”. Jadi pada dasarnya korupsi direstui, karena mereka terus saja mengucurkan

utang, meskipun tahu bahwa setiap tahun uang pinjaman tersebut bocor. Utang

dengan demikian adalah sebuah bisnis kotor, dan juga kepanjangan bagi

kolonialisme baru.

Contohnya adalah mengenai dana pinjaman yang diorganisir IMF sebesar US$ 43

milyar, disebutkan sebagian besar akan digunakan untuk membiayai defisit

perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran. Ini artinya, menurut Sritua Arief,

sebagian besar akan digunakan untuk membiayai kepentingan asing dalam impor,

repatriasi keuntungan investasi asing, bunga hutang luar negeri, dan jasa-jasa

asing lainnya. Jadi utang ini kembali dinikmati oleh pihak asing dan bebannya

ditanggung rakyat Indonesia. Ini sama dengan penggunaan pinjaman dari ADB untuk

Indonesia sebesar US$ 1,5 milyar, di mana sebesar US$ 1,4 milyar harus digunakan

untuk impor. Kata Sritua, “Sungguh ketololan luar biasa jikalau pemerintah

Indonesia mengucapkan `matur nuwun’ atau `hatur nuhun’ kepada IMF”. Demikian

pula keadaan yang sama berlaku untuk pinjaman CGI. Adalah naif pernyataan yang

menyatakan bahwa seluruh pinjaman akan masuk menjadi penerimaan dalam APBN dan

akan dikonversikan ke Rupiah sehingga Rupiah membanjir. Sebagaimana diketahui

ada tiga komponen pokok dalam pinjaman CGI, yaitu pinjaman program, technical

assistance dan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa. Pinjaman program

terdiri dari nilai barang-barang keperluan proyek yang diimpor dari negara

kreditor, di mana nilai sebenarnya kita tidak tahu. Technical assistance adalah

nilai jasa-jasa asing, yaitu para konsultan asing yang bergentayangan di

Indonesia dan pembayaran atas jasa-jasa para birokrat asing yang mengelola

pinjaman. Sedangkan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa masuk menjadi

cadangan pinjaman (borrowed reserve) di Bank Indonesia dan terbenam di sana.

Arti ini semua, katanya, adalah Indonesia kembali di bawah kekuasaan asing!

Contoh lain adalah program bail-out (penalangan) utang swasta yang diambil-alih

oleh pemerintah, seperti dengan obligasi rekap hasil dari BLBI kepada para

konglomerat Indonesia, yang akhirnya berbuah pada utang domestik Indonesia yang

menggelembung hingga mencapai Rp 600 trilyun sekarang ini. Bayangkan dahsyatnya

utang ini. Pada tahun 2038, menurut scenario yang telah diteliti BPPN, maka

utang Indonesia akan membengkak menjadi Rp 13.000 trilyun! Ini angka fantastis

luar biasa, yang bukan pendapatan, tetapi utang. Jadi Indonesia sudah pasti

nanti suatu waktu akan bangkrut karena tidak mampu bayar utang dalam negerinya

sendiri. Tetapi siapa yang bertanggungjawab? Tidak lain adalah IMF. Mengapa?

Karena IMF-lah yang memaksakan diadakannya kebijakan bail-out tersebut.

Kebijakan bail-out ini adalah resep generic yang dipaksakan IMF dimana-mana,

mulai dari Mexico dan Argentina, sampai Korea dan Thailand. Untuk apa? Untuk

membayar utang ke kreditor, yaitu para perbankan asing, lembaga-lembaga keuangan

internasional dan negara-negara kreditor. Sedangkan ini berarti beban dialihkan

ke rakyat, mereka tidak mau tahu. Pokoknya piutang mereka selamat. Bisnis mereka

tidak terganggu. Inilah inti dari krisis ekonomi sekarang. Bukan problem

insolvency (ketidakmampuan membayar), tetapi problem likuiditas (keuangan).

Utang membengkak karena anarkisme pasar, yaitu volatilitas pasar uang. Utang

jangka pendek tiba-tiba membengkak sehingga tidak mampu dibayar, karena kurs

uang mudah digoyang dan dijadikan ajang spekulasi mengeruk keuntungan. Hal ini

didiamkan saja oleh otoritas keuangan dunia, yaitu IMF, bahkan dijaga ketat agar

para pemodal tetap bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dengan korban

perekonomian kecil-kecil di negara berkembang. IMF memaksakan 0bligasi rekap,

memaksakan BLBI, memaksakan adanya BPPN; yang kesemuanya untuk melayani

dipastikannya membayar utang saja. Sungguh ironis! Privatisasi dilakukan agar

mampu membayar utang, bukan untuk menciptakan kesejahteraan. Semua hal dilakukan

untuk bayar utang luar negeri dan dalam negeri, tidak lagi untuk pembangunan.

Dan pemerintah kita tetap seperti budak hamba sahaya, yang sudah babak belur,

masih setia pada tuannya dan tetap menganggap harus terus dengan tuannya itu

karena merasa hidupnya bisa selamat. Kezaliman luar biasa bila skenario utang Rp

13.000 trilyun itu didiamkan saja, dan masih saja mau ikut dengan skema IMF itu.

Jangan heran, bila tidak lama lagi Indonesia akan default, akan bangkrut, karena

tidak mampu membayar, persis sama seperti Mexico atau Argentina; dan setelah itu

kita akan menggadaikan negeri ini pada ekonomi asing.

F. GLOBALISASI PRIVATISASI

Bentuk nyata Globalisasi adalah privatisasi. Privatisasi atau swastanisasi

secara umum berarti pengalihan BUMN kepada perusahaan swasta. Akan tetapi kini

arti privatisasi lebih luas dari sekedar penjualan asset publik lewat lelang

publik atau penjualan langsung, yaitu termasuk juga berbagai cara lain, seperti

pemberian sub-kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah; perjanjian lisensi;

kontrak manajemen; perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau asset; penjanjian

usaha patungan (joint-venture) ; serta skema BOT (Build-Operate- Transfer) .

Privatisasi baru berkembang pesat dalam 15 tahun terakhir ini, khususnya setelah

Bank Dunia menjalankan program penyesuaian sruktural (structural adjustment)

dan setelah IMF menjalankan program poverty reduction and growth facility (PRGF)

di tahun 1980-an. Kedua lembaga ini menekankan kepada liberalisasi perdagangan,

pengurangan defisit anggaran, dan memperbaiki kemampuan pemerintah dalam

membayar utang-utangnya. Dari sinilah privatisasi dijadikan sebagai pilihan

strategi global; dan sejak itu dijalankan oleh berbagai negara berkembang,

khususnya yang menderita ketidakseimbangan ekonomi makro dan terlilit hutang.

IMF secara instrumental menerapkannya melalui Letter of Intent, sementara Bank

Dunia menyediakan pinjaman khusus untuk proyek-proyek privatisasi lewat

asistensi teknis dan finansial.

Privatisasi dalam kenyataannya bukan sekedar mengatasi masalah fiskal, tetapi

adalah komponen utama dari sebuah paradigma governance baru, yang disebut

neo-liberal: yaitu tuntutan akan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang

saat ini dianggap berada di bawah standard dan mengalami tekanan anggaran.

Privatisasi adalah paradigma korporatis, berorientasi ke pasar, mencari

keuntungan, dan meminimalkan peran negara dalam perekonomian. Dalam prakteknya,

privatisasi adalah penjualan asset-asset pemerintah secara murah kepada pihak

swasta, bahkan asset yang termasuk hajat hidup publik, seperti air, listrik,

jalan raya dan lain-lain. Dalam periode antara tahun1988-1995 penerimaan

pemerintah negara berkembang dari penjualan perusahaan-perusaha an negara

berjumlah US$ 132 milyar, yang berasal dari pengalihan kontrol atas 3.800

perusahaan dari tangan pemerintah kepada swasta. Pada periode yang sama pula

terjadi kenaikan jumlah negara yang menjalankan privatisasi, dari 14 negara

menjadi 60 negara. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa pada awal 1990-an saja

sudah ada 80 negara yang disebut “launched ambitious efforts to privatise their

state owned companies”, dengan nilai penjualan mencapai US$ 185 milyar pada

tahun 1990. Di Amerika Latin, privatisasi sektor infrastruktur didominasi oleh

perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, energi, transportasi dan pengairan.

Sedangkan di Asia Tengah dan Eropa Timur, pelepasan kontrol pemerintah banyak

terjadi di sektor industri manufaktur, seperti baja dan kimia. Hal lainnya yang

terkait, adalah privatisasi mendorong perusahaan-perusaha n tersebut untuk

merampingkan strukturnya melalui pengurangan staf dan pekerja secara tajam.

Bagi Indonesia privatisasi sudah dijalankan sejak jaman Suharto, yaitu dengan

alasan bagi pengikutsertaan pihak swasta di berbagai bidang usaha dalam

pengembangan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam kenyataannya

privatisasi tersebut dimaksud untuk memfasilitasi penguasaan ekonomi kepada para

Konglomerat kroni-kroni Suharto dan kepada perusahaan-perusaha an milik Cendana

(keluarga Suharto). Di tahun 1980-an dimulai penerbitan beberapa UU, PP dan

Keppres, yaitu: UU No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan; Keppres No. 15

tahun 1987 tentang Jalan Tol; UU No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi; UU No.

13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian; UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan; UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan; dan UU No. 21

tahun 1992 tentang Pelayaran. Intinya peraturan-peraturan tersebut memungkinkan

perusahaan-perusaha an swasta ikut serta dalam penyelenggaraan jasa di berbagai

bidang usaha. Selanjutnya peran swasta asing didorong lebih lanjut lewat PP No.

20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam

Rangka PMA. Dengan berbagai peraturan yang memudahkan privatisasi tersebut, maka

sejak itu berbagai BUMN strategis mulai dikuasai perusahaan asing, seperti dalam

kasus Paiton dengan PLN, Palyja dan Thames Jaya dengan PDAM, Cemex dengan Semen

Gresik, dan Grosbeak dengan JICT. Ternyata privatisasi tersebut menyebabkan

banyak kasus sengketa/ perselisihan antara pihak pemerintah atau Serikat Pekerja

di BUMN dengan pihak asing. Demikian pula sejak adanya reformasi, terkuak

banyaknya praktek KKN dalam privatisasi tersebut. Oleh karenanya di tahun 1998

dikeluarkan Keppres No. 72 tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi BUMN

dengan mencabut Keppres No. 55 tahun 1996 tentang Tim Privatisasi BUMN. Akan

tetapi hasil kerja Tim Evaluasi tersebut tidak pernah terdengar.

Akibat krisis ekonomi 1997 yang terus berlanjut, maka Indonesia sudah terjebak

hutang dan mengalami krisis utang. Kini berdasarkan conditionalities yang

diterapkan oleh Bank Dunia, ADB dan IMF, maka pemerintah diminta untuk menjual

144 BUMN-nya. Privatisasi BUMN masuk di dalam persyaratan pinjaman yang dituntut

oleh IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia sebagaimana dituangkan dalam

Letter of Intent. Privatisasi di sini diartikan sebagai proses swastanisasi

BUMN, di mana pemilikan sahamnya sebagian besar dikuasai oleh swasta atau

pengelolaan operasionalnya dilakukan dengan cara kerjasama antara pemerintah

dengan investor swasta. Dalam LoI IMF tanggal 15 Januari 1998 butir no. 5

disebutkan bahwa “… the 49 percent limit on foreign holdings of listed shares

was abolished”. Menyangkut privatisasi perbankan, dalam butir no. 26 disebutkan:

“With technical assistance from the World Bank, the government has also taken

steps to resolve the problems of the state banks and ensure their safety and

soundness. The aim of this program is to improve their efficiency and

subsequently privatise them…The state banks will not be recapitalised except in

conjunction with privatisation. ” Sementara poin no. 27 dituntut: “In support of

the ultimate goal of full privatisation of all state banks, the government will

introduce legislation by the end-June 1998 to amend the Banking law in order to

remove the limit on private ownership”. Dalam hal sektor listrik, LoI IMF

tanggal 14 Mei 1999 butir 37 disebutkan: “the government is overseeing PLN’s

restructuring effort. A working group of senior government and PLN officials is

defining the framework of principles within which PLN conducts the

renegotiations of contracts with independent power producers (IPPs) and to

ensure that fair, well-structured, and transparent procedures are followed.

However, all negotiations with the IPPs are being conducted by PLN on a

commercial basis, without direct government involvement” .

Tuntutan dari IMF, Bank Dunia dan ADB tersebut pada akhirnya melahirkan Keppres

No. 96 tahun 2000. Dalam Keppres tersebut ditetapkan daftar bidang usaha yang

terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri,

di mana dibagi ke dalam dua kelompok: (a) kepemilikan saham warga negara / Badan

Hukum Asing maksimal sebesar 95%; dan (b) kepemilikan saham warga negara / Badan

Hukum Asing maksimal sebesar 45%. Dari daftar itu, hanya tinggal dua bidang

usaha yang masih terlindungi dalam arti saham asing dibatasi maksimal 45%, yaitu

bidang usaha telekomunikasi dan angkutan udara niaga berjadwal/tidak berjadwal.

Bidang-bidang lain sudah terbuka untuk dikuasai badan asing, meskipun itu

menyangkut bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak sekalipun. Keppres no.

96 tahun 2000 ini adalah dasar dari dijalankannya privatisasi BUMN di Indonesia

saat ini.

Peraturan terakhir ini dengan sendirinya telah menabrak UUD 1945 pasal 33 yang

dalam penjelasannya menyebutkan: “Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat

hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang” . Demikian pula dalam UU

no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) tetap jelas dinyatakan

bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan

penuh, yaitu bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup

orang banyak. Menurut pasal 6 UU PMA tersebut adalah sebagai berikut: (1)

pelabuhan-pelabuhan ; (2) produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk

umum; (3) telekomunikasi; (4) pelayaran; (5) penerbangan; (6) air minum; (7)

kereta api umum; (8) pembangkit tenaga atom; (9) media massa; (10) dan

bidang-bidang yang meduduki peranan penting dalam pertahanan negara antara lain

produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama

sekali bagi modal asing.

Dalam perkembangannya, pemerintahan Megawati kembali membentuk Kementerian

Pendayagunaan BUMN, dengan target-target sebagaimana yang dikehendaki di dalam

LoI IMF tanggal 27 Agustus 2001 pada butir 6, yaitu “Pemerintah berupaya

melaksanakan program privatisasi yang telah disusun dengan persetujuan DPR.

Program privatisasi tahun 2001 telah dipublikasikan 6 Agustus 2001 dan

diharapkan menghasilkan Rp 6,5 trilyun. Pemerintah akan memusatkan privatisasi

pada perusahaan di bidang telekomunikasi, industri, transportasi, dan

pertanian”. Nyatanya program privatisasi tahun 2001 kembali nihil. Ini tidak

lepas dari adanya tentangan di masyarakat, baik itu yang berasal dari kalangan

status-quo yang merasa terancam posisinya, kalangan pekerja yang terancam dengan

PHK, kalangan masyarakat daerah yang merasa asset BUMN-nya bisa hilang, kalangan

ornop yang selalu menyuarakan penentangannya terhadap ide privatisasi dan

berbagai kalangan lain di masyarakat. Ini merupakan kekuatan beragam di

masyarakat yang tidak menghendaki adanya privatisasi.

G. GLOBALISASI PERDAGANGAN

Isu-isu perdagangan global akhir-akhir ini semakin menonjol, terutama setelah

Konferensi WTO ke-III di Seattle tahun 1999. Kenyataannya, perdagangan yang

diatur oleh GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) dengan yang sekarang

diatur oleh WTO (World Trade Organization) mengalami perubahan luar biasa.

Perdagangan yang diatur oleh WTO sejak berdirinya, 1994, merambah ke

bidang-bidang non-perdagangan. Ini dapat dilihat dari adanya TRIPs (Trade

Related Aspect of Intellectual Property’s Rights), TRIMS (Trade Related

Investment Measures), AOA (Agreement on Agriculture) maupun New Issues yang

sejak Konferensi WTO I di Singapura, terus menerus coba dipaksakan oleh negara

maju, yaitu Government Procurement (Belanja Pemerintah), Investasi, Competition

Policy (Kebijakan Persaingan), Lingkungan Hidup dan Perburuhan.

Dengan melebarnya lingkup kerja WTO, ditambah dengan kekuatan legal binding dari

agreements yang dihasilkannya, membuat WTO menjadi lembaga dunia yang sangat

berkuasa. Para anggota WTO kini harus tunduk sepenuhnya pada agreements tersebut

yang intinya membuat mereka harus meliberalisasikan perekonomiannya secara

terjadual, disiplin, mengikat, progresif dan total. Ini membuat ekonomi negara

berkembang harus menyerahkan sepenuhnya kegiatan ekonominya kepada mekanisme

pasar bebas dan liberalisme ekonomi. Tidak ada lagi kebebasan dan kemandirian

untuk merancang dan menyusun sendiri model perekonomiannya yang cocok dengan

situasi dan kondisi negaranya masing-masing. Di lain pihak, berbagai

implementasi agreements tersebut kenyataannya lebih banyak merugikan negara

berkembang dan sementara itu sangat sulit untuk diterapkan. Ini akan

memposisikan mereka dalam keadaan kalah dan lemah dalam menghadapi perekonomian

negara maju. Hal ini nampak dari ketidakpuasan para delegasi negara berkembang

di dalam Konferensi WTO III di Seattle tahun 1999 dan Konferensi WTO IV di Doha,

Qatar tahun 2001 yang lalu.

Perundingan- perundingan yang terus berlangsung hingga kini, nampaknya tidak

membawa banyak kemajuan. Apa yang terjadi di WTO telah membawa kepada dimensi

internasional baru, yaitu kesadaran akan ketimpangan dan ketidakadilan di WTO.

Kekritisan orang terhadap WTO kini mulai terbuka, berkat perlawanan terus

menerus masyarakat sipil internasional terhadap WTO dan terhadap agen-agen

globalisasi lainnya. WTO adalah bukan sekedar masalah perdagangan global,

melainkan masalah power dan dominasi negara maju ke negara berkembang.

Implementasi WTO menggambarkan adanya ketidak-adilan dan ketimpangan yang

semakin lebar antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dan

miskin (LDC). Negara berkembang meminta adanya tinjauan atas implementasi yang

ada, sehingga di dapat kesimpulan bagi pembenahan-pembenah an. Akan tetapi hal

tersebut selalu ditolak oleh negara-negara maju. Implementasi yang terjadi

bahkan menunjukkan kecurangan-kecurang an dari negara maju. Hal ini nampak dalam

berbagai negosiasi, klausul dan aturan-aturan yang pada kenyataannya hanya

menguntungkan negara maju dan memberi jalan bagi kepentingan bisnis dan

korporasi-korporasi raksasa di negara maju. Berbagai manuver dan move terus

menerus diupayakan negara maju yang semakin mengarah pada ketidak-seimbangan

luar biasa dan gap disparitas yang semakin melebar.

Disamping mendesakkan usulan New Round, negara maju dalam kenyataannya telah

mengambil keuntungan lebih banyak dari implementasi yang ada. Ini dapat

ditunjukkan dari adanya Special and Differential Treatment (S&D) yang

seolah-olah merupakan keuntungan utama yang diberikan oleh negara maju dan WTO

kepada negara berkembang. Seperti terlihat dalam nominal pengurangan yang lebih

kecil atau periode implementasi yang lebih panjang. Akan tetapi realitasnya

adalah kebalikannya. Meskipun schedules dianggap sebagai S&D, namun kenyataannya

hanya bernilai tidak seberapa bagi negara berkembang, terutama dalam dukungan

domestik dan subsidi ekspor, karena pilihan pembiayaan pemerintah sangatlah

terbatas. Karenanya S&D pada dasarnya bekerja untuk keuntungan negara maju.

Contohnya bisa dilihat di dalam AOA, di mana negara maju memberikan subsidi

ekspor sebesar lebih dari 90% dan subsidi domestik juga sebesar 90% (di Box yang

manapun). Rata-rata applied tariff negara maju untuk produk pertanian pokok

(cereal, daging, produk ternak) setidaknya dua kali dari tarif yang ditetapkan

negara berkembang (sekitar 40% dibanding 20%).

Sampai sekarang negara-negara maju tetap saja menikmati subsidi secara terbuka,

berkat pengecualian dalam Blue Box dan Green Box. Dalam prakteknya, maka hampir

tidak ada batasan sampai seberapa besar tingkat dukungan domestik diberikan,

meskipun ada komitmen pengurangan AOA. Contohnya subsidi ke produsen pertanian

di negara-negara OECD berkisar 40% dari pendapatan pertanian tahun 1999, ini

sama dengan persentase di pertengahan tahun 1980an. Bahkan di Jepang, Korea

Selatan, Norwegia dan Swiss, angkanya sekitar 2/3. Total dukungan OECD ke

pertanian di tahun 1999 adalah US$ 360 milyar, di mana 90%nya terjadi di UE, AS

dan Jepang. Bandingkan dengan seluruh ekspor pertanian dari negara berkembang

yang sekitar US$ 170 milyar. Bandingkan pula dengan perkiraan FAO, bahwa untuk

memenuhi sasaran World Food Summit tahun 1996 bagi separuh penduduk yang

kelaparan di dunia sampai tahun 2015, maka diperlukan investasi pertanian

tahunan total sebesar US$ 180 milyar!

Di lain pihak posisi negara berkembang semakin tersudutkan dan berada di pihak

yang dirugikan. Misalnya dalam hal implementasi perjanjian tekstil dan pakaian

(ATC), sangat mengecewakan. Hanya sedikit sekali tekstil yang diekspor oleh

negara berkembang dikeluarkan dari daftar kuota. Menurut Textiles and Clothing

Bureau pada Juni 2000, hanya sejumlah kecil restriksi kuota yang dihapus, yaitu

di AS 13 dari 750 item, di UE 14 dari 219 item, dan di Kanada 29 dari 295 item.

Selain itu mandat yang seharusnya dilaksanakan dalam Agreement on Textiles and

Clothing berjalan sangat lamban, dan negara maju terus menerus mencoba menunda

pelaksanaannya. Sementara itu pelaksanaan TRIPs telah banyak membawa bencana dan

ancaman terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat negara

berkembang. TRIPs nampaknya dibuat hanya untuk kepentingan monopoli teknologi

dan HAKI perusahaan-perusaha an transnasional raksasa, dan sebenarnya mendistorsi

perdagangan. Dengan berlakunya TRIPs sejak 1 Januari 2000, dan dengan itu

harmonisasi regulasi yang dipaksakan, maka TRIPs menjadi ancaman nyata bagi

perlindungan keanekaragaman hayati, akses obat bagi masyarakat, akses teknologi,

akses bibit pertanian, dan lain-lainnya yang berjangkauan luas. Demikian pula

pelaksanaan TRIMS dengan sendirinya telah membatasi pilihan-pilihan pembangunan

dan industrialisasi yang mungkin bagi negara berkembang. TRIMS mematikan

industri kecil dan menengah karena pembatasan local content, mematikan tumbuhnya

infant industry, dan mematikan kesempatan akan fair trade dan keberpihakan

kepada pengusaha kecil dan lemah.

Dalam hal pertanian yang merupakan sektor strategis, negara-negara berkembang

hanya punya sedikit atau tidak sama sekali memberikan dukungannya kepada petani.

Bahkan seringkali sektor pertanian dikorbankan (atau ditarik pajak) ketimbang

mendapat subsidi. Bahkan harga pangan ditekan rendah untuk mensubsidi sektor

industri dan penduduk kota. Data menunjukkan 61 dari 71 negara berkembang di

tahun 1996 telah menotifikasi untuk tidak menyediakan dukungan domestik,

sebagaimana tercantum di dalam Amber Box. Hanya 13 dari 71 negara berkembang

yang menotifikasi adanya penyediaan dukungan investasi dan input sebagaimana

pasal 6.2 AOA. Dan di 13 negara ini, tingkat dukungannya hanya antara 0-5 persen

dari produksi pertanian mereka. Demikian pula negara berkembang, hanya

terseret-seret saja di dalam upaya meliberalisasikan pertaniannya. Indonesia

yang menjadi anggota Cairns Group nyatanya bukanlah negara eksportir pertanian.

Hal ini bisa menjadi fatal akibatnya bagi Indonesia bila harus menjalankan

liberalisasi pertanian, sebagaimana tuntutan Cairns Group. Dengan ada di dalam

Cairns Group, maka Indonesia sebenarnya diperalat saja oleh negara-negara

eksportir pertanian besar, terutama Australia sebagai pemimpin Cairns Group.

Banyaknya protes petani ke Istana dan Depperindag, dikarenakan derasnya import

komoditas pertanian dari luar, seperti pada kasus petani beras dan petani gula.

Ini sebenarnya memperlihatkan kecenderungan dari terus menurunnya kemampuan

pertanian Indonesia menghadapi globalisasi. Hal ini ditunjukkan juga oleh posisi

neraca perdagangan sektor pertanian yang terus menerus negatif sejak

bergabungnya Indonesia di WTO. Data sejak 1996 hingga sekarang menunjukkan bahwa

untuk tanaman pangan seperti beras, jagung, gandum, kacang tanah, nilai impornya

lebih besar daripada ekspor. Hal ini juga terjadi di sektor peternakan, di mana

terjadi neraca negatif atas daging segar dan beku, ternak hidup, serta susu dan

produk susu. Di lain pihak kebijakan pertanian Indonesia tidak pernah

mengantisipasi dampak buruk yang akan terjadi. Pemerintah masih pro kepada

kebijakan agribisnis (yang berarti tidak berpihak kepada petani kecil yang

mayoritas) dan tetap menjalankan liberalisasi pertanian, yaitu menyerahkan

pertanian kepada mekanisme pasar. Semua-muanya diserahkan kepada pasar bebas,

termasuk pengerdilan BULOG sebagai badan pengendali harga dan munculnya dominasi

pelaku-pelaku pasar bebas, seperti pedagang dan importir sebagai pengambil

keuntungan utama. Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk, juga bersifat pro-pasar

dan hanya memperlakukan ketahanan pangan sebagai proyek tambal sulam. Ini nampak

dari Kredit Ketahanan Pangan yang juga mengikuti ketentuan bunga komersial.

Sementara itu petani Indonesia terus terpuruk dan akan bangkrut karena

menghadapi impor pertanian dari luar yang serba murah dan lebih berkualitas.

Globalisasi pertanian nyatanya hanya memberikan kehidupan kepada TNC pertanian

yang menguasai perdagangan global, para importir, spekulan komoditas, dan

pengusaha agribisnis. Kaum petani kecil/menengah dan buruh tani yang mayoritas

akan kembali disingkirkan dan dipinggirkan, dan menjalani hidup serba

nestapa-miskin.

Dengan melihat ketimpangan- ketimpangan di atas, maka semakin nyata bahwa sistem

WTO dan hasil-hasilnya yang dibawakan oleh konferensi Doha, tidak mengarah

kepada suatu sistem yang berkeadilan dan berkelanjutan. Negara-negara berkembang

telah dipaksa untuk masuk ke pilihan yang pahit dan merugikan. Di lain pihak,

berbagai keuntungan yang didapat negara maju juga tidak menciptakan keadilan dan

keberlanjutan yang sebenarnya, karena hanya berorientasi kepada bagaimana modal

dan keuntungan bisa tetap bertahan dan bahkan terus berekspansi. “Business as

Usual”. Hal ini tidaklah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang diidamkan,

karena semakin cepat dan semakin tinggi pertumbuhan, maka semakin mengarah

kepada penghancuran alam dan lingkungan. Juga semakin mengarah kepada

ketidakadilan dan pemiskinan sebagian besar manusia. Apalagi hasil Doha telah

menyetujui diadakannya negosiasi baru di bidang lingkungan hidup, yang arahnya

kepada pengabaian terhadap standar-standar lingkungan demi tidak mendistorsi

atau menghambat arus perdagangan. Jadi hasil-hasil Doha dan berbagai

implementasi WTO selama ini bertolak belakang dengan keinginan umat manusia ke

arah keadilan dan keberlanjutan sistem kehidupan dan planet; malahan bergerak

sebaliknya ke arah penghancuran bumi, alam dan lingkungan semakin cepat. Sistem

WTO telah bertolak belakang dengan sistem PBB dalam banyak hal, karena mengancam

dijalankannya berbagai protokol dan konvensi yang telah dihasilkannya, seperti

konvensi keanekaragaman hayati, konvensi Kyoto, dan lainnya. Apakah hasil Doha

akan bertabrakan dengan berbagai MEAs (Multilateral Environtment Agreements).

Nampaknya sulit untuk dihindari, selama WTO hanya telah menjadi alat kepentingan

negara maju saja, dan khususnya kepentingan perusahaan-perusaha an multinasional.

Dengan demikian sistem pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan yang hendak

dirancang akan berakhir gagal bila permasalahan ketidakadilan dan ketimpangan di

WTO masih tetap ada dan dipertahankan.

H. PENUTUP

Banyak sekali kasus-kasus globalisasi yang terjadi di Indonesia yang kemudiannya

telah menghancurkan dan mengorbankan Indonesia, baik dari segi kedaulatan

nasional, kedaulatan hukum, dan korban berjuta-juta rakyat Indonesia yang

semakin miskin memasuki masa depan yang gelap. Krisis yang terus berlanjut

hingga kini adalah gambaran bahwa Indonesia merupakan korban terparah

globalisasi. Ini yang tidak mau diakui oleh IMF, Bank Dunia dan para ekonom

neo-liberal, yang selalu menyalahkannya kepada pemerintah dan negara

bersangkutan, baik dari segi KKN, tidak transparan, bad-governance dan lainnya;

karena hendak menutupi kepentingan mereka yang sebenarnya. Jadi jangan mengharap

ada upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan selama

globalisasi neo-liberal berlangsung. Sebaliknya yang terjadi adalah proses

pemiskinan dan marjinalisasi luar biasa disertai dengan semakin lebarnya

kesenjangan kaum miskin dengan sekelompok kecil kaum kaya yang merupakan

komprador Bank Dunia, IMF, WTO dan TNC.***

About these ads

2 Responses to “Globalisasi Neo-Liberal dan dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia”


  1. January 26, 2012 at 7:34 pm

    This is a place for good inspiration, your blog is really interesting..thanks for that post it was really really amazing… :)

  2. February 28, 2013 at 9:19 am

    My partner and I stumbled over here different website and thought
    I might check things out. I like what I see
    so i am just following you. Look forward to finding out about your web page again.

    See this: Lanora, http://drakensang24.pl


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,134,840 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 116 other followers

%d bloggers like this: