23
May
09

Kemana Nasib Si Miskin Dititipkan ?

REPUBLIKA, Jumat, 22 Mei 2009 pukul 01:11:00

Kemiskinan merupakan masalah sepanjang masa.


The real tragedy of the poor is the poverty of their aspirations.

Teramat jelas makna peringatan yang diungkapkan oleh Adam Smith pada abad ke-18 yang lampau. Adam Smith adalah salah seorang filsuf yang amat tajam pengamatannya terhadap fenomena kehidupan sosial.  The Wealth of Nations merupakan karya besarnya yang menempatkannya sebagai Bapak Ekonomi Modern.

Kemiskinan merupakan masalah sepanjang masa. Kehadiran si miskin dalam suatu masyarakat akan dipandang sebagai penyakit yang harus segera diobati. Begitulah adanya, kemiskinan akan membawa dampak sosial ikutan yang banyak, mulai dari kesehatan, kriminalitas, pendidikan, dan budaya. Karenanya dapat dibayangkan, suatu negara yang berada dalam kungkungan kemiskinan niscaya akan menjadi lemah.

Ada baiknya kita merenungi kembali peringatan dari Adam Smith tersebut. Betapa tidak, transisi demokrasi di negara mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini harus tetap dijaga agar berjalan dalam koridor yang benar. Prestasi Pemilu tahun 2004 yang berjalan dengan jujur dan adil telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia.

Namun kalau mau jujur, sederetan aktivitas pemilu sejak saat itu sampai sekarang, dari mulai pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif sampai dengan pemilu presiden yang akan datang meninggalkan catatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ongkos demokrasi yang sedemikian mahal.

Mahalnya ongkos demokrasi bukan hanya diukur oleh seberapa triliun uang yang dikeluarkan panitia penyelenggara pemilu, tetapi juga dana yang harus dibelanjakan oleh para kontestan peserta pemilu. Uang mahar, biaya iklan, atribut kampanye sampai dengan uang gizi meminjam istilah Cak Nur untuk memelihara konstituen dan calon pemilih merupakan pos-pos pengeluaran yang harus dibiayai.

Konsekuensinya, hanya orang-orang yang berkantong tebal saja yang berpeluang besar mengisi pos wakil rakyat. Di kala peranan legislatif yang semakin menguat dalam tata kenegaraan Indonesia sebagai buah reformasi, tentu kita berharap banyak akan peran positif mereka. Namun melihat kondisi yang ada, masihkah kita bisa berharap untuk menitipkan aspirasi si miskin kepada mereka?

Si miskin
Selama 30 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada tahun 1976, jumlah penduduk miskin mencapai 54,2 juta jiwa atau 40,1 persen penduduk.

Secara perlahan namun pasti, angka ini terus menurun hingga mencapai 22,5 juta jiwa atau setara 11,3 persen pada tahun 1996. Prestasi pemerintah ini, antara lain, diraih melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (rata-rata 7,2 persen selama periode tersebut), pembangunan yang masif di sektor pertanian, dan suksesnya program keluarga berencana. Pembangunan infrastruktur sektor pertanian yang menyentuh secara langsung penduduk pedesaan, sampai berhasil swasembada beras pada tahun 1984, memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengentasan kemiskinan.

Hal ini juga didukung oleh fakta penurunan proporsi penduduk miskin pedesaan dari 81,2 persen menjadi kurang dari 70 persen di akhir tahun 1990-an. Program-program pengentasan kemiskinan yang berorientasi ke pedesaan juga masih relevan melihat proporsi yang masih dominan di desa.

Program-program pembangunan di pedesaan juga mampu mereduksi tingkat ketimpangan pendapatan (rasio Gini) di daerah pedesaan dari 0,31 pada tahun 1976 menjadi hanya 0,28 pada tahun 1996. Sementara untuk daerah perkotaan justru mengalami peningkatan dari 0,35 menjadi 0,37 untuk periode yang sama.

Pada tahun 1996, BPS merevisi metode penghitungannya, sehingga pada tahun ini terdapat dua angka tingkat kemiskinan, yaitu yang dihitung dengan metode lama dan yang dihitung dengan metode baru. Dengan metode baru, angka kemiskinan tahun 1996 menjadi 34,0 juta jiwa atau sebesar 17,5 persen.

Angka kemiskinan ini melonjak menjadi 49,5 juta jiwa atau 24,2 persen pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi. Berselang dua tahun, dengan berbagai program pembangunan yang gulirkan, di antaranya jaring pengaman sosial (JPS), pemerintah berhasil menekan jumlah penduduk miskin menjadi 38,7 juta atau 19,2 persen.Namun sejak saat itu, angka kemiskinan tidak mengalami perubahan yang cukup drastis. Selama 10 tahun pascareformasi, praktis usaha pengentasan kemiskinan baru mampu mengembalikan keadaan seperti sebelum krisis ekonomi 1997.

Pada tahun 2008, angka kemiskinan masih sebesar 35,0 juta jiwa atau setara dengan 15,4 persen dari seluruh populasi.Kalau merujuk kepada standar penghitungan tingkat kemiskinan menurut Bank Dunia, maka akan kita dapati informasi yang sedikit berbeda. Bank Dunia menentukan garis kemiskinan berdasarkan standar paritas daya beli ( purchasing power parity ) tahun 2005 setara 1,25 dolar AS.

Dengan standar ini, jumlah penduduk miskin Indonesia diperkirakan sebesar 47,3 juta atau 21,4 persen. Suatu angka yang relatif besar.Belum lagi kalau dilihat kondisi penduduk yang rentan terhadap kemiskinan ( vulnerability line ). Bank Dunia mengukur tingkat rentan kemiskinan dengan paritas daya beli tahun 2005 setara 2,00 dolar AS.

Mengadopsi ukuran ini, maka diperkirakan sebanyak 118,7 juta orang atau sebesar 53,8 persen penduduk Indonesia di bawah garis rentan miskin. Artinya fluktuasi terhadap tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat Indonesia golongan menengah ke bawah ini akan sangat memengaruhi angka tingkat kemiskinan. Menggiring mereka ke bawah garis kemiskinan.

Melihat kenyataan tersebut, maka program-program pembangunan yang propoor harus terus diintensifkan. Belum lagi menghadapi tantangan yang makin sulit akibat krisis keuangan yang sedang melanda saat ini, yang diprediksikan akan menghambat pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Dalam kondisi seperti ini, kebijakan fiskal yang berpihak kepada si miskin, tidak hanya untuk melapis ketahanan mereka dalam menghadapi krisis, tetapi untuk mengentaskan mereka dari kubangan kemiskinan. Di sinilah peran para wakil rakyat ikut menentukan.

Kemiskinan Versi BPS
Untuk mengestimasi angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari.

Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.

Hidayat Amir
Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal
Departemen Keuangan

About these ads

0 Responses to “Kemana Nasib Si Miskin Dititipkan ?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,102,700 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers

%d bloggers like this: