Tanpa PerPu Tak Ada Ketentuan Afirmatif

/ Home / KOMPAS
Perpu Diharapkan Terbit Akhir Januari
Tanpa Peraturan Itu Tak Ada Ketentuan Afirmatif
Kamis, 29 Januari 2009 | 23:59 WIB

Jakarta, Kompas – Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur kebijakan afirmatif untuk perempuan dalam penetapan calon terpilih anggota DPR/DPRD diharapkan terbit akhir Januari ini. Komisi Pemilihan Umum dapat menyosialisasikan peraturan itu pada Februari nanti.

Hal itu dinyatakan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Jakarta, Kamis (29/1).

Jika perpu itu baru ada Februari, KPU akan kesulitan menginformasikannya kepada penyelenggara pemilu di daerah karena waktu yang tersisa menjelang pelaksanaan kampanye rapat terbuka semakin sempit. Kampanye rapat terbuka akan dimulai pada 16 Maret.

Meskipun demikian, lanjut Hafiz, kalau perpu tak diterbitkan pemerintah, KPU tidak akan membahas kebijakan afirmatif dalam peraturan KPU tentang penetapan caleg terpilih.

Perpu akan dijadikan rujukan dalam penetapan satu caleg terpilih perempuan jika satu partai pada satu daerah pemilihan memperoleh minimal tiga kursi DPR/DPRD.

”KPU tak punya kekuatan legal formal untuk membuat aturan payung yang mengesahkan kebijakan afirmatif terhadap perempuan,” kata Hafiz.

Hafiz menambahkan, kebijakan afirmatif yang dilakukan KPU tersebut bukan sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi sebagian kelompok perempuan. Hal itu dilakukan semata-mata sebagai pelaksanaan dari spirit UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memberikan kebijakan afirmatif bagi perempuan.

Namun, kebijakan tersebut hanya ada dalam pengajuan caleg oleh partai politik, bukan dalam penetapan caleg terpilih.

Butuh konsensus

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana juga berpendapat senada. Menurutnya, perpu ataupun rancangan undang-undang yang akan disusun terkait dengan afirmasi perempuan dalam keterwakilan politik di DPR membutuhkan konsensus nasional dari semua partai politik dan elemen bangsa lain.

Konsensus dibutuhkan mengingat batas waktu yang hanya tinggal 70 hari menuju pemilu legislatif. Selain untuk mempercepat pembahasan perpu ataupun RUU di DPR, konsensus juga perlu agar apabila perpu atau RUU tersebut diundangkan, tidak dipersoalkan lagi di Mahkamah Konstitusi.

”Persoalan pengaturan ketentuan afirmatif perempuan tersebut sebenarnya persoalan politik dan waktu yang mepet menjelang pemilu ini. Oleh karena itu, dibutuhkan konsensus nasional dari semua partai politik dan elemen bangsa lain,” katanya.

Denny mengakui bahwa masalah afirmasi perempuan dalam keterwakilan politik ini sangat dilematis menjelang pemilu. Selain jangka waktu yang mepet untuk membahas ketentuannya, ia juga mengantisipasi kemungkinan munculnya gugatan.

”Jangan sampai sampai apabila sudah menjadi UU atau perpu, ketentuan tersebut digugat lagi di MK,” ujarnya lebih lanjut.

Gugatan bisa saja datang dari calon anggota legislatif laki-laki yang merasa diperlakukan tidak adil jika sudah mengantongi banyak suara dari hasil pemilu, tetapi harus diberikan kepada caleg perempuan karena adanya ketentuan afirmatif tersebut.

”Harus ada penerimaan dari caleg laki-laki terhadap ketentuan afirmatif perempuan itu. Inilah salah satu konsensus tersebut terkait dengan putusan MK yang telah menetapkan suara terbanyak,” ungkap Denny.

Lebih jauh Denny mengatakan, KPU sebenarnya tidak berwenang mengeluarkan ketentuan mengenai afirmasi perempuan dalam keterwakilan politik di DPR. Yang memungkinkan secara hukum dibuat aturannya untuk afirmasi perempuan, selain perpu atau juga RUU.

”Jika KPU mengatur ketentuan tersebut, artinya KPU telah mengubah ketentuan UU Pemilu dan putusan MK yang telah menetapkan suara terbanyak,” lanjut Denny. (MZW/HAR)

Menakar Kualitas Air Ciliwung

/ Home / KOMPAS
KEBERSIHAN
Menakar Kualitas Air Ciliwung
Jumat, 30 Januari 2009 | 02:04 WIB

Kualitas air sungai dibagi dalam empat kelas. Masing-masing dibedakan berdasarkan kegunaan atau peruntukannya. Saat ini kualitas air Ciliwung berada pada kondisi kelas IV. Artinya, air sungai Ciliwung hanya dapat digunakan untuk menyiram tanaman.

Sumber pencemaran Ciliwung berasal dari limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah peternakan. Beban pencemar terbesar pada parameter BOD berasal dari permukiman penduduk, terutama di daerah hulu (39 persen) dan di daerah hilir (84 persen).

Adapun di daerah tengah yang melalui Kota Bogor sampai Kota Depok, sumber pencemaran didominasi oleh industri. Masing- masing sebesar 64 persen dan 86 persen. Industri yang dimaksud antara lain industri tekstil di daerah Tajur, industri kecil makanan dan minuman, serta pabrik tahu tempe yang umumnya berada di tepi sungai atau anak-anak sungai.

Guna mengatasi itu semua, Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah melakukan studi rencana umum pengendalian pencemaran air Ciliwung untuk 20 tahun ke depan. Pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap per lima tahun dan dibagi dalam enam segmen. Untuk lima tahun pertama, dibutuhkan 6.036 WC komunal, saluran kotoran (sewerage system) 6.036 unit, pengelolaan sampah 5.896 ton per hari dan 1.035 unit untuk biogas yang berasal dari limbah peternakan.

Dalam 20 tahun ke depan, diharapkan kualitas air Ciliwung di bagian hulu menjadi kelas I. Artinya dapat pakai untuk bahan baku air minum. Sementara itu, di bagian tengah diharapkan masuk kelas II agar bisa dipakai untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Adapun di bagian hilir masuk kelas III supaya dapat dipakai untuk pertanian dan budidaya ikan air tawar. (RUSTIONO/ Litbang Kompas)

Kanal Banjir, Megaproyek Tanpa Benang Merah

/ Home / KOMPAS
KANAL BANJIR
Megaproyek Tanpa Benang Merah
Jumat, 30 Januari 2009 | 02:05 WIB

Kehancuran Ciliwung sudah di depan mata. Meskipun alirannya melintasi sejumlah wilayah pemerintahan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliwung hingga kini masih parsial. Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Ciliwung tak kunjung mencapai titik temu. Jika pun ada upaya penataan kembali, tampaknya hal itu tidak didasari pertimbangan yang matang.

Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk relokasi warga bantaran sungai di Marunda, Jakarta Utara, misalnya, terbengkalai tak dihuni. Warga menolak pindah karena lokasi rusunawa terlampau jauh dari tempat tinggal dan tempat kerja mereka sekarang.

Pemerintah pusat lewat Departemen Pekerjaan Umum membangun kanal banjir timur, yang dikenal dengan proyek BKT, sepanjang 23,5 km. Hingga Januari ini, kanal sepanjang 16 km dan kedalaman 7 meter telah terbangun. Kapasitas kanal banjir barat (proyek BKB) juga ditingkatkan dari 420 meter kubik per detik menjadi 800 meter kubik per detik dengan anggaran Rp 300 miliar.

Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Pitoyo Subandrio, proyek BKT senilai Rp 2 triliun dan BKB ditargetkan tuntas pada tahun 2009 dengan syarat pembebasan lahan selesai.

Meskipun demikian, di masa sekarang ini, proyek pembangunan kanal untuk mengatur aliran Ciliwung dinilai tidak tepat. Kanal akan mempercepat aliran air ke laut. Air tak lagi singgah di daratan. Ujungnya, krisis air bersih akan makin cepat terjadi.

”Mengadopsi langsung sistem pengendalian banjir di Belanda, kanal-kanal di Jakarta dibangun tahun 1918-1923 ketika penduduk Batavia masih berjumlah 500.000 orang. Tahun 1973, proyek BKB dan BKT digagas pemerintah sewaktu penduduk Jakarta masih sekitar 4 juta orang,” kata Restu Gunawan, ahli sejarah banjir Jakarta.

Kini, jumlah orang yang setiap hari beraktivitas di Jakarta sudah melebihi 10 juta orang.

Menurut Restu, kebijakan pemerintah mengandalkan sistem kanal yang terpusat di tengah kota tak akan efektif di tengah daya dukung kota dan masyarakat yang semakin padat.

Waduk penampung

Yang lebih dibutuhkan Jakarta, kata Restu, adalah waduk-waduk yang mampu penampung luapan air pada musim hujan dan menyimpan air pada musim kemarau. Tentu saja, normalisasi sungai juga wajib dilakukan.

Proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang dinilai cukup ideal baru ditemukan di ruas sungai sepanjang hampir satu kilometer di perbatasan Kelurahan Kebon Baru dan Bidara Cina.

Penampang sungai diperluas menjadi 40-45 meter dan dibangun turap pada pinggiran sungai. Di kedua sisi sungai juga dibangun jalan inspeksi yang menutup kemungkinan warga membangun rumah di bantaran sungai.

Menurut Pitoyo, normalisasi sungai di Kebon Baru dirintis sejak tahun 1998. Sayangnya, setelah lebih dari 10 tahun berlalu, proyek ini kembali mandek. Rencana lanjutannya tak juga terealisasi.

Berkaitan dengan proyek rusunawa, Departemen Pekerjaan Umum telah selesai membangun 10 menara kembar rusunawa di Jakarta Timur pada akhir tahun 2008. Lebih dari 14 menara rusunawa yang terdiri dari 1.700 unit rumah dibangun di Kelurahan Cipinang Besar, Cakung Barat, dan Penggilingan. Namun, bangunan itu belum siap huni karena belum dilengkapi dengan fasilitas listrik dan air bersih.

”Penyediaan sarana listrik, air bersih, dan penentuan warga yang akan direlokasi ke rusunawa merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika tidak segera dihuni, bangunan bisa rusak,” tutur Guratno Hartono, Direktur Pengembangan Permukiman Departemen Pekerjaan Umum.(BM LUKITA GRAHADYARINI/J WASKITA UTAMA)

Dua Gubernur Bicara Soal Satu Ciliwung

KOMPAS, Jumat, 30 Januari 2009 | 02:06 WIB

Ciliwung mengalir melintas dua provinsi berbeda. Mata air dan hulunya ada di Jawa Barat, sementara daerah hilir dan muaranya ada di Jakarta. Bagaimana kedua gubernur dari kedua provinsi ini menanggapi gagasan perlunya Ciliwung dikelola bersama secara terpadu?

Ini adalah petikan wawancara Kompas dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Tanya (T): Bagaimanakah konsep satu sungai satu pengelolaan menurut Anda?

Ahmad Heryawan (AH) : Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008, tidak boleh lagi ada ego sektoral. Pengelolaan terpadu sudah disahkan, yang penting bagaimana agar pengelolaannya terukur dan setiap pemerintah daerah punya satu pemahaman. Seluruh komponen pemerintahan di Jawa Barat bakal terlibat dalam pengelolaan sungai dan tunduk pada peraturan yang berlaku.

Fauzi Bowo (FB): Perpres ini harus ditindaklanjuti dengan kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan, yaitu seluruh pemda yang wilayahnya ada di sebuah daerah aliran sungai.

T: Apa yang bisa jadi dasar setiap pemda untuk tunduk dan mendukung program ini?

AH: Semua pemda harus berpikiran bahwa hasil akhir dari program ini adalah clean river, sungai yang bersih, pengelolaan sungai dari hulu hingga hilir dengan asumsi itu bakal menguntungkan kita semua dalam jangka panjang.

FB: Pola pikir semua pemda dan masyarakat harus diubah. Ini bukan soal daerah hulu milik siapa dan hilir punya siapa, tetapi ini adalah us, punya kita bersama dan yang berkepentingan agar sungai bersih adalah we, kita semua.

T: Apa yang dibutuhkan saat ini agar perpres itu dapat segera dilaksanakan?

AH: Yang menjadi masalah adalah kepentingan ekonomi masing-masing daerah. Daerah hulu diminta untuk menjaga hutan agar Jakarta tidak kebanjiran, tetapi kompensasinya apa? Untuk itu, perlu ada satu badan atau otoritas lintas daerah sebagai koordinator dan mengikat semua pemerintah daerah di DAS Ciliwung.

FB : Harus ada peraturan yang rinci, siapa harus berbuat apa, dan apa sanksi bagi yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Saya sarankan, pemerintah pusat dan daerah memiliki kesepakatan yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari perpres tersebut.

Petunjuk pelaksanaan ini harus diterjemahkan dalam langkah-langkah praktis, seperti pemetaan wilayah, masalah, parameter, dan indikator, serta berbagai macam kelengkapan data maupun aturan lebih rinci. Dengan berpegang pada aturan rinci itu, setiap pemda harus bisa melaksanakan perpres tersebut di daerahnya masing-masing.

T: Siapa yang harus bertugas sebagai koordinator?

AH: Pemerintah pusat harus menunjuk atau membentuk badan atau institusi dengan satu pimpinannya sebagai koordinator pelaksana perpres.

FB: Ini juga harus disepakati bersama. Karena ini adalah perpres, presiden bisa langsung menunjuk atau membentuk badan, institusi, sekaligus koordinatornya. Kalau saat ini isunya lebih condong ke pelestarian lingkungan, pelestarian sungai, maka Kementerian Negara Lingkungan Hidup bisa jadi koordinator. Atau bisa juga menunjuk salah satu pemangku kepentingan atau pemda di Daerah Aliran Sungai Ciliwung.

T: Jika sistem satu sungai satu pengelolaan ini diterapkan, program internal apa yang akan segera dilakukan?

AH: Penertiban bangunan yang melanggar tata ruang di kawasan hulu sungai. Penertiban ini dijamin tidak akan menutup potensi pengembangan wisata di Puncak, Bogor, dan Cianjur. Pemilik lahan di kawasan tersebut juga hanya boleh mendirikan bangunan seluas 20 persen dari total luas tanahnya.

Kami pun akan menerapkan sistem rumah hutan, arsitektur rumah tidak akan menutup lahan dan memberi peluang sebesar-besarnya agar air hujan meresap ke dalam tanah. Bagi kawasan yang telah telanjur terbuka, akan diberlakukan sistem denda atau kompensasi atau setiap pemilik lahan diharuskan membeli tanah seluas miliknya atau 1,5 kali lebih luas untuk dihijaukan.

FB: kami telah memulai merencanakan program resettlement. Ada sekitar 70.000 kepala keluarga yang akan dipindahkan dari bantaran sungai sepanjang Pengadegan (Rawajati)-Jembatan Kalibata-Manggarai. Pemda akan menyiapkan rumah susun sederhana sewa dan memprioritaskan penggunaannya bagi warga bantaran yang berstatus penduduk legal yang memiliki sertifikat atau tanda kepemilikan lahan.

Intinya, yang harus dicari adalah lahan-lahan yang tidak terlalu jauh dari habitat mereka untuk dibangun rusunawa. Kalau harga tanah mahal, anggaran subsidi menjadi besar. Pemprov DKI mencoba mengundang swasta untuk membangun dan setelah selesai dibangun akan dibeli pemerintah. Masalahnya, peraturan yang berlaku sekarang belum memungkinkan dilaksanakannya sistem seperti ini.

T: Tampaknya dibutuhkan dana besar untuk melaksanakan perpres ini. Bagaimana pengaturannya?

AH: Sebagai pemegang tanggung jawab masalah pelestarian sungai yang merupakan kepentingan nasional, pemerintah pusat harus turun tangan dan menjadi pengucur dana terbesar.

FB: Ada keseimbangan antara dana APBD dan APBN. Yang pasti, apa yang terjadi di sepanjang Ciliwung adalah cermin kemiskinan di Republik Indonesia. Harus ada studi dan riset mendalam dan menyeluruh untuk mengentaskannya. Untuk itu, perlu dukungan penuh dari pemerintah pusat.(NEL/LKT/WAS/ONG/ECA)

Sampah Ciliwung Sumber Rupiah

KOMPAS / Jumat, 30 Januari 2009 | 02:03 WIB

Usaha mengatasi masalah sampah, termasuk sampah Ciliwung, tak hanya dapat dilakukan dengan mencari alternatif tempat pembuangan akhir lain. Solusi masalah sampah juga bisa ditemukan dengan menumbuhkembangkan pandangan bahwa sampah merupakan sumber daya ekonomi yang menguntungkan.

Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Apakah sampah bisa menjadi pemicu bencana banjir atau menghasilkan rupiah, itu sangat bergantung pada sikap warga menghadapi limbah rumah tangga yang jumlahnya melimpah di Sungai Ciliwung.

Jika dikelola dengan baik, sampah ternyata tak selalu jadi masalah. Sanggar Merdeka Ciliwung, kelompok pemberdayaan masyarakat bantaran Ciliwung di RT 5 8 RW 12 Bukit Duri, Jakarta Selatan, telah membuktikannya.

”Sekarang ada sepuluh orang yang terlibat bisnis sampah. Sampah yang tidak diolah dibuang ke penampungan di Tebet,” kata Rachmat (39), seorang warga Kelurahan Bukit Duri.

Sampah yang menjijikkan mampu mereka olah hingga bisa mendatangkan keuntungan ekonomi. Kegiatan mengolah sampah menjadi kompos sekaligus mendidik warga untuk mau memilah sampah. Meskipun pemisahan antara sampah organik dan anorganik oleh warga belum sempurna, langkah ini mampu mengubah gaya hidup warga bantaran kali dan mengajak mereka untuk hidup lebih sehat.

Dari 50-80 kilogram sampah organik, yang terdiri atas sayuran, sisa makanan, dan tumbuhan, setelah ditambah dengan bahan-bahan pengurai bakteri mampu menghasilkan sekitar 100 kilogram kompos. Harga jual kompos Rp 5.000 per kilogram. Kekurangan pasokan sampah dari warga ditutup pengelola dengan sampah sayuran yang diambil dari Pasar Jatinegara.

Setelah didampingi selama 15 tahun lebih, warga bantaran Ciliwung akhirnya mau mengolah sampah. Dengan memberinya nilai ekonomis, sampah akan dilihat warga kelas bawah yang berpenghasilan minim sebagai peluang menambah rezeki.

Peluang emas

Ketua Umum Asosiasi Persampahan Indonesia Sri Bebassari mengingatkan, kontributor sampah bukan hanya masyarakat, tetapi juga industri yang jumlahnya sangat besar. Setiap orang menghasilkan sampah sebanyak 0,5 kilogram per hari. Sumber sampah yang dihasilkan, salah satunya, adalah dari penggunaan produk-produk industri, terutama aneka kemasan makanan dan minuman dari plastik.

”Selama ini yang disalahkan hanya konsumen. Demi keadilan, produsen yang menghasilkan barang-barang yang digunakan konsumen juga harus dituntut tanggung jawabnya,” kata Sri Bebassari. Produsen seharusnya menggunakan menggunakan kemasan produk yang dapat dengan mudah diurai alam, seperti plastik yang cepat terurai atau mengganti plastik dengan kertas.

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Setyo Sarwanto Moersidik menambahkan, pengelolaan sampah yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah umumnya masih bertumpu pada proyek pembangunan fisik, berteknologi tinggi dan membutuhkan investasi besar.

Padahal, sebagian masyarakat masih memiliki modal sosial yang tinggi dan dapat diberdayakan, khususnya untuk pengelolaan sampah. ”Pemerintah masih belum memandang rekayasa sosial dalam penanganan sampah sebagai hal yang penting,” ujar Setyo.

Kondisi itu justru sering kali menimbulkan kekonyolan dalam pengelolaan sampah. Warga disuruh membuang sampah ke tempat sampah, tetapi tak ada tempat sampahnya. Warga diminta memisahkan sampah kering dan basah, tetapi setelah diangkut ke tempat pembuangan sementara, sampah berbeda jenis itu kembali disatukan.

Setyo mengakui, memang tidak semua masyarakat dapat diberdayakan untuk mengelola sampahnya sendiri. Karena itu, pemerintah perlu memetakan kelompok masyarakat mana saja yang dapat digarap. Penentuan kelompok masyarakat ini juga harus dilakukan dengan memerhatikan etnohidrolik atau budaya airnya. Hal ini akan memberikan langkah yang tepat bagi pemerintah untuk mengingatkan warga agar tidak membuang sampahnya di kali, bukan dengan seruan semata.

Salah satu kelompok masyarakat yang dapat diberdayakan adalah kelompok kaum ibu yang tergabung dalam kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) seperti pada masa Orde Baru. Memang cara ini masih melibatkan peran pemerintah yang cukup kuat. Namun, cara itu mampu mengajak masyarakat untuk mencegah penyakit.

”Masih 30-40 persen warga Jakarta dapat didorong untuk membuat sistem pengelolaan sampah mandiri, termasuk mereka yang berasal dari pendidikan tinggi maupun ekonomi menengah,” katanya.

Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri memang membutuhkan waktu panjang. Tetapi, hal itu harus dilakukan dari sekarang melalui penganggaran yang memadai untuk melakukan rekayasa sosial tersebut. Sayangnya, rekayasa sosial ini masih dipahami pemerintah hanya dengan cara sosialisasi dan imbauan.(Iwan Santosa/ Muhammad Zaid Wahyudi/ Ester Lince Napitupulu)

QS – Firman SAMPAH HIJAU

Layanan www.pkpi.co.cc :

Sampah (Hijau) Ciliwung Sumber Rupiah [Fokus Ekspedisi Ciliwung, Kompas 30 Januari 2009] adalah prakarsa berbuah solusi bagi Pro Ekonomi Kesejahteraan Rakyat khususnya penghuni bantaran Ciliwung, yang dapat diteladani. Semangat prakarsa ini sesungguhnya dapat disimak dari kata2 kunci Al Qur’an sebagai berikut :

QS – Firman SAMPAH HIJAU

1.AL-MU’MINUN 023:041 Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan Kami jadikan mereka (sebagai) sampah banjir [1002] maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.

2.YUSUF 012:043 Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya) : “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.” Hai orang-orang yang terkemuka : “Terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi.”

3.YUSUF 012:046 (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru) : “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.”

4.AL-KAHFI 018:031 Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat-istirahat yang indah;

5.AL-HAJJ 022:063 Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau ? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.

6.YAA SIIN 036:080 yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu.”

7.AR-RAHMAN 055:064 kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.

8.AR-RAHMAN 055:076 Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.

9.AD-DAHR 076:021 Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Jakarta, 30 Januari 2009

Pandji R Hadinoto / www.nusakalapa.co.cc / HP : 0817 983 4545

Kutu Politik

Kutu Politik
Kompas, Rabu, 28 Januari 2009 | 00:18 WIB
Max Regus

Dua artikel dari dua aktivis prodemokrasi diturunkan Kompas secara bersamaan. Pertama, Boni Hargens, dengan artikel Paradoks Demokrasi Permukaan, kedua, Febri Diansyah, dengan artikel Parlemen ”Tukang Bolos”.

Pada artikel pertama, ada pesan teoretik amat kuat untuk membaca politik kontemporer Indonesia. Dan, pada artikel kedua, ada penjelasan signifikan merujuk pada kerangka konseptual sebelumnya.

Singkatnya, kedua artikel itu ingin mengatakan, demokrasi di Indonesia masih ”artifisial”, tidak pernah matang. Kondisi demokrasi demikian memperkuat posisi wakil rakyat yang lebih suka ”bolos” dari gedung terhormat itu. Demokrasi kita memberi keleluasaan bagi para ”tukang bolos” di parlemen. Sebaliknya, parlemen ”tukang bolos” memiliki peran mengucilkan demokrasi dari kematangan.

Korupsi Sistemik

“Korupsi Sistemik”
Kompas, Rabu, 28 Januari 2009 | 00:17 WIB
Indriyanto Seno Adji

Membuka tahun 2009, masalah laten bangsa ini adalah korupsi. Padahal, keberhasilan pemerintahan dan kekuasaan suatu negara, termasuk Indonesia, adalah bagaimana kebijakan negara mencegah dan memberantas korupsi secara optimal.

Masalah korupsi tidak bersandar pada limitasi kebijakan hukum, tetapi terkait dengan masalah ekonomi dan politik. Untuk itu, perlu dicermati kritik pengamat politik hukum negara berkembang, Prof SS Hueh, Rektor (saat itu) The University of East Asia, yang menyatakan, pertumbuhan hukum korupsi tidak dapat dipisahkan dari perubahan dalam kerangka sosial-ekonomi.

Prof Hueh memberi ilustrasi, pembentukan aturan hukum dalam rangka memberantas korupsi tidak begitu saja dapat dipisahkan dari soal ekonomi dan politik. Dalam implementasi di Indonesia, kebijakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan dengan political and socio-economic setting. Masalah kebijakan hukum korupsi tidak akan terlepas dengan kekuasaan ekonomi dan politik suatu negara sehingga stigma korupsi dapat menjadi simbol elastis mengakarnya korupsi ketatanegaraan sebagai korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan.

Pandangan Prof Hueh ini sejalan dengan Kongres Ke-7 PBB tentang Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Milan, 1985, yang membicarakan tema yang tidak lagi klasik, yaitu ”Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan”. Salah satu sorotan hasil kongres ini adalah tentang terjadi dan meningkatnya ”penyalahgunaan kekuasaan” (abuse of power).

Utamakan Politik PERSATUAN INDONESIA

Sukses PEMILU 2009 Bukti Persatuan

PERSATUAN sebagai untaian 7 (tujuh) kata2 kunci Sikap Tekad Bersatu Padu sebagaimana Firman Allah Yang Maha Kuasa dalam Al Qur’an, kiranya patut mendasari sikap Kebersamaan ketika mengelola Kepentingan masyarakat dan bangsa dalam bernegara (Pro Bonum Publicum), antara lain PEMILU 2009.

Jiwa, semangat dan nilai2 PERSATUAN itulah salah satu benang merah Kebangsaan Indonesia sejak perjuangan Kebangkitan Nasionalisme oleh Boedi Oetomo 20 Mei 1908 sampai dengan perjuangan Indonesia Berdaulat 27 Desember 1949. Dengan kata lain, PERSATUAN adalah sikap yang melekat erat dalam jiwa, semangat dan nilai2 Kejuangan bangsa Indonesia baik generasi Perintis Kemerdekaan, generasi Pembela Kemerdekaan maupun, seharusnya, generasi2 Pengawal Kemerdekaan. Artinya, Kebersamaan dalam PERSATUAN itulah sesungguhnya pendorong bagi segenap komponen bangsa ketika membangun Kenegaraan dalam kerangka memenuhi 7 (tujuh) Cita Politik Indonesia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

Paradoks Demokrasi Permukaan

KOMPAS
Selasa, 27 Januari 2009 | 00:55 WIB
Boni Hargens

Jika politik itu paradoks, ”rokok” adalah analogi yang akurat. Ia menghadirkan nikmat dan laknat dalam keserentakan.

Merokok dilukiskan sebagai ”selera pemberani” di satu sisi, tetapi ”menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin” di lain sisi. Meski paradoksal, rokok tetap terjual.

Elite politik sama paradoksalnya dengan rokok. Meski gagal, korup, hipokrit, dan monolitik, tetap saja menang dalam kontestasi elektoral. Dirwan Mahmud, Bupati Bengkulu Selatan yang kemenangannya dianulir keputusan Mahkamah Konstitusi, adalah contoh kasus. Mahmud pernah membunuh dan dihukum lebih dari lima tahun, tetapi menang dalam pemilihan bupati.