Archive for November, 2008



21
Nov
08

Saatnya Politik Indonesia Hijau 2008 – 2012

Berita Bali Road Map [Desember 2007] baru saja menyentak kepedulian warga akan tingkat krisis lingkungan hidup terhadap fakta adanya perubahan iklim akibat evolusi pemanasan dunia. Sekarang terberitakan sinyalemen bahwa “puncak minyak bumi telah dicapai dan tahun 2025 kita kembali ke zaman batu” [IpTek, Kompas, 19 Maret 2008], demikian pula informasi bahwa “berdasarkan data satelit terbaru yang dikutip dari artikel bulan Desember 2007, peneliti iklim Dr HJ Zwally dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) memprediksi bahwa hampir semua es akan lenyap dari Kutub Utara pada akhir musim panas 2012 [www.suprememastertv.com]. Informasi ini menambahkan bahwa es yang mencair terlalu cepat dan iklim yang berubah terlalu cepat, es di Kutub Utara memantulkan 80% dari panas matahari dan menstabilkan suhu dingin di lautan.

Es Kutub Utara tercatat pada September 2007 adalah 23% dibawah rekor terendah (dari data satelit NASA) dan 50% dibawah level tahun 1950 (dari data kapal). Rekor lain adalah bahwa penyusutan permukaan es Greenland saat ini 400% lebih besar dari 15 tahun yang lalu. Suhu permukaan di Kutub Utara memecahkan rekor tertinggi sejak 77 tahun yang lalu. Namun ada harapan, menurut Dr James Hansen, peneliti iklim terkemuka di NASA “Kita telah melampaui titik ujung, tapi kita belum sampai pada titik tanpa harapan. Kita masih bisa berbalik, tapi kita harus mengambil arah yang cepat”.

Perserikatan Bangsa Bangsa melaporkan bahwa di tahun 2007 sembilan dari sepuluh bencana alam terburuk adalah akibat gangguan iklim. Pada tahun 2000 terjadi Pemindahan 20 ribu penduduk dari daerah terendah Duke di Kepulauan York, Papua Nugini. Karena penangkapan ikan yang berlebihan sehingga kehilangan puluhan juta ikan sarden yang penting, maka air di pantai barat daya Afrika dipenuhi oleh gas beracun dari dasar samudera yang menggelembung keatas dan telah membunuh kehidupan laut yang melampaui area yang sama dengan luas daerah New Jersey di AS serta memperburuk efek rumah kaca. Ahli laut Australia, Dr Steve Rintoul memperkirakan bahwa rasio es yang mencair dengan cepat berarti akan membuat 100 juta orang yang hidup 1 meter dekat permukaan laut harus pindah ke suatu tempat lain untuk menghindari kenaikan permukaan laut.

Untuk menyelamatkan kehidupan dan planet kita, peneliti Universitas Geofisika Chicago, Prof Gidon Eshel dan Pamela Martin menyimpulkan bahwa dengan menjadi vegetarian selama satu tahun dapat menghemat 1,5 ton gas emisi relatif terhadap standar diet orang Amerika, 50% lebih banyak daripada beralih dari mobil SUV ke mobil Hibrida. Rajendra Pachauri, Ketua Panel Antar Pemerintah PBB untuk Perubahan Iklim, berseru jangan makan daging, kendarai sepeda dan menjadi konsumen yang hemat, itulah cara anda membantu mengerem pemanasan global. Perserikatan Penghematan Energi Inggris mengadopsi metoda konservasi untuk mengurangi 1/3 dari perkiraan 6 ton emisi gas rumah kaca dari rata-rata rumah. Dan karena jika semua es mencair, jika semua kutub mencair maka lautan akan menjadi panas, lalu gas akan dilepaskan dari lautan dan kita semua akan teracuni oleh gas dari lautan. Gasnya sangat banyak, cukup untuk membunuh kita semua. Karena es memantulkan matahari, jadi ia memantulkan balik ke luar angkasa, tetapi karena es yang mencair terlalu cepat pada saat ini, maka pemantulannya tidak cukup dan mengakibatkan lautan menjadi panas, sehingga ia akan mencairkan es. Karena es mencair, maka lautan menjadi semakin panas. Jika ini terus berlanjut, jika mereka tidak memperbaikinya, maka dalam 4 atau 5 tahun, selesai. Tidak ada lagi. Ini benar-benar darurat.

Rekomendasi Politik Hijau adalah (1) Cara Hidup Alternatif seperti ubahlah cara hidup anda, ubahlah hati anda, ubahlah pola makan anda, tiada lagi pembunuhan, jadilah sehat dan pengasih, untuk mengurangi ancaman nyata wabah flu burung di dunia, untuk menghindari penyakit sapi gila (BSE), penyakit babi (PMWS), serta demi menghentikan pembunuhan mengerikan yang terus terjadi setiap hari terhadap miliaran hewan. Maka sangatlah bijaksana jika beralih ke pola makan vegetarian untuk selamanya, itulah kesehatan, ekonomi, ekologi, welas kasih, kedamaian dan kemuliaan. (2) Sampaikan pesan kepada para pemimpin dunia supaya menggunakan kekuasaan mereka yang besar untuk mengubah pola makan planet ini dan segera mengadopsi teknologi baru serta energi yang dapat terbarukan. Selain itu juga membuat diri mereka sendiri menjadi contoh dengan menjadi vegetarian. Gunakan kekuasaan besar mereka untuk menata pola makan yang baru bagi planet ini, pola makan vegetarian. (3) Wujudkan kebersamaan untuk persatuan dan kesatuan dalam bentuk Forum Komunikasi Indonesia Hijau antara lain sosialisasi tatanilai kearifan lokal nusantara “Mamayu Hayuning Bawono” (memakmurkan bumi, artinya mengelola, menjaga dan melestarikan alam semesta untuk kepentingan kesejahteraan seluruh penghuni alam semesta termasuk manusia) dan gerakan sadar pola hidup nabati guna menghindari pemborosan sumber daya alam, air bersih, perusakan hutan secara masal, penyebab polusi serta memperkecil kemungkinan munculnya produk2 kebijakan kontraproduktif seperti PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan, dlsb.

Jakarta, 20 Maret 2008

Pandji R Hadinoto

20
Nov
08

Eka Prasetya PancaKarsa

Eka Prasetya PancaKarsa

TAP No. II/MPR/1978, 22 Maret 1978

  1. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

    1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

    2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup

    3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

    4. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

  2. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

    1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia

    2. Saling mencintai sesama manusia

    3. Mengembangkan sikap tenggang rasa

    4. Tidak semena-mena terhadap orang lain

    5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

    6. Berani membela kebenaran dan keadilan

    7. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

  3. SILA PERSATUAN INDONESIA

    1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan

    2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara

    3. Cinta tanah air dan bangsa

    4. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia

    5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

  4. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

    1. Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat

    2. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain

    3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

    4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan

    5. Dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah

    6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur

    7. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan

  5. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

    1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan

    2. Bersikap adil

    3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

    4. Menghormati hak-hak orang lain

    5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain

    6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain

    7. Tidak bersikap boros

    8. Tidak bergaya hidup mewah

    9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum

    10. Suka bekerja keras

    11. Menghargai kerja orang lain

    12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Pandji R. Hadinoto / Ketua BARPETA (Barisan Pembela Tanah Air),

eMail : barpeta45@yahoo.com

20
Nov
08

Lima Pilar Tatanilai Bela Negara

  1. Tiga Pilar Tataran Kiprah Bela Negara, mencakupi :

1.1 Individu (Personal),

1.2 Komunitas (Masyarakat) dan

1.3 Bangsa (Nation).

2. Tiga Pilar Cinta Tanah Air, mencakupi :

2.1 Mengenal dan Mencintai Tanah Air Indonesia

2.2 Mencintai dan Melestarikan Lingkungan Hidup

2.3 Menjaga Nama Baik dan Mengharumkan Tanah Air Indonesia

3. Tiga Pilar Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, mencakupi :

3.1 Menumbuhkan rasa Kesatuan dan Persatuan Bangsa dan Negara Indonesia

3.2 Menumbuhkan rasa memiliki Jiwa Besar dan Patriotisme

3.3 Memiliki Kesadaran atas Tanggung Jawab sebagai Warga Negara Indonesia

4. Tiga Pilar Keyakinan bahwa Pancasila sebagai Ideologi Negara, mencakupi :

4.1 Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Bangsa dan Negara dalam penyelengga-

raan kehidupan berbangsa dan bernegara guna tercapainya tujuan nasional

seperti tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar 1945;

4.2 Pancasila merupakan sumber hukum dan sekaligus sebagai kerangka acuan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4.3 Nilai-nilai Pancasila adalah dasar kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong

bagi setiap penyelesaian konflik dan penangkal ancaman, hambatan, gangguan,

hambatan dan tantangan bagi keutuhan bangsa dan Negara.

5. Tiga Pilar Kerelaan Berkorban bagi Bangsa dan Negara, mencakupi :

5.1 Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan golongan;

5.2 Rela berkorban waktu, harta, raga maupun jiwa bagi kepentingan nusa dan

bangsa;

5.3 Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara.

Jakarta, 21 Juni 2008

Pandji R. Hadinoto / HP : 0817 983 4545, eMail : barpeta45@yahoo.com

20
Nov
08

Ditunggu Sauvetage d’Etat

Menurut Ridwan Saidi [Perbandingan Status UUD 1945 di masa revolusi dan rezim reformasi, Komite Perlawanan Perubahan UUD 1945, 10 April 2007], Indonesia telah berpengalaman dengan Sauvetage d’Etat atau Tindak Penyelamatan Negara oleh the existing ruler yaitu (1) ketika menghindari vacuum of constitution maka terbitlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno menyebutnya sebagai Sauvetage d’Etat untuk menolak tuduhan bahwa yang dilakukannya Coup d’Etat, (2) ketika menghadapi situasi yang membahayakan keamanan dan keselamatan Negara maka terbitlah Surat Perintah 11 Maret 1966 yang dikeluarkan Presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto, (3) ketika menghadapi krisis kepercayaan pada the existing ruling power yang kalau dibiarkan dapat menimbulkan suasana kekacauan, Presiden Suharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan mandat pada BJ Habibie, Wakil Presiden.

Sauvatage d’Etat dapat dilakukan oleh rakyat berdasarkan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 yaitu “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara” misalnya melalui Dekrit Rakyat atau dapat pula dilakukan oleh Presiden berdasarkan Pasal-9 UUD 1945 tentang Sumpah Jabatan Presiden yaitu “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Oleh karena itulah, menyimak waktu tersisa dari kiprah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagaimana kini dinyatakan secara terbuka di media2, maka sesungguhnya waktu tersisa itu dapat lebih dimanfaatkan sepenuhnya bagi tindakan Sauvatage d’Etat guna capaian Best Fit atas amanat Pasal-9 UUD 1945 tersebut diatas demi kepentingan penegakan daripada kepastian hukum konstitusional dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan boleh jadi kelak bisa memperbaiki hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia [Kamis 4 Oktober 2007].

Dengan kata lain, maka sinyalemen keberlakuan UUD ganda yang memunculkan situasi hukum yang tidak normal yaitu UUD 1945 [KepPres No. 150/1959, Lembaran Negara No. 75/1959] dan UUD 1945 Perubahan [risalah rapat MPR RI, 2002] dapat sesegera mungkin diluruskan (restorasi) sehingga mengurangi kegalauan yang kini dirasakan merebak di banyak kalangan masyarakat, dan yang lebih strategik lagi adalah adanya capaian peningkatan daya lekat membangsa.

Akhirulkata, lagu Kuasa Tuhan ciptaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semoga dapat memberikan inspirasi bagi tindak Sauvatage d’Etat termaksud diatas, dan pada tanggal 28 Oktober 2007 saat peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 maka segenap anak bangsa dapat berseru Satu Konstitusi Indonesia disamping Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia.

Jakarta, 5 Oktober 2007

Pandji R. Hadinoto / KaDep PolKum DHN’45

Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat 10340

20
Nov
08

Politik EkoKesRa Madura

Rampak Naong Madura bersama Forum Mahasiswa Madura dan Badan Pengembangan Usaha Ekonomi KOSGORO, pada tanggal 10 Pebruari 2007 ybl telah menggelar Seminar dan Dialog Publik “Suramadu dan Wacana Provinsi Madura” di Jakarta, bertepatan dengan berita MuBes Pembentukan Provinsi Madura oleh 500 tokoh Pulau Madura pada bulan Maret 2007 yad di Surabaya [Suara Pembaruan].

Sebagai bahan masukan bagi MuBes yad itu, sesungguhnya beberapa rekomendasi pada Seminar dan Dialog tersebut diatas dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

Bahwa indikator DAU yang lebih besar daripada PAD yang kini tergelar di 3 (tiga) kabupaten di pulau Madura adalah penanda daripada kesungguhan semangat gerakan penguatan ekonomi kesejahteraan rakyat Madura oleh pemerintah.

Bahwa peningkatan penguatan ekonomi kesejahteraan rakyat Madura oleh prakarsa masyarakat sendiri juga sesungguhnya dapat segera dimulai dengan memberdayakan berbagai perangkat sumber daya ekonomi masyarakat Madura tanpa harus menunggu sampai dengan selesai terbangunnya jembatan Suramadu, yang kini disebut-sebut telah mencapai 40% selesai, dan apalagi terbentuknya Provinsi Madura.

Adapun perangkat sumber-sumber daya ekonomi yang dikenali dapat turut serta mempercepat penguatan ekonomi masyarakat Madura sesegera mungkin adalah a.l. (1) Teknologi SMS Banking oleh PT Elang Persada Nusantara [Gatra 7 Pebruari 2007] yang kini telah digunakan oleh warga 7 (tujuh) BPR di Jawa Timur dengan potensi warga 3 ribuan BPR di Indonesia dan 2 ribuan koperasi syariah semacam BMT lainnya termasuk Gebu Minang, (2) Teknologi WarInTek (Warung Informasi Teknologi) yang dapat dikembangkan pada organisasi-organisasi masyarakat setempat melalui dukungan program-program Pembangunan Masyarakat atau Community Development sebagai pengembangan daripada (BinLiK) Bina Lingkungan Kemasyarakatan, (3) Pembentukan PerDa (Peraturan Daerah) tentang Pembangunan Masyarakat Madura sehingga dengan demikian berbagai Perusahaan Asing dan Lokal yang beroperasi di pulau Madura dapat diarahkan secara bijak dan bagi kebajikan korporat terhadap masyarakat lingkungan operasionalnya secara terpadu diantara ke-4 Kabupaten di pulau Madura.

Ke-3 (tiga) prakarsa termaksud diatas, kini telah dapat dilaksanakan oleh perangkat organisasi-organisasi kemasyarakatan Madura yang telah ada, dan dapat disebut sebagai tahap Pertama persiapan masyarakat Madura menjelang selesai terbangunnya jembatan Suramadu dan terbentuknya Provinsi Madura.

Sedangkan tahap Kedua adalah penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Masyarakat Madura, dan tahap Ketiga adalah Pemekaran 4 (empat) Kabupaten menjadi 5 (lima) Kabupaten, terakhir adalah tahap pembentukan Provinsi Madura itu sendiri. Tentunya, model pentahapan ini hanyalah sebagai sistimatika berpikir, dalam prakteknya dapat tidak harus dilaksanakan secara berturutan tetapi secara parallel bersamaan dan saling terkait satu sama lain.

Melalui tahap Pertama itu, diharapkan dapat terimbas kepada peningkatan PAD sehingga perbedaan dengan DAU dapat diperkecil, dengan kata lain terjadi peningkatan prakarsa ekonomi kesejahteraan rakyat secara alami, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Tahap Pertama itu kelak juga mendorong pertumbuhan daripada keberdayaan produk-produk tani dan nelayan tradisional Madura seperti Tembakau, Garam, Perikanan, Jarak Obat dan Jarak Pagar bagi BioDiesel yang dibutuhkan oleh nelayan tradisional. Keberdayaan ini diperlukan guna mendukung dasar-dasar ekonomis bagi upaya Pemekaran Wilayah dari 4 (empat) menjadi 5 (lima Kabupaten.

Kehadiran jembatan Suramadu memang juga berimbas kepada keberdayaan ekonomis namun dianggap kelak akan lebih mengakomodasi kepentingan investor atau industrialis dari luar pulau Madura ketimbang pro ekonomi kesejahteraan rakyat Madura sendiri. Artinya, mobilisasi ekonomi yang terjadi nantinya bisa lebih pro pemodal semata, sehingga kalau tidak diwaspadai dengan baik, maka akan lebih memperburuk kemampuan ekonomi kesejahteraan rakyat Madura sendiri.

Dalam pengertian itulah, dengan memperhatikan Pasal-33 UUD 1945, maka perlu disepakati terlebih dahulu bahwa pembentukan Provinsi Madura juga perlu sebagai tekad membangun Madura sebagai benteng ekonomi kesejahteraan rakyat yang merdeka dari imbas negatif daripada ekonomi kapitalistik globalisasi. Apalagi dalam Seminar dan Dialog itu, memang dicapai pemahaman bersama bahwa pandangan hidup TRISAKTI daripada Bung Karno (Politik Merdeka, Ekonomi Mandiri dan Budaya Berkepribadian) sesungguhnya telah tercermin dalam perilaku keseharian warga Madura sendiri.

Semoga, seperti juga Gebu (Gerakan Ekonomi & Budaya) Minang, maka dalam waktu singkat dapat pula diprakarsai wadah serupa misalnya Garebu (Garda Ekonomi & Budaya) Madura atau dengan nama lain namun bersemangat sama, yaitu pemberdayaan ekonomi dan budaya daerah dalam bingkai NKRI.

Jakarta, 12 Pebruari 2007

Pandji R. Hadinoto / KaDep PolKum DHN Kejuangan 45, kerabat45@yahoo.com

20
Nov
08

Petisi 2008 : Bogor Road Map ?

Kalau urusan Pelestarian Lingkungan Hidup kemudian mengenali Bali Road Map 15 Desember 2007 terkait Bencana Alam akibat ulah manusia maka perlu juga diadakan Bogor Road Map 2008 urusan Pelestarian Kearifan Lokal Nusantara khususnya tentang Ekonomi Pasaran Rakyat terkait Bencana Ekonomi akibat ulah manusia kapitalis, dengan alasan dari sarasehan Jumat Wagean 28 Desember 2007 oleh warga Sekar Jagad di Bogor diungkapkan antara lain bahwa genetika nusantara mengenali pemberdayaan ekonomi rakyat dengan sistim kalender Jawa seperti PARINGKELAN (6 harian) untuk jadwal memfokuskan usaha perekonomian yakni Aryang (manusia), Wurukung (hewan ternak), Paningron (ikan), Mawulu (daun), Uwas (unggas), Tungle (benih), PASARAN (5 harian) sebagai jadwal perpindahan pasar besar (untuk hewan ternak dan pet, waktu itu) yakni pasar Kliwon, pasar Legi, pasar Pahing, pasar Pon dan pasar Wage dalam wujud pembagian jadwal lokasi berbeda untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi rakyat daerah. Artinya, konotasi istilah Pasaran ex lokal adalah beda dengan istilah Pasar versi impor terkait konsep pikir Daulat Pasar yang berwawasan liberalisme berdayadukung kapitalisme berakar individualisme. Pola pikir Pasaran itu jelas genuine genetika nusantara dan adalah berwawasan kebersamaan alias gotong royong kerakyatan dan bagi kepentingan Daulat Rakyat. Kalau bersetuju politik kebijakan publik “back to basic” seperti yang telah dilakukan dalam program reformasi Angkatan Bersenjata, lalu Lingkungan Hidup, maka seharusnya tibalah saatnya sekarang bagiannya Lingkungan Sosial Budaya Ekonomi Kesejahteraan Rakyat, sekaligus sebagai bentuk kepedulian anak bangsa patriotik terhadap keberadaan Pasal-33 UUD 1945 (yang kini diplesetkan menjadi UUD Tahun 1945 padahal tahun terbit 2002 dan tahun daftar 2006). Dengan demikian, tahun 2008 yang disebut “panas” karena ditandai sebagai tahun Tikus Api dengan sinyal buruk di bidang perekonomian seperti kenaikan2 harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk kalangan industri, tarif transportasi, hingga harga barang kebutuhan pokok dapat imbangan dalam bentuk paket kebijakan publik. Dengan kata lain peningkatan “ketidakpastian” kiprah ekonomi rakyat ditengah gelegar bencana alam banjir dan longsor serta pasang laut bahkan gempa bumi dan tsunami, maka peristiwa2 alam luar biasa itu perlu diimbangi oleh paket2 kebijakan publik luar biasa pula di ranah ekonomi rakyat terutama hajat hidup orang banyak seperti kebutuhan pokok. Jadi dari pengalaman Bali Road Map itu, tibalah kini agar segera digelar Bogor Road Map 2008, sebaiknya di bulan Januari 2008 sehingga Pemerintah2 Kota/Kabupaten dapat segera bertindaklanjut guna antisipasi meningkatnya Bencana Ekonomi Rakyat. Artinya, jangan sampai Pasaran Rakyat di desa (Pasar Desa) beralih jadi gerai2 Pasar peritel merk lokal berpemilik kapitalis asing karena ada berita bahwa saham korporat peritel lokal kini telah dikendalikan oleh korporat asing, mengingat Pasaran Rakyat di Kota (Pasar Kota) telah banyak beralih jadi Pasar Super/Hiper bahkan Mal. Pengalaman atau kearifan lokal sesungguhnya ada, terbukti mujarab dan teruji ampuh, karena itu ada istilah Gemah Ripah Loh Jinawi, sehingga kini tinggal keberanian dan kecerdasan serta “business wisdom” lokal saja, yang berarti adalah pemberdayaan karep/niat pembijak publik supaya jejeg atau istiqomah Pro Daulat Rakyat, sekaligus memelihara Ketahanan Bangsa di bidang Ekonomi Rakyat.

Jakarta, 31 Desember 2007

Pandji R. Hadinoto, DHN45 / pakar45@yahoo.com

20
Nov
08

PerPres Penyelamatan Aset Bangsa dan Negara

Press Release


Pernyataan Direktur Utama Bank Tabungan Negara Kodradi bahwa BTN sebaiknya tetap dimiliki pemerintah dan tidak jatuh ke tangan asing [Kompas 8 Oktober 2007] adalah sikap yang patriotik dari sosok berkarakter negarawan. Oleh karena itu patut didukung sepenuhnya, mengingat Kondisi Obyektif Indonesia Merdeka Terkini, tercatat bahwa terjadi DeNasionalisasi Ekonomi di Indonesia [MayJen TNI (Purn) Zacki Anwar, Sarasehan Restorasi Bangunan Bangsa Demi Penyelamatannya, DHN45, 3Sep07] seperti

Telekomunikasi (Indosat oleh STT, Telkomsel oleh SingTel, TriG, ProXL oleh Malaysia dan Singapura), PerBankan Swasta Nasional (BII oleh Temasek Holding Ltd; Danamon oleh Asia Financial Holding; BCA, Bank Niaga, Bank Permata, Sampurna oleh Temasek; Bank Halim Intl oleh Cina; Bank ANK oleh Australia; Bank Indo-monex dan Bank Swadesi oleh India; Bank Haga dan Hagakita oleh Rabo Bank Belanda; Bank BNP oleh Bank of Tokyo; Bank-bank Syariah oleh Timur Tengah bahkan bank2 konvensional untuk dijadikan bank Syariah. Hampir semua bank2 swasta tersebut menggantungkan perolehan keuntungan dari SBI Sertifikat Bank Indonesia yang tidak lain adalah uang Negara. Bank Indonesia pada tahun 2006 mengeluarkan 20 Trilyun Rupiah untuk bunga SBI. Laba Triliunan Rupiah yang didapat dari uang rakyat Indonesia itu kembali kekantong investornya dibawa ke negaranya), Perkebunan (50% Sawit, Karet dikuasai oleh Malaysia), Pertambangan (85% MiGas, Emas Tembaga dikuasai Amerika), Retail (Serbuan Waralaba Asing Carefour, Giant, Mega Mall dlsb), Informasi (Media Elektronik dan Percetakan sebagian besar dikuasai Asing), Pendidikan (PerPres No. 7 / 2007 membolehkan penguasaan 49% Modal Asing), Air dan Pasir, dst (termasuk Infrastruktur yang diperlakukan sebagai Komoditas Investasi seperti Jalan Tol, tambahan dari penulis).

Sementara itu tahun 2002, propinsi2 terkaya sumber daya alam yaitu Riau, dan Kalimantan Timur ber-Derajat Penghisapan sangat tinggi masing2 76%, 90%, sedangkan tahun 1996 NAD 81% dan Papua 82% dari setiap 100 nilai produksi dinikmati Investor. DKI Jakarta yang jadi pusat peredaran uang lokal terhisap 78%[1996] dan 81%[2002] sesuai uraian alm. Prof Dr Mubyarto [Ekonomi Terjajah, PUSTEP-UGM, 2005] dan Globalisasi itu Jahat [Susilo Bambang Yudhoyono, Kompas, 13 September 2007] serta indikasi kuat peranan asing di belakang peristiwa-peristiwa illegal logging, illegal fishing dan illegal trading.

Oleh karena itulah, penjelasan MenNeg BUMN bahwa Negara bisa saja cuma memegang lima persen saham di BTN, namun kita punya klausul bahwa kebijakan-kebijakan strategis tentang BTN harus dengan persetujuan pemerintah. Dengan demikian, meskipun BTN diambil oleh bank lain, misalnya sampai 95 persen, maka untuk yang 5 persen milik pemerintah itu disebut sebagai golden share [Kompas 10 Oktober 2007] adalah bertentangan dengan ayat (2) Pasal-33 UUD 1945 yakni “Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara” adalah terkait dengan penyediaan perumahan rakyat oleh BTN

Sikap patriotik kini adalah kemutlakan demi tekad turut serta mewaspadai unsur Ketahanan Bangsa yaitu Kehidupan Ekonomis tidak Ganas disamping unsur-unsur lain seperti Kehidupan Keagamaan tidak Rawan, Kehidupan Ideologis tidak Retak, Kehidupan Politis tidak Resah, Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar, Kehidupan HanKamNas tidak Lengah, Kehidupan Ekologis tidak Gersang [Pancasila Menjawab Globalisasi, R. Soeprapto, ISBN 979-96772-2-X, 2004].

Dalam pengertian itulah, Peraturan Presiden (PerPres) tentang Penyelamatan Aset Bangsa dan Negara kini menjadi kebutuhan mendasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta agar supaya kebijakan-kebijakan teknis para aparatur Negara memiliki penjuru Pro Rakyat, Pro Bangsa dan Pro Negara sesuai amanat Pasal-33 UUD 1945.

Jakarta, 10 Oktober 2007

Pandji R. Hadinoto

KaDep PolKum DHN’45, Jl. Menteng Raya 31, JakPus 10340

eMail : jakarta45@gmail.com




Blog Stats

  • 2,154,920 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers