Archive for November, 2008



19
Nov
08

Politik Kenegaraan Kita di Simpang Jalan (?)

Negara Despotis

Perimbangan kedudukan antara badan eksekutif (Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu) dengan badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) sebagaimana amanat Undang Undang Dasar 1945 (2002) sesungguhnya dinyatakan sederajad, namun dalam praktek kenegaraan yang kini dirasakan oleh rakyat justru kedudukan badan legislatif itu sepertinya terselenggara sebagai subordinasi dari badan eksekutif. Dan situasi dan kondisi ini boleh dikatakan sebagai tanda-tanda dari negara autokrasi dengan bentuk pemerintahan despotis. Padahal pada negara-negara demokrasi, perimbangan kedudukan antara badan eksekutif dengan kedudukan badan legislatif hanya ada 2 (dua) kemungkinan saja yaitu kedudukan badan eksekutif lebih rendah daripada kedudukan badan legislatif semisal yang pernah terjadi di Amerika Serikat, Perancis, Inggris beserta semua negara anggauta-anggauta persemakmurannya, atau mungkin kedudukan badan eksekutif sederajad dengan kedudukan badan legislatif [The Mechanism of the Modern State, Sir John A. R. Marriott, Inggris]. Selanjutnya, klasifikasi negara-negara despotis dan negara-negara demokratis adalah sesungguhnya pertanda bagi penjenisan bentuk-bentuk negara yang bersifat mendasar daripada negara-negara modern, dimana negara-negara demokratis dijeniskan lebih jauh menjadi kerajaan terbatas dan republik, yang masing-masing dijenislanjutkan menjadi negara kesatuan dan negara federal, dan kemudian dijeniskan lagi menjadi tidak berparlemen dan berparlemen [Elements of Political Science, S.D Leacock]. Memang kemudian klasifikasi negara-negara modern ini berkembang menjadi demokratis, anti-demokratis (totaliter atau autoriter) dan despotis [Outlines of Political Science, H.N. Sinha, India].

Paham Ekonomi Kapitalis

Gerakan renaisans tempo doeloe telah menggiring manusia mengutamakan kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya terjadi pergeseran ekonomi kemasyarakatan yang bergulat untuk mencari kekuatan atau modal dalam istilah ekonomi. Pergulatan demi keuntungan sekaligus kekuasaan yang lebih besar adalah inti dari sikap kapitalistik yang dipelopori oleh Adam Smith. Paham kapitalistik ini berpusat pada persaingan bebas baik dalam sistim produksi maupun jasa dan persebaran kekayaan, yang oleh Arnold Toynbee disebut sebagai kata kunci revolusi industri. Keduanya adalah berbangsa Inggris, tempat asal usul kelahiran paham ekonomi kapitalis yang perkembangannya kemudian ditandai oleh 4 (empat) tahapan sejak diterbitkannya buku Wealth of Nations (1776) oleh Adam Smith yang mengungkapkan ikhwal sumber-sumber kekayaan dan berupaya mengganti “pembatasan dalam lapangan produksi” dengan kebebasan berindustri. Tema utama yang disodorkan Adam Smith adalah produksi kekayaan bukan produksi kesejahteraan, karena tujuan besar sistim ekonomi politik setiap negara adalah menambah kekayaan dan kekuasaan. Adapun tahap ke-2 ditandai oleh terbitnya Essay on Population (1798) oleh Thomas Malthus, disaat model Adam Smith dilaksanakan pada produksi skala besar, dengan mengarahkan perhatian lebih besar kepada dampak-dampak yang diakibatkannya, melalui pengungkapan sumber-sumber kemiskinan dengan paparan teori populasi. Peluncuran buku Principle of Political Economy (1817) oleh David Ricardo mewarnai tahap ke-3 yang menegaskan hukum-hukum penyebaran kekayaan. Kalau Adam Smith menunjukkan bagaimana kekayaan dapat dihasilkan dibawah sistim kebebasan berindustri, maka David Ricardo menunjukkan bagaimana kekayaan itu dapat dibagiratakan. Dan tahap ke-4 ditandai oleh buku Principles of Political Economy (1848) oleh John Stuart Mill yang menyatakan bahwa tema terpusat yang layak dikemukakan adalah pembedaan hukum-hukum produksi dan distribusi dengan sasaran pemecahan bagaimana kekayaan dapat dibagiratakan ditengah kemajuan hebat yang ditunjukkan oleh sistim persaingan yang bagaimanapun juga tidak terhindarkan terjadi dalam pasar persaingan bebas, sementara itu semangat paham sosialis saat itu juga berkembang sebagai prinsip tandingan. Namun, dalam perjalanannya konon katanya model persaingan pasar bebas itu lalu jadi keyakinan para penguasa ekonomi dunia dan dari kiblat politik hukum yang dianggap mendunia inilah beberapa resep praktek ekonomi kemasyarakatan turunan lalu bergulir sehingga sepertinya revolusi berindustri kembali bereinkarnasi bahkan dikukuhkan dan beragam jenis pertarungan ekonomi seolah halal saja adanya. Ironisnya, seperti dinyatakan oleh Harry Shutt, penulis buku Runtuhnya Kapitalisme [ISBN 979-3573-10-4, 2005] yakni ketika gonjang-ganjing finansial dan ekonomi kini mengancam, para pemimpin dunia hanya punya satu solusi : menjadi penyokong setia kebijakan-kebijakan neoliberal yang terbukti demikian ganas selama lebih dari 25 tahun. Dengan memanipulasi statistik, mereka mengilusi publik mengenai “kesuksesan” semu dan membalikkan perhatian kita dengan isu “perang melawan terorisme”. Akan tetapi, sekarang strategi ini tak lagi mampu menyembunyikan ketidakmampuan kapitalisme untuk bertahan : mereproduksi diri dan memaksimalkan profit, baik untuk menghadirkan tingkatan minimum keamanan ekonomi yang bisa diterima bagi mayoritas penduduk dunia, maupun membalikkan krisis finansial. Rendahnya pertumbuhan, kurangnya pembagian keuntungan, krisis deposit keuangan, dan kebangkrutan usaha yang tak disangka-sangka adalah kenyataan kusam saat ini. Ketika kenyataan tersebut mulai terlihat di mata publik, keraguan yang lebih besar terhadap keberlanjutan tatanan ekonomi yang sekian lama diterima begitu saja semakin membesar. Jadi, bisakah kapitalisme “sistim mahakorup ini” bertahan ? Pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan demikian model kapitalis neoliberalisme seharusnya dapat ditegaskan sebagai sudah kadaluarsa ?

Negara Okhlokrasi

Pemerintahan yang diselenggarakan dengan peran serta rakyat adalah tentunya baik karena pastilah memperhatikan kepentingan umum (pro bonum publicum), menghargai persamaan dan kebebasan. Namun demikian bilamana kebebasan itu tidak lagi dihargai bahkan dikerdilkan sehingga mengabaikan malahan melalaikan peraturan-peraturan yang ada, maka akibatnya adalah munculnya kekacauan, kebobrokan, merajalelanya korupsi yang akan berdampak lanjut kepada peraturan-peraturan hukum yang lalu tidak lagi berkekuatan mengikat dalam prakteknya. Sikap inilah kelak justru menurunkan derajad atau mutu demokrasi, yang bilamana tidak diwaspadai secara nasional akan merubah bentuk negara demokrasi menjadi negara okhlokrasi [Cyclus Theory, Polybius, Yunani]. Dari situasi dan kondisi serba kacau-balau ini, rakyat bisa hidup diluar batas-batas ketertiban dan kesusilaan, lalu timbul keinginan untuk perbaikan nasib. Bersamaan dengan itulah akan muncul seseorang yang berani dan kuat, yang melalui jalan kekerasan akhirnya mampu memegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan pemerintahan yang beralih ketangan penguasa tunggal ini diyakini adalah guna menjalankan pemerintahan negara yang memperhatikan kepentingan umum karena memang ditujukan bagi perbaikan nasib rakyat. Bentuk negara ini lalu disebut-sebut sebagai monarkhi yang dalam pengertian klasik adalah negara dengan pemerintahan dipegang oleh satu orang penguasa tunggal, mono = satu dan archien = pemerintahan (Plato, Aristoteles, Polybius) namun di zaman modern kini menjadi berpengertian negara dengan kepala negaranya itu ditunjuk atau diangkat berdasarkan sistim atau stelsel pewarisan (Leon Duguit) dan/atau undang undang negara itu hanya ditentukan atau dibuat oleh satu orang saja (Georg Jellinek).

Tanda-tanda di Simpang Jalan

Sungguh satu realita yang mentakjubkan dan mencengangkan yaitu bahwa bersamaan dengan pemberitaan “SPBU Shell Tandai Dimulainya Liberalisasi Hilir MiGas” juga diberitakan bahwa “Pengangguran Bertambah 730.000 Jiwa” [Suara Pembaruan, 2 Nopember 2005] malahan kemudian ada pemberitaan “Nilai Aset Tidak Cukup, Dari Perspektif Korporasi, Pemerintah Sudah Bangkrut” bersamaan dengan “Agung Terus Mendesak, Koalisi Partai Perlu Diformat Ulang” dan “Kinerja DPR, Rakyat Bisa Cabut Mandat dan Buat Petisi” [Kompas, 5 Nopember 2005] serta pemberitaan bahwa Lembaga Negara Mapan Cenderung Ditinggalkan, Inflasi Landa Semua Kota, Pengangguran 12 Juta, Kleptokrat Negarawan dan Demokrasi [Kompas, 7 Nopember 2005]; Tanpa bermaksud mendahului kehendak Yang Maha Kuasa, secara hukum alam, sekiranya tidak dilakukan cegah tangkal sedini mungkin, gejala munculnya situasi dan kondisi gawat darurat ini akan dapat memenuhi ciri negara okhlokrasi dari peradaban demokrasi klasik termaksud diatas, sungguhpun bersama kita mengatakan bahwa politik kenegaraan kita dalam peradaban demokrasi modern. Ketidakberdayaan DPR RI menjalankan peran dan fungsi sebagaimana amanat konstitusi yang berlaku apalagi jauh dari kemandirian sebagai perwakilan kedaulatan rakyat, misalnya, cepat atau lambat akan memenuhi ciri negara despotis. Oleh karena itulah, semoga semua pihak yang berkepentingan terutama para petinggi pengemban suara rakyat dapat berkenan memperbaiki keadaan politik kenegaraan kita secara lebih strategik dalam arti back-to-basic yaitu segera berkiblat kepada jiwa, semangat dan nilai-nilai yang terkandung pada Pembukaan UUD 1945 yakni (1) alinea ke-2 ditegaskan kemana Negara Republik Indonesia itu menuju yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adl dan makmur, dan itulah yang disebut Haluan Negara yaitu arah atau tujuan, biasa juga disebut cita-cita perjuangan, (2) untuk dapat mewujudkan Haluan (Tujuan) Negara itu, maka para pendiri Negara berketetapan hati perlu menentukan tugas pokok pemerintah Negara di alinea ke-4, disebut Catur Embanan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, (3) para pendiri Negara berpendirian bahwa untuk mencapai Haluan Negara yaitu Negara Indonesia yang adil dan makmur, pada alinea ke-4 dituangkan Dasar Negara yang disebut Pancasila, sebagai dasar, pedoman dan pemberi arah dalam pembangunan.

Politik Ekonomi Kerakyatan atau Demokrasi Ekonomi

Berawal diketahui bahwa persinggungan pertama Bung Hatta dengan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi adalah ketika berbincang dengan Tan Malaka di Berlin pada bulan Juli 1922 a.l. diperoleh pemahaman “Selanjutnya, kaum pekerja yang sebelumnya telah tercerahkan dibawah panduan perjuangan kelas, akan mengambil peran sebagai penunjuk jalan dalam membangun keadilan….Hal itu akan dicapai dengan cara menyelenggarakan produksi oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat. Hal tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan diktatur personal [Indonesian Patriot, 1981] yang kemudian sebagai aktivis Perhimpoenan Indonesia ditindaklanjuti dengan berkunjung ke Denmark, Swedia dan Norwegia pada tahun 1925 guna mempelajari gerakan koperasi. Berikutnya Bung Hatta menuliskan “Diatas sendi yang ketiga (cita-cita tolong-menolong) dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak dibawah penjagaan rakyat dengan perantaraan Badan-badan perwakilannya”[Menuju Indonesia Merdeka, 1932]. Selanjutnya Bung Hatta mengungkapkan kegusarannya menyaksikan kemerosotan kondisi ekonomi rakyat Indonesia dibawah penindasan penjajah pemerintah Hindia Belanda, dengan pengertian bahwa ekonomi rakyat adalah ekonomi kaum pribumi atau penduduk asli Indonesia kala itu dibandingkan dengan ekonomi kaum penjajah di lapisan atas dan ekonomi warga timur asing di lapisan menengah [Ekonomi Rakyat, Daulat Rakyat, 1933]. Kemudian Bung Hatta menulis artikel hal senada diatas berjudul Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya [1934]. Adapun sebagai ekonom pejuang, Bung Hatta memilih perkuatan potensi ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat. Kesadaran inilah yang menjadi titik tolak rumusan Pasal-33 UUD 1945 dimana Penjelasannya menyatakan “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Dari kutipan ini, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak diketemukan namun ikhwal “kerakyatan” sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta dan penggunaan istilah “kerakyatan” pada sila ke-4 dari Pancasila, maka segera dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan itu adalah demokrasi ekonomi, artinya, ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi [Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat, Revrisond Baswir, 1995]. Penegasan pentingnya peranan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia ini oleh Bung Hatta dituliskan sebagai “Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Disebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia”[Demokrasi Kita, 1960]. Bung Hatta juga menyatakan bahwa “Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum,…, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris ‘public utilities’ diusahakan oleh pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya ditangan pemerintah…” [Pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33, Majalah Gema Angkatan 45, 1977], berikut keputusan Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 : IV Sektor Negara ” Kekayaan bumi, air, udara dan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dengan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai mutlak oleh negara. Untuk merealisir hal-hal tersebut diatas perlu secepatnya ditetapkan suatu undang-undang yang menetapkan

sektor-sektor produksi yang diusahakan oleh Perusahaan Negara”. Kemudian Rancangan Ketetapan MPR RI Tahun 1993 tentang Demokrasi Ekonomi menyatakan bahwa Demokrasi Ekonomi adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Demokrasi Ekonomi tampuk produksi dikerjakan oleh semua anggota masyarakat dan hasil produksinya didistribusikan secara merata kepada semua anggota masyarakat dengan pengawasan pelaksanaannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas. Dalam Demokrasi Ekonomi bekerjanya mekanisme pasar dikendalikan oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah penguasaan negara atas industri barang dan jasa yang vital seperti air, energi dan transport. Dengan perkataan lain cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah penghasilan barang dan jasa yang dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu, sedangkan didalam kurun waktu bersangkutan, pasokannya terbatas, sehingga pemasoknya dapat menentukan harga dan syarat-syarat perdagangan lainnya yang merugikan rakyat banyak demi keuntungan pribadinya. Maka cabang-cabang produksi yang demikian harus dikuasai oleh negara, sampai pasokannya mencukupi untuk memperoleh persaingan yang memadai diantara para produsen/pemasok.

Sesungguhnya kehadiran Pasal-33 UUD 1945 itu bernilai kejiwaan istimewa sebagai wujud konstitusional jati diri bangsa Indonesia, para bapak pendiri Republik Indonesia sebagai kader bangsa yang negarawan dan negarawan yang kader bangsa kala itu dan dikenali banyak yang berlatarbelakang pendidikan tinggi dari peradaban kontinental Eropah saat itu, telah memikirkan paradigma yang jauh lebih maju daripada paradigma ekonomi kapitalistik model abad 18-19 sebagaimana terurai diatas. Buku Lahirnya UUD 1945 oleh Ananda B. Kusuma yang dosen FHUI (2004) dapat menjadi acuan Politik Kenegaraan yang tepat bagi Republik Indonesia kedepan. Apalagi sudah pula terpikirkan produk RanTap MPR RI tahun 1993 tentang Demokrasi Ekonomi itu, yang menurut hemat penulis, adalah dapat menjadi solusi bagi pilihan yang sulit kala ini dengan membentuk UU tentang Demokrasi Ekonomi mengacu dari RanTap MPR RI tahun 1993 tersebut.

Kepemimpinan yang Negarawan

Ditengah situasi dan kondisi yang konon serba berpilihan sulit inilah, sesungguhnya saat yang tepat untuk pembekalan kejiwaan menuju sikap Kepemimpinan yang Negarawan, artinya kejiwaan para elite pengemban kekuasaan politik kenegaraan itu kini selayaknya menjadi lebih berorientasi kepada nilai-nilai dasar yakni semua nilai yang terdapat dalam setiap Sila dari Pancasila, semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan semua nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta lebih menterapkan nilai-nilai operasional yang melekat (nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan merupakan dasar yang kokoh dan daya dorong mental spiritual yang kuat dalam setiap tahap perjuangan Bangsa seterusnya untuk mencapai Tujuan Nasional Akhir seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk mempertahankan dan mengamankan semua hasil yang tercapai dalam perjuangan tersebut) seperti Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Jiwa dan Semangat Merdeka; Nasionalisme; Patriotisme; Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka; Pantang mundur dan tidak kenal menyerah; Persatuan dan kesatuan; Anti penjajah dan penjajahan; Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri; Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya; Idealisme kejuangan yang tinggi; Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara; Kepahlawanan; Sepi ing pamrih rame ing gawe; Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan; Disiplin yang tinggi; Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan [Materi Pendukung Pembudayaan Jiwa, Semangat, Nilai-nilai Kejuangan 45, Dewan Harian Nasional 45, 2005]. Bagaimanapun, Kedaulatan rakyat atau demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, artinya rakyatlah yang menentukan hajat hidupnya negara. Demokrasi politik artinya kehendak rakyatlah yang menentukan, sedangkan demokrasi ekonomi artinya kepentingan rakyatlah yang harus menjadi tujuan utama [Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, R. Soeprapto, Wakil Ketua MPR RI, 1991].

Jakarta, 7 Nopember 2005

Pandji R. Hadinoto / Ketua, Masyarakat Bela Tanah Air 45

eMail : masbeta45@yahoo.com

19
Nov
08

Restorasi Bukan Reformasi

Saatnya Kini Politik Kenegaraan Restorasi Bukan Reformasi

Pandji R. Hadinoto (*)

Pendahuluan

Dari Terminologi Hukum diperoleh pemahaman bahwa istilah “reform” yang sesungguhnya berarti “perubahan” sedangkan kata “revolution” itu adalah “perubahan cepat”, keduanya bermakna potensial dapat memunculkan situasi dan kondisi (sikon) politis yang kontra produktif bilamana ketidakcermatan politikus sebagai “ahli negara” lebih mengemuka. Fakta saat ini sering dikatakan sikon politis adalah “semangat federalisme berbingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” demikian pula sikon “pro-kontra” terhadap amandemen UUD45 (2002). Seperti diketahui upaya amandemen yang diartikan “perubahan” itu dilakukan dibawah semangat “reformasi” padahal sesungguhnya “amendment” itu sendiri adalah ” perubahan yang lebih baik” karena memang “to amend” adalah “mengubah/memperbaiki”. Oleh karena itulah kata “restoration” yang bermakna “perbaikan/pemulihan” sebetulnya jauh lebih tepat menjadi pilihan semangat kita dalam rangka penciptaan politik kenegaraan kedepan, mempertimbangkan juga faktor2 pengaruh eksternal, seperti pendapat Harry Shutt, Chief Economist, The Fund for Research and Investment for Development of Africa dalam bukunya Runtuhnya Kapitalisme, Agustus 2005 (ISBN 979-3573-10-4).

Paham Ekonomi Kapitalis

Gerakan renaisans tempo doeloe telah menggiring manusia mengutamakan kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya terjadi pergeseran ekonomi kemasyarakatan yang bergulat untuk mencari kekuatan atau modal dalam istilah ekonomi. Pergulatan demi keuntungan sekaligus kekuasaan yang lebih besar adalah inti dari sikap kapitalistik yang dipelopori oleh Adam Smith. Paham kapitalistik ini berpusat pada persaingan bebas baik dalam sistim produksi maupun jasa dan persebaran kekayaan, yang oleh Arnold Toynbee disebut sebagai kata kunci revolusi industri. Keduanya adalah berbangsa Inggris, tempat asal usul kelahiran paham ekonomi kapitalis yang perkembangannya kemudian ditandai oleh 4 (empat) tahapan sejak diterbitkannya buku Wealth of Nations (1776) oleh Adam Smith yang mengungkapkan ikhwal sumber-sumber kekayaan dan berupaya mengganti “pembatasan dalam lapangan produksi” dengan kebebasan berindustri. Tema utama yang disodorkan Adam Smith adalah produksi kekayaan bukan produksi kesejahteraan, karena tujuan besar sistim ekonomi politik setiap negara adalah menambah kekayaan dan kekuasaan. Adapun tahap ke-2 ditandai oleh terbitnya Essay on Population (1798) oleh Thomas Malthus, disaat model Adam Smith dilaksanakan pada produksi skala besar, dengan mengarahkan perhatian lebih besar kepada dampak-dampak yang diakibatkannya, melalui pengungkapan sumber-sumber kemiskinan dengan paparan teori populasi. Peluncuran buku Principle of Political Economy (1817) oleh David Ricardo mewarnai tahap ke-3 yang menegaskan hukum-hukum penyebaran kekayaan. Kalau Adam Smith menunjukkan bagaimana kekayaan dapat dihasilkan dibawah sistim kebebasan berindustri, maka David Ricardo menunjukkan bagaimana kekayaan itu dapat dibagiratakan. Dan tahap ke-4 ditandai oleh buku Principles of Political Economy (1848) oleh John Stuart Mill yang menyatakan bahwa tema terpusat yang layak dikemukakan adalah pembedaan hukum-hukum produksi dan distribusi dengan sasaran pemecahan bagaimana kekayaan dapat dibagiratakan ditengah kemajuan hebat yang ditunjukkan oleh sistim persaingan yang bagaimanapun juga tidak terhindarkan terjadi dalam pasar persaingan bebas, sementara itu semangat paham sosialis saat itu juga berkembang sebagai prinsip tandingan. Namun, dalam perjalanannya konon katanya model persaingan pasar bebas itu lalu jadi keyakinan para penguasa ekonomi dunia dan dari kiblat politik hukum yang dianggap mendunia inilah beberapa resep praktek ekonomi kemasyarakatan turunan lalu bergulir sehingga sepertinya revolusi berindustri kembali bereinkarnasi bahkan dikukuhkan dan beragam jenis pertarungan ekonomi seolah halal saja adanya. Ironisnya, seperti dinyatakan oleh Harry Shutt, penulis buku Runtuhnya Kapitalisme [ISBN 979-3573-10-4, 2005] yakni ketika gonjang-ganjing finansial dan ekonomi kini mengancam, para pemimpin dunia hanya punya satu solusi : menjadi penyokong setia kebijakan-kebijakan neoliberal yang terbukti demikian ganas selama lebih dari 25 tahun. Dengan memanipulasi statistik, mereka mengilusi publik mengenai “kesuksesan” semu dan membalikkan perhatian kita dengan isu “perang melawan terorisme”. Akan tetapi, sekarang strategi ini tak lagi mampu menyembunyikan ketidakmampuan kapitalisme untuk bertahan : mereproduksi diri dan memaksimalkan profit, baik untuk menghadirkan tingkatan minimum keamanan ekonomi yang bisa diterima bagi mayoritas penduduk dunia, maupun membalikkan krisis finansial. Rendahnya pertumbuhan, kurangnya pembagian keuntungan, krisis deposit keuangan, dan kebangkrutan usaha yang tak disangka-sangka adalah kenyataan kusam saat ini. Ketika kenyataan tersebut mulai terlihat di mata publik, keraguan yang lebih besar terhadap keberlanjutan tatanan ekonomi yang sekian lama diterima begitu saja semakin membesar. Jadi, bisakah kapitalisme “sistim mahakorup ini” bertahan ? Pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan demikian model kapitalis neoliberalisme seharusnya dapat ditegaskan sebagai sudah kadaluarsa ?

Tanda-tanda kontra produktif

Sungguh satu realita yang mentakjubkan dan mencengangkan yaitu bahwa bersamaan dengan pemberitaan “SPBU Shell Tandai Dimulainya Liberalisasi Hilir MiGas” juga diberitakan bahwa “Pengangguran Bertambah 730.000 Jiwa” [Suara Pembaruan, 2 Nopember 2005] malahan kemudian ada pemberitaan “Nilai Aset Tidak Cukup, Dari Perspektif Korporasi, Pemerintah Sudah Bangkrut” bersamaan dengan “Agung Terus Mendesak, Koalisi Partai Perlu Diformat Ulang” dan “Kinerja DPR, Rakyat Bisa Cabut Mandat dan Buat Petisi” [Kompas, 5 Nopember 2005] serta pemberitaan bahwa Lembaga Negara Mapan Cenderung Ditinggalkan, Inflasi Landa Semua Kota, Pengangguran 12 Juta, Kleptokrat Negarawan dan Demokrasi [Kompas, 7 Nopember 2005]; Tanpa bermaksud mendahului kehendak Yang Maha Kuasa, secara hukum alam, sekiranya tidak dilakukan cegah tangkal sedini mungkin, gejala munculnya situasi dan kondisi gawat darurat ini akan dapat memenuhi ciri negara okhlokrasi dari peradaban demokrasi klasik termaksud diatas, sungguhpun bersama kita mengatakan bahwa politik kenegaraan kita dalam peradaban demokrasi modern. Ketidakberdayaan DPR RI menjalankan peran dan fungsi sebagaimana amanat konstitusi yang berlaku apalagi jauh dari kemandirian sebagai perwakilan kedaulatan rakyat, misalnya, cepat atau lambat akan memenuhi ciri sikon politis kontra produktif. Oleh karena itulah, semoga semua pihak yang berkepentingan terutama para petinggi pengemban suara rakyat dapat berkenan memperbaiki keadaan politik kenegaraan kita secara lebih strategik dalam arti misalnya back-to-basic yaitu segera berkiblat kepada jiwa, semangat dan nilai-nilai yang terkandung pada Pembukaan UUD 1945 yakni (1) alinea ke-2 ditegaskan kemana Negara Republik Indonesia itu menuju yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adl dan makmur, dan itulah yang disebut Haluan Negara yaitu arah atau tujuan, biasa juga disebut cita-cita perjuangan, (2) untuk dapat mewujudkan Haluan (Tujuan) Negara itu, maka para pendiri Negara berketetapan hati perlu menentukan tugas pokok pemerintah Negara di alinea ke-4, disebut Catur Embanan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, (3) para pendiri Negara berpendirian bahwa untuk mencapai Haluan Negara yaitu Negara Indonesia yang adil dan makmur, pada alinea ke-4 dituangkan Dasar Negara yang disebut Pancasila, sebagai dasar, pedoman dan pemberi arah dalam pembangunan.

Politik Ekonomi Kerakyatan atau Demokrasi Ekonomi

Berawal diketahui bahwa persinggungan pertama Bung Hatta dengan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi adalah ketika berbincang dengan Tan Malaka di Berlin pada bulan Juli 1922 a.l. diperoleh pemahaman “Selanjutnya, kaum pekerja yang sebelumnya telah tercerahkan dibawah panduan perjuangan kelas, akan mengambil peran sebagai penunjuk jalan dalam membangun keadilan….Hal itu akan dicapai dengan cara menyelenggarakan produksi oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat. Hal tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan diktatur personal [Indonesian Patriot, 1981] yang kemudian sebagai aktivis Perhimpoenan Indonesia ditindaklanjuti dengan berkunjung ke Denmark, Swedia dan Norwegia pada tahun 1925 guna mempelajari gerakan koperasi. Berikutnya Bung Hatta menuliskan “Diatas sendi yang ketiga (cita-cita tolong-menolong) dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak dibawah penjagaan rakyat dengan perantaraan Badan-badan perwakilannya”[Menuju Indonesia Merdeka, 1932]. Selanjutnya Bung Hatta mengungkapkan kegusarannya menyaksikan kemerosotan kondisi ekonomi rakyat Indonesia dibawah penindasan penjajah pemerintah Hindia Belanda, dengan pengertian bahwa ekonomi rakyat adalah ekonomi kaum pribumi atau penduduk asli Indonesia kala itu dibandingkan dengan ekonomi kaum penjajah di lapisan atas dan ekonomi warga timur asing di lapisan menengah [Ekonomi Rakyat, Daulat Rakyat, 1933]. Kemudian Bung Hatta menulis artikel hal senada diatas berjudul Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya [1934]. Adapun sebagai ekonom pejuang, Bung Hatta memilih perkuatan potensi ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat. Kesadaran inilah yang menjadi titik tolak rumusan Pasal-33 UUD 1945 dimana Penjelasannya menyatakan “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Dari kutipan ini, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak diketemukan namun ikhwal “kerakyatan” sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta dan penggunaan istilah “kerakyatan” pada sila ke-4 dari Pancasila, maka segera dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan itu adalah demokrasi ekonomi, artinya, ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi [Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat, Revrisond Baswir, 1995]. Penegasan pentingnya peranan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia ini oleh Bung Hatta dituliskan sebagai “Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Disebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia”[Demokrasi Kita, 1960]. Bung Hatta juga menyatakan bahwa “Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum,…, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris ‘public utilities’ diusahakan oleh pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya ditangan pemerintah…” [Pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33, Majalah Gema Angkatan 45, 1977], berikut keputusan Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 : IV Sektor Negara ” Kekayaan bumi, air, udara dan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dengan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai mutlak oleh negara. Untuk merealisir hal-hal tersebut diatas perlu secepatnya ditetapkan suatu undang-undang yang menetapkan

sektor-sektor produksi yang diusahakan oleh Perusahaan Negara”. Kemudian Rancangan Ketetapan MPR RI Tahun 1993 tentang Demokrasi Ekonomi menyatakan bahwa Demokrasi Ekonomi adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Demokrasi Ekonomi tampuk produksi dikerjakan oleh semua anggota masyarakat dan hasil produksinya didistribusikan secara merata kepada semua anggota masyarakat dengan pengawasan pelaksanaannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas. Dalam Demokrasi Ekonomi bekerjanya mekanisme pasar dikendalikan oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah penguasaan negara atas industri barang dan jasa yang vital seperti air, energi dan transport. Dengan perkataan lain cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah penghasilan barang dan jasa yang dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu, sedangkan didalam kurun waktu bersangkutan, pasokannya terbatas, sehingga pemasoknya dapat menentukan harga dan syarat-syarat perdagangan lainnya yang merugikan rakyat banyak demi keuntungan pribadinya. Maka cabang-cabang produksi yang demikian harus dikuasai oleh negara, sampai pasokannya mencukupi untuk memperoleh persaingan yang memadai diantara para produsen/pemasok.

Sesungguhnya kehadiran Pasal-33 UUD 1945 itu bernilai kejiwaan istimewa sebagai wujud konstitusional jati diri bangsa Indonesia, para bapak pendiri Republik Indonesia sebagai kader bangsa yang negarawan dan negarawan yang kader bangsa kala itu dan dikenali banyak yang berlatarbelakang pendidikan tinggi dari peradaban kontinental Eropah saat itu, telah memikirkan paradigma yang jauh lebih maju daripada paradigma ekonomi kapitalistik model abad 18-19 sebagaimana terurai diatas. Buku Lahirnya UUD 1945 oleh Ananda B. Kusuma yang dosen FHUI (2004) dapat menjadi acuan Politik Kenegaraan yang tepat bagi Republik Indonesia kedepan. Apalagi sudah pula terpikirkan produk RanTap MPR RI tahun 1993 tentang Demokrasi Ekonomi itu, yang menurut hemat penulis, adalah dapat menjadi solusi bagi pilihan yang sulit kala ini dengan membentuk UU tentang Demokrasi Ekonomi mengacu dari RanTap MPR RI tahun 1993 tersebut.

Kepemimpinan yang Negarawan

Ditengah situasi dan kondisi yang konon serba berpilihan sulit inilah, sesungguhnya saat yang tepat untuk pembekalan kejiwaan menuju sikap Kepemimpinan yang Negarawan, artinya kejiwaan para elite pengemban kekuasaan politik kenegaraan itu atau Politisi Pejabat Publik kini selayaknya menjadi lebih berorientasi kepada nilai-nilai dasar yakni semua nilai yang terdapat dalam setiap Sila dari Pancasila, semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan semua nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta lebih menterapkan nilai-nilai operasional yang melekat (nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan merupakan dasar yang kokoh dan daya dorong mental spiritual yang kuat dalam setiap tahap perjuangan Bangsa seterusnya untuk mencapai Tujuan Nasional Akhir seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk mempertahankan dan mengamankan semua hasil yang tercapai dalam perjuangan tersebut) seperti Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Jiwa dan Semangat Merdeka; Nasionalisme; Patriotisme; Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka; Pantang mundur dan tidak kenal menyerah; Persatuan dan kesatuan; Anti penjajah dan penjajahan; Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri; Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya; Idealisme kejuangan yang tinggi; Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara; Kepahlawanan; Sepi ing pamrih rame ing gawe; Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan; Disiplin yang tinggi; Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan [Materi Pendukung Pembudayaan Jiwa, Semangat, Nilai-nilai Kejuangan 45, Dewan Harian Nasional 45, 2005]. Bagaimanapun, Kedaulatan rakyat atau demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, artinya rakyatlah yang menentukan hajat hidupnya negara. Demokrasi politik artinya kehendak rakyatlah yang menentukan, sedangkan demokrasi ekonomi artinya kepentingan rakyatlah yang harus menjadi tujuan utama [Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, R. Soeprapto, Wakil Ketua MPR RI, 1991]. Dengan lain perkataan, adalah tidak cukup kini diatur sikap Politisi Dwi Fungsi, karena yang lebih tepat adalah justru pentingnya pengaturan sikap Pejabat Publik Dwi Fungsi, agar makna Politikus adalah tetap Ahli Negara, apalagi seorang penguasa itu dicita-citakan berasal dari seorang Ahli Negara yang baik, sejati, harus berpendirian sesuai Politika, dan harus selalu berusaha kearah kebajikan [Plato Aristokles, 427-347 SM, pendiri Akademia Plato].

Jakarta, 20 Nopember 2005

(*) Bidang EkoKesRa DHN45 / eMail : legalcounsel45@yahoo.com

19
Nov
08

LIMBANGAN, Kota PANCASILA

KelBes SILIWANGI, Garut

Suara Warga Jakarta

Kalau Corporate Social Responsibility kini bagi dunia pengusaha dan pemerintah masih berstatus diperdebatkan, maka eksponen2 masyarakat pejuang 45 seperti dari Forum Komunikasi Keluarga Besar Siliwangi dipimpin oleh Bapak MayJen TNI (Purn) Drs KPH Herman Sarens Soediro, ex Tentara Pelajar Garut, justru telah berunjukkerja dalam rangka Community Social Responsibility, antara lain napak tilas substansi Pancasila di kota kecamatan Limbangan, kabupaten Garut pada tanggal 21 Juli 2007 sekaligus peringatan awal daripada perang rakyat semesta guna perlawanan terhadap upaya2 penjajahan kembali oleh Belanda dalam perioda Perang Kemerdekaan Ke-1 (60 tahun yang lalu).

Dikatakan substansi Pancasila, karena tidak pelak lagi, dari napak tilas itu ditemukan ikhwal Lima Bangunan Utama dari Raja Susuktunggal, Galuh Pakuan Sunda (1345 M) yang terdiri dari (1) Bimaresi, (2) Puntadewa, (3) Narayana, (4) Madura dan (5) Suradipati yang masing2 sesungguhnya dapat dimaknai sebagai perihal (1) Ketuhanan, (2) Persatuan, (3) Kemanusiaan, (4) Kerakyatan dan (5) Keadilan.

Galuh Pakuan Sunda ini pada tahun 1545 M bergeser menjadi Limbangan, dengan kata lain Lima Bangunan Utama tersebut diatas lantas diusung oleh Limbangan (yang sangat boleh jadi bernama demikian sebagai dinamika Lima Bangunan Utama itu).

Bilamana temuan sejarah tersebut diatas kemudian mendapatkan pembenaran ilmiah melalui kajian akademis, maka sungguh dapat dipahami mengapa Bapak Bangsa Indonesia, Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di Jakarta justru menggunakan istilah penggali Pancasila, bukan pencipta Pancasila.

Lebih lanjut, dengan temuan ini, paling tidak bertambah lagi khazanah monumentasi Bangsa Indonesia, yaitu selain dikenali Gedung Pancasila di Jl. Pejambon, Jakarta Pusat, juga kelak Kota Pancasila di kecamatan Limbangan, kabupaten Garut, propinsi Jawa Barat.

Kehadiran sosok Limbangan Kota Pancasila, kelak, sedikit banyak akan mendorong dinamika bina Negara bangsa dan karakter bangsa Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, apalagi dari catatan sejarah, sosok2 warga kesatuan bersenjata Siliwangi itu telah terbukti memberikan andil yang besar bagi kiprah persatuan bangsa Indonesia melalui operasi2 militer berskala nasional yang diakui sebagai berkarakter Ketuhanan, Kemanusiaan, Kerakyatan dan Keadilan di seluruh wilayah NKRI, bahkan berskala internasional ketika bertugas dibawah naungan PBB.

Jakarta, 22 Juli 2007

Pandji R. Hadinoto / KaDep Politik & Hukum, DHN Kejuangan 45

Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat 10340, eMail : jakarta45@gmail.com

19
Nov
08

Minyak Licin Hukum Tergelincir ?

logo_icdi

Wawasan Nusantara [Lemhannas, ISBN 979-407-891-3, 1995] dan Ketahanan Nasional [Lemhannas, ISBN 979-407-983-X, 1995] sebagai cerminan Kepentingan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia kini dalam situasi dan kondisi terancam bahaya ketika mencermati “Menangkal Konspirasi Pecah-belah Bangsa” [Indonesia NewsNet, Tabloid Cita-Cita, Oktober 2005] sebagai berikut :

PETA VISUALISASI DOKTRIN MacARTHUR-CHURCHILL

PETA VISUALISASI DOKTRIN MacARTHUR-CHURCHILL

PETA VISUALISASI DOKTRIN MacARTHUR-CHURCHILL

Betapa takutnya ‘kekuatan raksasa dunia’ terhadap potensi Bangsa Indonesia untuk membangun-ulang dan menegakkan-ulang ‘sistem peradaban dari langit’, sehingga mereka merancang sebuah doktrin untuk memecah-belah dan menghancur-leburkan Bangsa dan Negara Indonesia. (Baca: ‘Menangkal Konspirasi Pecah-Belah Bangsa’ (Dari Redaksi ‘Indonesia NewsNet’ Vol. I No. 3) dan ‘Analisis Inteligen: Benarkah Teroris Berganti Taktik?’ (‘Indonesia NewsNet’ Vol. I No. 04 Edisi Reguler)

Doktrin McArthur-Churchill secara ringkas adalah suatu skenario penguasaan Asia Pasifik pasca Perang Dunia II. Khusus bagi Indonesia, doktrin ini membagi Kepulauan Indonesia menjadi tiga kawasan yakni (1) Kawasan Malesia (Sumatera dan Kalimantan), (2) Kawasan Melanesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua) dan (3) Pusat Layanan (Jawa dan Bali).

Kawasan Malesia disubordinasikan ke Semenanjung Malaysia dan Daratan Asia Tenggara, menjadi Great Malesian Region, sedangkan kawasan Melanesia disubordinasikan ke Kepulauan Philipina dan Negara2 Pasifik, menjadi Great Melano-Polinesian Region.

Apa yang sedang dilakukan oleh konspirator Uni Eropa atas Aceh melalui MoU Helsinki dan apa yang sedang dilakukan oleh preman dari Samoa-Amerika, Eni E. H. Faleomaveaga, benar2 konsisten dengan Doktrin McArthur-Churchill. Kalau anda tidak percaya, kita tunggu saja episode berikutnya. Mungkin tidak lama lagi. Proses pemecahbelahan Kepulauan Nusantara itu sebenarnya telah dimulai sejak lama, terutama melalui penguasaan titik2 strategis penghasil minyak dan gas bumi.

Silahkan periksa Black Gold Triangle gambar diatas yang menghubungkan Lhok Seumawe di ujung barat (Exxon Mobil Oil), Tangguh -Teluk Bintuni di ujung timur (Mobil Oil – British Petroleum) dan Cepu di ujung selatan (Exxon Mobil Oil) dan sisi atas memotong Bontang. Segitiga emas hitam ini tidak lain adalah main coverage area dari satelit seri Palapa milik Indosat, yang kini telah berpindah tangan ke Singapore Technology Telemedia (STT), Singapura, yang di belakangnya adalah Vertex Management International, milik Yahudi-Zionis, Israel. Maka lengkaplah sudah ‘awal penguasaan’ Kepulauan Nusantara. Meminjam istilah Henry Ford (1921) adalah benar “They fit it now…!”, luar biasa, bukan ?

Namun ada sebuah pertanda isyarat lain dari yang terucapkan oleh Menteri Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari Jumat 14 April 2006 ybl yakni bahwa “Kontrak hanya bisa berubah oleh beberapa hal. Pertama, para pihak sepakat untuk merubah kontrak. Kedua, kalau ada satu pihak yang melakukan kelalaian dalam isi perjanjian kontrak. Ketiga, jika terdapat unsur pidana dalam perjanjian kontrak tersebut”, ketika berbincang dengan awak media di Politeknik Batam Center berkaitan dengan kontrak Blok Natuna tahun 1990 oleh ExxonMobil.

Adalah menarik untuk disimak lanjut ikhwal persyaratan Ketiga diatas, karena seperti diketahui UU No. 31/1999 menegaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi (TiPiKor) adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Juga adalah “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam konteks kontrak Blok Cepu tahun 2005 yang juga melibatkan ExxonMobil, maka dari temuan sekunder dari berbagai media diperoleh antara lain bahwa pada tahun 2004 ExxonMobil telah mengajukan cost recovery USD 450 juta atau lebih tinggi USD 150 juta dibandingkan audit BPKP yang hanya membenarkan USD 300 juta [Bisnis Indonesia 28 Pebruari 2006], artinya terduga mark-up 50% atau dengan perkataan lain ada dugaan TiPiKor, belum lagi dikenali terjadinya wanprestasi karena mengingkari initial production pada tahun 2001, dengan catatan ExxonMobil resmi sebagai operator Cepu lewat Mobil Cepu Ltd sejak 29 Juni 2000 setelah kuasai 51 persen saham kontraktor TAC (Technical Assistant Contract, 3 Agustus 1990) tak kurang dari USD 50 juta [Suara Pembaruan, 2 Maret 2006]. Terlebih pada kontrak 2005 itu hanya tersebut potensi cadangan minyak 600 juta barrel padahal ExxonMobil menaksir 2,5 milliar barrel dan Prof Kusumadinata, ahli geologi ITB menyebut 9 milliar barrel [IndoPos 3 Maret 2006], sehingga wajar muncul kekuatiran, bagaimana pengelolaan produksi yang diatas 600 juta barrel itu dilakukan ? Karena dengan pola organisasi Joint Operating Committee (JOC) yang semodel saja dengan Panitia Hajatan di keluarga atau di RT/RW/Kelurahan atau karena berumur 30 tahun bolehlah disetarakan dengan wadah paguyuban tanpa badan hukum, pastilah terbuka peluang terjadinya Bad Governance yang potensial menuai TiPiKor. Padahal, Joint Operations Agreement (JOA) yang mengambil model dari Association of International Petroleum Negotiators (AIPN, Texas USA) merekomendasi berujung Joint Ventures yang berbadan hukum dan untuk keperluan ini tersedia UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas yang dapat digunakan berdasarkan prinsip universal Lex Loci Actus (hukum yang berlaku ialah hukum di tempat mana perjanjian diadakan), sesuai pula amanat Pasal-38 PP No. 34/2005 yakni Terhadap Kontrak Kerja Sama tunduk dan berlaku hukum Indonesia. Yang jelas, Inspektorat Pertamina menemukan adanya dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam proses amandemen kontrak TAC dan pengalihannya. Laporan kasusnyapun sudah diserahkan kepada Kejaksaan RI pada 26 Desember 2000 [Tempo, 2 April 2006]. Belum lagi kalau ada temuan2 primer TiPiKor yang bisa saja segera mencuat.

Oleh karena itulah, lalu bisa saja muncul rupa2 wacana misalnya kepada Menteri ESDM dapat dimintakan ketegasan apakah dengan demikian kontrak Blok Cepu itu bisa diubah ? Apakah kalau memang diyakini bisa, lalu apakah harus dimohonkan untuk dibatalkan lewat prosesi pengadilan negeri terlebih dahulu ? Kalaupun bisa dimohonkan, lalu siapa yang punya kompetensi bertindak sebagai Pemohon ? Atau siapkah Menteri ESDM (yang notabene mantan Wakil Gubernur Lemhannas) dalam kapasitas sebagai penandatangan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu 17 September 2005 atas nama pemerintah Republik Indonesia, bertindak selaku Pemohon dimaksud ?

Yang jelas, dengan positioning ExxonMobil di 4 (empat) wilayah kerja MiGas yakni Blok Arun, Blok Natuna, Blok Tangguh dan Blok Cepu, maka hal itu menunjukkan tingkat ketergantungan kinerja Menteri ESDM yang tinggi terhadap kinerja ExxonMobil, dengan lain perkataan, perlu tekad luar biasa bagi Menteri ESDM untuk senantiasa taat azas dengan ucapannya, yakni bahwa “Kontrak hanya bisa berubah jika terdapat unsur pidana dalam perjanjian kontrak tersebut”, sebagaimana dimaksud diatas.

Kalau tidak ya Bersama Kita Bisa Berdalih “Minyak Licin Hukum Tergelincir”, gitu aja kok repot.

Jakarta, 17 April 2006

Pandji R. Hadinoto / SekJen ICDI45 / eMail : petrogascounsel@yahoo.com

19
Nov
08

Pembangunan Indonesia Berwawasan Kebangsaan

 MERDEKA !

Pendahuluan

Adapun Wawasan Kebangsaan atau Paham Kebangsaan adalah paham yang mengajarkan bahwa kesetiaan individu harus diserahkan kepada Negara Kebangsaan (definisi Hans Kohn, dikutip A. Dahlan Ranuwihardja, SH dalam buku Sejarah Lahirnya Pancasila, YAPETA Pusat, Maret 1995). Lebih lanjut A. Dahlan Ranuwihardja, SH menyatakan bahwa rambu-rambu Paham Kebangsaan adalah Pro Kemerdekaan, Anti Penjajahan, Kemerdekaan adalah hasil Perjuangan, Pro Ketuhanan, Anti Atheisme, Pro 4 Tujuan Nasional, Pro Demokrasi, Pro Republik, Pro UUD, Pro Pancasila yang salah satunya Persatuan Indonesia. Dan Prof MR Notonegoro (Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila) menegaskan Paham Kebangsaan Indonesia yang dalam Pancasila adalah Persatuan Indonesia diartikan sebagai Persatuan Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang ber-Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, yang ber-Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lebih jauh, Cita-cita Bangsa Indonesia itu sendiri sesungguhnya telah diamanatkan oleh Soempah Pemoeda 1928 dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928 serta Pancasila 1945 berikut Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itulah, Tema diskusi hari ini adalah strategik terutama dikaitkan dengan konteks situasi dan kondisi nasional pada khususnya dan internasional pada umumnya saat pasca Sewindu Reformasi 1998.

Realita situasi dan kondisi nasional pasca Sewindu Reformasi khususnya di bidang Ketaatan Hukum dapat dipotret antara lain :

Bahwa tercatat telah terjadi ketidakharmonisan antar lembaga tinggi Negara pengemban penegakan hukum yang menjurus kepada bahkan konflik seperti pada kasus Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, namun bersamaan dengan itu juga terjadi ketidakpatuhan ketika mengemban batas-batas wilayah peran pelaku kebijakan publik semisal munculnya superioritas eksekutif (Presiden) atas legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), sementara itu superioritas eksekutif (Presiden) atas yudikatif (Kejaksaan Agung) dirasakan publik sebagai tebang pilih dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian pula di bidang Hukum Tatanegara, dirasakan terjadinya benturan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ketika Hukum Otonomi Khusus dan Hukum Otonomi Daerah diterapkan, belum lagi berbagai Hukum Perundang-undangan Sektoral yang ditunjukkan dengan banyaknya upaya hukum berupa Uji Material di Mahkamah Konstitusi seperti Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Ketenagalistrikan, dlsb.

Wawasan Kebangsaan atau Nasionalisme sendiri kini menunjukkan dinamika tersendiri, dalam skala nasional seolah menjadi paham yang langka atau paling tidak dikesampingkan terlebih dahulu contohnya manakala peristiwa hukum keputusan Lead Operatorship Blok Cepu dilakukan baik melalui rangkaian Memorandum of Understanding 25 Juni 2005, Kesepakatan Kerja Sama 17 September 2005 dan Joint Operating Agreement 15 Maret 2006.

Tidak demikian dengan di tataran skala internasional, berbagai gelora nasionalisme baru justru menjadi kiblat bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semisal Presiden Bolivia Evo Morales, Senin 1 Mei 2006, memutuskan untuk menasionalisasi seluruh perusahaan gas alam dan minyak di Negara itu. Ikhwal Sikap Nasionalisme Baru yang kini mendunia selengkapnya terurai pada Lampiran-2. Demikian pula, perlu disimak pendapat Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia ketika memberikan kuliah umum bertema Nasionalisme dalam Era Globalisasi di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis tanggal 4 Mei 2006, selengkapnya tercatat pada Lampiran-3.

Wawasan Kebangsaan tampaknya memang tidak cukup diwujudkan dengan bersikap ritual semata, namun seharusnya perlu senantiasa menjadi satu sikap tindak operasional apalagi ketika berhadapan dengan operasionalisasi daripada tindakan-tindakan globalisasi oleh pihak-pihak asing, dan sesungguhnya sebagai penangkal, hal ini telah tersirat pada suratan amanat Pembukaan UUD 1945 yakni Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur, artinya tanpa Kemerdekaan, Kebersatuan dan Kedaulatan sebagai kiprah Wawasan Kebangsaan maka adalah niscaya dapat digapai Keadilan dan Kemakmuran yang hakiki bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan hidup berbangsa dan bernegara.

Mengangkat Etika Berbangsa

Etika bisa dimaknai sebagai ajaran moral dan pertimbangan etika lazimnya berwujud kode etik di kalangan satuan profesi dalam artian kesusilaan dalam menjalankan profesi ketika menghadapi klien. Pemahaman ini dapat diperluas bagi ikhwal Etika Berbangsa yang boleh diartikan sebagai ajaran moral bagi satuan kehidupan berbangsa.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, seyogjanya etika berbangsa ini diemban dalam kerangka misalnya perangkat perilaku atau sikap anak bangsa agar senantiasa membela, mengawal dan menjaga keberadaan daripada 9 (sembilan) Pusaka Indonesia yakni :

  1. Bendera Sang Saka Merah Putih (yang dikenali sebagai panji sebuah satuan sejak tahun 1292)

  2. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika (yang dikenali sebagai perekat kemajemukan sejak tahun 1365)

  3. Soempah Pemoeda (28 Oktober 1928)

  4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (28 Oktober 1928)

  5. Pancasila (1 Juni 1945)

  6. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945)

  7. Undang Undang Dasar 1945

  8. Wawasan Nusantara (ISBN 979-407-891-3, Lemhannas – Balai Pustaka, 1995)

  9. Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45

Guna lebih menghayati akan pentingnya etika berbangsa melalui sikap bela, kawal dan jaga 9 (sembilan) Pusaka Indonesia itulah kiranya perlu diketengahkan pemahaman tentang Roh Wawasan Kebangsaan, Pembangunan Indonesia, Prasyarat Sukses Pembangunan dan Idealita Kondisi Nasional sebagai berikut :

Roh Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan secara harfiah sudah dicetuskan oleh pemuda2 Indonesia ketika Soempah Pemoeda dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang intinya bertekad untuk bersatu dan merdeka dalam wadah Kebangsaan Indonesia. Unsur2 Wawasan Kebangsaan adalah Rasa Kebangsaan, Paham Kebangsaan dan Semangat Kebangsaan [Materi Pendukung Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilai2 Kejuangan 45, DHN45, 2005] yang ketiganya dapat dikatakan sebagai Roh Wawasan Kebangsaan.

Rasa Kebangsaan merupakan sublimasi dari Soempah Pemoeda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani diantara bangsa2 di dunia. Rasa Kengsaan adalah rasa memiliki bangsanya, merupakan suatu perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Paham Kebangsaan adalah pengertian tentang bangsa, meliputi apa dan bagaimana mewujudkan masa depannya, merupakan pernyataan loyalitas tertinggi terhadap bangsa dan Negara. Paham Kebangsaan merupakan pemahaman rakyat dan masyarakat terhadap bangsa dan Negara Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Semangat Kebangsaan atau nasionalisme merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan yang terpancar sebagai kualitas dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman. Semangat Kebangsaan merupakan motivasi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai way-of-life. Dari Semangat Kebangsaan ini mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Nasionalisme sendiri sangat diwarnai oleh nilai2 dasar yang berkembang dalam masyarakat sehingga memberikan ciri khas atau jati diri bagi setiap bangsa.

Jika dirunut dari perjalanan sejarah, sebenarnya bangsa Indonesia mempunyai jati diri yang tertanam dan terbentuk melalui suatu proses. Jati diri itu kemudian terakumulasi dan terakomodasi sehingga mencapai titik kulminasi dan menjadi modal utama dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan bangsanya lepas dari belenggu Penjajah melalui perjuangan yang panjang. Secara periodesasi ikhwal kesejarahan ini berkembang secara bertahap sebagai berikut :

Periode-1 : Masa sebelum Pergerakan Nasional (abad-3 M s/d abad-15 M)

Periode-2 : Masa Pergerakan Nasional (abad-16 M s/d 1945)

Periode-3 : Masa Proklamasi dan Perang Kemerdekaan (1945 s/d 1949)

Periode-4 : Masa Perjuangan Mengisi Kemerdekaan (1950 s/d kini)

Dan oleh karenanyalah, bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah bangsa Pejuang dan pertanda ini diperkuat dengan kebutuhan guna mengatasi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan kekinian sebagai akibat politik globalisasi daulat pasar yang dikembangkan oleh Negara adidaya terutama internasionalisasi penguasaan atas sumber2 daya alam strategik bagi kepentingan sepihak di abad ke-21 ini.

Perjuangan membela/mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh karena itu seharusnya dimaknai oleh Modal Dasar Kemerdekaan yakni Ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan ketika Angkatan 45 membela/mempertahankan Modal Dasar Kemerdekaan pada perioda perjuangan 1945 – 1949 tercatat secara alamiah kehadiran Roh Kejuangan yakni Jiwa, Semangat dan Nilai2 Kejuangan 45, yang sebagai perangkat tata nilai, secara operasional kekinian sesungguhnya dapat menjadi Roh Kejuangan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dengan wujud tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang berbeda sesuai zamannya yang diyakini kini jauh lebih multi kompleks apalagi dikenali keberadaan dari Doktrin McArthur-Churchill [Tabloid Cita-Cita, Oktober 2005] dan Skenario RAND Corporation [Tabloid Intelijen, April 2006] atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Operasional itu adalah Nasionalisme, Patriotisme, Heroisme, Pantang Menyerah, Tanpa Pamrih, Kegotongroyongan, Percaya Diri, Setia Pada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, dst, selengkapnya pada Lampiran-1.

Dan patut dicatat pula bahwa dari rentetan sejarah terlihat jelas betapa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia, sebagai asas kerohanian, dan dasar filsafat Negara. Juga unsur penentu dari ada dan berlakunya tertib hukum Indonesia sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental. Sedangkan Proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad untuk merdeka yang disemangati oleh jiwa Pancasila. Selain itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia. Karena itu, nilai2 Pancasila sangat terkait erat dengan jiwa Proklamasi 45. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya merupakan jiwa dari rakyat dan bangsa Indonesia [Pancasila Menjawab Globalisasi, Menuju Dunia Damai, Aman dan Sejahtera, ISBN 979-96772-2-X, 2004].

Pembangunan Nasional Indonesia

Pembukaan UUD 1945 alinea IV beramanat “…membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”

Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia perihal Pasal-3 UUD 1945 mengamanatkan bahwa “…mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai di kemudian hari”.

Patut dicatat bahwasanya Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dimuat baik pada Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No. 7, 15 Febroeari 1946 maupun pada Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959 senyatanya tidak diatur secara konstitusional pada perubahan UUD 1945 edisi tahun 2002 sebagaimana dapat diindentifikasi pada Aturan Tambahan, Pasal II yakni “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Dengan lain perkataan, sesungguhnyalah status hukum Penjelasan Tentang Oendang-Oendang Dasar Negara Indonesia itu adalah seharusnya kini tetap berlaku mengatur dan mengikat, lazimnya dalam bahasa latin disebut ius constitutum (hukum yang berlaku pada saat ini). Oleh karena itulah, amanat2 yang tersurat pada Penjelasan Tentang Oendang-Oendang Dasar Negara Republik Indonesia itu sepatutnya senantiasa ditunduki oleh segenap warganegara Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memaknai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sehat [Prosiding, Ikatan Cendekiawan Demokrat Indonesia 45, Diskusi Publik JSNK 45 Roh Kenegarawanan, 19 Desember 2005], apalagi Perubahan UUD 1945 [2002] tidak dimuat dalam Lembaran Negara sebagai syarat legal formal dipenuhi dalam kerangka Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana amanat Pasal-1 (3) UUD 1945 [2001] sendiri.

Dalam pengertian itulah, kehadiran Garis-garis Besar Haluan Negara yang bermuatan haluan Negara tentang pembangunan nasional dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat seharusnya mutlak dan strategik ditetapkan secara berkala oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Teori pembangunan pada awalnya adalah teori pembangunan ekonomi yang merupakan satu rangkaian usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi dunia, teori pembangunan ekonomi tersebut berkembang kearah pendekatan politik, sosial budaya dan pendekatan menyeluruh pada setiap aspek kehidupan (holistik). Teori pembangunan dengan pendekatan ekonomi berkembang di negara2 Barat dengan sukses. Namun dapat tidaknya teori tersebut berkembang secara baik di Negara yang baru berdiri dan baru berkembang, merupakan satu pertanyaan yang perlu direnungkan lebih dalam. Taketsugu Tsurutani dalam bukunya “The Politic of National Development” menyebutkan bahwa sebagai satu proses, pembangunan nasional merupakan serangkaian perubahan majemuk dalam ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan Prof DR Bintoro dalam bukunya “Teori dan Strategi Pembangunan Nasional” mengatakan bahwa urutan prosesnya adalah politik dulu, baru sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Eisman yang mengatakan, bagi Negara yang baru berkembang, pembinaan bangsa merupakan proses integrasi suku, agama, kelompok sosial dan daerah, menjadi satu masyarakat politik atau pembinaan lembaga dan pembinaan kewarganegaraan. Jadi bangsa Negara yang baru berkembang pertama-tama yang harus dilakukan adalah pembangunan politik, kemudian setelah terwujud lalu diteruskan dengan pembangunan sosial budaya dan ekonomi. Dalam keadaan ini konsep nasionalisme merupakan hal yang menonjol, dan mendorong untuk menjadi semangat kewarganegaraan dan mampu menterjemahkan aspirasinya menjadi kebijaksanaan dan program dalam pembinaan bangsa [ISBN 979-407-894-8, Pembangunan Nasional, Lemhannas – Balai Pustaka, 1995]. Selanjutnya, pembangunan nasional yang mencakup aspek kehidupan dapat dilihat dari dua aspek pokok kepentingan nasional, yaitu aspek keamanan (security) dan aspek kesejahteraan (prosperity) yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Peningkatan dalam aspek keamanan selalu akan memberikan peluang untuk makin meningkatnya taraf kesejahteraan rakyat dan sebaliknya peningkatan kesejahteraan rakyat memberikan peluang untuk makin meningkatnya keamanan bangsa dan Negara. Kondisi nyata yang diharapkan adalah terciptanya suasana dan kondisi “Tata Tenteram Kerta Raharja” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan lain perkataan, bilamana tidak diwaspadai, maka Perubahan Ke-IV UUD 1945 tanggal 10 Agustus 2002 yang menambahkan ayat (4) dan ayat (5) pada Pasal-33 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yakni “…Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, dimana makna efisiensi dapat menjadi pintu bagi beralihnya kebijakan daulat rakyat menjadi kebijakan daulat pasar, sehingga secara diam2 kelak Perekonomian Nasional beralih ke Perekonomian Global.

Sesuai nalar strategi pembangunan nasional tersebut diatas, oleh karena itu, kedepan, perundang-undangan tentang Perekonomian Nasional ini perlu diperjuangkan sesegera mungkin dalam bentuk Undang-undang berikut perangkat perundang-undangan lainnya berdasarkan pada antara lain materi Rancangan Ketetapan MPR RI/1993 tentang Demokrasi Ekonomi sebagaimana pengaturan oleh UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apalagi perundang-undangan Politik Nasional seperti UU No. 31/2002 tentang Partai Politik, UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 22/2003 tentang Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah berhasil diterapkan pada gelar PEMILU 2004 yang baru lalu.

Dengan demikian, Kemerdekaan politik dan ekonomi berdasarkan semangat Kebersatuan dan Kedaulatan bangsa dan Negara dapat senantiasa terpelihara sedemikian rupa guna pencapaian cita-cita Negara Kesejahteraan (Welfare State).

Apalagi di-sebut2 in-concreto, Pasal-33 (3) UUD 1945 itu dilaksanakan se-akan2 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimiliki oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran pemerintah serta perusahaan-perusahaan pertambangan, kehutanan, serta perkebunan” [DR Saafroedin Bahar, Komisioner untuk Hak Masyarakat Hukum Adat Komnas HAM, Sikap Ambivalen Pemerintah Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Sebuah Rekleksi Tentang Implementasi Konstitusi, Suar Warkat Warta, 2006].

Ironinya, air misalnya, yang hajat hidup orang banyak, kini telah menjadi komoditas komersial bahkan telah menjadi alat bargaining position dan salah satu amunisi negosiasi bisnis antar daerah, contohnya berita “Tangerang Kurangi Pasokan Air ke Jakarta” [Suara Pembaruan, 9 Mei 2006].

Oleh karena itulah, perlu diwaspadai upaya2 peralihan dalam praktek, Perekonmian Nasional menjadi Perekonomian Global, Daulat Rakyat menjadi Daulat Pasar dan Nation State menjadi Corporation State.

Sebagai catatan, menurut Esping Andersen, yang studi2nya jadi acuan para sarjana dan pengambil kebijakan, Negara kesejahteraan dibangun atas dasar nilai2 sosial seperti (1) kewarganegaraan sosial, (2) demokrasi penuh, (3) sistim hubungan industrial modern dan (4) hak atas pendidikan dan perluasan pendidikan masal yang modern. Produksi dan penyediaan kesejahteraan warganegara tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasar [Mimpi Negara Kesejahteraan, Sugeng Bahagiyo, Kompas, 9 Mei 2006].

Prasyarat Sukses Pembangunan

Selain manusia pelaku pembangunan yang sehat/bugar secara lahiriyah dan bathiniyah serta sekaligus mampu menjunjung tinggi dan mempertahankan modal dasar kemerdekaan sekaligus dalam setiap mengawal keputusan atau kebijakan dapat memperhatikan, melandaskan dan membudayakan nilai2 operasional pembangunan secara dinamis dan pro aktif, kiranya sistim pemerintahan kekinian perlu juga diluruskan kembali mengingat Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang masih berlaku, mengamanatkan 7 (tujuh) Sistem Pemerintahan Negara sebagai berikut :

  1. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), Negara Indonesia berdasar atas hukum (rehtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)

 

  1. Sistem Konstitusional, Pemerintahan berdasarkan atas sistim konstitusi (hukum dasar)

  2. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis permusyawaratan Rakyat (Die gezamte Staatgewalt liegi allein bei der Majelis).

 

  1. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis

  2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan perwakilan Rakyat

  3. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

 

  1. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Dan manusia sebagai subyek pembangunan terutama para pemimpin formal dan non-formal (opinion leaders), seyogyanya dapat meneladani kearifan tradisional semisal ajaran2 luhur warisan leluhur seperti :

  1. Laku hambeging candra, yang bermakna seorang pemimpin harus memberi penerangan yang menyejukkan seperti bulan bersinar terang benderang namun tidak panas. Bulan menyinari bumi di kala malam yang gelap, maknanya, pemimpin harus tahu saat yang tepat untuk bertindak.

 

  1. Laku hambeging dahana, yang bermakna seorang pemimpin harus tegas seperti api yang sedang membakar. Namun pertimbanganya berdasarkan akal sehat yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak membawa kerusakan.

 

  1. Laku hambeging kartika, yang bermakna seorang pemimpin harus tetap percaya diri meskipun dalam dirinya ada kekurangan. Ibarat bintang2 di angkasa, walaupun ia sangat kecil tapi dengan optimis memancarkan cahayanya, sebagai sumbangan buat kehidupan. Bintang2 tidak malu dianggap kunang2.

 

  1. Laku hambeging kisma, yang bermakna seorang pemimpin yang selalu berbelas kasih dengan siapa saja. Kisma artinya tanah. Tanah tidak mempedulikan siapa yang menginjaknya, semua dikasihani.

 

  1. Laku hambeging samirana, yang bermakna seorang pemimpin harus waspada dan teliti di mana saja berada. Baik buruk rakyat harus diteliti benar, tanpa menggantungkan laporan dari bawahan saja.

  2. Laku hambeging samodra, yang bermakna seorang pemimpin harus mempunyai sifat pemaaf sebagaimana samudra raya yang siap menampung apa saja yang hanyut dari daratan. Pemimpin harus siap menjadi muara dan memberikan penyelesaian yang tepat dari setiap problematika sebagaimana samudra adalah muara dari sekian juta sungai di dunia.

 

  1. Laku hambeging surya, yang bermakna seorang pemimpin harus memberi inspirasi pada bawahannya ibarat matahari yang selalu menyinari bumi dan memberi energi pada setiap makhluk. Matahari dating selalu tepat waktu di pagi hari dan kembali di sore hari. Artinya seorang pemimpin membutuhkan kedisiplinan tinggi dalam bekerja. Matahari menyinari lorong2 gelap di permukaan bumi tanpa pilih kasih, sehingga karenanya dedaunan dapat bersemi, dan manusia dapat melakukan aktifitasnya. Artinya, pemimpin harus bisa menjadi motivator dan pemberi ruh bagi rakyat.

 

  1. Laku hambeging tirta, yang bermakna seorang pemimpin harus adil seperti air yang selalu rata permukaannya. Keadilan ditegakkan bisa memberi kecerahan ibarat air yang membersihkan kotoran. Harapan rakyat terhadap pimpinan yang paling utama adalah rasa keadilan. Oleh karena itulah muncul harapan mesianistik berupa Ratu Adil, bukan Ratu Makmur atau Ratu Kuasa. Air bersifat luwes, tidak pernah berusaha mengalahkan, juga tidak kalah, tetapi sampai tujuan.

 

Ajaran DR H. Roeslan Abdulgani tentang Kepemimpinan Kebangsaan Yang Mampu Mengemban Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 perlu disimak oleh generasi penerus Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, 24 April 1999 [Materi Pendukung Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilai2 Kejuangan 45, DHN45, 2005] sebagai berikut :

Rumusan Kepemimpinan (“leadership”) yang paling ideal, atau “Das Sollen”-nya, yang seharusnya

 

  1. Kepemimpinan atau “leadership” pada hakekatnya adalah suatu “state of mind and state of the spirit, yaitu suatu sikap alam pikiran dan sikap kejiwaan, yang merasa terpanggil untuk memimpin dengan segala macam ucapan, perbuatan dan perilaku hidup; mendorong dan mengantarkan yang dipimpin kearah cita-cita luhur dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

  1. Persyaratan kepemimpinan menyangkut berbagai bidang. Antara lain bidang ilmu-pengetahuan, kecakapan, perilaku, dan bidang kejiwaan, perwatakan, kepribadian. Jelasnya kepemimpinan harus memiliki beberapa kelebihan (“overwicht”, “overweight”) disbanding dengan yang dipimpin.

 

  1. Cerminan atau pengejawantahan kelebihan itu meliputi beberapa hal :

 

  1.  
    1. Kelebihan dibidang alam pikiran, yang tercermin dalam ketajaman intelek untuk mengawasi situasi, menemukan garis-garis besar perkembangan situasi, mengantisipasi apa yang mungkin akan terjadi (“possibilities, probabilities, and preferalbilities”) dengan “sense of anticipation” dan dengan pemanfaatan ESP, yaitu “Extra Sensory Perception”, yang tidak semua orang dapat memiliki.

 

  1.  
    1. Kelebihan dibidang alam kejiwaan – spiritual, yang tercermin dalam kelebihan keteguhan Jiwa dan Semangat, serta kemurnian moral, etika dan akhlaq.

 

  1. Hanya dengan kelebihan-kelebihan itulah akan terasa dan diakui kepemimpinannya, terjaga kewibawaannya dan terpelihara ketaatan yang dipimpin terhadap yang memimpin. Khusus tentang kewibawaan, Max Weber, seorang ahli sosiolog berkenamaan dari Dunia Barat, membagi kewibawaan sebagai :

 

  1.  
    1. berdasarkan kharisma

    2. berdasarkan religi

    3. berdasarkan tradisi, dan

    4. berdasarkan intelek

 

Pada dasarnya, pendapat Max Weber ini berpusat juga kepada keharusan adanya kelebihan-kelebihan tersebut diatas.

 

  1. Dalam pada itu, falsafah tradisionalisme Jawa terutama, menghendaki persyaratan kelebihan itu tersimpul dalam persyaratan :

 

  1.  
    1. Manunggaling Kawulo lan Gusti”

    2. Waskito lan Weruh Sakduruning Winarah”

    3. Laku Wolung Warni Hastabrata yang Cosmologis Unified”

 

Pada dasarnya, rumusan persyaratan kuno itu sama dengan rumusan modern Dunia Barat, yang menghendaki “a sense of mutual belonging and mutual unification” antara pemimpin dengan yang dipimpin, yaitu “manunggaling kawulo lan Gusti”. Juga rumusan Barat tentang “sense of anticipation” dan ESP “Extra Sensory Perception”, yaitu “waskito, weruh sakduruning winarah”.

 

  1. Malahan dalam “Kumpulan Ajaran Leluhur Bangsa Indonesia” kita ketemukan persyaratan bagi penguasa. Pemerintahan supaya selalu dijaga segala ucapan, tindakan dan perilakunya dijunjung tinggi oleh rakyat. “Ratu, kang darbe watak bowo leksono, ambeg parama arta, kusumo rembesing madu, wijiling atapa, iku mesti dipundi-pundi dening para kawulo”. Penguasa yang berwatak luhur, luas, ikhlas, mendahulukan kepentingan umum, ibarat bunga sumbernya madu, dan ibarat orang suci keluar dari pertapaan, pasti dijunjung tinggi oleh rakyatnya !

Adapun ajaran Ranggawarsita dibidang kepemimpinan para abdi Negara dalam serat “Witaradya”, dirumuskan sebagai petuah tentang Panca-Pratama dan Panca-Guna bagi semua pamong. Khususnya tentang penampilannya sehari-hari para abdi Negara hendaknya selalu :

 

  1.  
    1. menjaga “ilat” yaitu lidah (ucapannya)

    2. menjaga “ulat” yaitu roman-mukanya (suasana)

    3. menjaga “ulah” yaitu perilaku

 

Lagi-lagi didahulukan persyaratan yang bersifat kelebihan dari yang memimpin terhadap yang dipimpin.

 

  1. Jelas, bahwa konsepsi dan persepsi kepemimpinan tradisional bangsa kita tidak kalah dengan konsepsi dan persepsi Dunia Barat. Sebab pokok-pokok pikiran tentang kepemimpinan tradisional yang saya kutip diatas itu, tidak hanya terdapat dalam sastera Jawa, tapi juga dalam sastera Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sunda, Bali, Bugis, Maluku, Sulawesi Tengah dan Utara serta daerah-daerah seluruh kepulauan Nusantara.

Dalam pada itu falsafah kepemimpinan Dunia Barat moderen lebih menitikberatkan kepada kepemimpinan yang :

 

  1.  
    1. Demokratis

    2. transparan dan terbuka

    3. rasional

    4. effisien dan efektif

 

Sesuai dengan tuntutan-tuntutan dinamika dan dialetikanya abad moderen sekarang, yang sedang mengalami kemajuan-kemajuan luar biasa dibidang sains dan teknologi atau iptek.

 

Bagaimana DAS SEIN-nya ? Yaitu realita pelaksanaan dalam prakteknya ?

 

  1. Realita pelaksanaannya atau DAS SEIN-nya tergantung pertama-tama kepada faktor tingkat perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Sejarah dunia mengenal bentuk masyarakat yang feodal, semi-feodal, fasistis-otoriter, demokratis dan semi-demokratis.

 

  1. Bentuk dan susunan masyarakat yang berbeda-beda itu adalah produk dari dua faktor.

 

  1.  
    1. Pertama faktor subjektif yang menyangkut manusia-manusianya

    2. Kedua faktor objektif

 

Bentuk kepemimpinanpun yang menyangkut tingkat perkembangan politik dan sosial-ekonomi, tidak dapat dilepaskan dari kedua faktor tersebut. Ia produk dari situasi dan kondisi tertentu. Bentuk kepemimpinan yang feodalistis-mistis-tradisional, yang fasistis-otoriter, yang mono-polistis-oppressip, yang oligarkis-nepotistis, yang semi-demokratis dan yang demokratis-liberal, semua itu tidak dapat dilihat lepas dari situasi dan kondisi tingkat perkembangan masyarakat yang mengelilinginya, dan yang menciptakannya.

 

  1. Faktor subjektip manusianya adalah yang paling kompleks. Tidak dapat dibantah bahwa ada bermacam-macam watak dan sifat manusia. Ada yang berwatak malaikat dan bidadari, ada yang berwatak setan-iblis, ada yang berwatak manusia biasa dengan segala macam sifat kebaikan dan keburukan, dengan sifat kelebihan dan kekurangan, dengan ucapan dan tindakan seimbang, dengan nilai-nilai keimanan, keilmuan, keamalan dan keikhlasan yang seimbang pula. Ada yang jujur-ikhlas, ada yang munafik, ada yang naïf lekas percaya, ada yang beringas-brutal menolak segala yang baik, yang bermoral dan beretika.

 

  1. Yang ideal dan yang hendaknya menempati lapisan kepemimpinan ialah hendaknya menempati lapisan kepemimpinan ialah hendaknya manusia yang ber-Iman, ber-Ilmu dan ber-Amal. Yang amal kepemimpinannya adalah amal ilmiyah dan yang ilmunya adalah ilmu-amaliyah; dan yang baik amal-ilmiyahnya dan ilmu-amaliyahnya terus-menerus disumberi oleh ke-Imanan Tuhaniyah; yang etis-religious dan moral-religious.

 

  1. Secara 100% hal ini tidak mungkin tercapai. Karena itu perlu persyaratan dari manusia-manusia yang dipimpinnya. Masyarakatpun terdiri dari manusia-manusia. Dan masyarakat manusia yang dipimpin itu hendaknya memiliki daya koreksi apabila ada penyelewengan atau penyimpangan, baik disengaja atau tidak disengaja, oleh lapisan yang memimpin yang lazimnya berada diatas, memegang kekuasaan dan menguasai dana melimpah-limpah. “Kritische zin” atau daya membanding dan mengingatkan secara kritis terhadap kelas yang memimpin hanya dapat tumbuh apabila :

 

  1.  
    1. tingkat kesadaran politik dan tingkat kesadaran intelektual masyarakat bawahan cukup tinggi;

    2. tingkat kemandirian sosial-ekonomis cukup independen dari kelas atasan yang memimpin

 

Bila tingkat kesadaran dan intelektual, serta tingkat kemandirian sosial-ekonomis dan masyarakat bawahan sangat minim, maka tidak dapat diharapkan adanya daya-kritis dan daya-koreksi terhadap penyelewengan dan penyimpangan kelas yang memimpin. Kelas atasan yang berkuasa dan berdana tidak akan menyia-nyiakan mempertahankan status-quonya dengan lebih memperketat pengawasannya atas aparatur eksekutif, judikatif dan legislatif. Juga atas alat-alat media-massa. Seperti pers dan tv.

 

  1. Akibat dari semua ini akan adanya reaksi dari “arus-bawah” yang kesadaran politik dan intelektualnya sudah bangkit; dan yang biasanya berbasis kepada gerakan buruh dan gerakan tani, dengan kelompok inteligensia dan kelompok kelas menengah baru bermain diatas “Wip-plank”, yaitu sekali meloncat kepihak kelas yang memimpin, lain kali melompat ke kelas yang dipimpin. Potensi konflik laten akan terus membara sekitar kepemimpinan yang kurang memperhatikan keterbukaan, komunikasi dan koreksi yang dituntut oleh massa yang dipimpin.

 

Retrospeksi perkembangan kawasan internasional dan nasional dalam periode 1939-1995 dan periode 1996-1999

 

  1. Dalam garis besarnya, maka perkembangan kawasan internasional, dalam mana Indonesia sebagai Negara Merdeka ikut tersangkut didalamnya, baik secara pasif maupun secara aktif, dapat dibagi dalam tiga periode.

 

Pertama : periode antara tahun 1939 sampai tahun 1947, yaitu Periode Perang

Dunia ke-2 dengan komponennya Perang Pasifik (1941-1945)

Kedua : periode Perang Dingin antara tahun 1947 sampai tahun 1985

Ketiga : periode antara tahun 1985 sampai sekarang, dimana Dunia Komunis

Barat berantakan, dan tumbuhnya proses globalisasi digerakkan oleh

kapitalisme Amerika, Eropa dan Jepang/Cina.

 

  1. Dalam periode pertama Indonesia berhasil memproklamirkan Kemerdekaan, membela dan mempertahankannya. Tidak hanya terhadap sisa-sisa 300.000 tentara Jepang, tetapi juga terhadap 100.000 tentara Inggris, kemudian terhadap 200.000 tentara Belanda.

 

  1. Dalam periode kedua kita dapat mengatasi pemberontakan komunisme di Madiun, yang mendapat “restu” dari Moskow, juga dapat mengatasi gerakan Darul-Islamisme yang memperoleh dukungan kolonialisme Belanda. Kita dapat memperoleh pengakuan Dunia Internasional, membebaskan Irian Barat, memprakarsai Konperensi Bandung dan Gerakan Non-Blok, sambil meningkatkan Ketahanan Nasional kita disegala bidang. Kita juga dapat mengatasi kudeta G-30-S/PKI, dan menempuh industrialisasi sambil memperkokoh basis pertanian kita.

 

  1. Dalam periode ketiga kita menghadapi transisi dan transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang kedua ditingkat global-internasional transisi dan transformasi dari komunisme kearah kapitalisme yang menyadari perlunya keadilan sosial. Akibat dari transisi dan transformasi ganda itu masyarakat kita, yang makin dinamis itu mengalami berbagai persentuhan, pertentangan dan konflik (pidato Kenegaraan Presiden 16 Agustus 1993) dan tantangan baru yang tidak kurang beratnya disbanding tantangan di masa lalu (pidato Kenegaraan Presiden 16 Agustus 1994).

 

  1. Konflik itu memuncak, sejak tahun 1996 hingga tahun 1999 sekarang, karena kepemimpinan yang berkuasa menjalankan berbagai kebijaksanaan politik, ekonomi, hankam dan hokum yang menyimpang dari ketentuan dan arah yang ditetapkan oleh Konstitusi dan oleh Pancasila kita. Timbullah berbagai kesenjangan, yang akhirnya memuncak dalam krisis multi-dimensional. Yaitu krisis moneter, krisis finek, krisis politik, krisis hankam dan hukum, krisis kepercayaan dan krisis moral-etika.

 

Kesimpulan dan Penutup

 

  1. Tantangan masa depan era abad ke-XXI pada dasarnya adalah tantangan seluruh bangsa, seluruh rakyat, seluruh masyarakat dan seluruh Negara. Memang bagi lapisan kepemimpinan, maka seluruh tantangan itu harus menjadi perhatian utamanya. Dan harus ditangani sebaik mungkin.

 

  1. Lebih dulu lapisan kepemimpinan nasional masa kini dan masa mendatang harus menyadari, meyakini, serta menghayati cita-cita Proklamasi 1945. Yaitu Negara Kesatuan dan Persatuan dari Sabang sampai Merauke sebagai wadah. Dan sebagai isinya Negara itu adalah masyarakat adil dan makmur, makmur dan adil, dibangun bersama secara demokratis kerakyatan, berdasarkan musyawarah mufakat. Dan akhirnya sebagai cita-cita ketiga, maka Proklamasi negeri 1945 mengamanatkan garis politik bebas aktif, berdasarkan kepentingan nasional, sambil menyadari tanggung-jawab internasional untuk perdamaian dan keamanan internasional. Selain menyadari, meyakini dan menghayati cita-cita Proklamasi itu, maka lapisan kepemimpinan nasional kita harus mau dan mampu untuk mengamalkannya.

 

  1. Pada dasarnya lapisan kepemimpinan nasional Negara kita terdiri dari lima kelompok, yaitu :

 

  1.  
    1. yang menduduki jabatan kePresidenan dan Wakil Kepresidenan, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

    2. yang menduduki jabatan pimpinan MPR dan DPR, sebagai pemegang kekuasaan legislatif tertinggi, yang mandiri

    3. yang menduduki jabatan pimpinan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan judikatif tertinggi, yang independent

    4. yang menduduki jabatan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai pemegang kekuasaan control/pengawasan yang bebas

    5. yang menduduki jabatan pimpinan Dewan Pertimbangan Agung, sebagai pemegang kekuasaan “advisory” yang dihormati.

 

Pembagian kekuasaan Negara kita adalah trias-politika plus. Plusnya itu mencakup kekuasaan pengawasan keuangan dan kekuasaan pemberi nasehat. Lima kelompok kekuasaan ini merupakan kepemimpinan kolektif, yang sekalipun masing-masing adalah independent, tapi terkait oleh ikatan formal-spiritual dalam ikatan inter-dependen dan inter-independen.

 

  1. Untuk dapat menghadapi era abad ke-XXI, maka lima kelompok kepemimpinan kolektif itu, seyogjanya memiliki persyaratan ideal, yaitu “Das Sollen” seperti yang diuraikan dalam awal makalah ini. Ini tidak mudah, tapi harus diusahakan dan dikhtiarkan.

 

  1. Tiap kepemimpinan memerlukan keahlian. Keahlian tidak jatuh begitu saja dari langit. Memang ada “born leaders”. Tapi ini merupakan “exception”. Merupakan suatu kekecualian. Seyogjanya kita mengikuti jalan yang normal saja. Bukan yang eksepsional. Orang tidak dapat menguasai keahlian dibidang kepemimpinan tanpa latihan. Kata peribahasa Jerman : “Ubung macht dem Meister”. Latihan membuat manusia menjadi ahli, menjadi unggul. Juga didalam bidang kepemimpinan Bangsa dan Negara, dan dibindang manajemen aparatur pemerintahan dan dibidang profesi jabatan.

 

  1. Mungkin tantangan terbesar abad ke-XXI nanti ialah bagaimana kita dapat memperkokoh kekuatan integrasi kesatuan dan persatuan Bangsa dan Negara terhadap tarikan-tarikan kekuatan disintegratif dari proses globalisasi sekarang. Ada baiknya dalam hal ini kita memperhatikan apa yang diamanatkan oleh Gajah Mada pada waktu beliau juga menghadapi tantangan sejarah yang mirip sama pada 600 tahun yang lalu. Amanat itu berintikan mutiara arif-kebijaksanaan yaitu :

 

  1.  
    1. Satia Haprabu” : setia kepada Negara

    2. Haniaken musuh” : mengeliminir musuh yaitu disintegrasi

    3. Tan Sa-tresna” : setia kepada semua tanpa pilih-kasih

    4. Hing palagan hamungkasi” : menyelesaikan tiap tugas perjoangan/pembangunan sampai tuntas

    5. Gineung pratidina” : setiap hari melatih diri, berolah jiwa, berolah pikiran dan berolahraga

 

  1. Mudah-mudahan yang akan tampil kedepan sebagai kepemimpinan nasional mendatang yang menyadari, meyakini, menghayati serta mengamalkan cita-cita Proklamasi diatas, dan memiliki atau minimal mendekati persyaratan ideal atau “Das Sollen”-nya tentang Jiwa dan Kemampuan Kepemimpinan.

 

Sesungguhnya yang tersirat dari tulisan almarhum DR H. Roeslan Abdulgani ini adalah rumusan Kepemimpinan Kebangsaan 45 yakni 4 (empat) yang “demokratis, transparan dan terbuka, rasional, efisien dan efektip” dan yang 5 (lima) adalah “Satia Haprabu, Haniaken musuh, Tan Sa-tresna, Hing palagan hamungkasi, Gineung pratidina”, yang dapat digunakan sebagai bekal bagi para pemimpin Indonesia di abad ke-21 ini dan seterusnya.

 

Idealita (das sollen) Kondisi Nasional

Dalam kondisi terpuruk saat ini, unsur ketahanan bangsa tengah berada dalam suasana sangat rawan. Unsur2 ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, kini tampak kacau balau tanpa arah dan tujuan yang jelas. Tujuan Negara yang tercermin melalui Pancasila dan UUD’45 tampaknya sudah tidak lagi menjadi pegangan, khususnya di kalangan elite nasional. Karena itu, pemimpin nasional dan seluruh komponen bangsa perlu sedini mungkin memperkuat daya tahan bangsa [ISBN 979-96772-3-X, Kritisi Reformasi, 2006]. Unsur2 ketahanan bangsa itu meliputi :

  1. Kehidupan Keagamaan tidak Rawan

  2. Kehidupan Ideologis tidak Retak

  3. Kehidupan Politis tidak Resah

  4. Kehidupan Ekonomis tidak Ganas

  5. Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar

  6. Kehidupan HanKamNas tidak Lengah

  7. Kehidupan Ekologis tidak Gersang

Sebagai contoh, kritisi Kiprah Wakil Rakyat yang Menjemukan [Sewindu Reformasi, Kompas, 2 Mei 2006] menunjukkan bahwa sikap kepemimpinan nasional bidang legislatif (DPR, DPRD, DPD, MPR) kini perlu diperkuat semisal dengan sikap kepemimpinan berkearifan tradisional “ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, dan kalah tanpa wirang” layaknya Moh. Husni Thamrin, pejuang demokrasi Dewan Kota Praja / Balai Kota (gemeenteraad) dan kemudian Dewan Rakyat tingkat nasional (volksraad) [Relevansi Perjuangan Mohammad Husni Thamrin, PemDa DKI Jakarta, 1987] dan sujana paramarta (orang pintar dan adil) yakni cendekiawan yang berbudi mulia, menjalankan kebajikan dan menyerukan keadilan, ilmuawan harus menyampaikan yang benar, walaupun nantinya berdampak negatif, selain berpegang pada prinsip2 konstitusional, demokratis, dialogis, konsepsional, rasional, obyektif, positif, konstruktif, solution oriented dan institusional [ISBN 979-96772-1-1, Refleksi Proklamasi vs Reformasi, 2003].

Jakarta, 7 Juni 2006

MERDEKA !

Pandji R. Hadinoto, DHN45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19
Nov
08

Sosok Nasionalis45 & JSNK45

 

SOSOK NASIONALIS 45

 

Berawal sebagai peserta Seri Dialog Indonesia – Belanda, Seminar VOC The Two Faces of the World’s First Multinational Company, 3 – 4 September 2002, berlanjut dengan kunjungan ke Jl. Menteng Raya 31 untuk menggali Roh Gedung Joang 45, penulis kemudian justru diajak bergabung dengan Dewan Harian Nasional 45 oleh SekJen DHN45 sebagai Anggota Bidang EkoKesRa.

 

Selama 3,5 (tiga setengah) tahun itu, penulis mempelajari Riwayat Gedung Joang 45 sekaligus ikhwal Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45, yang menurut hemat penulis adalah dapat disebut sebagai Roh Kejuangan 45, berikut Sejarah DHN45 sendiri.

 

Dari pengamatan empiris di lapangan, penulis berpendapat bahwasanya Roh Kejuangan 45 itu tidak menemui resistensi yang berarti dari masyarakat generasi penerus, memang ada yang beranggapan seolah barang antik, namun setelah dipaparkan dengan baik maka hampir dapat dikatakan tidak ada penolakan, bahkan beberapa justru merasakan sebagai kebutuhan bagi upaya2 penguatan kejiwaan mereka ketika menghadapi berbagai tekanan sebagai akibat dari dampak politik globalisasi atau daulat pasar kini.

 

Pengamatan penulis dilakukan melalui 7 (tujuh) ragam komunitas seperti :

 

  1. Melalui Uji Material UU MiGas ke Mahkamah Konstitusi, 2003 – 2004, terkait Pasal 33 UUD 1945

 

  1. Melalui MASDEM45 (Mimbar Aspirasi Demokrat 45) sejak Juni 2004 yang berperan selaku Jejaring Komunikator Independen

 

  1. Melalui MASBETA45 (Masyarakat Bela Tanah Air 45) sejak Januari 2005 yang kemudian dipercaya sebagai Nara Sumber di Pro-3 RRI Jakarta, sampai sekarang sejak Maret 2005 dibawah judul acara Aspirasi Merah Putih.

 

  1. Melalui ICDI45 (Ikatan Cendekiawan Demokrat Indonesia 45) sejak Juli 2005 yang kemudian menggelar Diskusi Publik JSNK45 Roh Kenegarawanan dengan pembicara utama Bapak LetJen TNI (Purn) H. R. Soeprapto pada tanggal 19 Desember 2005.

 

  1. Melalui Perhimpunan Kebangsaan sejak Oktober 2005

 

  1. Melalui Aliansi Rakyat Bersatu sejak Pebruari 2006

 

  1. Melalui Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu sejak Pebruari 2006

 

Sementara itu dapat dibaca dari berbagai media ikhwal dinamika sikap politik Nasionalisme Baru di berbagai Negara, terakhir Bolivia yang menasionalisasi sumber2 daya alamnya dari cengkraman investor asing pada 1 Mei 2006. Demikian pula, pada hari Kamis 4 Mei 2006 diperoleh pendapat dari mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhamad yang menekankan bahwasanya “Negara yang lemah perlu kukuhkan semangat nasionalisme kita di zaman globalisasi”.

 

Momentum Sikap Nasionalisme Baru yang mendunia itu perlu dipadukan dengan materi MuBeNas 26 Juni 2006 mengingat bahwasanya JSNK45 itu boleh dianggap sebagai “ideologi” bagi warga peduli bela tanah air dan peduli kawal 9 (sembilan) Pusaka Indonesia yakni Bendera Sang Saka Merah Putih; Sesanti Bhinneka Tunggal Ika; Soempah Pemoeda 1928; Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; Pancasila; Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; UUD 1945; Wawasan Nusantara; Jiwa, Semangat dan Nilai2 Kejuangan 45, apalagi ditengah tantangan, ancaman, hambatan, gangguan Doktrin McArthur-Churchill [Tabloid Cita-cita, Oktober 2005] dan skenario RAND Corporation [Tabloid Intelijen, April 2006].

 

Dan warga yang bersikap demikian, penulis boleh menyebutnya sebagai Nasionalis 45 karena platformnya adalah modal pokok 9 (sembilan) Pusaka Indonesia itu, dengan lain perkataan, terbentuk dan terpeliharanya watak, kepribadian dan Kepemimpinan Bangsa yang sesuai JSNK45 [Pasal-7 ayat-1 AD BPP JSNK45, MuBeNas XI/2001 Angkatan 45] adalah guna menghasilkan sosok-sosok Nasionalis 45.

 

Berkaitan dengan Modul GASAKNAS bersama Tiga Pilar Kemitraan yang bersekretariat di KADIN Indonesia, penulis memasukkan Sub Modul JSNK45 sebagai motivator SDM bebas Suap & Korupsi.

 

Demikianlah masukan bagi Komite Pengarah MuBeNas DHN45, 26 Juni 2006, semoga bermanfaat dan diberikan Rakhmat dan Ridlo oleh Tuhan Yang Maha Esa.

 

Jakarta, 7 Mei 2006

Salam Kejuangan 45,

 

 

DR Ir Pandji R. Hadinoto, MH

EkoKesRa DHN45 / Anggota Komite Pengarah MuBeNas DHN45

eMail : nasionalis45@yahoo.com

 

 

Jiwa, Semangat, Nilai-nilai (JSN) Kejuangan 45

 

Riwayat Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 berkembang secara bertahap sebagai berikut :

Periode-1 : Masa sebelum Pergerakan Nasional (abad-3 M s/d abad-15 M)

Periode-2 : Masa Pergerakan Nasional (abad-16 M s/d 1945)

Periode-3 : Masa Proklamasi dan Perang Kemerdekaan (1945 s/d 1949)

Periode-4 : Masa Perjuangan Mengisi Kemerdekaan (1950 s/d kini)

 

Rumusan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 adalah sebagai berikut :

Jiwa 45 Sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan mempertahankannya

Semangat 45 Dorongan dan manifestasi dinamis dari Jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan memperta-hankannya

Nilai 45 Nilai-nilai yang merupakan perwujudan Jiwa dan Semangat 45 bersifat konseptual yang menjadi keyakinan, keinginan dan tujuan bersama bangsa Indonesia dengan segala keefektifan yang mempengaruhi tindak perbuatan Bangsa dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan mempertahankannya

 

Nilai-nilai dasar :

  1. Semua nilai yang terdapat dalam setiap Sila dari Pancasila

  2. Semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

  3. Semua nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasannya

 

Nilai-nilai operasional (nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan merupakan dasar yang kokoh dan daya dorong mental spiritual yang kuat dalam setiap tahap perjuangan Bangsa seterusnya untuk mencapai Tujuan Nasional Akhir seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk mempertahankan dan mengamankan semua hasil yang tercapai dalam perjuangan tersebut) adalah sebagai berikut

  1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

  2. Jiwa dan Semangat Merdeka

  3. Nasionalisme

  4. Patriotisme

  5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka

  6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah

  7. Persatuan dan kesatuan

  8. Anti penjajah dan penjajahan

  9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri

  10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya

  11. Idealisme kejuangan yang tinggi

  12. Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara

  13. Kepahlawanan

  14. Sepi ing pamrih rame ing gawe

  15. Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan

  16. Disiplin yang tinggi

  17. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan

 

Dikutip dari Pedoman Umum Pelestarian JSN 45 (DHN45, 1995) oleh :

 

DR Ir Pandji R. Hadinoto, PE, MH / EkoKesRa DHN45

eMail : legalcounsel45@yahoo.com

17
Nov
08

The Politics To Powerize Indonesia 2033 – 2100

RINGKASAN EKSEKUTIF : POLITIK INDONESIA DIGDAYA 2033 – 2100

Pandji R Hadinoto, Koordinator Nasional, Forum Komunikasi KERABAT 45

 

Dalam rangka turut serta menjawab Krisis Tatanilai yang kini dirasakan mendera kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dianggap perlu mengusung politik re-orientasi kebangsaan yang religius bagi warga Indonesia melalui perangkat :

1.      Penyegaran Sikap/Tatanilai Nasionalis

“Politik Budaya Joang Tiga Pilar Kebangsaan (3pK)” ber Tatanilai 123, terlampir

2.      Pendalaman Sikap/Tatanilai Religiusitas

“Relasi Sembilan Pusaka Bangsa – Al Qur’an”, terlampir

            Pasangan kedua tersebut diatas dapat menjadi isu cadangan strategik nasional sebagai bagian penting daripada upaya penguatan Nation State & Character Building menyimak milestone lintasan kesejarahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni :

  1. Politik Indonesia Bangkit                       20 Mei 1908
  2. Politik Indonesia Bersatu                       28 Oktober 1928
  3. Indonesia Merdeka                               17 Agustus 1945
  4. Indonesia Berdaulat                              27 Desember 1949
  5. Indonesia Bersatu                                 1 Mei 1963 (Penyerahan Irian Barat)

ReOrientasi kekinian termaksud diatas dapat dianggap masih relevan juga bagi upaya penguatan ReOrientasi Kebangsaan ke masa depan menghadapi Ancaman, Hambatan, Gangguan, Tantangan terhadap proyeksi malapetaka2 yang akan mendera umat se dunia a.l. :

  1. 21 Desember 2012 diduga keras akan terjadi Perubahan Peradaban Baru [Sita Sudjono, Kurnia Dari Alam Semesta Bagi Penghuni Bumi, 2 Pebruari 2008]
  2. 21 Maret 2014 diduga keras akan terjadi peristiwa pendekatan Asteroid QQ47 terhadap Bumi yang berdampak perubahan iklim bumi secara radikal terutama bagi negara2 Arab, sebagaimana yang sudah diberitakan melalui berbagai hadist sebagai tanda dekatnya kedatangan Imam Mahdi [Jaber Bolushi, Oktober 2015 Imam Mahdi Akan Datang, ISBN 978-979-16777-0-7]
  3. 31 Januari 2019 diduga keras terjadi benturan antara bumi dengan asteroid yang akan meluluhlantahkan Amerika Serikat sebagai azab Allah bagi kecongkakan Negara adidaya itu sekaligus sebagai azab bagi pengingkaran terhadap ajakan Nabi Isa as [Jaber Bolushi, Oktober 2015 Imam Mahdi Akan Datang, ISBN 978-979-16777-0-7]

Indikasi kearah ketiga dugaan peristiwa global diatas tersebut kini antara lain informasi tentang dugaan lenyapnya Es Kutub Utara pada akhir musim panas 2012 [Dr H J Zwally, peneliti iklim Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, www.suprememastertv.com] diikuti dengan melambatnya atau melemahnya mesin ekonomi dunia ditandai dengan dugaan keras resesi mulai mendera Amerika Serikat, yang selama ini dikenali sebagai motor penggerak utama mesin ekonomi dunia, dan yang diduga keras akan lebih parah daripada peristiwa resesi tahun 1930-an.

Hal ini berarti bahwa warga kebangsaan Indonesia perlu segera bersikap posif konstruktif, dan untuk itulah antara lain dibentuk Forum Komunikasi Indonesia Hijau pada tanggal 27 Maret 2008 bertempat di Lantai-12, Gedung M Syarif Thayeb, Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, sebagai produk Pra Konperensi ke-1 Asia Pacific on ASSET 2008 dengan platform bahwa tahun 2008 adalah titik tolak kiprah bagi Politik Indonesia Hijau [rujukan bahwa persoalan Politik adalah terpenting bagi ParPol dan LSM, Kompas 19 April 2008].

            Sebagai kelengkapan bagi penguatan sikap religiusitas atau spiritualitas terkini, dapat diinformasikan pula tentang Kata-kata Kunci Tafsir Al Qur’an (KK TQS) terkait :

  1. Tiga Pilar Kebangsaan     à Tiga Tiang Bangsa                                  29 KK TQS
  2. Sembilan Pusaka Bangsa             à Sembilan Pusaka Bangsa                      12 KK TQS
  3. Tujuh Ketahanan Bangsa             à Tujuh Kuat Tahan Bangsa           68 KK TQS
  4. Kepemimpinan Kebangsaan 45 à Pemimpin Bangsa Jiwa Empat Lima    86 KK TQS

The Politics To Powerize Indonesia 2033 – 2100

Pandji R. Hadinoto, National Coordinator, Forum Komunikasi KERABAT 45

 

ABSTRACT

The Indonesian Presidential Regulation No. 77/2007 today is stating that foreign investment is now eligible to gain sharing by maximum 49% of capitalization on local educational entities. Meaning to say that local norm and wisdom will be in difficulties to run as the dominant factors or the mainstream of the curriculum that can be installed by the formal institution when educating the local people to go. On the other hand, this situation also means that the Indonesian civil societies are then in position now to increase their best participation as such through a social engineering scheme i.e community colleges, under the action of the so-called community development which generally known as the important part of the corporate social responsibility. Under this scheme, Forum Komunikasi Kerabat 45 which operates several events in 2006 to 2007 for the young generations to have free talk to the senior generations mostly by the compatriots of 45 in a forum so-called Dialog Lintas Generasi (DIALING), which is customized as such to run under the topics of successful heroic history of Indonesia 1945 to 1949. The spirit of that heroic fight is aimed to be the strategic reserved soul of compatriots for this nation to win the global race anticipating the politics of globalization today and tomorrow. In this sense, Kerabat 45 is focussing today to encourage prominent citizen of Kutha Sala, the well known cultural city, to explore Politics To Powerize Indonesia 2033 – 2100 including the Three Pillar of Nations & Character Building that indicated having proven 123 values of local nationality wisdoms to campaign as the Indonesian compatriot’s culture, most better to deliver as one of the strategic Indonesian way of life anticipating the 5th amendment of the Indonesian constitution.

 

PROFIL INDONESIA PRA 2008

Kepribadian Budaya Bangsa Indonesia diyakini terbangun sejak 20 abad SM dan Ketatanegaraan dikenali konon sejak Kerajaan Sakala di Jawa Barat pada abad 2 M, lalu  Ketataniagaan Nusantara yang dibina oleh Kedatuan Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan Ketatanegaraan Nusantara yang dibentuk oleh Keprabuan Majapahit di Jawa Timur.

Kehadiran dominasi kolonialis Eropa Barat sejak abad 17 memunculkan Kejuangan Bangsa sebagai unjuk perlawanan terhadap perilaku penjajahan atas kedaulatan Nusantara.

Kebangkitan (Kebangsaan) Nasional yang ditandai oleh kehadiran Boedi Oetomo pada tahun 1908 dapat dipastikan adalah buah pengalaman empiris terbentuknya tatanilai-tatanilai Kepribadian Budaya, Ketataniagaan, Ketatanegaraan, dan Kejuangan tersebut diatas yang khas Nusantara sebagai modal dasar perjuangan selain dipicu oleh situasi dan kondisi Politik Etis yang dikembangkan Hindia Belanda saat itu. Adagium “experiential docent sapientiam” atau “melalui pengalaman kita dapat menjadi bijaksana” dan “experiential est optima rerum magistra” atau “pengalaman adalah guru yang baik” bolehlah diyakini mendasari gagasan mahasiswa STOVIA saat itu sebagai kelompok cendekia Nusantara.

Fakta sejarah berwujud Politik Indonesia Bangkit [1908] ini berevolusi kemudian menjadi Politik Indonesia Bersatu [1928] dengan kehadiran Resolusi Kerapatan Besar Pemoeda Indonesia pada Kongres Pemoeda II bertempat di Indonesisch Clubgebouw, Weltevreden, yang kini dikenali sebagai Sumpah Pemuda, dilengkapi dengan kehadiran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Adapun Politik Indonesia Berparlemen sebetulnya telah digagas oleh Gabungan Politik Indonesia [1941] yang dikembangkan kemudian oleh Prof Mr Soepomo dkk menjadi Rancangan UUD Sementara kepada Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Juni 1945, dengan didahului oleh kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai sumber dari segala sumber ketatanegaraan RI.

Sedangkan Indonesia Merdeka [17 Agustus 1945] dan Indonesia Berdaulat [27 Desember 1949] adalah dapat dikatakan sebagai kulminasi perjuangan bangsa, dengan catatan bahwa dalam perioda 1945 – 1949 itulah tercetusnya Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Joang’45 sebagai modal genuine bangsa mengusir penjajah, termasuk capaian Indonesia Bersatu [1 Mei 1963] dengan penyerahan wilayah Irian Barat kedalam kedaulatan NKRI.

Setelah mengatasi krisis politik ketatanegaraan berupa peralihan Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1966, kemudian peralihan Orde Baru ke Orde Reformasi pada tahun 1998, Indonesia abad 21 mengenali tatanilai UUD Pembaruan yang masih berlabel Tahun 1945 namun dirasakan banyak pihak bahwa UUD tersebut berbatang tubuh a.l. berorientasi daulat pasar yang liberalistik individualistik sehingga tidak sesuai dengan kejiwaan Pembukaan UUD 45 yang berorientasi daulat rakyat gotong royong, sehingga kini di tahun 2008 muncul krisis tatanilai yang sangat mendasar apalagi ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi prahara perekonomian global [Forum CEO KOMPAS100, Kompas, 14 Maret 2008].

Dalam pengertian inilah dapat dipahami kenapa perlu ada kaji ulang Teori filsuf Rene Descartes [1596 – 1650] “cogito ergo sum” (saya berpikir jadi saya ada) yang dianggap sumber legitimasi kelahiran sikap individualisme sejak tahun 1500an dan bermuara politik kolonialisme & liberalisme, diakui Prof Dr Jan Romein sebagai manifestasi perilaku yang menyimpangi Pola Umum Kemanusiaan (Aera van Europe, 1954)

 

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia kini abad-21 adalah diyakini sebagai kebutuhan strategis Bangsa dan Negara, mempertimbangkan bahwa kondisi obyektif (1) Indeks Pendidikan Indonesia dan (2) Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, yang dikaji demikian rendahnya dalam skala dunia bagi keperluan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat. Dalam kaitan inilah, Pembangunan Terpusat ikhwal jiwa joang bangsa melalui pengambilalihan jiwa joang 45 adalah menjadi modal yang strategik, yang dari lintasan sejarah bangsa dan Negara tercatat dan terbukti telah mampu merebut Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan kemudian Indonesia Berdaulat 27 Desember 1949. Artinya, melalui revitalisasi jiwa joang bangsa berjiwa joang 45 itu diharapkan dapat dicapai Indonesia Digdaya 2033 – 2100 sebagaimana pakem Ramalan Joyoboyo ditengah tiadanya GBHN. Oleh karena itulah, dengan penghargaan yang se-tingi2-nya disampaikan makalah ini bagi Konperensi ASPAC – ASET, Solo, 19 – 22 Mei 2008 untuk kategori Rekayasa Sosial. Jiwa Joang sebagai bagian penting daripada Pembangunan SDM Indonesia sesungguhnya telah dilakoni sejak perlawanan terhadap kolonialisme di Nusantara ini, seperti saat perioda kekuasaan VOC oleh perlawanan2 Sultan Agung [Mataram], Sultan Hasanudin [Gowa], dlsb, dan saat perioda kekuasaan Hindia Belanda oleh perlawanan2 Pangeran Diponegoro, Tani Banten dpp Kyai Abdul Karim al-Bantani, gerakan Mileniari Kediri dpp KH Mukhiar al-Jasmani, gerakan Mahdiisme Sidoarjo dpp Kyai Mukmin, dlsb. Jiwa Joang Nusantara pra perioda kolonialisme juga telah ditampilkan oleh jajaran Kedatuan Sriwijaya, jajaran Keprabuan Majapahit, dlsb. Dengan kata lain, Jiwa Joang anak negeri sebenarnya telah terbangun sejak lalulintas global perdagangan hasil bumi Nusantara melalui misalnya Jalur Sutera, bahkan sebagai kepribadian budaya sudah terbentuk sejak pra sejarah. Namun demikian, Jiwa Joang Kebangsaan baru terbangun sejak Boedi Oetomo berdiri tahun 1908 oleh cendekiawan kedokteran STOVIA.

 

TATANILAI KEARIFAN LOKAL NUSANTARA (TKLN)

TKLN “Mamayu Hayuning Bawono” (MHB) yang bermakna “mengelola, menjaga dan melestarikan alam semesta untuk kepentingan kesejahteraan seluruh penghuni alam semesta termasuk manusia” adalah salah satu misi manusia hidup di dunia selain menjadi Khalifah Allah di bumi dan beribadah kepada Allah. MHB ini sesuai Firman Allah QS Huud (11) : 61 “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu memakmurkannya, QS Asy-Syura (26) : 183 “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” dan QS Al-Ar’fat (7) : 56 “ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya”. Salah satu wujud MHB kini yakni Konservasi Alamiah yang menjadi pilihan strategik bagi Climate Justice ketika Climate Change dan Global Warming muncul menjadi ancaman dunia akibat “penyakit” gas buangan CO2 secara berkelebihan. Namun di Bali, tempat masyarakat dunia berembug peta jalan penyelamatan lingkungan hidup, justru masyarakat adatnya telah memiliki terlebih dahulu kesadaran pelestarian lingkungan hidup melalui a.l. wujud upacara Nyepi yang ditenggarai berdampak hemat produksi gas buangan CO2 itu. Dengan kata lain TKLN sebenarnya telah secara bijaksana menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Identik dengan kebijakan luhur itu, maka seharusnya Konservasi Budaya TKLN dapat juga menjadi pilihan strategik untuk jadi perangkat obat “penyakit multi kompleks” masyarakat Negara yang sedang mendera Indonesia a.l. maraknya Tindak Pidana Korupsi / rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia skala dunia, tingginya tingkat Populasi Kemiskinan – Kebodohan – Pengangguran, Ketidakmandirian Pangan – Sandang – Papan – Prasarana Umum, Kesenjangan Daya Saing Bangsa, Ketidakadilan & Ketidakpastian Hukum, Ketidakmerataan Kesejahteraan/ Keadilan Sosial, Kesadaran Daulat Pasar lebih daripada Daulat Rakyat, Keberpihakan Kepentingan Golongan lebih daripada Kepentingan Bangsa & Negara, Degradasi Orientasi Kebangsaan, terkuasainya mayoritas nilai ekonomis sumber2 daya alam, sumber daya telekomunikasi dan sumber daya lembaga perbankan & lalulintas keuangan oleh pihak asing, dlsb. Belajar dari lintasan budaya dan sejarah, maka Kepribadian Budaya TKLN yang diyakini bertumbuh sejak 20 abad sebelum Masehi itulah yang justru mendasari kekuatan bathiniah warga bangsa Indonesia memintasi masa penjajahan kolonialis sejak tahun 1602 sampai dengan tahun 1945, yang kini disebut sebagai Soft Power. Dan kemudian dikembangkan pada tahun 1945 sampai dengan 1949 sedemikian rupa oleh Budaya Joang 45 sebagai nilai tambah perjuangan bangsa guna meraih pengakuan Indonesia Berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949. Sumbangan kecendekiawanan atau intelektualitas melalui dunia pendidikan diakui pula telah membangun kesadaran Semangat Kebangsaan Indonesia, berawal dari Boedi Oetomo oleh mahasiswa STOVIA, Batavia (kini Jakarta, 1908) yang berlanjut menjadi Politik Kebangsaan Indonesia melalui Soempah Pemoeda (Batavia,1928), sehingga mampu kemudian berakumulasi menjadi Proklamasi Indonesia Merdeka [17 Agustus 1945] dan berbekal Budaya Joang 45 ketika itulah maka Indonesia Berdaulat dapat lantas berpasangan dengan Indonesia Merdeka. Dengan kata lain, perangkat sistim pendidikan berkelanjutan yang dibentuk sejak 24 Pebruari 1817 dan bermodal dasar Budaya TKLN itu setidaknya terbukti menjadi bekal perjuangan Indonesia Merdeka yang Berkedaulatan. Sehingga dalam konteks kekinian, paling tidak pembekalan masyarakat tentang Budaya TKLN khususnya Budaya Joang 45 seharusnya dapat diharapkan diperlakukan sebagai warisan luhur bangsa Indonesia yang dapat ekstra pro aktif, efektif, produktif dan konstruktif dijadikan perangkat cadangan strategis bagi sikap moral Kebangsaan menuju Indonesia Digdaya dengan skala “best fit” terbaik, sebagaimana Ramalan Jayabaya 2033 – 2100 M, sekaligus sebagai obat yang komprehensif guna mengatasi penyakit multi kompleks tersebut diatas, yang dalam skala tertentu dapat dianggap sebagai bentuk “penjajahan lain”. Artinya, saatnya kini, jelang tahun 2012 yang diterawang sebagai peralihan peradaban manusia per studi NASA adalah lenyapnya Es Kutub Utara , revitalisasi Soft Power itu strategik nilainya bagi keberlanjutan NKRI selain pemberdayaan Politik Indonesia Hijau 2008 – 2012 per Mamuyu Hayuning Bawono tersebut diatas, melengkapi sikap-sikap Tiga Pilar Kepemimpinan QURANI (Pemimpin & Khalifah – 35 ayat TQS, Akhlak Mulia – 34 ayat TQS, Cinta Kasih Sayang – 18 ayat TQS) dan Tiga Pilar Kejuangan TRISAKTI (Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian).

TIGA PILAR KEBANGSAAN (3pK) BUDAYA JOANG ABAD-21 

Komponen 3pK dirakit saat penyusunan Rekomendasi Lokakarya Nasional Wawasan Kebangsaan & Cinta Tanah Air bertempat diatas KRI Tanjung Nusanive 973 [Mei 2006] dan diluncurkan tanggal 10 Agustus 2006 bertempat di Gedung. DHN45, Jakarta. 3pK ini berkandungan 123 TKLN yang telah teruji dipergunakan oleh masyarakat di Indonesia dan bermanfaat mujarab, yakni Tatanilai Tersurat terdiri dari 9 Pusaka Bangsa Indonesia, 7 Ketahanan Bangsa Indonesia, 9 Kepemimpinan Kebangsaan 45,  5 Syarat Indonesia Digdaya, berikut Tatanilai Melekat yaitu 3 Soempah Pemoeda [1928],  3 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya [1928], 5 Pancasila [1945], 5 Hakekat Pancasila 1945, 10 Pembukaan UUD 1945, 4 Penjelasan UUD 1945, 17 Nilai2 Operasional Jiwa, Semangat & Nilai-nilai Joang 45, 36 Kepemimpinan Pancasila 1945 [Tim Khusus Laboratorium  Pancasila IKIP Malang, 1969], 5 Ajaran Lima Pintu Utama [Prabu Liman Senjaya Kusumah, Galuh Pakuan, 1545 M], 5 Lima Bangunan Utama [Prabu Susuk Tunggal, Soenda, 1345]. Dengan ingredient layaknya jamu atau obat lokal tersebut diatas, diharapkan terbentuk penjuru bagi para negarawan pejuang Indonesia ketika memintasi waktu menuju Indonesia Digjaya dengan berbekal Budaya Joang yang handal ketika mengarungi ancaman, hambatan, gangguan & tantangan akibat dampak politik globalisasi.

 

RAMALAN JAYABAYA PENGGANTI GBHN

Pertanda zaman sebagai warisan luhur TKLN ini terbagi dalam 3 (tiga) zaman besar atau Trikali, masing2 berjangka waktu 700 tahun yaitu Kali-swara, kali-yoga dan kali-sangara. Setiap zaman besar terbagi atas 7 (tujuh) zaman kecil atau Saptala kala, yang masing2 berdurasi 100 tahun. Sedangkan tiap zaman kecil terdiri dari 3 (tiga) masa kala yang berumur 33 – 34 tahun. Dan Indonesia kini berada di jangka waktu tahun 2001 – 2100 atau disebut Kala-surasa (warga bangsa hidup dalam suasana aman, damai, adil dan sejahtera, dengan catatan rentang2 tahun 2001 – 2033 disebut Masa-kala-daramana (warga bangsa hidup rukun dan pemaaf tersebab oleh semakin meluasnya wawasan hidup), tahun 2033 – 2066 disebut Masa-kala-watara (warga bangsa lebih mengedepankan hidup sederhana daripada kemewahan tersebab semakin meratanya kemakmuran), dan tahun 2066 – 2100 disebut Masa-kala-isaka (warga bangsa dapat menikmati hidup rukun, tenteram, aman, damai, adil dan sejahtera tersebab meningkatnya kesadaran akan arti pentingnya pegangan hidup). Kekayaan bangsa berupa Ramalan Jayabaya ini adalah Rakhmat Tuhan YMK, seperti juga Merah Putih sebagai panji kesatuan balatentara [Singosari, 1292] sampai dengan Wawasan Nusantara [NKRI, 1957], termasuk peralihan rezim kekuasaan penyelenggara Negara pada tahun2 1966 dan 1998.

                               

RAKHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Kalau Bank of South telah diprakarsai sebagai aksi nyata kebangkitan negara2 Amerika Latin menjawab kemandirian sebagai perlawanan terhadap politik globalisasi, maka Indonesia Bangkit kini seharusnya muncul tidak sekedar wacana, tekad dan pernyataan semata apalagi janji. Bermodalkan penjuru kejuangan bernama Pakta Kebangsaan itulah, diharapkan para elite pimpinan pusat dan daerah pilihan rakyat dapat lebih mampu memiliki keberanian guna membentuk aksi nyata berupa paket2 kebijakan (politik hukum), misalnya, yang lebih pro daulat rakyat ketimbang lebih pro daulat investor asing. Khusus bagi Indonesia, pilihan lebih pro rakyat itu adalah sikap kemuliaan sebagai politisi publik, mengingat dari pembelajaran lintasan budaya dan sejarah Indonesia, benang merah berupa Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa itu sungguh nyata kehadirannya, para spiritualis Indonesia dapat dimintakan nasehat mengenai kebenaran hal ini. Artinya, pernyataan tersebut di Pembukaan UUD 1945 tidaklah sekedar kalimat hukum tanpa roh, namun sungguh sebagai buah kajian dan kesimpulan nalar dan bathin para Bapak Bangsa Indonesia [1945]. Artinya, kepada para elite politisi publik itu kini dituntut mata bathinnya guna mengakomodasi aspirasi rakyat pemilihnya, sebagai penghormatan atas peringatan Indonesia Berdaulat tanggal 27 Desember 1949, memasuki tahun kritis 2008 yang faktanya dihantui oleh ketidakmanfaatan fluktuasi harga minyak mentah dunia bagi Indonesia pasca keberlakuan UU MiGas 2001 beserta perUUan turunannya dan proyeksi tebar pesona perebutan kekuasaan elite politikus. Dengan kata lain, setiap penyimpangan sikap terhadap Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa bagi Indonesia sejak peradaban bangsa Indonesia yang terbangun 20 abad SM, adalah sikap pengkhianatan. Oleh karena itulah, keberadaan Pakta Kebangsaan bermuatan 123 TKLN itu dirangkum dengan maksud dan tujuan guna menyegarkan dan meluruskan kembali sikap nalar dan bathin para politikus pembijak publik di Indonesia sekaligus sebagai aksi nyata bagi rekayasa sosial Politik Indonesia Digdaya.

 

INDIVIDUALISME ITU PENYIMPANGAN POLA UMUM KEMANUSIAAN

Almarhum Prof MR Soediman Kartohadiprojo, mantan anggota Komisi Besar Indonesia Muda, 25 Mei 1929, dalam bukunya Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila [Desember 1969], khususnya Bab X Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dan Filsafat Pancasila, mengungkapkan pernyataan Prof DR Jan Romejn (De Europese Geschiedenis als Afwijking van het Algemeen Menselijk Patroon, 1954) bahwa perilaku “man become a spiritual individual” warga benua Eropa diakui telah menyimpangi Pola Umum Kemanusiaan (Algemeen Menselijk Patroon) sejak tahun 1500an, karena berpikiran lebih bertitikberat mengikuti rasa atau pemikiran irrasionil. Cara berpikir ini diterapkan pada pergaulan hidup manusia yang membawa suatu pandangan bahwa manusia dilahirkan bebas, satu individu terpisah dari individu lainnya, masing2 dengan kepribadiannya, dengan kepentingannya, dengan kekuasaannya sendiri2. Manifestasi pemikiran ini digambarkan dengan baik oleh filsuf Rene Descartes [1596 – 1650] “cogito ergo sum” (saya berpikir jadi saya ada). Dari pengalaman empiris, perilaku individiualisme ini bermuara kebijakan kolonialisme dan liberalisme yang berujung seperti politik gun-boat, forced-buying, devide-et-impera dan kini berkembang a.l. neo-kolonialisme, neo-liberalisme berujung politik pre-emptive-strike. Pemahaman hadirnya perilaku penyimpangan dapat mendasari logika kenapa misalnya Statuta VOC [1602] bermuatan kontroversial yakni hak berdagang sekaligus hak berkekuasaan sebagai Negara di seberang lautan. Artinya, perilaku menyimpang ini kini seharusnya tidak patut lagi dikembangkan lebih lanjut berikut turunannya didalam kerangka harmonisasi pergaulan peradaban global abad-21, termasuk pengelolaan Climate Justice dlsb. Apalagi perilaku individualisme yang menyimpang ini sangat boleh jadi muncul secara situasional akibat tekanan keterputusan dari kebiasaan menikmati rempah2 Indonesia pasca tidak berfungsinya Konstatinopel [1453].

 

KEPEMIMPINAN POLITIK HUKUM INDONESIA

Tradisi peradaban leluhur dalam kerangka cipta-rasa-karsa TKLN, berwujud politik hukum nusantara, pertanda bukti ciri kepemimpinan berskala dunia, seperti ikhwal hak2 dasar manusia atau Hak Asasi Manusia [HAM] yang secara konstitusional telah tercantum di Prasasti Telaga Batu [682 Masehi] yakni a.l. kalimat “…baik jikalau kamu orang rendah, menengah ataupun orang bertingkatan tinggi…” yang setara dengan makna Persamaan atau Equality sesuai paham Human Rights. Prasasti Telaga Batu itu diyakini sebagai Naskah Konstitusi Kedatuan Sriwijaya [Moh. Yamin, Tatanegara Majapahit, Sapta Parwa III, 1962]. Dengan kata lain, kita perlu bersyukur bahwa ternyata peradaban Indonesia modern telah lebih dulu kenali tentang hak2 dasar manusia itu ketimbang peradaban2 modern di Inggris pasca Magna Charta [15 Juni 1215], Amerika bertanda Declaration of Independence [6 Juli 1776] dan Eropa bertonggak Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen [4 Agustus 1789], sebagai pertanda yang dikenali kemudian dengan istilah mendunia kini yaitu Human Rights. Demikian pula, Trias Politika Trayaratna [Majapahit, abad-14] ternyata lebih tua daripada Trias Politika John Locke [1690] dan Montesquieu [1748]. Seloka Bhinneka Tunggal Ika [Majapahit, abad-14] daripada E Pluribus Unum [Amerika Serikat, abad-18]. Kompilasi Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa [Gowa-Tallo, 1626] sebaya dengan praktek Anggaran Dasar VOC [1602]. Naskah Siksa Kanda Karesian [Pajajaran, 1518] yang a.l. Memuat ragam siasat tempur, lebih tua daripada praktek rekayasa tempur kolonialis Portugis, Spanyol dan VOC di bumi persada Nusantara, dlsb. Prakarsa Konperensi Asia Afrika [Bandung, 1955] adalah juga puncak peradaban kepemimpinan politik hukum Indonesia buah pemahaman yang mendalam tentang TKLN.

 

REKOMENDASI

Oleh karena itulah, yang ditunggu oleh rakyat Indonesia kini adalah paket2 kebijakan publik berkualitas kepemimpinan politik hukum Indonesia, khususnya tahun 2008, tidak sekedar pengekor atau “follower” terhadap kepentingan politik globalisasi, karena era globalisasi sudah pernah menjadi pengalaman empiris Nusantara sejak sebelum abad 1 Masehi sampai tahun 1453 ketika Jalur Sutera berhasil terselenggara secara harmonis a.l. mengantarkan produk unggulan Nusantara seperti rempah2 menjadi salah satu mata dagangan utama antar benua. Dengan kata lain, kepemimpinan politik hukum Indonesia di dunia jilid abad-21 adalah sepantasnya kini menjadi kemutlakan yang wajar dikreasikan oleh para pembijak publik menuju Indonesia Digdaya, sehingga kelak terhindarkan, misalnya, kemunculan istilah komprador seperti di Nusa Dua, Bali [COP-13, Desember 2007]. Dengan sendirinya, kualitas kepemimpinan pembijak publik adalah menjadi tidak sekedar managerialship tetapi leadership bahkan Guru Bangsa dan/atau Negarawan PETA (Pejuang Tanpa Akhir). Sekaligus saatnya kini diharapkan juga konsistensi sikap-sikap Tiga Pilar Kepemimpinan QURANI Generasi Indonesia Muda 2008 berbudaya joang Tiga Pilar Kebangsaan & Tiga Pilar Kejuangan TRISAKTI sehingga kelak dapat lebih siap merebut iklim kebijakan harmonisasi guna atasi politik globalisasi, saat hadapi keserentakan akan hadirnya peralihan peradaban manusia pasca tahun 2012 yad.

Kebijakan Harmonisasi itu a.l. [1] Penetapan Visi Misi 9 (sembilan) Presiden RI berkerangka 100 tahun Indonesia Merdeka 17 Agustus 2045, [2] Pelurusan Batang Tubuh UUD terhadap Pembukaan UUD qq Tatanilai PANCASILA Pelita Hidup sekaligus mengawal PANCASILA sebagai “kalimatun sawa” (as a model of living togetherness, Kemajemukan, Kompas, 19 Maret 2008), [3] Politik Indonesia Hijau 2008 -2012 (+) jabaran SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) berupa strategi terapan teknologi tepat guna di sektor2 kelautan/kebaharian, pertambangan/energi, pertanian/perkebunan, ketahanan rakyat semesta, dan pendidikan masyarakat, berbekal budaya joang bangsa :

 

T I G A   P I L A R   K E B A N G S A A N  

Yang ke-1 : Bertekad turut serta mengawal “9” (sembilan) Pusaka Bangsa Indonesia yaitu (1) Bendera Sang Saka Merah Putih, (2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, (3) Soempah Pemoeda 1928, (4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, (5) Pancasila, (6) Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, (7) Undang-Undang Dasar 1945, (8) Wawasan Nusantara NKRI, (9) Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45, berikut nilai-nilai luhur budaya nusantara yang adiluhung seperti kearifan lokal, nilai-nilai gotong royong, musyawarah mufakat, budi pekerti, dan lain sebagainya. [Acuan : Halaman 69 Prosiding Ikatan Cendekiawan Demokrat Indonesia 45, Diskusi Publik Jiwa Semangat Nilai Nilai Kejuangan 45 Roh Kenegarawanan, 19 Desember 2005]

Yang ke-2 : Bertekad turut serta mewaspadai “7” (tujuh) unsur-unsur Ketahanan Bangsa Indonesia yaitu (1) Kehidupan Keagamaan tidak Rawan, (2) Kehidupan Ideologis tidak Retak, (3) Kehidupan Politis tidak Resah, (4) Kehidupan Ekonomis tidak Ganas, (5) Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar, (6) Kehidupan HanKamNas tidak Lengah, (7) Kehidupan Ekologis tidak Gersang. [Acuan : Halaman 126, Pancasila Menjawab Globalisasi, R. Soeprapto, ISBN 979-96772-2-X, 2004]

Dan yang ke-“3” : Bertekad turut serta menumbuhkembangkan jiwa, semangat, nilai-nilai sikap Kepemimpinan Kebangsaan 45 yakni 4 (empat) sikap yang “demokratis, transparan dan terbuka, rasional, efisien dan efektif” dan 5 (lima) sikap yakni “Satia Haprabu (setia kepada Negara), Haniaken musuh (mengeliminir musuh yaitu disintegrasi), Tan Sa-tresna (setia kepada semua tanpa pilih kasih), Hing palagan hamungkasi (menyelesaikan tiap tugas perjuangan/pemba-ngunan sampai tuntas), dan Gineung Pratidina (setiap hari melatih diri, berolah jiwa, berolah pikiran dan berolahraga)”. [Acuan : Halaman 120 Materi Pendukung Pembudayaan Jiwa, Semangat Dan Nilai-nilai Kejuangan 45, DHN45, 2005, tentang “Kepemimpinan Kebangsaan Yang Mampu Mengemban Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945”, DR H Roeslan Abdulgani]

 

TEMA PROGRAM : Bertekad turut serta membangun kedigdayaan Negara bangsa dan karakter anak bangsa Indonesia menuju kemampuan bangsa dan Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat untuk mencapai Kerakyatan yang Adil dan Makmur.

 

DAFTAR TATANILAI TIGA PILAR KEBANGSAAN (3pK)

 

No                   Tatanilai Tersurat

                  

Pusaka Bangsa Indonesia                                                                        [2004]

01                                        Sang Saka Merah Putih 1292

02                                        Sesanti Bhinneka Tunggal Ika 1365

03                                        Soempah Pemoeda 1928

04                                        Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928

05                                        Pancasila 1945

06                                        Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945

07                                        Undang Undang Dasar 1945

08                                        Wawasan Nusantara NKRI 1957

09                                        Jiwa, Semangat & Nilai-nilai Kejuangan 45

Ketahanan Bangsa Indonesia                                                                  [2005]

10                                        Kehidupan Keagamaan tidak Rawan

11                                        Kehidupan Ideologis tidak Retak

12                                        Kehidupan Politis tidak Resah

13                                        Kehidupan Ekonomis tidak Ganas

14                                        Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar

15                                        Kehidupan HanKamNas tidak Lengah

16                                        Kehidupan Ekologis tidak Gersang

Kepemimpinan Kebangsaan 45                                                               [2001]

                  4 (empat) sikap

17                                        Demokratis

18                                        Transparan dan Terbuka

19                                        Rasional

20                                        Effisien dan Effektif

5 (lima) sikap

21                                        Setia kepada Negara

22                                        Mengeliminasi musuh yaitu DisIntegrasi

23                                        Setia kepada semua tanpa pilih kasih

24                                        Menyelesaikan tiap tugas perjuangan/pembangunan sampai tuntas

25                                        Setiap hari melatih diri berolahjiwa, berolah pikiran dan berolahraga

Syarat Indonesia Digdaya                                                                        [1945]

26                                        Merdeka

27                                        Bersatu

28                                        Berdaulat

29                                        Adil

30                                        Makmur

 

Tatanilai Melekat

 

                        Soempah Pemoeda                                                                                    [1928]

31                                        Satu Nusa Indonesia

32                                        Satu Bangsa Indonesia

33                                        Satu Bahasa Indonesia

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928                                                 [1928]

34                                        Indonesia Bersatu

35                                        Indonesia Bahagia

36                                        Indonesia Abadi

Pancasila 1945                                                                                          [1945]

37                                        Ketuhanan Yang Maha Esa

38                                        Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

39                                        Persatuan Indonesia

40                                        Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusya- waratan/Perwakilan

41                                        Keadilan Sosial

Hakekat Pancasila 1945

42                                        Kebenaran

43                                        Kebaikan

44                                        Kejujuran

45                                        Keadilan

46                                        Kebersamaan

Yang berdasarkan moral2 Ketuhanan Yang Maha Esa

                  Pembukaan UUD 1945                                                                             [1945]

47                                        Kemerdekaan

48                                        Peri  Kemanusiaan

49                                        Peri Keadilan

50                                        Berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa

51                                        Keinginan luhur

52                                        Berkehidupan Kebangsaan yang bebas

53                                        Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

54                                        Memajukan Kesejahteraan Umum

55                                        Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

56                                        Melaksanakan Ketertiban Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial

 

Batang Tubuh UUD 1945 (berungkapan Tatanilai Kenegaraan)

                 

Penjelasan UUD 1945

57                                        Hukum Dasar Tertulis & Tidak Tertulis dan Cita-cita Hukum (rechtsidee)

58                                        Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur

59                                        Semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan

60                                        Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat)

 

Nilai2 Operasional Jiwa Semangat & Nila-nilai Joang 45         [1995]

61                                        Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

62                                        Jiwa dan Semangat Merdeka

63                                        Nasionalisme

64                                        Patriotisme

65                                        Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka

66                                        Pantang mundur dan tidak kenal menyerah

67                                        Persatuan dan Kesatuan

68                                        Anti Penjajah dan Penjajahan

69                                        Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri

70                                        Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya

71                                        Idealisme kejuangan yang tinggi

72                                        Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara

73                                        Kepahlawanan

74                                        Sepi ing pamrih rame ing gawe

75                                        Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan

76                                        Disiplin yang tinggi

77                                        Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan

 

Kepemimpinan Pancasila 1945                                                                [1969]

[Tim Khusus Laboratorium  Pancasila IKIP Malang, 1969]

                  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

78                                        Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing2 menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

79                                        Hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut2 kepercayaan yang ber-beda2 sehingga terbina kerukunan hidup

80                                        Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

81                                        Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

82                                        Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia

83                                        Saling mencintai sesama manusia

84                                        Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro

85                                        Tidak se-mena2 terhadap orang lain

86                                        Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

87                                        Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan

88                                        Berani membela kebenaran dan keadilan

89                                        Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lainnya

Sila Persatuan Indonesia

90                                        Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan

91                                        Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara

92                                        Cinta tanah air dan bangsa

93                                        Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia

94                                        Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber Bhinneka Tunggal Ika

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

95                                        Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat

96                                        Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

97                                        Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

98                                        Musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan

99                                        Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah

100                                    Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur

101                                    Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harhat dan martabat manusia serta nilai kebenaran dan keadilan

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

102                                    Mengembangkan perbuatan2 yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong

103                                    Bersikap adil

104                                    Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

105                                    Menghormati hak2 orang lain

106                                    Suka memberi pertolongan kepada orang lain

107                                    Menjauhi dikap pemerasan terhadap orang lain

108                                    Tidak bersikap boros

109                                    Tidak bergaya hidup mewah

110                                    Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum

111                                    Suka bekerja keras

112                                    Menghargai hasil karya orang lain

113                                    Ber-sama2 berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

 

Ajaran Lima Pintu Utama                                                                         [1545]

[Prabu Liman Senjaya Kusumah, negara Galuh Pakuan, 1545 M]

114                                    Semiaji (cerminan Kemanusiaan)

115                                    Bratasena (cerminan Persatuan)

116                                    Harjuna (cerminan Keadilan)

117                                    Nakula (cerminan Kerakyatan)

118                                    Sadewa (cerminan Ketuhanan)

 

Lima Bangunan Utama                                                                             [1345]

[Prabu Susuk Tunggal, negara Soenda, 1345 M]

119                                    Bima Resi / Sadewa (pengaturan Tatacara & Pelaksanaan Keagamaan)

120                                    Punta Dewa / Bratasena (pengaturan Persatuan & Kesatuan Rakyat)

121                                    Narayana / Sri Kresna (pengaturan tegaknya Peri Kemanusiaan)

122                                    Madura / Kakak Sri Kresna (pengaturan hak2 Kerakyatan)

123                                    Suradipati / Harjuna (pengaturan Keamanan, Kesejahteraan, Keadilan)

 

Jakarta, 7 April 2008

RELASI PILAR KEBANGSAAN – AL QUR’AN    KATA KUNCI TAFSIR AL QUR’AN

                                                                                                                                 [jumlah ayat]

SEMBILAN PUSAKA BANGSA                                                                                           12

  1. MERAH PUTIH                                                                                                            22
  2. BHINNEKA TUNGGAL IKA            (BERBEDA TAPI SATU)                                  68
  3. SUMPAH PEMUDA                                                                                                     29

3.1              SATU NUSA                          (SATU TANAH AIR)                                       240

3.2              SATU BANGSA                                                                                               63

3.3              SATU BAHASA                                                                                               74

  1. LAGU INDONESIA RAYA               (SYAIR BANGSA RAYA)                                    7
  2. PANCASILA                                      (LIMA PELITA HIDUP BANGSA)                   82

                                                                        (LIMA PANDANGAN HIDUP BANGSA)        99

(LIMA PENJURU HIDUP BANGSA)              87

5.1              KETUHANAN YANG MAHA ESA  (TUHAN YANG MAHA ESA)           1044

5.2              KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

(SIKAP MANUSIA YANG ADIL)                   366

5.3              PERSATUAN                         (SIKAP YANG SATU)                                        9

5.4              KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH

KEBIJAKSANAAN DALAM MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

(HIKMAH KEBIJAKSANAAN

PEMIMPIN MUSYAWARAH MASYARAKAT)             65

5.5              KEADILAN SOSIAL             (KEADILAN MASYARAKAT)                             9

  1. PROKLAMASI INDONESIA MERDEKA 17-8-1945         

(SATU TUJUH DELAPAN SATU SEMBILAN EMPAT LIMA)         179

  1. UNDANG UNDANG DASAR 1945    

(UNDANG UNDANG DASAR SATU SEMBILAN EMPAT LIMA)     99

  1. WAWASAN NUSANTARA              (BATAS HUKUM DASAR NEGARA)             132
  2. JIWA SEMANGAT NILAI 45            (JIWA SEMANGAT EMPAT LIMA)                 55

Catatan :

KERABAT EMPAT LIMA ……………………………………………………        45

Jakarta, 6 April 2008, Pandji R Hadinoto, eMail : kerabat45@yahoo.com

Pembenaran Relevansi Pentingnya ReNationalism & ReSpirituality Bagi Indonesia Digdaya:

  1. Ekonomi Internasional, Runtuhnya USA Inc ? [Kompas 7 April 2008]
  2. Indonesia Punya Masa Depan, Nasionalisme dan Solidaritas Sosial Menjadi Modal Bangsa [Kompas 5 April 2008]
  3. Politika Si Gembala Sapi [Budiarto Shambazy, Kompas 5 April 2008]
  4. Ekonomi Menuju Titik Nadir [Kompas 4 April 2008]
  5. Ekonomi Menuju Resesi [Kompas 3 April 2008]
  6. Negara Gagal ? [Meutia Ganie-Rochman, Kompas 3 April 2008]
  7. Babak Baru Krisis Finansial Global [Kompas 28 Maret 2008]
  8. Indonesia di Luar Negara [Satjipto Rahardjo, Kompas 24 Maret 2008], dlsb.

 

17
Nov
08

Panas makin Mengganas

Jumat, 09 Mei 2008 00:00 WIB

Panas makin Mengganas

 

Al Gore memang luar biasa. Mantan wakil presiden di era Clinton itu (1993-2001), dengan semangat yang tak kunjung reda berkampanye mencegah pemanasan global (<i>global warming

) yang mengancam makhluk bumi. Namun, respons para pengambil keputusan di negerinya waktu itu agaknya tidak sebanding. Hal itu tersirat dalam narasi film dokumenter The Inconvenient Truth

, kenyataan yang tidak diinginkan. Pada waktu pembuatan film itu, Amerika memang belum menandatangani Protokol Kyoto tahun 1997. Padahal dengan protokol tersebut, dunia berusaha menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada tingkat yang tidak membahayakan iklim bumi.

Secara ilmiah, dalam film itu Al Gore mengupas perilaku bencana yang mengarah pada pemusnahan kehidupan di bumi. Film dokumenter pemenang Academy Award 2007, dan yang memantapkan Al Gore sebagai pemenang Hadiah Nobel untuk Perdamaian karena kampanyenya soal <i>global warming

, mampu meyakinkan penonton betapa serius problem tersebut. Pemandangan di daerah kutub, ketika bukit-bukit salju berguguran dan padang-padang es mulai retak, membuktikan betapa gawatnya perusakan ekosistem bumi. Salju yang menyelimuti daratan di banyak tempat mulai mencair, hanya meninggalkan petak-petak yang masih tertutup es. Sesuai perjalanan waktu, daerah yang masih tertutup salju itu pun makin menyempit. Dapat dibayangkan apa akibat global warming

terhadap makhluk daerah kutub. Misalnya beruang kutub, mereka harus berenang belasan atau puluhan kilometer untuk menemukan padang es yang belum rapuh, yang mendukung kehidupan mereka. Namun, mungkin akhirnya mereka terpaksa mati lemas karena tidak menemukannya.  

Tentang nasib binatang-binatang yang menjadi korban perubahan iklim juga diungkap dalam film dokumenter baru <i>Earth

, Bumi. Dengan cara lain, film ini pun mampu menyadarkan penonton tentang perusakan ekosistem planet bumi akibat ulah manusia. Juga tentang kekejaman alam bebas terhadap kawanan binatang penghuninya yang terpaksa mengungsi dari tempat semula karena perubahan iklim. Film yang disutradarai Alastair Fothergill, Mark Linfield, yang pembuatannya memakan waktu lima tahun dan yang paling mahal sejauh ini, mengisahkan bagaimana tiga hewan–seekor beruang kutub, seekor gajah, dan seekor ikan paus bungkuk–berjuang mengatasi kekejaman alam bebas demi kelangsungan hidup mereka dan anak-anak mereka.

Ada keindahan, ada kekejaman. Itulah cermin kehidupan. Keganasannya dilatarbelakangi keindahan bumi. Penonton diajak bertualang ke seluruh penjuru bumi, di lebih dari 200 lokasi, sambil menyaksikan pengungsian kawanan binatang-binatang dan keganasan yang mereka temui di jalan. Mereka saling melindungi, dan saling memangsa. Penonton seakan terbang melewati hutan-hutan, padang-padang es di Kutub Utara, melewati puncak Gunung Everest yang kelihatan berselimut salju. Namun, selimut itu berangsur meleleh di sana-sini. Film menakjubkan yang banyak mendapat pujian ini–<i>Visually dazzling (The Guardian), Ravishing (Variety), Stunning (EyeForFilm.co.uk)

–menyadarkan penonton betapa indahnya kehidupan di planet bumi.

Kampanye antipemanasan global mulai bergerak sejak KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, pada 1992. Indonesia pun pada Desember 2007 mengadakan Bali Road Map, pertemuan internasional yang merumuskan usaha mengatasi krisis lingkungan hidup. “Membangun kesadaran masyarakat tentang bencana ini sudah menjadi tuntutan bagi yang peduli,” demikian tersirat dalam ucapan Dr Ir Pandji Hadinoto, Ketua Presidium Komunikasi Indonesia Hijau, ketika dengan rombongannya berkunjung ke <i>Media Indonesia

pekan lalu. Dalam catatannya dia mengutip pendapat beberapa ahli: Peneliti iklim Dr HJ Zwally dari Badan Aeronautika dan Antariksa Amerika (NASA) memprediksi, hampir semua es akan lenyap dari Kutub Utara pada akhir musim panas 2012. Es yang mencair terlalu cepat mengakibatkan perubahan iklim yang terlalu cepat pula. Ahli kelautan Australia, Dr Steve Rintoul, memperkirakan bahwa rasio kecepatan mencairnya es akan memaksa pindah 100 juta penduduk  pantai untuk menghindari naiknya permukaan laut. Namun, Dr James Hansen dari NASA masih memberi harapan, “Kita sudah sampai ke titik ujung, tetapi belum sampai ke titik tanpa harapan. Kita masih bisa berbalik, tetapi harus lewat arah yang cepat.” Situasi mencemaskan yang tak akan hilang tanpa kesadaran masyarakat dunia.

 

Oleh : Toeti Adhitama, Ketua Dewan Redaksi Media Group

 

17
Nov
08

Soft Power versus Soft War

 

Rekomendasi Dialog Lintas Generasi (DIALING) gelaran BARPETA (Barisan Pembela Tanah Air) di POIN Square Lantai-FC, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 28 Juni 2008, adalah agar supaya Tatanilai Jiwa, Semangat Nilai-nilai Joang 45, Tiga Pilar Tatanilai Kenegarawanan (berikut 123 Tatanilai Kearifan Lokal Nusantara) dan Lima Pilar Tatanilai Bela Negara dapat segera diangkat menjadi Perundang-undangan Republik Indonesia sebagai salah satu upaya strategis perkuatan ketahanan bangsa dalam kerangka pembangunan potensi pertahanan Negara jenis “Soft Power”. Hal ini penting segera dilakukan akibat munculnya ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan sebagai dampak sistemik daripada upaya-upaya perang asimetrik generasi ke-4 “Soft War” yaitu model perang yang lebih melibatkan jaringan lepas diperkuat dengan teknologi informasi yang kenyal berciri bukan tindakan militer untuk mengalahkan kekuatan musuh tetapi menyerang langsung jiwa dari penentu kebijakan musuh dan menghancurkan kemauan politik musuh serta dukungan kesiapan untuk pertempuran yang berkepanjangan, menjemukan dan tanpa kemenangan yang jelas, serta lebih merupakan pekerjaan “sosial bersenjata” yang lebih banyak olah otak ketimbang olah otot dan lebih banyak kesabaran daripada agresi. Kualitas prajurit yang ideal menjadi tidak mirip pembunuh ulung tetapi lebih banyak cendekiawan berupa “perang tingkat sarjana”, berkeahlian multi bahasa disertai penguasaan sejarah dan antropologi.

Perkuatan kewaspadaan melalui Perundang-undangan termaksud diatas adalah strategik bagi Indonesia mengingat bahwa ada informasi tentang rencana penyiapan 20 ribuan korps penasehat yang akan dididik untuk menyusup bersama kekuatan militer sekutu di seluruh dunia [Hidayat Yudoprawiro, pejuang 45 dan Wakil Ketua BARPETA, Bertempur Dalam Perang Masa Depan Diperlukan Otak Bukannya Peluru Dalam Abad 21, 27 Juni 2008, disadur dari The Economist “Brains, Not Bullets, How To Fight Future Wars”, Nopember 2007].

Jakarta, 29 Juni 2008

Pandji R. Hadinoto / Ketua BARPETA, eMail : barpeta45@yahoo.com

HP : 0817 983 4545, [Kader Pembina Kesadaran Bela Negara No. 07/V/2008]

17
Nov
08

Energi OTO (Other Than Oil)

 

Setelah kinerja politik liberalisasi Minyak dan Gas Bumi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ternyata kini dirasakan kurang berhasil menangkal situasi dan kondisi krisis Energi Minyak Bumi Dunia yang mendera secara langsung rakyat Indonesia akibat kenaikan harga eceran Bahan Bakar Minyak, maka seharusnya saatnyalah kini segera dilakukan pengamanan atas kiprah Energi OTO dalam kerangka mengemban amanat  “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” sebagaimana diamanatkan oleh Pasal-33 Konstitusi Republik Indonesia.

Salah satu pengamanan penting yang segera dapat dilakukan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju Indonesia Digdaya 2045 adalah Teknologi Energi Surya Nanosilikon [Nanosilikon untuk Swaenergi, Kompas 11 Juni 2008] sebagai salah satu sumber daya Energi OTO prakarsa anak bangsa Indonesia yang strategik dan ramah lingkungan alias Energi Hijau, dalam arti sepatutnya mutlak dikuasai oleh Negara melalui Perusahaan Negara qq APBN dan tidak dikuasai oleh investor swasta.

Dengan demikian kelak dapat ditangkal harga jual eceran Energi OTO yang pro liberalistik atau pro pasar bebas atau pro kapitalistik, artinya dari pengalaman pahit kenaikan harga eceran BBM itu diharapkan menjadi pelajaran yang berharga supaya tidak terjadi pada harga eceran Energi OTO di kemudian hari, dengan kata lain, kenapa harus sadar jadi keledai yang terantuk untuk ke beberapa kalinya membentur tembok keterpaksaan pasar bebas, misalnya ?

Untuk itulah, sesungguhnya dapat segera diprakarsai Perundang-undangan tentang Pengamanan Nasional Atas Energi OTO, sekaligus sebagai kiprah komitmen bersama Combatting Global Warming, bilamana perlu cepat dapat misalnya melalui penerbitan Peraturan Presiden.

 

Jakarta, 12 Juni 2008

 

Pandji R Hadinoto / Ketua Presidium, ForKom INDONESIA HIJAU

eMail : indogreen45@yahoo.com

 

 




Blog Stats

  • 2,002,396 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers