Archive for November, 2008



23
Nov
08

Hakekat Kepemimpinan

 

 

Para Bapak Bangsa, pendiri Republik Indonesia telah mewariskan paham pentingnya mutu pribadi para Pemimpin sebagai bekal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini tercantum pada Penjelasan Undang Undang Dasar 1945, yakni bahwa “ …..Jang sangat penting dalam pemerin-tahan dan dalam hal hidoepnja Negara, ialah semangat, semangat para penjelenggara negara, sema-ngat para pemimpin Pemerintahan. Meskipoen dibikin oendang-oendang dasar jang menoeroet kata-katanja bersifat kekeloeargaan, apabila semangat para penjelenggara negara, para pemimpin pemerin-tahan itoe bersifat perseorangan, oendang-oendang dasar tadi tentoe tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknja, meskipoen oendang-oendang dasar itoe tidak sempoerna, akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintahan baik, oendang-oendang dasar itoe tentoe tidak akan merintangi djalannja Negara. Djadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itoe hidoep, atau dengan lain perkataan dinamis” (Berita Repoeblik Indonesia, Tahoen II No. 7, 15 Febroeari 1946).

 

Semangat, tentu tidak dimaksudkan sebagai kehendak yang berkobar-kobar, melainkan lebih menunjuk kepada sikap, kemauan baik atau dedikasi, dan mutu, moral, termasuk keikhlasan dan kejujuran para Pemimpin dalam menjalankan tugas masing-masing.

 

Sementara itu Peranan Masyarakat kini mendapat ruang gerak yang penting sebagaimana diamanatkan oleh berbagai Undang-undang seperti :

 

Pasal-19 Undang Undang No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Ling-kungan Hidup yakni “Lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup”.

 

Bab VII Undang-Undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi yaitu a.l. Pasal-29 (a) Masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi.

 

Bab V Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu a.l. Pasal-41 (1) “ Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

 

Bab X Partisipasi Masyarakat Undang-Undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni Pasal-53 “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

 

Apalagi Presiden minta perhatian pimpinan partai politik agar membantu pemerintah keluar dari kesulitan akibat kelangkaan BBM (Suara Pembaruan, 7 Juli 2005)

 

Kesemuanya itu menunjukkan bahwasanya selain pentingnya mutu Kepemimpinan Formal Pemerintahan juga tidak kalah pentingnya kehadiran daripada mutu Kepemimpinan Non Formal Masyarakat agar dengan demikian saling melengkapi dalam suasana batin Asah-Asih-Asuh.

 

Ungkapan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantoro yakni Ing Ngarso Sung Tulodo (didepan memberi contoh/teladan), Ing Madyo Mangun Karso (ditengah membangkitkan semangat atau kehendak), Tut Wuri Handayani (dibelakang memberi arahan) itu menunjukkan bahwa seorang Pemimpin harus mampu menjalankan berbagai macam peranan. Pemimpin harus mampu memberikan teladan yang baik bagi anak buahnya sehingga dapat mencontoh tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Seorang Pemimpin juga harus mampu memberi motivasi atau dorongan bagi anak buahnya sehingga mereka tergugah semangat atau kehendaknya untuk mewujudkan tujuan bersama. Seorang Pemimpin juga harus mampu memberi arahan pada anak buahnya sehingga mereka dapat melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sistim paternalistik yang masih kuat berakar di masyarakat Indonesia menuntut kehadiran Pemimpin sebagai sosok panutan masyarakat.

 

Pada dasarnya, setiap orang adalah Pemimpin yang memimpin dirinya sendiri dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah roh daripada makna Kepemimpinan. Seorang Pemimpin masyarakat tidak lahir serta merta tetapi melalui suatu proses yang panjang yang bertumpu pada soal penyiapan diri. Untuk menjalankan peran sebagai Pemimpin diperlukan mutu pribadi antara lain mampu berpikir secara akal sehat (logik) dan jernih, menguasai keterampilan berorganisasi, lebih daripada itu semua memiliki sikap mental atau watak yang baik antara lain sikap ikhlas dan jujur.

 

Sifat Kepemimpinan dan Sikap Pemimpin merupakan cermin dari Sifat Keunggulan suatu komunitas masyarakat karena Pemimpin adalah sosok yang memenuhi persyaratan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keteladanannya diharapkan dapat menjadi contoh/panutan/diteladani warga anggota masyarakatnya. Pemimpin yang bertanggungjawab niscaya disenangi, disegani dan dipercaya rakyatnya. Kepercayaan adalah perekat emosional yang mengikat Pemimpin dan yang dipimpin. Kepercayaan dapat terpelihara dengan dipenuhinya visi dan kejelasan posisi pemimpin.

 

Adalah kebutuhan dasar daripada setiap kelompok, masyarakat, bangsa atau Negara akan kehadiran Pemimpin yang dianggap dapat membawa kelompok, masyarakat, bangsa atau negaranya itu untuk mencapai cita-cita bersama yang telah disepakatinya. Adapun sosok Pemimpin adalah seorang penggerak masyarakat, motivator dan manajer yang dihormati dan diteladani, serta diakui kemampuan dan Kepemimpinannya dalam rangka membina keteraturan sosial komunitasnya berdasarkan atas kesepakatan dan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

 

Sesungguhnya diyakini bahwa ada 3 (tiga) kategori Pemimpin yakni : (1) Orang yang dilahirkan sebagai pemimpin, (2) Orang yang diberi kesempatan untuk menjadi Pemimpin, (3) Orang yang sedang mencari jalan dan menemukan jatidirinya untuk menjadi Pemimpin.

 

Hal ini dapat dilihat misalnya pada masyarakat adat, elite adat memimpin masyarakat adat, elite agama memimpin masyarakat agama, elite nasional memimpin masyarakat bangsa dan Negara melalui perangkat nasional berwujud lapisan-lapisan Kepemimpinan struktural yang diatur berdasarkan bangunan pemerintahan.

 

Sedangkan berdasarkan latar belakang kemunculannya, dikenali jenis Pemimpin sebagai berikut : (1) Pemimpin Tradisional, yaitu yang tampil berlatarbelakang tradisi yang berlaku ditengah masyarakat, misalnya Kepala Suku, Bangsawan; (2) Pemimpin Rasional, yaitu yang menjadi pemimpin karena keunggulan kemampuannya, pengetahuannya, antara lain pemimpin organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi mahasiswa; (3) Pemimpin Formal, yakni yang berperan berdasarkan asas legalitas seperti menteri, bupati, camat, pemimpin perusahaan dan lainnya; (4) Pemimpin Kharismatik, yaitu yang menjadi pemimpin karena pembawaan kharisma yang dimilikinya.

 

Adapun yang berdasarkan gaya/cara memimpin ditemukan (1) Pemimpin Otokratis, yaitu yang memimpin menurut kemauannya sendiri, diktator tanpa musyawarah; (2) Pemimpin Demokratis, yakni yang memimpin secara musyawarah dan keputusan tetap berada ditangannya; (3) Pemimpin Simbolik atau Lambang, yaitu yang memimpin dengan cara menyerahkan sepenuhnya ikhwal kepengurusannya kepada orang lain tanpa memperdulikan keberhasilannya; (4) Pemimpin Partisipatif, yakni yang memimpin dengan cara mengajak orang yang dipimpinnya turut serta berperan atau berpartisipasi.

 

Bagaimanapun, sifat-sifat yang pada umumnya diharapkan untuk dimiliki oleh seorang Pemimpin adalah (1) dapat diteladani; (2) berwibawa; (3) jujur/terpercaya; (4) berpandangan jauh kedepan; (5) adil; (6) bijaksana; (7) berani; (8) bertanggungjawab; (9) berjiwa besar; (10) inovatif; (11) mampu memberikan inspirasi; (12) selalu ingin belajar terus menerus.

 

Dan dari pola penampilannya, diketahui ada Pemimpin yang (1) Low Profile (rendah diri) yaitu yang tidak suka menonjolkan diri dan sederhana; (2) High Profile (tinggi hati) yakni yang selalu ingin tampil kemuka dan menjadi sosok public (public figure).

 

Sebagai contoh, dalam rangka penyiapan generasi muda, Gerakan Pramuka menggelar Kode Kehormatan dan Kode Etik berwujud Janji (Dwisatya dan Trisatya) dan berupa ketentuan moral (DwiDarma dan Dasa Darma). DasaDarma Pramuka menyatakan bahwa “Pramuka itu Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Cinta Alam dan Kasih Sayang sesama Manusia; Patriot yang sopan dan ksatria; Suka bermusyawarah; Rela menolong dan tabah; Rajin, Terampil dan Gembira; Hemat, Cermat dan Bersahaja; Disiplin, Berani dan Setia; Bertanggungjawab dan dapat dipercaya; Suci dalam Pikiran, Perkataan dan Perbuatan.

 

Nilai-nilai moral inilah yang menjadi muara dan menjadi pedoman serta pengarah tingkah laku didalam kehidupan sehari-hari, yang membimbing baik dalam pemikiran, perasaan maupun kemauannya serta perkataan, perbuatan atau tindakannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai moral ini diharapkan dapat berkembang menjadi bagian dari setiap anggota Pramuka, bagian dan dari setiap Pemimpin.

 

Lebih lanjut, dengan memahami dan menghayati berbagai rupa Ajaran Kepemimpinan seperti Kepemimpinan Kebangsaan (oleh DR H. Roeslan Abdulgani, 1999), Kepemimpinan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 (oleh Dewan Harian Nasional, 1995), Kepemimpinan Pancasila (oleh IKIP Malang, 1969), 11 (sebelas) Asas Kepemimpinan TNI, Pedoman Kepemimpinan Hasta Brata, Kepemimpinan Gajah Mada, Kepemimpinan Hindu, dan lain sebagainya, akan lebih memantapkan dan memperkaya penguatan jati diri sosok Kepemimpinan Indonesia.

 

Dengan demikian, sosok Pemimpin yang diharapkan adalah Pemimpin yang memiliki kualifi-kasi dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, watak terpuji dan berkarakter baik, mempunyai jiwa kerohanian dan spiritualitas. Watak yang baik itu hanya akan didapat apabila dibina, dibangun dan ditempa dengan kebiasaan baik secara berkelanjutan dan dijadikan tuntunan perubahan. Kemampuan seorang Pemimpin perlu didukung oleh karakter yang baik serta integritas yang dapat diandalkan.

 

Kepemimpinan dan Pemimpin adalah perkara tanggung jawab bukan semata-mata hak dan kewenangan. Menemukan sosok pemimpin yang memenuhi kriteria Kepemimpinan bangsa dimasa depan adalah merupakan pekerjaan rumah yang menjadi prioritas untuk mengembalikan atau memulihkan kepercayaan masyarakat tidak hanya diperlukan untuk mengembalikan kondisi dalam negeri, namun juga bagi dunia internasional dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan politik maupun ekonomi terhadap Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap para Pemimpin adalah terjadi karena dampak dari buruknya tata kelola Kepemimpinan, baik yang menyangkut kinerja aparatur pemerintahan atau swasta, Pemimpin elite politik atau non-politik, maupun kinerja pegawai rendahan ataupun puncak. Studi Booz-Allen & Hamilton menemukan fakta bahwa Indonesia dikenali dengan Good Governance (tatakelola pemerintahan yang baik) paling rendah diantara Negara-negara tetangganya. Upaya penegakan Good Governance merupakan paradigma baru yang belum tuntas diwacanakan dan masih jauh dari harapan, menggantikan paradigma clean government (pemerintahan yang bersih) yang muncul sebelumnya dengan cita-cita kelembagaan yang bebas dari penyimpangan.

 

Reformasi melahirkan banyak sosok yang mengaku layak menjadi Pemimpin namun tidak didukung oleh karakter yang baik serta integritas yang dapat diandalkan. Budaya politik bangsa Indonesia masih dibangun atas pemikiran yang menilai bahwa Kepemimpinan itu tunggal bahkan identik dengan kekayaan. Orang yang memegang kekuasaan politik cenderung memperbesar simpanan harta dan kekayaannya selain untuk kepentingannya sendiri juga untuk mempertahankan jumlah bawahan dan pengikut yang berjuang bersamanya. Pusat kekuasaan bukan lagi pada sistem melainkan lebih kepada orang perorang. Elite politik berusaha agar selalu dekat dengan pucuk Pimpinan sehingga posisinya dalam sistem politik selalu terjaga. Akibatnya, gagal menjadi perwakilan kepentingan rakyat. Dan masyarakatpun seringkali mementingkan orang-perorang daripada kelembagaan. Krisis multi dimensional telah bermetamorfosis menjadi krisis intelektual dan krisis nurani kemanusiaan yang bermuara pada krisis identitas dan krisis jatidiri.

 

 

(Sebagian besar disunting dari Materi Pendukung Pembudayaan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45, oleh DR Ir Pandji R. Hadinoto, PE, MH / EkoKesRa DHN45, Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat 10340, eMail : legalcounsel45@yahoo.com)

23
Nov
08

Hajat Hidup Orang Banyak

 

 

Makalah ini disiapkan bagi acara Diskusi Publik “Jalan Tol CIPULARANG Salah Konstruksi Atau Korupsi” tanggal 22 Desember 2005 bertempat di Hotel Maharani, Jakarta Selatan.

 

Undang Undang Dasar 1945

 

Amanat Pasal-33 (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

 

Seminar Sehari tentang Demokrasi Ekonomi, 17 Desember 1996 oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Lembaga Ketahanan Nasional, merumuskan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : … /MPR/1998 tentang Demokrasi Ekonomi sebagai berikut :

 

  1. Cabang produksi yang penting bagi Negara adalah “Kegiatan produksi strategis yang berkaitan dengan keadilan, keamanan dan kestabilan nasional yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat”;

 

  1. Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah “ produksi barang dan jasa yang vital seperti air, energi dan transportasi umum” dan “produksi barang dan jasa yang dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu”;

 

  1. Dikuasai oleh Negara adalah “ berarti tidak harus dimiliki oleh Negara, kecuali untuk menjamin fungsi penguasaan oleh Negara dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat”.

 

Sesungguhnya, Rancangan yang serupa juga dapat ditemui pada RanTap MPR RI No : … /MPR/1993 tentang Demokrasi Ekonomi.

 

Dengan demikian, seharusnya, pemahaman wewenang Negara (dalam hal ini seringkali melalui BUMN sebagai operatornya) untuk menguasai hajat hidup orang banyak adalah sebatas Hak Kuasa atas kekayaan nasional qq kekayaan milik rakyat, dengan lain perkataan, sebetulnya Hak Milik tetap pada pihak seluruh rakyat Indonesia sebagai warga Negara Republik Indonesia.

 

Dengan demikian, misalnya, perlakuan hukum terhadap biaya pembebasan/penguasaan lahan bagi kepentingan right-of-way [ruang manfaat jalan ( badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya) + sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, Pasal-11 UU No. 38/2004 tentang Jalan] yang dibebankan atas anggaran BUMN adalah tidak berarti dapat secara serta merta dipindah-artikan/dikonversi misalnya menjadi biaya investasi kepemilikan lahan yang bersangkutan. Biaya pembebasan/penguasaan lahan tersebut diatas sebaiknya diperlakukan sebagai kumpulan biaya-biaya konstruksi, mengingat juga bahwa lahan tanah right-of-way itupun pada saatnya juga mengalami tahap olah konstruksi tanah bagi kepentingan bangunan-bangunan struktural diatas dan dibawahnya.

 

Dalam pengertian termaksud diatas, maka dampak ketidakpastian akan kepemilikan seluruh rakyat sebagai warga Negara atas lahan tanah yang dibebaskan/dikuasai Negara atas nama BUMN yang berkaitan dapat senantiasa terkendali, dan yang lebih penting lagi mampu menangkal munculnya tafsir Judicial Corrupt di kemudian hari.

 

Selebihnya, paling tidak kedua RanTap MPR RI tersebut diatas sudah dapat diperlakukan sebagai Soft Law (seperangkat ketentuan yang belum mengikat secara hukum tetapi sepatutnya dipatuhi karena alasan lain selain pertimbangan hukum, misalnya pertimbangan ekonomis, moral dan sebagainya). Apalagi, sesungguhnya, pemberlakuan Soft Law itu dapat berperan sebagai perangkat promosi hukum lingkungan dalam arti kata pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara benar, dalam kerangka prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks Jalan Raya Bebas Hambatan sebagai bagian daripada domain Transportasi Umum.

 

Bagaimanapun, tindak pengelolaan dan pengendalian ketidakpastian bahkan ketidakteraturan atas kekayaan nasional atau milik seluruh rakyat Indonesia adalah sungguh bernilai strategik bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama setelah 60 tahun merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945.

C A T A T A N

UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Pasal-1

  1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia

  2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

  3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Pasal-2

  1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

  2. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

    1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemelihara-an bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

    2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

    3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hokum antara orang-orang dan perbuat-an-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

  3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

  4. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah- daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah

 

UU No. 3/2003 tentang Pertahanan Negara

Pasal-1

  1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

  2. Sistim pertahanan Negara adalah sistim pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman

  3. Penyelenggaraan pertahanan Negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan Negara.

Pasal-2

Hakikat pertahanan Negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Pasal-4

Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Pasal-6

Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal Negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Pasal-9

  1. Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara.

  2. Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui (d) pengabdian sesuai dengan profesi

 

UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pasal-1

  1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

  1. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Kedaulatan Rakyat Demokrasi Ekonomi

 

Pada tahun 1931, Bung Hatta melahirkan istilah Kedaulatan Rakyat (Volkssouvereiniteit) pada majalah Daulat Ra’jat, yang berbeda dengan paham serupa di dunia Barat yang hanyalah men-cakupi pengertian demokrasi politik, sedangkan Kedaulatan Rakyat ciptaan Bung Hatta mencakupi demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi. Lebih daripada, Kedaulatan Rakyat di Indonesia menurut Bung Hatta bersumber dari sifat-sifat dan sikap hidup bangsa Indonesia sendiri.

 

Kemudian pada tahun 1932, diuraikan tentang Kedaulatan Rakyat Indonesia itu pada brosur Kearah Indonesia Merdeka sebagai berikut : “Kalau Indonesia sampai merdeka, mestilah ia menjadi Kerajaan Rakyat, berdasarkan keamauan rakyat. Asas Kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (recht, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan Keadilan dan Kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan segala jenis manusia yang beradab, bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Pendeknya cara mengatur pemerintahan Negara, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. Pendek kata rakyat itu daulat alias raja atas dirinya. Tidak lagi orang seorang atau sekumpulan orang pandai atau segolongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri. Inilah arti kedaulatan rakyat ! Inilah dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya. Tidak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan social ada demokrasi; keputusan dengan mufakat rakyat yang banyak”.

 

Soal demokrasi Barat itu diterangkan Bung Hatta bahwa “Cita-cita Volkssouvereiniteit yang timbul pada bagian kedua daripada abad yang ke-18 adalah bekas atau anak daripada teori dan semangat individualisme, yang dibangkitkan dengan giat oleh beberapa ahli ilmu social pada abad ke-17 dan ke-18. Yang ternama sekali diantara mereka ialah J.J. Rousseau. Sebagai dasar teori individualisme disebutnya, bahwa ‘manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka’, ia boleh membuat saja menurut suka hatinya, asal saja jangan mengganggu keamanan orang lain. Dalam dua macam soal dasar individualisme itu memajukan perlawanan ! Nyatalah sekarang ! Semangat individualisme lahir untuk memecah belenggu pergaulan hidup dan meruntuhkan feodalisme serta memberi kemerdekaan kepada orang-orang untuk menentukan nasib sendiri. Diatas dasar individualisme itulah berdiri Demokrasi Barat. Dan itulah pula yang menjadi pangkal kepincangannya. Demokrasi hanya terdapat dalam hal politik dan hak. Dalam perihal perekonomian dan pergaulan social masih berlaku otokrasi. Rakyat yang banyak masih menderita kemegahan kaum kapitalis dan majikan. Ujud Revolusi Perancis yang utama, yaitu ‘Kemerdekaan, Persamaan dan Persaudaraan’ tidak pernah tercapai. Yang tercapai hanya politieke democratie, economische democratie bertambah jauh. Oleh karena itu persamaan hak tidak membawa kepada kaum yang lemah dan tidak pula mendatangkan persaudaraan, melainkan perpecahan yang dibuktikan oleh perjuangan kelas dan kasta. Selain dari melepaskan roh manusia daripada kongkongan kerajaan kaum diatas, semangat individualisme membawa kemerdekaan berpikir, sehingga tampak kemajuan yang cepat dalam ilmu, terutama ilmu tekinik. Serentak dengan individueele revolutie (kemerdekaan orang seorang) di Perancis, timbul industrieele revolutie (lahirnya zaman mesin) di Inggris. Kedua-duanya menjadi motor dan kodrat modern kapitalisme. Semangat individualisme memajukan politik liberalisme, dan liberalisme memperkuat roh kapitalisme. Dalam ekonomi semangat individualisme memakai semboyan : laissez faire, laissez passer, artinya merdeka berbuat dan merdeka berjalan !”.

 

“Sekarang nyatalah, bahwa perbedaan antara Volkssouvereiniteit, keyakinan Rousseau, dengan Kedaulatan Rakyat paham Pendidikan Nasional Indonesia tersebab oleh berlainan asas. Yang pertama (Volkssouvereiniteit) bersendi kepada semangat individualisme; yang kedua berdasar kepada rasa bersama, kolektiviteit. Bagi Pendidikan Nasional Indonesia, kerakyatan tidak saja dalam pergaulan politik, melainkan juga dalam urusan ekonomi dan sosial. Rakyat harus diberi hak untuk menentukan nasibnya dalam pengertian yang seluas-luasnya, yaitu berhak menyusun pemerintahan sendiri dan

mengatur ekonomi sendiri. Keadaan demokrasi Barat sekarang memberi bukti bahwa pemerinahan rakyat yang sebetulnya tidak akan tercapai kalau rakyat tidak berhak untuk menentukan sendiri dengan mufakat, bagaimana ia mesti hidup, dan apa yang harus harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhannya serta menambah kemakmurannya. Maupun dalam politik, dalam ekonomi, nasib orang banyak harus ditentukan oleh orang banyak pula, tidak boleh satu golongan kecil yang berbahagia. Sungguhpun Kedaulatan Rakyat yang dimajukan oleh Pendidikan Nasional Indonesia, berupa baru, sebenarnya ia tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia, karena cita-cita itu tersusun diatas demokrasi tua yang ada di tanah air kita. Rupanya baru, karena ia disesuaikan dengan kehendak zaman untuk mencapai suatu masyarakat yang berdasar keadilan dan kebenaran. Adapun demokrasi asli yang ada di desa-desa Indonesia mempunyai tiga sifat yang utama, yang harus dipakai sebagai sendi Perumahan Indonesia Merdeka.

 

Pertama : Cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari Rakyat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang dan tidak luput karena tindasan yang berbagai rupa. Rapat ialah tempat rakyat atau utusan rakyat bermusyawarah dan mufakat tentang segala urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Disini tampaklah dasar demokrasi, pemerintahan rakyat.

 

Kedua : Cita-cita massa-protest yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala perauran negeri yang dipandang tidak adil. Hal ini besar artinya terhadap pemerintahan despotisme atau otokrasi yang tersusun diatas pundak desa demokrasi. Dan demokrasi tidak dapat berlaku, kalau tidak ada hak rakyat untuk mengadakan protes bersama. Dalam hak ini tercantum hak rakyat untuk merdeka bergerak dan merdeka berkumpul.

 

Ketiga : Cita-cita tolong-menolong ! Sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektiviteit. Kalau seseorang diseda hendak membuat rumah atau mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian, maka ia tak perlu membayar tukang atau menggaji orang kuli untuk menolong dia. Melainkan ia ditolong bersama-sama oleh orang sedesa. Disini tersimpan perekonomian-berkoperasi. Inilah satu bukti, bahwa terhadap perusahaan yang agak besar rakyat kita memakai sifat usaha bersama. Dan kalau kita perhatikan lagi, bahwa tanah, yaitu mata penghasilan yang terutama didalam masyarakat kita, terhitung milik bersama, orang seorang hanya mempunyai hak memakai – maka jelaslah, bahwa persekutuan asli di Indonesia memakai asas kolektivisme. Bukan kolektivisme yang berdasar sentralisasi (satu pimpinan dari atas), melainkan desentralisasi, yaitu tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri. Bukti ini ternyata pada sifat hak ulayat atas tanah. Bukan negeri seumumnya yang mempunyai hak ulayat atas tanah, melainkan desa.

 

Inilah sendi tiga daripada demokrasi asli di Indonesia ! Jika lingkungan dasarnya diluaskan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman, ia menjadi dasar kerakyatan yang seluas-luasnya, yaitu Kedaulatan Rakyat seperti paham Pendidikan Nasional Indonesia”.

 

“Indonesia Merdeka haruslah suatu republik yang bersendi kepada pemerintahan rakyat, yang dilakukan dengan perantaraan wakil rakyat atau badan perwakilan. Dari wakil-wakil atau dari badan-badan perwakilan itu terpilih anggota-anggota pemerintahan yang menjalankan kekuasaan Negara. Dan pemerintahan ini senantiasa takluk kepada keamuan rakyat, yang dinyatakan atau oleh badan-badan perwakilan rakyat atau dengan referendum, keputusan rakyat dengan suara yang dikumpulkan. Oleh karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan golongan maka haruslah tiap-tiap golongan, kecil atau besar, mendapat otonomi, mendapat hak untuk menentukan nasib sendiri. Satu-satunya dapat mengatur pemerintahan sendiri menurut keperluan dan keyakinan sendiri, asal saja peraturan masing-masing tidak berlawanan dengan dasar-dasar pemerintahan umum. Jadinya terhadap keluar Indonesia satu, dan kedalam terdiri dari atas beberapa badan yang mempunyai otonomi yang sempurna dan hidup.”

“Perekonomian Indonesia Merdeka diatur dengan usaha bersama. Dengan ini tidak dimaksud akan mematikan perusahaan yang kecil-kecil yang hanya dapat dikerjakan oleh orang-seorang saja dan tidak menyinggung keperluan umum. Usaha bersama dilakukan terhadap penghasilan yang besar-besar yang mengenai keperluan umum dan kemakmuran rakyat semuanya. Desentralisasi ekonomi dilakukan memakai koperasi sebagai dasar perekonomian. Jadinya Indonesia ibarat satu tanaman berisi pohon-pohon koperasi, yang buahnya dipungut oleh rakyat yang banyak. Jadinya bukan koperasi yang bersaingan satu sama lain mencari untung besar, melainkan yang bekerja bersama-sama untuk membela kebutuhan rakyat semuanya dan keperluan umum seperti pelajaran, seni, dan lain-lain”.

 

Kedaulatan Rakyat versi Barat hanya mencakupi pengertian Demokrasi Politik saja sedangkan Kedaulatan Rakyat versi Bung Hatta mencakupi pengertian Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi sekaligus serta bersumber dari sifat dan sikap hidup bangsa Indonesia sendiri. Bung Hatta juga menegaskan bahwa bagi Indonesia, kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang seorang

 

Pada tahun 1933, Bung Karno menguatkan bahwa keberadaan Demokrasi Asli Indonesia itu dalam Mencapai Indonesia Merdeka dengan melahirkan istilah Sosio-Demokrasi

 

Pada tahun 1943, KRT Radjiman Wediodiningrat, Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, telah menyebutkan bahwa Adam Smith adalah cerdik pandai yang tidak menganggap “kepentingan diri sendiri” atau “pamrih diri sendiri” sebagai penyakit masyarakat demokrasi. Teori Ekonomi Barat memang berpedoman pada kepentingan pribadi perorangan sebagai sukma kapitalisme, dan itulah yang ditolak oleh para Founding Fathers NKRI.

 

Catatan stenografis pada tanggal 29 Mei 1945 tentang pidato R.M.T.A Soerjo, anggota BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) adalah mengemukakan bahwa tujuan Negara Baru yang harus Subur dan Makmur membutuhkan perekonomian yang sehat dan praktis. Akan tetapi karena perekonomian ini berhubungan erat dengan keadaan rakyat jelata, maka seharusnya kita pandang lebih dahulu keadaan rakyat pada dewasa ini. Dengan sendirinya nampak pada kita kerendahan penghidupan dan kelemahan dalam segala-galanya. Dari antara kelemahan-kelemahan itu yang kami pandang terpenting sendiri, ialah kesehatan. Karena usaha-usaha yang baik-baik akan kandas belaka, apabila orang yang menjalankannya, menderita sakit. Dengan menyesal kita mengakui bahwa kebanyakan dari antara kita Indonesia umumnya dan rakyat jelata khususnya, banyak yang menderita penyakit macam-macam, seperti : malaria, luka-luka, frambusia, trachoom, teering, mijnworn, dan penyakit lain yang lebih jahat, dan yang sungguh-sungguh melemahkan tenaga lahir dan batin umumnya, hingga kita menjadi bangsa yang lemah ini. Ta’ usah kita menyalahkan siapapun juga, akan tetapi harus merasa berkewajiban, untuk berusaha secepat mungkin, guna menyembuhkan rakyat kita dari beberapa penyakit tersebut diatas. Kesehatan badan akan menimbulkan kesehatan batin dan keteguhan tekad, hingga kita kuat akan menjalankan perekonomian baru, yang dalam Negara Merdeka amat penting sekali. Adapun guna melaksanakan cita-cita tersebut, haruslah kita melengkapkan : tenaga orang, obat-obat dan alat-alat. Tidak ketiganya perlengkapan ini dapat dilaksanakan dengan lekas-lekas dalam masa peperangan yang segmenting ini, akan tetapi tenaga orang seakan-akan dapat kita percepat. Maka seharusnyalah dengan segera kita mengadakan pendidikan dokter-bantuan (hulp-dokter) sebanyak mungkin, hingga akhirnya saban kali mempunyai seorang dokter-bantuan sebagai anggota Perabot-desa guna mengobati penyakit rakyat tersebut dan untuk memimpin daerahnya dalam hidup yang sehat.

 

Catatan stenografis pada tanggal 29 Mei 1945 tentang pidato Mr Soesanto Tirtoprodjo, anggota BPUPK adalah bahwa soko guru dari Negara Indonesia Merdeka, dengan singkat, Perekonomian yang teratur dan terbatas menurut kebutuhan masyarakat, ini berarti membuang pendirian “liberalisme”.

 

Catatan notulis pada tanggal 29 Mei 1945 tentang pidato A.M. Dasaad, anggota BPUPK adalah bahwa Dasar ekonomi harus dapat perhatian. Saya akan memajukan rancangan bekerja di lapangan politik ekonomi.

 

Catatan notulis pada tanggal 30 Mei 1945 tentang pidato R. Abdoelrahim Pratalykrama, anggota BPUPK ikhwal Perekonomian : Ekonomi dalam arti seluas-luasnya perlu diperluas dan diperdalam dan disegala lapangan misalnya nasionalisasi dari perusahaan- perusahaan. Aturan-aturan hak tanah-tanah kommunal dihapuskan, tanah erfpacht,…. Dan postal harus dikembalikan pada rakyat via pemerintah. Catatan notulis pada tanggal 31 Mei 1945 tentang pidato R. Abdul Kadir, anggota BPUPK ikhwal Dasar-dasar pembentukan Negara baru : (3) Pembangunan untuk memajukan ekonomi yang sehat agar rakyat menjadi makmur.

 

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof MR DR Soepomo, anggota BPUPK berpidato tentang a.l. perhubungan antara Negara dan perekonomian. Dalam Negara yang berdasar integralistik yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistim “sosialisme Negara” (staatssocialisme). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh Negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnya Negara yang akan menentukan dimana dan dimasa apa dan perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada sesuatu badan hukum prive atau kepada seseorang itu semua tergantung daripada kepentingan Negara, kepentingan rakyat seluruhnya. Dalam Negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalulintas, electriciteit, perusahaan alas rimba harus diurus oleh Negara sendiri. Begitupun tentang hal tanah. Pada hakekatnya Negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk Negara akan diurus oleh Negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan Negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani. Dalam lapangan ekonomi, Negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur, yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistim tolong menolong, sistim kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia. Dasar totaliter dari Negara kebangsaan yang bersatu itu mempunyai akibat-akibat pula dalam lapangan-lapangan lain, akan tetapi akan kepanjangan, jikalau saya membicarakan soal-soal dari lapangan-lapangan lain itu. Maka Negara hanya bisa adil, jikalau Negara itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat kepada cita-cita yang luhur, menurut aliran jaman

 

Catatan notulis pada tanggal 31 Mei 1945 tentang pidato MR R. Hindromartono, anggota BPUPK, bahwa Dasar-dasar pokok masyarakat baru di Indonesia : (1) Stelsel peri penghidupan dan stelsel tatanegara yang tidak saja memperkokoh sumber penghidupan penduduk dan keperluan Negara hingga tidak bergantung pada luar negeri, tetapi pula menjamin keadilan dalam pembagian benda-kekayaan masyarakat (billijke verdeling van het maatschappelijke inkomen) kemudian menjamin keberesan jalannya keadilan penghidupan lahir batin rakyatnya. (2) Tentara Rakyat yang kuat, yang sanggup pula mengadakan pertalian cinta mencintai dengan lapisan rakyat murba diluar dunia ketentaraan. Keadaan desa Indonesia yang belum mengenal adanya hak milik atas tanah dari penduduknya, inilah yang harus menjadi “dasar-rupa” (grondkleur) buat Negara Indonesia. Semua kekayaan alam dan kekayaan masyarakat yang penting bagi penghidupan semua atau sebagian besar penduduk desa adalah masyarakat desa yang memilikinya. Perbedaan tingkatan yang menyolok mata antara masing-masing penduduk, perbedaan kaya dan miskin yang mengerikan dalam masyarakat itu asing sama sekali. Walaupun begitu, disiplin tidak kurang teguhnya, kerukunan tidak kurang kokohnya. Narakarya (kaum romusha, pegawai rendahan dan sesamanya), Naradesa (penduduk yang menyediakan hasil bumi) disamping prajurit digaris depan, memberikan kurban dan tenaga guna mencapai kemenangan. Jadi harus dihargai dengan didalam asas hokum dasar Negara diadakan pengakuan dan peraturan bahwa kedudukan dan penghargaan atas golongan dua itu akan dapat perhatian sesuai dengan kepentingannya bagi masyarakat. Tentara rakyat (termasuk golongan polisi) harus dibentuk oleh rakyat dan mengabdi pada kepentingan rakyat. Dasar-dasar pokok ini tidak saja buat keselamatan masyarakat didalam negeri tetapi boleh dibanggakan pada medan dunia internasional.

 

Pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo, anggota BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945, a.l. Islam mementingkan perekonomian dan mengatur pertahanan Negara yang total, baik pertahanan lahir maupun batin. Tuan-tuan yang terhormat, niscaya tuan-tuan mengharapkan Negara kita ini mempunyai perekonomian yang kuat. Kalau benar demikian, cobalah dirikan Negara ini atas firman Allah : “Dan Ia (Allah) telah menyerahkan samudra kepadamu agar kamu makan ikannya yang lezat itu dan kamu keluarkan perhiasannya (mutiara dan sebagainya) untuk kamu pakai; akan kamu lihat kapal berlayar di samudra, maka hendaklah kamu nerusaha mencari rezeki anugerah-Nya dan hendaklah kamu bersyukur” (Surat Nahl:14). Sudah terang dan jelas arti ayat ini, ialah menyuruh kita mencari rezeki Allah diatas dan didalam laut dengan mengusahakan perikanan, pelayaran serta pencaharian mutiara dan sebagainya. Masih amat banyak ayat-ayat Qur’an yang searti dengan ini, yakni menganjurkan

pertanian, pengairan, peternakan, pertenunan dan lain-lain sebagainya, sebagaimana yang tersebut dalam surat Ibrahim, Nahl, Haddji dan lainnya. Oleh sebab itu agar perekonomian Negara kita ini kuat dan sentausa haruslah didirikan atas perintah-perintah Allah.

 

Saat berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno, anggota BPUPK, a.l. menyatakan bahwa Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial ! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid, rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang didalamnya ada keadilan, dibawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politiek democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip : politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid (rechtvaardigheid = keadilan sosial)

 

Panitia Kecil Soepomo bekerja dari tanggal 11 Juli 1945 sampai tanggal 13 Juli 1945, yang hasilnya kemudian dibahas di Panitia Perancang UUD, a.l. :

 

Tentang Kesejahteraan Sosial Undang Undang Dasar (Rapat Besar Tanggal 13 Juli 2605 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar) :

Pasal-32 (1) Perekonomian disusun sebagai uasaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal-33 Fakir dan miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Pemerintah.

Pasal-34 Pemerintah harus memanjukan kebudayaan nasional Indonesia dan bagi itu memaju- kan kebudayaan dari masing-masing daerah, sebagai rukun dari kebudayaan nasional itu. (Pasal ini dipindah ke bab Pendidikan, rumusannya berubah)

 

Bab XIII Kesejahteraan Sosial Undang Undang Dasar Rancangan UUD Kedua (Disampaikan pada tanggal 14 Juli 1945, dibahas pada tanggal 15 Juli 1945) :

Pasal-31 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal-32 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Pasal-33 Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.

 

Pembahasan Soal Perekonomian Indonesia Merdeka (Diterima oleh BPUPK pada tanggal 16 Juli 1945 tetapi tidak dibahas dalam sidang PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yaitu :

 

Orang Indonesia hidoep dalam tolong menolong ! Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada tjita-tjita tolong-menolong dan oesaha bersama, jang akan diselenggarakan ber-angsoer-angsoer dengan mengembangkan koperasi.

Pada dasarnja, peroesahaan jang besar-besar jang mengoeasai hidoep orang banjak, tempat beriboe-riboe orang menggantoengkan nasibnja dan nafkah hidoepnja, mestilah dibawah pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial. Apabila boeroek-baiknja peroesahaan itoe serta nasib beriboe-riboe orang jang bekerja didalamnja dipoetoeskan oleh beberapa orang partikoelir sadja, jang berpedoman dengan keoentoengan semata-mata. Pemerintah haroes mendjadi pengawas dan penga-toer, dengan diawasi dan djoega disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangoenan jang sebaik-baiknja bagi peroesahaan besar-besar. Semakin besar peroesahaan dan semakin banjak djoemlah orang jang menggantoengkan dasar hidoepnja kesana, semakin besar mestinja pesertaan

Pemerintah. Dengan sendirinja peroesahaan besar-besar itu meroepai bangoenan korporasi poeblik. Itoe tidak berarti, bahwa pimpinannja haroes bersifat birokrasi. Peroesahaan dan birokrasi adalah doea hal jang sangat bertentangan.

Tanah, sebagai faktor prodoeksi jang teroetama dalam masjarakat Indonesia, haroeslah dibawah kekoeasaan negara. Tanah tidak boleh menjadi alat kekoeasaan orang-orang oentoek menindas dan memeras hidoep orang lain.

Peroesahaan tambang jang besar dan jang seroepa dengan itoe dijalankan sebagai oesaha negara, sebab ia dikerdjakan oleh orang banjak dan tjara mengoesahakannja mempoenjai akibat terhadap kemakmoeran dan kesehatan rakjat. Dan tanah serta isinja negara jang poenja. Tetapi tjara mendjalankan exploitasi itoe bisa diserahkan kepada badan jang bertanggoeng djawab kepada Pemerintah, menoeroet peratoeran jang ditetapkan.

Ini tentang ideology perekonomian, jang hanja dapat diselenggarakan berangsoer-angsoer dengan didikan pengetahoean, organisasi, idealisme dan rohani kepada orang banjak.

Bagi Negara Indonesia Merdeka dalam masa perang ada empat matjam soal jang praktis, jang haroes dihadapi setiap waktoe.

  1. Pembagian oeroesan ekonomi antara Balatentara Dai Nippon dengan Pemerintah Kebangsaan Indonesia. Selama perang, soember-soember ekonomi dan peroesahaan-peroesahaan jang bersangkoetan langsoeng dengan peperangan soedah tentoe dipegang oleh Balatentara. Oentoek mentjapai hoeboengan harmonis antara Balatentara dan Pemerintah Kebangsaan Indonesia, perloe dipeladjari dan ditentoekan batas oesaha masing-masing dan perloe poela diselidiki betapa menjelenggarakan kerdja bersama-sama jang rapat, jang menambah effisiensi pekerdjaan kedoea belah pihak.

  2. Memperbesar prodoeksi dalam segala lapangan, jang akibatnja tidak sadja memperbaiki dasar penghidoepan, tetapi djoega menambah pendapatan padjak bagi negeri. Misalnya (a) Pertanian, (b) Indoestri dan Keradjinan, (c) Peternakan, (d) Perikanan, (e) Pengangkoetan. Djalannja dipikirkan, tjara dan tekniknja diadjarkan kepada rakjat, dengan djalan jang tepat. Oentuk mentjapainja itoe diadakan koordinasi jang sebaik-baiknja dalam pedjabatan Pemerintah. Meloeaskan prodoeksi diloear poelaoe Djawa tidak begitoe soekar, djika dipandang dari joeroesan banjaknja tanah. Tetapi kesoekaran timboel berhoeboengan dengan kekoerangan tenaga manoesia, sedangkan transmigrasi setjara besar-besaran dalam masa perang ini tidak dapat dilakoekan. Tambahan prodoeksi hasil boemi di Tanah Sebe-rang lebih moedah dan lebih ekonomis dilakoekan setjara extensive. Bagi tanah Djawa, tambahan prodoeksi mestilah ditjapai dengan oesaha intensif. Tenaga oentoek membantoe mengembangkan tjara prodoeksi jang intensif itoe haroes dididik dengan tjara jang agak besar-besaran. Sedjalan dengan itoe perbaikan irigasi dipercepat. “Particuliere Landrijen” didjadikan milik Pemerintah dan dibagikan kepada rakjat sekeloearga ataoe kepada kope-rasi rakjat. Milik tanah jang besar-besar jang ternjata tidak rasionil dan tidak prodoektif oesahanja, dibagikan kepada rakjat djelata jang beloem mempoenjai tanah. Tanah jang ma-sih kosong sedapat-dapatnja dikerdjakan dengan memindahkan keloearga-keloearga jang miskin dan tak poenja tanah dari daerah jang lain-lain. Oesaha soepaja tiap-tiap daerah se-dapat-dapatnja mentjoekoepi keperloean hidoepnya sendiri, diteroeskan, tetapi koordinasi prodoeksi dari daerah ke daerah diadakan. Pembaharoean hoetan haroes didjalankan dengan secepat-cepatnya, dengan menanam kayoe-kayoe jang lekas toemboeh dan besar, soepaja dengan itoe terpelihara pertanian dari bahaja bandjir dan kekoerangan air.

  3. Menjempoernakan tjara pengoempoelan dan pembagian barang keperloean hidoep sehari-hari kepada rakjat, soepaja tertjapai berangsoer-angsoer tjara pengoempoelan dan pembagian, jang dirasakan adil oleh rakjat. Kesoelitan dalam praktek jang dialami oleh Pemerintah Balatentara sampai sekarang, hendaklah mendjadi bahan pengalaman dan penoendjoek oentoek mentjapai tjara pengoempoelan dan pembagian jang lebih sempoerna. Kesoekaran-kesoekaran transport, kekoerangan ternak, psykhologi orang banjak serta penghidoepan djiwa tiap-tiap golongan djanganlah dipandang moedah mengatasinja. Dipikirkan betapa djalan jang tepat oentoek melawan segala kesoekaran itoe. Tjara mengatoer sistim distriboesi dengan djalan koperasi hendaklah berlakoe dengan soesoenan jang tepat, soepaja koperasi jang baik maksoednya, djangan mendjadi beban bagi rakjat dalam praktek. Latihan tjalon pemimpin koperasi hendaklah diperbesar dan diperhebat.

  4. Dalam system “ekonomi diatoer” jang mesti didjalankan oleh Pemerintah haroes ditjapai dengan demikian roepa, sehingga toedjoean oentoek meringankan beban hidoep bagi rakjat djelata dikota-kota dan didesa tidak diabaikan. Soal perekonomian jang mengenai kepentingan orang Nippon di Indonesia, diroendingkan kemoedian hari antara Pemerintah Dai Nippon dan Pemerintah Kebangsaan Indonesia.

 

Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No. 7 tanggal 15 Febroeari 1946 tentang Oendang-Oendang Dasar Bab XIV Kesedjahteraan Sosial, Pasal 33 (1) Perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas asas kekeloeargaan. (2) Tjabang-tjabang prodoeksi jang penting bagi Negara dan jang mengoeasai hadjat hidoep orang banjak dikoeasai oleh negara. (3) Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandoeng didalamnja dikoeasai oleh negara dan dipergoenakan oentoek sebesar-besar kemamoeran rakjat. Lebih lanjut, Pendjelasan Tentang Oendang-Oendang Dasar Negara Indonesia Bab XIV Kesedjahteraan Sosial Pasal 33 : Dalam Pasal 33 tertjantoem dasar demokrasi ekonomi. Prodoeksi dikerdjakan oleh semoea oentoek semoea dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masjarakat. Kemakmoeran masjarakatlah jang dioetamakan, boekan kemakmoeran orang seorang. Sebab itoe perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas asas kekeloeargaan. Bangoen peroesahaan jang sesoeai dengan itoe ialah kooperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmoeran bagi semoea orang ! Sebab itoe tjabang-tjabang prodoeksi jang penting bagi Negara dan jang mengoeasai hidoep orang banjak haroes dikoeasai oleh negara. Kalau tidak, tampoek prodoeksi djatoeh ketangan orang seorang jang berkoeasa dan rakjat jang banjak ditindasinja. Hanja peroesahaan jang tidak mengoeasai hadjat hidoep orang banjak, boleh ada ditangan orang seorang. Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandoeng dalam boemi adalah pokok-pokok kemakmoeran rakjat. Sebab itoe haroes dikoeasai oleh negara dan dipergoenakan oentoek sebesar-besar kemakmoeran rakjat.

 

Pada tahun 1977, kembali Bung Hatta menegaskan bahwa Pasal-33 UUD45 adalah Politik Perekonomian Menuju Kemakmuran Rakyat

 

Pada tahun 1993 telah dicapai RanTap MPR RI (sebagai Soft Law) yang menyatakan bahwa Demokrasi Ekonomi adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemak-muran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Demokrasi Ekonomi tampuk produksi dikerjakan oleh semua anggota masyarakat dan hasil produksinya didistribusikan secara merata kepada semua anggota masyarakat dengan pengawasan pelaksanaannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas. Dalam Demokrasi Ekonomi bekerjanya mekanisme pasar dikendalikan oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan.

 

Pada tahun 2002, Perubahan Ke-4 UUD45 menambahkan Pasal-33 dengan ayat-ayat : (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

 

Pada bulan Desember 2004, Ketua Mahkamah Konstitusi RI membenarkan bahwa ikhwal Perekonomian seperti Pasal-33 UUD45 itu adalah jarang tercantum dalam Konstitusi Tertulis negara2 lain, oleh karena itulah ketika Petisi Bela Tanah Air ke DPR-RI tentang UUMiGas 2001 diluncurkan pada bulan Januari 2005 juga ditegaskan bahwa Pasal-33 UUD45 itu adalah sesungguhnya jati diri NKRI dan merupakan Politik Hukum EkoKesRa atau Ekonomi Kesejahteraan Rakyat bagi NKRI yang harus senantiasa dikawal. Maka berkaitan dengan ikhwal Jati Diri ini, Press Release MASBETA telah diluncurkan pada tanggal 12 Juni 2005 yakni bahwa Mempertimbangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan memperhatikan pentingnya pengawalan dan pengamalan makna Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama menghadapi derasnya arus Globalisasi kini dan esok, serta mengingat bahwasanya Politik Perubahan Nasional seharusnya adalah melekat dengan upaya-upaya Nation & Character Building, maka kami warga penggerak Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 yang bertandatangan dibawah ini meminta kepada Pemerintahan Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden) agar supaya segera dapat menerbitkan Perundang-undangan tentang : (1) 9 (sembilan) Pusaka Negara Kesatuan Republik Indonesia : (1.1) Bendera Merah Putih, (1.2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, (1.3) Soempah Pemoeda 1928, (1.4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928, (1.5) Pancasila 1945, (1.6) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, (1.7) Undang Undang Dasar 1945, (1.8) Wawasan Nusantara, (1.9) Jiwa, Semangat, Nilai-nilai Kejuangan 45; (2) Tanggal 18 Agustus adalah Hari Nasional Pancasila (merujuk kepada tanggal pengesahan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945); Demikianlah Press Release ini dibuat dengan keyakinan dan kesadaran demi penguatan Kedaulatan Rakyat, Ketahanan Nasional dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Jakarta, 12 Juni 2005, Dewan Pimpinan Nasional, MASYARAKAT BELA TANAH AIR (MASBETA), tertanda Soeharto Hardjowijoto, SH / Ketua Dewan Penasehat, DR Ir Pandji R. Hadinoto, PE, MH / Ketua Harian.

 

Politik Ekonomi Kerakyatan atau Demokrasi Ekonomi

Berawal diketahui bahwa persinggungan pertama Bung Hatta dengan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi adalah ketika berbincang dengan Tan Malaka di Berlin pada bulan Juli 1922 a.l. diperoleh pemahaman “Selanjutnya, kaum pekerja yang sebelumnya telah tercerahkan dibawah panduan perjuangan kelas, akan mengambil peran sebagai penunjuk jalan dalam membangun keadilan….Hal itu akan dicapai dengan cara menyelenggarakan produksi oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat. Hal tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan diktatur personal [Indonesian Patriot, 1981] yang kemudian sebagai aktivis Perhimpoenan Indonesia ditindaklanjuti dengan berkunjung ke Denmark, Swedia dan Norwegia pada tahun 1925 guna mempelajari gerakan koperasi.

 

Berikutnya Bung Hatta menuliskan “Diatas sendi yang ketiga (cita-cita tolong-menolong) dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak dibawah penjagaan rakyat dengan perantaraan Badan-badan perwakilannya”[Menuju Indonesia Merdeka, 1932].

Selanjutnya Bung Hatta mengungkapkan kegusarannya menyaksikan kemerosotan kondisi ekonomi rakyat Indonesia dibawah penindasan penjajah pemerintah Hindia Belanda, dengan pengertian bahwa ekonomi rakyat adalah ekonomi kaum pribumi atau penduduk asli Indonesia kala itu dibandingkan dengan ekonomi kaum penjajah di lapisan atas dan ekonomi warga timur asing di lapisan menengah [Ekonomi Rakyat, Daulat Rakyat, 1933].

Kemudian Bung Hatta menulis artikel hal senada diatas berjudul Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya [1934]. Adapun sebagai ekonom pejuang, Bung Hatta memilih perkuatan potensi ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat. Kesadaran inilah yang menjadi titik tolak rumusan Pasal-33 UUD 1945 dimana Penjelasannya menyatakan “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Dari kutipan ini, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak diketemukan namun ikhwal “kerakyatan” sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta dan penggunaan istilah “kerakyatan” pada sila ke-4 dari Pancasila, maka segera dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan itu adalah demokrasi ekonomi, artinya, ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi [Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat, Revrisond Baswir, 1995]. Penegasan pentingnya peranan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia ini oleh Bung Hatta dituliskan sebagai “Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan

persamaan dan persaudaraan. Disebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia”[Demokrasi Kita, 1960].

 

Bung Hatta juga menyatakan bahwa “Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum,…, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris ‘public utilities’ diusahakan oleh pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya ditangan pemerintah…” [Pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33, Majalah Gema Angkatan 45, 1977], berikut keputusan Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 : IV Sektor Negara “ Kekayaan bumi, air, udara dan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dengan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai mutlak oleh negara. Untuk merealisir hal-hal tersebut diatas perlu secepatnya ditetapkan suatu undang-undang yang menetapkan sektor-sektor produksi yang diusahakan oleh Perusahaan Negara”.

 

Kemudian Rancangan Ketetapan MPR RI Tahun 1993 dan 1998 tentang Demokrasi Ekonomi menyatakan bahwa Demokrasi Ekonomi adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Demokrasi Ekonomi tampuk produksi dikerjakan oleh semua anggota masyarakat dan hasil produksinya didistribusikan secara merata kepada semua anggota masyarakat dengan pengawasan pelaksanaannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas. Dalam Demokrasi Ekonomi bekerjanya mekanisme pasar dikendalikan oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah penguasaan negara atas industri barang dan jasa yang vital seperti air, energi dan transport. Dengan perkataan lain cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah penghasilan barang dan jasa yang dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu, sedangkan didalam kurun waktu bersangkutan, pasokannya terbatas, sehingga pemasoknya dapat menentukan harga dan syarat-syarat perdagangan lainnya yang merugikan rakyat banyak demi keuntungan pribadinya. Maka cabang-cabang produksi yang demikian harus dikuasai oleh negara, sampai pasokannya mencukupi untuk memperoleh persaingan yang memadai diantara para produsen/pemasok.

 

Sesungguhnya kehadiran Pasal-33 UUD 1945 itu bernilai kejiwaan istimewa sebagai wujud konstitusional jati diri bangsa Indonesia, para bapak pendiri Republik Indonesia sebagai kader bangsa yang negarawan dan negarawan yang kader bangsa kala itu dan dikenali banyak yang berlatarbelakang pendidikan tinggi dari peradaban kontinental Eropah saat itu, telah memikirkan paradigma yang jauh lebih maju daripada paradigma ekonomi kapitalistik model abad 18-19 sebagaimana Adam Smith. Buku Lahirnya UUD 1945 oleh Ananda B. Kusuma yang dosen FHUI (2004) dapat menjadi acuan Politik Kenegaraan yang tepat bagi Republik Indonesia kedepan. Apalagi sudah pula terpikirkan produk RanTap MPR RI tahun 1993 dan 1998 tentang Demokrasi Ekonomi itu, yang menurut hemat penulis, adalah dapat menjadi solusi bagi pilihan yang sulit kala ini dengan membentuk UU tentang Demokrasi Ekonomi mengacu dari RanTap MPR RI tahun 1993 dan 1998 tersebut.

 

Daftar Pustaka :

  1. DR Mohammad Hatta, Pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33, Majalah Gema Angkatan 45 No. 22, Oktober 1977

  2. Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA), Sejarah Lahirnya Pancasila, Maret 1995

  3. Prof DR Sri-Edi Swasono, Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, Yayasan Hatta, 2002

  4. RM A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit FHUI, 2004

  5. Revrisond Baswir, SE, MBA, Ekonomi Kerakyatan, Agustus 2005

 

Jakarta, 19 Desember 2005

 

Pandji R. Hadinoto / eMail : masbeta45@yahoo.com , HP : (0817) 983 4545

 

Komisariat DPN : Fax (021) 769 2992

 

 

23
Nov
08

Goodbye Windfall, siapa yang tanggung jawab ?

 

Pandji R. Hadinoto / Pengamat Hukum MiGas, MASBETA

 

Legenda harga minyak mentah dunia meroket diatas USD 50 per barrel, masih sulit dicerna oleh rakyat biasa, tidak demikian dengan cerita harga jual BBM dalam negeri yang selalu mendaki menjauhi daya beli rakyat banyak. Padahal, konon katanya, bumi persada Indonesia kita ini kaya dengan Minyak dan Gas Bumi, tetapi kenapa kok jadinya roket harga minyak mentah dunia harus jatuh ditanggung rakyat banyak juga. Nah, dari penjelasan berbagai para pakar dan pemerintah diperoleh argumentasi bahwa bencana roket jatuh itu akibat produksi minyak dalam negeri memang tidak cukup untuk memasok kebutuhan konsumsi dalam negeri saat ini.

Kisah produksi minyak bumi yang lebih banyak dihasilkan daripada kebutuhan konsumsi dalam negeri itu terjadi ketika UU No. 8 tahun 1971 diberlakukan, sehingga selisih hasil produksi saat itu bisa terjual ke luar negeri dan menghasilkan saldo positif yang lumayan besarnya bagi pembiayaan pembangunan nasional seperti prasarana (dan korupsi), dlsb. Itu “tempo doeloe”. Nah survey membuktikan bahwa penurunan produksi minyak dalam negeri justru terjadi sejak UU No. 22 tahun 2001 diberlakukan, dimana antara lain mengamanatkan rangkaian Pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal-31 ayat (2) Penerimaan Negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas (a) pajak-pajak, (b) bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai, (c) pajak daerah dan retribusi daerah;

Pasal-31 ayat (1) Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal-11 ayat (1) wajib membayar penerimaan Negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Pasal-11 ayat (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal-5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana

Pasal-5 angka 1 Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup (a) Eksplorasi; (b) Eksploitasi.

 

Pertanyaannya, apa sih hubungan Pasal-pasal diatas dengan penurunan produksi ?

Berdasarkan Pasal-pasal itu adalah cukup jelas bahwa pada tahap Eksplorasi (kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan) telah diberlakukan Pajak. Hal ini, menurut para pakar teknik perminyakan, tidaklah lazim diberlakukan di dunia industri perminyakan. Akibatnya maka banyaklah investor yang ogah atau enggan bereksplorasi ria. Padahal, dari pengalaman praktek, rentang waktu antara eksplorasi awal sampai dengan produksi definitif itu bisa butuh waktu 8 sampai dengan 15 tahunan.

Oleh karena itulah, kalau ada kilah bahwa produksi turun akibat sumur2 yang ada sudah tua itu sih menyesatkan atau tidak mau mengakui kenapa sumur2 muda tidak juga lahir. Padahal adalah tugas pemerintah untuk mengelola sumber daya alam minyak milik rakyat sedemikian rupa agar senantiasa mampu memenuhi kebutuhan konsumsi BBM rakyat demi kesejahteraan rakyat banyak. Artinya ketika tahap Ekspoitasi (rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya) bukan berarti lalu tahap Eksplorasi guna perolehan sumur2 baru boleh terhenti sehingga sumur2 muda ditunda kelahirannya. Inilah yang sesungguhnya yang disebut salah kelola atau malpraktek. Apalagi kalau terhenti atau ditunda itu akibat daripada pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang keliru. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah kenapa ada kebijakan yang salah kaprah seperti itu ? Siapa saja sih perekayasanya ? Apa motivasi, maksud dan tujuannya ? Dst.

 

Jadi kalau ada pakar EkoKesRa berpendapat bahwa Biang Kerok Kenaikan BBM itu UUMiGas, bisalah dipahami, karena kenaikan harga minyak mentah dunia itu ternyata tidak punya manfaat unik bagi penerimaan Negara mengingat jumlah ekspor minyak dalam negeri jauh lebih kecil daripada jumlah impor minyak mentah luar negeri (dan BBM luar negeri). Jadi siapa kira2 ya Biang Keladinya sehingga kita sekarang ini harus terpaksa mengumpat, sialan !, Goodbye Windfall ! (eMail : masbeta45@yahoo.com)

 

23
Nov
08

Filsafat Negara Kita

 

Bung Hatta (1960)

 

Demikianlah tumbuh berangsur-angsur dalam pangkuan pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan dahulu tjita-tjita demokrasi sosial jang mendjadi dasar bagi pembentukan Negara Republik Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

 

Tjita-tjita itu dituangkan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sungguhpun tjukup diketahui isinja, ada baiknja dimuat djuga disini isinja jang lengkap untuk menjegarkan ingatan kembali.

 

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah jang Maha-kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada : “Ketuhanan Jang Maha-Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia”.

 

Siapa jang membatja Pembukaan itu dengan teliti, ia dapat menangkap tiga buah pernjataan jang penting didalamnja.

 

Pertama, pernjataan dasar politik dan tjita-tjita bangsa Indonesia. Kemerdekaan diakui sebagai hak tiap-tiap bangsa, pendjadjahan harus lenjap diatas dunia karena bertentangan dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Pernjataan ini, jang lahir dari penderitaan sendiri, tidak sadja menentukan politik kedalam tetapi mempengaruhi djuga politik luar negeri Republik Indonesia. Dalam alinea ke-empat diperkuat pendapat itu dengan meletakkan kewadjiban atas Pemerintah untuk “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Disinilah pula terletak dasar fundamental dari pada politik luar negeri Republik Indonesia jang terkenal sebagai politik bebas dan aktif.

 

Kedua, pernjataan tentang berhasilnja tuntutan politik Bangsa Indonesia, dengan kurnia Allah. “Dengan kurnia Allah” ~ ini dalam artinja. Disitu terletak pengakuan, bahwa Indonesia tidak akan merdeka, djika kemerdekaan itu tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kemerdekaan Indonesia, karena rakjat Indonesia memperdjuangkannja sungguh-sungguh dengan kurban jang tidak sedikit. Tjita-tjita jang mendjadi pedoman bukan hanja kemerdekaan bangsa, tetapi suatu Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pelaksanaan ini mendjadi kewadjiban moril !

 

Ketiga, pernyataan tentang Pantjasila sebagai filsafat atau ideology Negara, jaitu Ketuhanan Jang Maha-Esa, Peri-kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakjatan dan Keadilan Sosial. Dasar jang tinggi-tinggi ini dirasakan perlu sebagai bimbingan untuk melaksanakan kewadjiban moril jang berat.

Pengakuan dimuka Tuhan akan berpegang pada Pantjasila itu tidak mudah diabaikan. Dan disitu pulalah terletak djaminan, bahwa demokrasi tidak akan lenjap di Indonesia. Ia dapat ditekan sementara dengan berbagai rupa. Akan tetapi lenjap dia tidak. Lenjap demokrasi berarti lenjap Indonesia Merdeka.

 

Djika diperhatikan benar-benar, Pantjasila itu terdiri atas dua fondamen. Pertama, fondamen moral, jaitu Ketuhanan Jang Maha-Esa. Kedua, fondamen politik jaitu peri-kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi dan keadilan sosial.

 

Dengan meletakkan dasar moral diatas diharapkan oleh mereka jang memperbuat Pedoman Negara ini, supaja Negara dan pemerintahnja memperoleh dasar jang kokoh, jang memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kedjudjuran serta persaudaraan keluar dan kedalam. Dengan politik pemerintahan jang berdasarkan kepada moral jang tinggi diharapkan tertjapainja ~ seperti jang tertulis didalam Pembukaan itu ~ “suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia”.

 

Dasar Ketuhanan Jang Maha-Esa djadi dasar jang memimpin tjita-tjita kenegaraan Indonesia untuk menjelenggarakan segala jang baik bagi rakjat dan masjarakat, sedangkan dasar peri-kemanusiaan adalah kelandjutan dengan perbuatan dari pada dasar jang memimpin tadi dalam praktik hidup.

 

Dasar persatuan Indonesia menegaskan sifat Negara Indonesia sebagai Negara nasional jang satu dan tidak terbagi-bagi, berdasarkan ideology sendiri.

 

Dasar kerakjatan mentjiptakan pemerintahan jang adil jang mentjerminkan kemauan rakjat, jang dilakukan dengan rasa tanggung djawab, agar terlaksana keadilan sosial.

 

Dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan tudjuan kedua-duanja.

 

Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintahan Negara pada hakekatnja tidak boleh menjimpang dari djalan jang lurus untuk mentjapai kebahagiaan rakjat dan keselamatan masjarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa.

 

Dengan bimbingan dasar-dasar jang tinggi dan murni itu akan dilaksanakan tugas jang tidak dapat dikatakan ringan ! Manakala kesasar atau digoda hawa-nafsu, ada terasa senantiasa desakan gaib jang membimbing kembali kedjalan jang benar.

 

Demikianlah harapan kaum idealis jang merumuskan filsafat Negara dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam saat jang bersedjarah, jang menentukan nasib bangsa. Satu tjiptaan, mungkin terlalu tinggi bagi manusia biasa melaksanakannja, tetapi sebagai pegangan untuk menempuh djalan jang baik sangat diperlukan. Dasar-dasar itu menuntut kepada manusia Indonesia, kepada pemimpin-pemimpin politik dan kepada orang-orang Negara untuk melatih diri, supaja sanggup berbuat baik dan djudjur, sesuai dengan djandji jang diperbuat dimuka Tuhan.

 

Catatan :

Tulisan diatas diketik ulang sebagaimana bentuk aslinya dari Buku Demokrasi Kita, karya Bung Hatta, 1960, yang dimuat di majalah Pandji Masyarakat, sebagaimana penjelasan Hamka, 1 Juni 1966, dari arsip pribadi almarhum Prof Ir Koesoedianto Hadinoto.

 

Jakarta, 9 April 2005

Masyarakat Bela Tanah Air,

 

DR Ir Pandji R. Hadinoto, PE, MH

Ketua, eMail : masbeta45@yahoo.com

 

23
Nov
08

Demokrasi Indonesia

 

Bung Hatta (1960)

 

Pengalaman dengan pemerintahan autokrasi kolonial dalam bentuk Negara-polisi menghidupkan dalam kalbu pemimpin dan rakyat Indonesia tjita-tjita Negara hukum jang demokratis. Negara itu haruslah berbentuk Republik berdasarkan Kedaulatan Rakjat. Tetapi Kedaulatan Rakjat jang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau jang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakjat tjiptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri jang bertjorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan dari pada demokrasi Indonesia jang asli. Semangat kebangsaan jang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mentjari sendi-sendi bagi Negara nasional jang akan dibangun kedalam masjarakat sendiri. Demokrasi Barat a priori ditolak.

Dalam mempeladjari Revolusi Perantjis 1789 jang terkenal sebagai sumber demokrasi Barat, ternjata bahwa trilogy “kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan” 3 jang mendjadi sembojannja., tidak terlaksana didalam praktik. Itu tidak mengherankan, karena Revolusi Perantjis meletus sebagai revolusi individual untuk kemerdekaan orang-seorang dari ikatan feodalisme. Kemerdekaan individu diutamakan. Dalam merealisasinja orang lupa akan rangkaiannja dengan persamaan dan persaudaraan.

Selagi Revolusi Perantjis tujuannja hendak melaksanakan tjita-tjita sama rata sama rasa ~ sebab itu disebelah kemerdekaan individu dikemukakan persamaan dan persaudaraan ~, demokrasi jang dipraktikkan hanja membawa persamaan politik. Itupun terdjadi berangsur-angsur. Dalam politik hak seseorang sama dengan jang lain : kaja dan miskin, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunjai hak untuk memilih dan dipilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Tetapi lebih dari itu tidak ada persamaan. Dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidak sama. Malahan dengan berkobarnja semangat individualisme, jang dihidupkan oleh Revolusi Perantjis, kapitalisme subur tumbuhnja. Pertentangan kelas bertambah hebat. Dimana ada pertentangan jang hebat antara berbagai kepentingan, dimana ada golongan jang menindas dan ditindas, disitu sukar didapat persaudaraan.

Njatalah bahwa demokrasi jang sematjam itu tidak sesuai dengan tjita-tjita perdjuangan Indonesia jang mentjiptakan terlaksananja dasar-dasar peri-kemanusiaan dan keadilan social. Demokrasi politik sadja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Disebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu tjita-tjita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup jang menentukan nasib manusia. Tjita-tjita keadilan sosial jang terbajang dimuka, didjadikan program untuk dilaksanakan didalam praktik hidup nasional dikemudian hari.

Djika ditilik benar-benar, ada tiga sumber jang menghidupkan tjita-tjita demokrasi sosial itu dalam kalbu pemimpin-pemimpin Indonesia diwaktu itu. Pertama, paham sosialis Barat, jang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar peri-kemanusiaan jang dibelandja dan mendjadi tudjuannja. Kedua, adjaran Islam, jang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masjarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai machluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah jang Pengasih dan Penjajang. Ketiga, pengetahuan bahwa masjarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme.

Paduan semuanja itu hanja memperkuat kejakinan, bahwa bangun demokrasi jang akan mendjadi dasar pemerintah Indonesia dikemudian hari haruslah suatu perkembangan dari pada demokrasi asli, jang berlaku didalam desa Indonesia.

Negara-negara Indonesia lama adalah Negara feudal, jang dikuasai oleh radja autokrat. Sungguhpun begitu didalam desa-desa sistim demokrasi terus berlaku, tumbuh dan hidup sebagai adat-istiadat. Bukti ini menanam kejakinan, bahwa demokrasi Indonesia jang asli kuat bertahan, liat hidupnja. Seperti kata pepatah Minangkabau “indak lakang dek paneh, indak lapuak dek udjan”

Demokrasi asli itu di-idealisir dalam pergerakan kebangsaan dahulu. Dan orang tjoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia jang moderen, berdasarkan demokrasi desa jang asli itu.

Analisa sosial menundjukkan, bahwa demokrasi asli Indonesia kuat bertahan dibawah feodalisme, karena tanah sebagai faktor produksi jang terpenting adalah milik bersama kepunjaan masjarakat desa. Bukan kepunjaan radja. Dan sedjarah sosial dibenua Barat memperlihatkan, bahwa pada zaman feodalisme milik tanah adalah dasar kemerdekaan dan kekuasaan. Siapa jang hilang haknja atas tanah, hilang kemerdekaannja. Ia terpaksa menggantungkan hidupnja kepada orang lain; ia mendjadi budak pekarangan tuan tanah.

Oleh karena dalam Indonesia dahulu kala milik tanah adalah pada masjarakat desa, maka demokrasi desa boleh ditindas hidupnja oleh kekuasaan feudal jang meliputinja dari atas, tetapi tidak dapat dilenjapkan. Berdasarkan milik bersama atas tanah, tiap-tiap orang-seorang dalam mempergunakan tenaga ekonominja merasa perlu akan persetudjuan kaumnja. Kelandjutan dari pada itu didapati pula, bahwa segala usaha jang berat, jang tidak terkerdjakan oleh tenaga orang-seorang, dikerdjakan bersama setjara gotong-rojong. Bukan sadja hal-hal jang menurut sistim juridis Barat termasuk kedalam golongan hukum public dikerdjakan begitu, tetapi djuga jang mengenai hal-hal prive, seperti mendirikan rumah, mengerdjakan sawah, mengantar majat kekubur dan lain-lain.

Adat hidup sematjam itu membawa kebiasaan bermusjawarah. Segala hal jang mengenai kepentingan umum dipersoalkan bersama-sama dan keputusan diambil dengan kata sepakat. Seperti disebut dalam pepatah Minangkabau : “Bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” Kebiasaan mengambil keputusan dengan musjawarah dan mufakat menimbulkan institut rapat pada tempat jang tertentu, dibawah pimpinan kepala desa. Segala orang dewasa diantara anggota-anggota asli desa berhak hadir dalam rapat itu.

Ada dua anasir lagi dari pada demokrasi desa jang asli di Indonesia. Jaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan radja jang dirasakan tidak adil, dan hak rakjat untuk menjingkir dari daerah kekuasaan radja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup disana. Benar atau tidak, jang kemudian ini sering dianggap sebagai hak orang-seorang untuk menentukan nasib sendiri. Hak mengadakan protes bersama itu biasa dilakukan sampai pada masa jang achir ini. Apabila rakjat merasa keberatan sekali atas peraturan jang diadakan oleh pembesar daerah, maka kelihatan rakjat dating sekali banjak kealun-alun dimuka rumahnja dan duduk disitu beberapa lama dengan tiada berbuat apa-apa. Ini merupakan suatu demokrasi setjara damai. Tidak sering rakjat Indonesia dahulu, jang bersifat sabar dan suka menurut, berbuat begitu. Akan tetapi, apabila ia sampai berbuat begitu, maka ia mendjadi pertimbangan bagi penguasa, apakah ia akan mentjabut kembali atau mengubah perintahnja.

Kelima anasir demokrasi asli itu : rapat, mufakat, gotong rojong, hak mengadakan protes bersama dan hak menjingkir dari daerah kekuasaan radja, dipudja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok jang kuat bagi demokrasi sosial, jang akan didjadikan dasar pemerintahan Indonesia Merdeka dimasa dating. Tidak semua dari jang tampak bagus pada demokrasi desa dapat dipakai pada tingkat jang lebih tinggi dan moderen. Tetapi sebagai dasar ia dipandang terpakai. Betapapun djuga, orang tak mau melepaskan tjita-tjita demokrasi sosial, jang banjak sedikitnja bersendi kepada organisasi sosial didalam masjarakat asli sendiri.

Dalam segi politik dilaksanakan sistim perwakilan rakjat dengan musjawarah, berdasarkan kepentingan umum. Demokrasi desa jang begitu kuat hidupnja adalah pula dasar bagi pemerintahan autonomi jang luas didaerah-daerah sebagai tjermin dari pada “pemerintahan dari jang diperintah”.

Dalam segi ekonomi, semangat gotong-rojong jang merupakan koperasi sosial adalah dasar jang sebaik-baiknja untuk membangun kooperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakjat. Kejakinan tertanam, bahwa hanja dengan kooperasi dapat dibangun kemakmuran rakjat.

Dalam segi sosial diadakan djaminan untuk perkembangan kepribadian manusia. Manusia bahagia, sedjahtera dan susila mendjadi tudjuan Negara.

 

Catatan :

Tulisan diatas diketik ulang sebagaimana bentuk aslinya dari Buku Demokrasi Kita, karya Bung Hatta, 1960, yang dimuat di majalah Pandji Masyarakat, sebagaimana penjelasan Hamka, 1 Juni 1966, dari arsip pribadi almarhum Prof Ir Koesoedianto Hadinoto.

 

Jakarta, 9 April 2005

Masyarakat Bela Tanah Air,

 

DR Ir Pandji R. Hadinoto, PE, MH

Ketua, eMail : masbeta45@yahoo.com

 

 

 

 

 

23
Nov
08

11 (Sebelas) Asas Kepemimpinan TNI

 

 

  1. Taqwa

Sebagai bangsa yang religius, setiap pemimpin harus selalu beriman kepada Tuhan YME serta taat kepadaNya

  1. Ing Ngarso Sung Tulodo

Setiap pemimpin harus selalu memberi contoh kepada yang dipimpin. Oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki kemahiran, pengetahuan yang lebih, serta penuh inisiatif, tangguh, dan ulet menghadapi setiap permasalahan.

  1. Ing Madyo Mangun Karso

Seorang pemimpin harus penuh inisiatif dan kreatif serta dinamis dalam membangkitkan semangat ditengah-tengah yang dipimpin. Kreativitas, Inisiatif dan Aktivitas yang tinggi merupakan tuntutan setiap pemimpin

  1. Tut Wuri Handayani

Setiap pemimpin harus memiliki kemampuan tinggi untuk mempengaruhi dan memberi dorongan dalam membangkitkan semangat yang dipimpin. Dekat dengan yang dipimpin dan selalu dapat memberikan informasi untuk memotivasi yang dipimpin

  1. Waspada Purba Wisessa

Setiap pemimpin selalu waspada dalam menghadapi permasalahan dan mampu melaksanakan pengawasan dan koreksi. Waspada, berani, ulet, dan tangguh naming adil, merupakan prasyarat pemimpin

  1. Ambeg Paramaarta

Memiliki kemampuan untuk menentukan dan memilih dengan tepat hal atau permasalahan mana yang harus didahulukan atau diprioritaskan. Tegas dan bijaksana serta penuh pengetahuan dan pengalaman merupakan tuntutan bagi setiap pemimpin

  1. Prasaja

Sifat, sijap, pembawaan dan tingkah lakunya sederhana, tidak berkelebihan. Setiap pemimpin harus memiliki sifat dan pembawaan yang tidak mementingkan diri sendiri, terbuka dengan sikap yang sederhana

  1. Satya

Setiap pemimpin harus memiliki sikap loyal yang tinggi artinya memiliki loyalitas kepada pemimpinnya, kepada yang dipimpin maupun terhadap sesamanya. Pembawaan yang mudah bergaul, loyal, memiliki rasa humor, dan simpatik merupakan cirri seorang pemimpin.

  1. Gemi Nastiti

Artinya hemat dan cermat. Setiap pemimpin harus memiliki kesadaran dan kemampuan tinggi, sehingga secara tepat dapat membatasi setiap pengeluaran dan penggunaan segala sesuatu secara berdaya guna

  1. Belaka

Setiap pemimpin memiliki kemauan, kerelaan, dan keberanian untuk mempertanggung-jawabkan setuap keputusan, tindakan, langkah dan ucapannya. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus berani, ulet, tegas, dan penuh inisiatif sehingga berani mempertanggung-jawabkan apa yang diperbuat dan tidak diperbuat oleh yang dipimpinnya.

  1. Legawa

Artinya memiliki kesadaran, kemauan, kerelaan, dan keikhlasan yang tinggi untuk pada saatnya menyerahkan tanggungjawab dan jabatannya kepada generasi penerusnya. Setiap pemimpin harus memiliki kepampuan yang tinggi agar penerusnya memiliki sifat-sifat pemimpin yang sejati.

Catatan :

Tulisan diatas dikutip dari Buku Materi Pendukung Pembudayaan Jiwa, Semangat Dan Nilai-nilai Kejuangan 45, Dewan Harian Nasional 45, oleh DR Ir Pandji R. Hadinoto, PE, MH / EkoKesRa DHN 45, Jalan Menteng Raya 31, Jakarta Pusat 10340, eMail : masbeta45@yahoo.com

 

23
Nov
08

Perjalanan Riwayat Soempah Pemoeda

 

Deklarasi Atas Kesatuan Bangsa, Tanah Air dan Bahasa

 

  1. Resolusi Kerapatan Besar Pemoeda Indonesia atau Kongres Pemoeda II 28 Okt 1928

bertempat di Indonesisch Clubgebouw, Weltevreden (dpp Soegondo Djojopoespito)

  1.  
    1. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia

    2. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia

    3. Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia

  2. Jong Java, Pemoeda Soematra, Pemoeda Indonesia, Okt 1929

dasar yang tiga dan toedjoean jang satoe”

Dasar jang ketiga ini tiadalah sekali-kali merendahkan harga atau tiada memperhatikan keboedajaan tiap-tiap bagian pendoedoek Indonesia, melainkan mendjadi alasan bagi keboedajaan baroe. Dan ketiga-tiganja alasan tadi jaitoe “dasar jang tiga” semoeanja terhadap kepada toedjoean jang satoe, kesatoe tanah air jang besar, didiami oleh soeatoe bangsa jang berasal satoe dan dapat bertoekar fikiran dalam soeatoe bahasa jang lazim dipakai disini dan masoek kepada roempoen segala bahasa anak negeri (Komisi Besar Indonesia Moeda 1981)

  1. Indonesia Moeda, 1930

    1. Berbangsa satoe = Bangsa Indonesia

    2. Berbahasa satoe = Bahasa Indonesia

    3. Bertanah Air satoe ialah Tanah Air Indonesia

  2. Indonesia Moeda, Surakarta, 1931

“….hendak mempersatoekan poetra dan poetri Indonesia jang berbangsa satoe, bertoempah darah satoe dan bersemangat jang satoe” sebagai pembukaan paragraph Piagam

  1. Kongres Bahasa Indonesia (KBI), Juni 1938

    1. Kita bertoempah tanah satoe, jaitoe bangsa Indonesia

    2. Kita berbangsa satoe, jaitoe bangsa Indonesia

    3. Kita berbahasa satoe, yaitoe bahasa Indonesia

  2. Pergerakan Pemoeda, 1948 (dpp Soemarsono) mengacu Indonesia Moeda 1930

    1. Berbangsa satoe = Bangsa Indonesia

    2. Berbahasa satoe = Bahasa Indonesia

    3. Bertanah Air satoe ialah Tanah Air Indonesia

  3. Sembojan Perdjoeangan, Pemoeda Indonesia, Yogyakarta, 1949 (dpp Soepardo)

    1. Satu Bangsa – Bangsa Indonesia

    2. Satu Bahasa – Bahasa Indonesia

    3. Satu Tanah Air – Tanah Air Indonesia

    4. Satu Negara – Negara Indonesia

  4. Kongres Pendidikan, Okt 1949 (versi Tabrani seperti resolusi 1928 sesuai ketika KBI 1938)

  5. Kongres Bahasa Indonesia ke-2, 28 Okt 1954

  6. Soempah Indonesia Raja, M. Yamin, 1955

Soempah Pemoeda 1928 setara dengan tulisan kuno Sriwijaya 683 dan Majapahit 1331

  1. Peringatan Soempah Pemoeda 28 Okt 1956 (senjata ideologi Soekarno thd gerakan separatis)

  2. Peringatan Soempah Pemoeda 28 Okt 1957 (perangkat Soekarno thd gerakan kedaerahan)

  3. Peringatan Soempah Pemoeda 28 Okt 1958

Kami Putra-Putri Indonesia dengan ini bersumpah bahwa :

  1.  
    1. Kami Putra-Putri Indonesia mengakui satu tanah air, tanah air Indonesia

    2. Kami Putra-Putri Indonesia mengakui satu bangsa, bangsa Indonesia

    3. Kami Putra-Putri Indonesia mengakui satu bahasa, bahasa Indonesia

  2. Peringatan Soempah Pemoeda 28 Okt 1959 (dikaitkan Soekarno dengan agar masyarakat Indonesia kembali pada kebudayaannya sendiri, kembali pada kepribadiannya sendiri)

  3. Peringatan Soempah Pemoeda 28 Okt 1960 (dikaitkan Soekarno dengan kebesaran bangsa)

  4. Peringatan Soempah Pemoeda 28 Okt 1961 (dikaitkan Soekarno dgn perebutan Irian Barat)

  5. Peringatan Soempah Pemoeda 28 Okt 1963 (dikaitkan Soekarno dgn gerakan anti imperialisme)

  6. Peringatan Soempah Pemoeda 28 Okt 1978

    1. mengaku berbangsa satu, Bangsa Indonesia

    2. mengaku bertanah air satu, Tanah Air Indonesia

    3. mengaku berbahasa satu, Bahasa Indonesia

  7. Penandatanganan Statuta (Anggaran Dasar) Ikatan Cendekiawan Demokrat Indonesia 45

Bertempat di Lantai-3 Gedung Dewan Harian Nasional 45, Gedung Joang 45, Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat 10340

 

eMail : masbeta45@yahoo.com

 

 

 

 

 

23
Nov
08

Riwayat Gedung Joang45, Jakarta

 

Awal Abad-21

 

Peradaban Nusantara diyakini telah terbentuk sejak 2000 tahun sebelum Masehi dan kini, 2000 tahun setelah Masehi, ternyata Nasionalisme Indonesia sedang diuji menghadapi Supremasi Globalisasi yang berciri NeoLiberalisme. Hal ini mengenangkan kembali suasana Unfair Trade oleh para Penguasa-Pedagang Eropah Barat sejak abad ke-16. Sehingga adalah menjadi relevan untuk kembali memutar ingatan masa lalu ketika keberadaan Wawasan Nasional di Kepulauan Nusantara Raya ini diawali oleh Negara Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi, dilanjutkan kemudian oleh Negara Majapahit sejak abad ke-14 Masehi dan ditampilkan secara mengesankan oleh Aliansi Nusantara Raya bentukan Negara-negara Samudera Pasai, Demak dan Ternate pada abad ke-15 Masehi ditengah tradisi Fair Trade berbuah Jalur Sutera Antar Benua, serta kemudian dikukuhkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

 

Sebagai peristiwa hukum, Proklamasi Kemerdekaan itu juga dikatakan sebagai buah sinergi dan harmonisasi antara aspirasi pejuang yang bekerjasama dengan Jepang sebagai penguasa saat itu, dalam hal ini diwakili oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUKI, dibentuk tanggal 29 April 1945 dan diresmikan tanggal 28 Mei 1945, diketuai oleh Dr Radjiman Wediodiningrat) dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI, dibentuk tanggal 7 Agustus 1945, diketuai oleh Ir Sukarno), dengan aspirasi Pemoeda pejuang mandiri, dalam hal ini diwakili oleh Gerakan Angkatan Baru Indonesia yang dibentuk tanggal 3 Juni 1945, diketuai oleh B.M. Diah dan lalu bermarkas di Menteng 31 a.l. melaksanakan pendidikan politik kebangsaan.

 

Kontribusi penting dari para Pemoeda Menteng 31 itu kemudian antara lain adalah penegasan sikap politik kebangsaan bahwa Kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri dan tidak tergantung dari bangsa atau Negara lain (15 Agustus 1945).

 

Peranan penting lainnya dari para Pemoeda Menteng 31 selanjutnya adalah pembentukan Komite van Aksi pada tanggal 18 Agustus 1945, diketuai oleh Sukarni, dalam rangka mengisi Proklamasi, mempertahankan dan menyempurnakan susunan pemerintahan dan ikut menggerakkan seluruh rakyat Indonesia, dengan puncak kegiatannya yakni prakarsa Rapat Raksasa di Lapangan IKADA pada tanggal 19 September 1945.

 

Dalam pengertian inilah tampaknya adagium “experientia docent sapientiam atau melalui pengalaman kita dapat menjadi bijaksana” dan “experientia est optima rerum magistra atau pengalaman adalah guru yang baik” adalah tepat sekali guna menemukan sikap sinergi dan harmonisasi atas situasi dan kondisi dilematis antara Nasionalisme Indonesia versus Supremasi Globalisasi itu.

 

Adapun sikap sinergi dan harmonisasi itu sendiri sesungguhnya kini telah dengan bertang-gungjawab dirumuskan sebagai Nilai-nilai Kejuangan 45, sementara satu kesepakatan global yakni yang dikenali sebagai kebijakan Pembangunan Berkelanjutan juga telah terbentuk baik.

 

Sehingga pertanyaannya kemudian adalah apakah Generasi Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia mampu mengendarai isu sentral Pembangunan Berkelanjutan itu dengan bertumpu pada Nilai-nilai Kejuangan 45 sebagai satu Kekayaan Nasional untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia seutuhnya baik secara spatial-teritorial maupun secara mutu wilayah hidup politis-kultural Bangsa Indonesia sekaligus menyelenggarakan sikap sinergi dan harmonisasi antara Nasionalisme Indonesia dengan Supremasi Globalisasi ?

 

Bagaimanapun, sekali MERDEKA pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnyalah tetap MERDEKA secara Berkelanjutan disemua bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Pertahanan Keamanan.

Pra 1945

 

13Des37 Jepang merebut Nanking, China

18Jul39 Penerbitan Surat Eigendom No. 1243, bidang tanah Menteng 31

a/n Ny. Caroline Jacob Emilia Nicolinelapp, dikenal sebagai Hotel Schomper

23Des39 Kongres Rakyat Indonesia di Jakarta berlangsung sampai 25Des39

07Des41 Jepang membom Pearl Harbor

sebagai PETANDA SUPREMASI BARAT DAPAT DITAKLUKKAN

08Des41 Kongres Rakyat Indonesia membentuk Majalah Rakyat Indonesia

21Des41 Jepang menguasai Muangthai

11Jan42 Pesawat2 Jepang menyerang Manado dan Tarakan

24Jan42 Pecah Pertempuran Laut di Selat Makassar

15Peb42 Jepang menguasai Singapura

19Peb42 Pecah Pertempuran Laut di Selat Lombok

27Peb42 Pecah Pertempuran Laut di Laut Jawa

05Mar42 Pasukan Jepang mendarat di Banten kemudian Batavia dikuasai Jepang

08Mar42 Perjanjian Kalijati ditandatangani, penyerahan Belanda tanpa syarat kepada Jepang

 

Hotel Schomper, Menteng 31 dikuasai Jawatan Propaganda Jepang (Sendenbu)

 

20Mar42 Semua Organisasi Politik dibubarkan

29Apr42 Gerakan 3A (Dai Nippon Cahaya Asia, Pelindung Asia, Pemimpin Asia) dibentuk

dipimpin oleh Mr Syamsudin

13Jul42 Majelis Islam Indonesia dibentuk

 

Menteng 31 tempat pendidikan politik kebangsaan Pemoeda untuk menyokong

Pemerintahan Jepang di Indonesia, dibiayai oleh Gunseikanbu-Sendenbu,

dalam rangka pembentukan kader2 Asia Timur Raya

 

15Jul42 Perkumpulan bersifat Sosial boleh didirikan spt. Kesenian, Olahraga, Pendidikan

Seinendan, Keibodan, Koperasi dibentuk

08Aug42 Pulau Jawa dibagi dalam 17 Keresidenan (Syu) dipimpin Syucokan (setara Gubernur)

 

01Mar43 Jawa Hokokai (Kebaktian Rakyat Jawa) dibentuk, Cabang Jakarta dipimpin

oleh Mr Datuk Djamin bermarkas di Menteng Raya 31

 

09Mar43 Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) dibentuk, dipimpin oleh Ir Sukarno, Drs Moh Hatta,

KH Dewantara, KH Mansyur

03Sep43 Pasukan Romusha Sukarela dibentuk, dipimpin oleh Ir Sukarno

Dibentuk juga Heiho, pasukan prajurist pembantu, bagian dari Tentara Dai Nippon

03Okt43 Pembela Tanah Air (PETA) dibentuk sebagai Tentara Indonesia yang tidak terpisah-

kan dari balatentara Dai Nippon

Dibentuk juga Gyugun, Pusat DikLat Opsir Tentara Sukarela untuk memperkuat

Pertahanan

24Okt43 Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dibentuk

23Peb44 Pemberontakan di Singaparna, Tasikmalaya dipimpin oleh KH Zainal Mustafa dari

Pesantren Sukamanah, Tasikmalaya

April44 Pemberontakan di Indramayu, Karangampel

Juli44 Pemberontakan di Lohbener dan Sindang

 

 

 

1945

 

Awal45 Okinawa, Ryu Kyu, ditaklukkan Tentara Sekutu

14Peb45 Pemberontakan PETA, Kompi Blitar, dipimpin oleh Cudancho Suprijadi

Maret45 Jenderal Tojo, PM Jepang ke Manila dan Jakarta, menjanjikan kemerdekaan bagi

Philipina, Indonesia dan Birma

Apr-Mei45 Penggalangan Persatuan Pemoeda

14Apr45 Pengadilan Militer Jakarta untuk para pemberontak dimulai, berakhir 16Apr45, a.l.

pidana mati bagi dr Ismail, Moeradi, Soeparjono, Halim Mangkudidjaja, Soenarto

dan Soedarmo

29Apr45 Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUKI, Dokuritsu Zyumbi

Cosakai) dibentuk

28Mei45 BPUKI diresmikan dengan 62 anggota

Ketua : Dr Radjiman Wediodiningrat

Ketua Muda : RP Soeroso

Anggota2 : Ir Sukarno, Mr Moh Yamin, Dr Kusumo Atmodjo, Abdul Rahim,

Pratalykrama, R. Arif, KH Dewantara, Ki Bagus Hadikusumo,

BPH Bintoro, AK Moezakir, BPH Poerbojo, RAS Wiranatakusumah,

Ir R Ashar Moenandar, Oey Tiang Tjoei, Drs Moh Hatta, Oei Tjong

Houw, H Agoes Salim, Sutardjo Kartohadikusumo, Margono Djojo-

hadikusumo, KH Abdul Hakim, KH Masjkur, R Soedirman, Prof Dr

PAH Djajadiningrat, Prof Dr Soepomo, Prof Ir Roseno, Mr R Pandji

Singgih, Mr Maria Ulfah Santosa, RMTA Soerjo, Roeslan Wongso-

koesoemo, Mr Susanto Tirtoprodjo, Dr Boentaran Martoatmodjo,

Liem Koen Hian, Mr J. Latuharhary, Mr Hindromartono, Sukardjo

Wirjopranoto, HA Sanusi, AM Dasaad, Mr Tan Eng Hoa, Ir Soe-

rachman, Soemitro Kolopaking, Woerjaningrat, Mr A. Soebardjo,

Prof R Zainal Asikin, Abikoesno, Parada Harahap, Mr Sartono,

KHM Mansoer, Drs Sosrodiningrat, Mr Soewandi, KH Wahid

Hasyim, PF Dahler, Dr Soekiman, Mr Wongsonegoro, Oto Iskandar

Dinata, AR Baswedan, Abdul Kadir, Dr Sjamsi, Mr AA Maramis,

Mr Sjamsuddin, Mr Sastromuljono;

29Mei45 Sidang ke-I BPUKI dimulai, berakhir 01Jun45

01Jun45 PANCASILA dikemukakan oleh Ir Sukarno

 

03Jun45 Gerakan Angkatan Baru Indonesia (GABI) dibentuk di Gedung Gambir Selatan 6

Ketua : B.M. Diah Wartawan

Anggota : Sukarni Angkatan Muda

Anggota : Sudiro Barisan Pelopor

Anggota : Sjarif Tajeb Mahasiswa Kedokteran

Anggota : Harsono Tjokroaminoto Pemuda Islam

Anggota : Wikana (Kaigun Bukanfu)

Anggota : Chairul Saleh (Angkatan Muda)

Anggota : F. Gultom (Seinendan, Pemuda Kristen)

Anggota : Supeno (BAPERPI)

Anggota : Asmara Hadi (Barisan Pelopor)

 

 

 

 

 

15Jun45 Dasar dan Tujuan GABI terbentuk di Menteng 31 yakni mempersiapkan dan

menyediakan tenaga untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat

Menteng 31 dikenal pula sebagai Ashrama (Internaat) Angkatan Baru Indonesia

untuk menanamkan cita2 kemerdekaan Indonesia

Ketua : Sukarni

Wakil Ketua : Chairul Saleh

Sekretaris : A.M. Hanafi

Bendahara : Ismail Widjaja

Dibentuk pula Departemen2 Pemuda, Tani, Buruh dan Barisan Banteng;

Daftar Pengajar Pusat Pendidikan Politik Kebangsaan sebagai berikut :

Ir Sukarno Ilmu Politik

Drs Moh Hatta Ilmu Ekonomi Umum

Mr Sunario Ilmu Negara

Mr Achmad Subardjo Hukum Internasional

Mr Amir Sjarifuddin Ilmu Sosiologi Psychologi & Filsafat Timur

M. Zein Djambek Agama Islam

Mr Moh Yamin Ilmu Sejarah

M.R. Dajoh Bahasa & Kesusasteraan Indonesia

Prof Bekki Geo Politik

Prof Nakatani Bahasa Jepang

H. Shimizu Pengetahuan Umum

Menyusul kemudian dibentuk Barisan Pelopor (Shuishintai) dipimpin oleh

Sudiro, Dr Muwardi, Mr Wilopo, sebagai bagian pemuda Jawa Hokokai untuk

KaderVorming;

Kelompok Kaigun (Mr Achmad Subardjo, Sudiro, Wikana, E Chaeruddin,

Djojopranoto)

Kelompok PETA (Latif Hendraningrat, Kasman Singodimedjo, Subeno, Singgih,

Setiadi, Muchaeni, Umar Bachsan, Dr Sutjipto)

Kelompok Ika Daigaku, Jl. Prapatan 10 dan Badan Permusyawaratan Pelajar

Indonesia (BAPERPI), Jl. Cikini 71 (Sjarif Tajeb, Sujoko, Djohar Nur, Darwis,

Kusnandar)

Kelompok Buruh Kereta Api (Harjono, Tjokropuspito, Suharjo, Zulkifli)

Kelompok Sekolah Tinggi Pelayaran (Daeng Mangata, Ali Sadikin)

 

22Jun45 Piagam Jakarta dirumuskan

10Jul45 Sidang ke-II BPUKI dibuka, berakhir 17Jul45, dibentuk panitia perumus UUD

diketuai Ir Sukarno, kemudian dibentuk panitia kecil diketuai Mr Soepomo,

dengan anggota2 Mr Soebardjo, Mr Maramis, Mr Wongsonegoro, Mr Pandji Singgih,

Dr Soekiman, H Agoes Salim;

07Aug45 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Dokuritsu Zyunbi Iinkai) dibentuk

Ketua : Ir Sukarno

Wakil Ketua : Drs Moh Hatta

Anggota2 : Radjiman, Oto Iskandar Dinata, Hadikusumo, Wahid Hasyim,

Surjoamidjojo, Purbojo, Sutardjo, Suroso, Supomo, Abdul Kadir,

Yap Tjwan Bing, Moh Amir, Teuku Moh. Hasan, Abd. Abas,

Ratulangi Andi Pangeran, I Gusti Ktut Pudja, J. Latuharhary,

Subardjo;

 

 

 

 

PPKI bertugas melaksanakan Kemerdekaan Indonesia dan menetapkan UUD yang

telah dirancang BPUKI. Panitia ini kemudian membentuk Panitia-8 yaitu Ir Sukarno,

Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr Moh. Yamin, Sutardjo, Maramis,

Oto Iskandar Dinata dan Drs Moh Hatta.

08Aug45 Hiroshima dibom atom oleh Amerika

09Aug45 Menyusul Nagasaki dibom ataom oleh Amerika

13Aug45 Pengumuman Pemerintah Jepang atas Kemerdekaan Indonesia di Markas Besar

Panglima Tertinggi Angkatan Perang Jepang, Marsekal Terautji, Dalat, Saigon,

dihadiri oleh Ir Sukarno dan Drs Moh Hatta, selaku Ketua dan Wakil Ketua PPKI

14Aug45 Jepang menyerah kalah kepada Tentara Sekutu tanpa syarat

15Aug45 Rapat GABI di Jl. Pegangsaan Timur 13 dipimpin oleh Chairul Saleh, berkeputusan

bahwa Kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri dan tidak

tergantung dari bangsa atau Negara lain, kemudian Delegasi Pemoeda, Wikana dan

Darwis ke Pegangsaan Timur 56 untuk penyampaian keputusan ini ke Ir Sukarno;

Pemoeda Subadio dan Subianto datang ke Drs Moh Hatta meminta agar pengucapan

Kemerdekaan Indonesia lepas dari PPKI bentukan Jepang;

Malamnya tetap terjadi beda pendapat antara kelompok PPKI dan Kelompok Pemoe-

da, sehingga para Pemoeda melanjutkan rapat di Jl. Cikini 71, dipimpin Chairul Saleh.

Hadir juga Dr Muwardi, Dr Sutjipto, Singgih, Jusuf Kunto, Sukarni dan keputusan

tetap Kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat Indonesia serta Sukarno-

Hatta dibawa menyingkir keluar kota.

16Aug45 Ir Sukarno dan Drs Moh Hatta dibawa ke Rengasdengklok oleh Pemoeda, ditemui

oleh Dr Sutjipto, Cudancho PETA di Krawang.

Rapat GABI di Kantor Achmad Subardjo, Jl. Prapatan Gambir 59;

Rapat PPKI di Kantor Dewan Sanyo Kaigidi, Pejambon jam 10 pagi, pengundang Mr

Subardjo ditunda malam harinya namun Major Jenderal Nisjimura melarang Sidang

PPKI dilanjutkan karena sejak jam 1 siang Tentara Jepang menerima perintah tidak

boleh merobah status quo, namun akhirnya disepakati bahwa Jepang tidak akan

menghalangi diadakan Sidang tetapi diluar PPKI.

17Aug45 Pada akhir Sidang jam 3 pagi bertempat dikediaman Laksamana Muda Mayeda

disaksikan pula oleh Kolonel Mijoshi, usul Sukarni agar penandatangan naskah

proklamasi itu hanyalah Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, disepakati, dan

jam 10 pagi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di Pegangsaan

Timur 56 oleh Ir Sukarno;

18Aug45 Piagam Jakarta 22 Juni 1945 diperbaiki

Sidang Panitia Kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur 56 memutuskan :

1. Mensahkan berlakunya Undang-undang Dasar, yang sebelumnya telah dipersiapkan

(undang-undang Dasar 1945)

2. Memilih Ir Sukarno sebagai Presiden dan Drs Moh Hatta sebagai Wakil Presiden

 

Komite van Aksi dibentuk dalam rangka mengisi Proklamasi, mempertahankan dan

menyempurnakan susunan pemerintahan dan ikut menggerakkan seluruh rakyat Indo-

nesia, dengan susunan pengurus

Ketua Umum : Sukarni

Wakil Ketua : Chairul Saleh

Wakil Ketua : Wikana

Anggota2 : Adam Malik, Pandu Wiguna, Maruto Nitimihardjo, Kusneini,

Djohar Nur, Darwis, Hanafi, Armunanto

 

 

 

 

 

19Aug45 Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk, berfungsi sebagai Dewan Perwa-

kilan Rakyat (DPR) sebelum terbentuk DPR hasil pilihan rakyat.

Kabinet Presidensiil dibentuk

20Aug45 Badan Keamanan Rakyat (BKR) terbentuk

21Aug45 Kekuasaan Laut direbut dari Jepang dan kini diperingati sebagai Hari Maritim RI

 

22Aug45 Komite van Aksi bermarkas di Menteng 31, seijin Mr Datuk Djamin, Ketua

Cabang Jakarta “Jawa Hokokai”

Dibentuk SubKomite, Urusan Khusus (Sukarni, Chairul Saleh, Wikana), Urusan

Pemerintahan dan Luar Negeri (Adam Malik), Urusan Sekretariat (Hanafi),

Urusan Penyelidikan dan Penghubung (Armunanto)

Juga dibentuk Angkatan Pemoeda Indonesia (API), Ketua Wikana dan Wakil

Ketua Chairul Saleh, Barisan Buruh Indonesia (BBI), Ketua Kusnaeni dan

Wakil Ketua Pandu Wiguna, Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Ketua Maruto

Nitimihardjo dan Wakil Ketua Sjamsuddin.

Press Release pertama adalah SUARA RAKYAT :

1. Negara kesatuan Republik Indonesia telah berdiri tanggal 17 Agustus 1945

dan rakyat telah merdeka, bebas dari pemerintahan bangsa asing

2. Semua kekuasaan harus ditangan negara dan bangsa Indonesia

3. Jepang sudah kalah dan tak ada hak menjalankan kekuasaan lagi diatas bumi

Indonesia

4. Rakyat harus merebut senjata dari tangan Jepang

5. Segala perusahaan, kantor-kantor, pabrik, tambang, kebun dan lain-lain ha-

rus direbut dan dikuasai oleh rakyat Indonesia dari tangan Jepang

 

29Aug45 Komite Nasional Indonesia dibentuk, diketuai oleh Mr Kasman Singodimedjo

01Sep45 Pekik “Merdeka” pertama-tama dijadikan Salam Jumpa secara Nasional

03Sep45 Rapat Buruh Kereta Api di Stasiun Manggarai, hadir tokoh2 Menteng 31 (Kusnaeni,

Maruto, Pandu, Djohan Nur) dengan keputusan :

1. Membentuk Komite van Aksi untuk merebut seluruh Jawatan Kereta Api dan pere-

butan dilakukan hari itu juga

2. Pimpinan Jawatan Kereta Api dan bagian-bagian harus diserahkan kepad orang

yang dipilih

15Sep45 Kapal Inggris HMS Cumberland merapat di Tanjung Priok, dipimpin oleh

Rear Admiral WR Patterson, beserta Dr CO van der Plas, Deputy Luitenant

Governeur Netherlands Indie

17Sep45 Palang Merah Indonesia (PMI) dibentuk, diketuai oleh Drs Moh Hatta

19Sep45 Rapat Raksasa di Lapangan IKADA diprakarsai Komite van Aksi Menteng 31

Penurunan Bendera Jepang dan Pengibaran Merah Putih di Hotel Yamato, Surabaya

20Sep45 Markas Besar Menteng 31 diduduki oleh Tentara Jepang

30Sep45 Pengakuan “de facto” kekuasaan Republik Indonesia oleh Tentara Sekutu pimpinan

Jenderal Christison

02Okt45 Luitenant Governeur General van Mook mendarat di lapangan terbang Kemayoran

05Okt45 Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk dan kini diperingati sebagai hari ABRI

07Okt45 Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dibentuk Belanda

20Okt45 Tentara Inggris mendarat di Semarang

03Nop45 Pemerintah memberi kekuasaan kepada Rakyat untuk membentuk Partai Politik

10Nop45 Pertempuran Heroik di Surabaya dan kini diperingati sebagai Hari Pahlawan

17Nop45 Pertemuan Segitiga Pertama antara RI, Belanda dan Inggris

21Nop45 Pertempuran Ambarawa, prakarsa penyerangan oleh laskar RI

 

 

Pasca 1945

 

24Jan46 Tentara Keamanan Rakyat ganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI)

19Jul46 Konperensi Tentara Republik Indonesia (TRI) di Lawang

25Mar47 Persetujuan Linggarjati ditandatangani oleh wakil-wakil Indonesia dan Belanda

03Jun47 Tentara Nasional Indonesia (TNI) disyahkan oleh Presiden RI

21Jul47 Agresi I Belanda

06Des47 Perundingan Indonesia-Belanda diatas kapal Renville, Jakarta

19Des48 Agresi II Belanda

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Sumatera Barat, dipimpin

oleh Sjarifuddin Prawiranegara

23Aug49 Konperensi Meja Bundar (KMB) dimulai di Den Haag

23Des49 Delegasi Indonesia diketuai Drs Moh Hatta di KMB Den Haag menerima pengakuan

kedaulatan RI oleh Belanda

27Des49 Bendera Belanda diturunkan dan Bendera Merah Putih dikibarkan di Istana Negara

30Des49 Batavia berubah nama jadi Jakarta, pengumuman MenPen Arnold Monoputu

Gedung Menteng 31 seterusnya digunakan untuk kegiatan2 peringatan perjuangan 45,

Selain menjadi domisili Asrama Wanita Indonesia, Departemen Pengerahan Tenaga

Rakyat untuk pembangunan, dipimpin Menteri A.M. Hanafi, dlsb.

1960 Dewan Harian Angkatan 45 terbentuk diketuai oleh Chairul Saleh

04Aug68 Musyawarah Ke-1 Dewan Paripurna Nasional Angkatan 45 sampai dengan 08Aug68,

dihasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan yang

diketuai oleh H. Adam Malik

06Des71 Musyawarah Dewan Angkatan 45 di Brastagi menghasilkan kepengurusan diketuai

oleh Suharto, Lembaga Pembina Jiwa 45 diketuai oleh Prof Sunario, SH dengan

tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyelidiki dan membahas sarana-sarana dan mengumpulkan bahan-bahan data-

data yang diperlukan untuk merumuskan nilai-nilai jiwa dan semangat 45

2. Menggali, meneruskan dan mengembangkan Jiwa, Nilai-nilai dan Semangat 45 ke-

pada Angkatan Muda dan Angkatan-angkatan selanjutnya

3. Penulisan dan penerbitan sejarah Perjuangan 45

 

Daftar Pustaka

 

1. Deklarasi Komite Anak Bangsa Indonesia, September 2002

 

2. H.M. Iwan Gayo, Buku Pintar Seri Senior, Januari 2000

 

3. Mardanas Safwan, Dinas Museum Dan Sejarah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Peranan Gedung Menteng Raya 31 Dalam Perjuangan Kemerdekaan, Juli 1973

(Koleksi Pustaka Pribadi Almarhum Prof Ir Kusudianto Hadinoto)

 

4. Pandji R. Hadinoto, Model Politik Produktif Membedah Hukum Nusantara 20 Abad,

Tesis Magister Hukum, STIH IBLAM, Desember 2000

 

5. R.Z. Leirissa, Ternate Bandar Jalur Sutra, Desember 2001

 

Jakarta, 10 Nopember 2005

 

 

 

eMail : masbeta45@yahoo.com

 

23
Nov
08

Politik Kenegaraan Restorasi Bukan Reformasi

 

Pandji R. Hadinoto

 

Pendahuluan

Dari Terminologi Hukum diperoleh pemahaman bahwa istilah “reform” yang sesungguhnya berarti “perubahan” sedangkan kata “revolution” itu adalah “perubahan cepat”, keduanya bermakna potensial dapat memunculkan situasi dan kondisi (sikon) politis yang kontra produktif bilamana ketidakcermatan politikus sebagai ahli negara lebih mengemuka. Fakta saat ini sering dikatakan sikon politis adalah “semangat federalisme berbingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” demikian pula sikon pro-kon terhadap amandemen UUD45 (2002). Seperti diketahui upaya amandemen yang diartikan “perubahan” itu dilakukan dibawah semangat “reformasi” padahal sesungguhnya “amendment” itu adalah “ perubahan yang lebih baik” karena memang “to amend” adalah “mengubah/memperbaiki”. Oleh karena itulah kata “restoration” yang bermakna “perbaikan/ pemulihan” sebetulnya jauh lebih tepat menjadi pilihan semangat kita dalam rangka penciptaan politik kenegaraan kedepan, mempertimbangkan juga faktor2 pengaruh eksternal, seperti pendapat Harry Shutt, Chief Economist, The Fund for Research and Investment for Development of Africa dalam bukunya Runtuhnya Kapitalisme, Agustus 2005 (ISBN 979-3573-10-4).

 

Paham Ekonomi Kapitalis

Gerakan renaisans tempo doeloe telah menggiring manusia mengutamakan kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya terjadi pergeseran ekonomi kemasyarakatan yang bergulat untuk mencari kekuatan atau modal dalam istilah ekonomi. Pergulatan demi keuntungan sekaligus kekuasaan yang lebih besar adalah inti dari sikap kapitalistik yang dipelopori oleh Adam Smith. Paham kapitalistik ini berpusat pada persaingan bebas baik dalam sistim produksi maupun jasa dan persebaran kekayaan, yang oleh Arnold Toynbee disebut sebagai kata kunci revolusi industri. Keduanya adalah berbangsa Inggris, tempat asal usul kelahiran paham ekonomi kapitalis yang perkembangannya kemudian ditandai oleh 4 (empat) tahapan sejak diterbitkannya buku Wealth of Nations (1776) oleh Adam Smith yang mengungkapkan ikhwal sumber-sumber kekayaan dan berupaya mengganti “pembatasan dalam lapangan produksi” dengan kebebasan berindustri. Tema utama yang disodorkan Adam Smith adalah produksi kekayaan bukan produksi kesejahteraan, karena tujuan besar sistim ekonomi politik setiap negara adalah menambah kekayaan dan kekuasaan. Adapun tahap ke-2 ditandai oleh terbitnya Essay on Population (1798) oleh Thomas Malthus, disaat model Adam Smith dilaksanakan pada produksi skala besar, dengan mengarahkan perhatian lebih besar kepada dampak-dampak yang diakibatkannya, melalui pengungkapan sumber-sumber kemiskinan dengan paparan teori populasi. Peluncuran buku Principle of Political Economy (1817) oleh David Ricardo mewarnai tahap ke-3 yang menegaskan hukum-hukum penyebaran kekayaan. Kalau Adam Smith menunjukkan bagaimana kekayaan dapat dihasilkan dibawah sistim kebebasan berindustri, maka David Ricardo menunjukkan bagaimana kekayaan itu dapat dibagiratakan. Dan tahap ke-4 ditandai oleh buku Principles of Political Economy (1848) oleh John Stuart Mill yang menyatakan bahwa tema terpusat yang layak dikemukakan adalah pembedaan hukum-hukum produksi dan distribusi dengan sasaran pemecahan bagaimana kekayaan dapat dibagiratakan ditengah kemajuan hebat yang ditunjukkan oleh sistim persaingan yang bagaimanapun juga tidak terhindarkan terjadi dalam pasar persaingan bebas, sementara itu semangat paham sosialis saat itu juga berkembang sebagai prinsip tandingan. Namun, dalam perjalanannya konon katanya model persaingan pasar bebas itu lalu jadi keyakinan para penguasa ekonomi dunia dan dari kiblat politik hukum yang dianggap mendunia inilah beberapa resep praktek ekonomi kemasyarakatan turunan lalu bergulir sehingga sepertinya revolusi berindustri kembali bereinkarnasi bahkan dikukuhkan dan beragam jenis pertarungan ekonomi seolah halal saja adanya. Ironisnya, seperti dinyatakan oleh Harry Shutt, penulis buku Runtuhnya Kapitalisme [ISBN 979-3573-10-4, 2005] yakni ketika gonjang-ganjing finansial dan ekonomi kini mengancam, para pemimpin dunia hanya punya satu solusi : menjadi penyokong setia kebijakan-kebijakan neoliberal yang terbukti demikian ganas selama lebih dari 25 tahun. Dengan memanipulasi statistik, mereka mengilusi publik mengenai “kesuksesan” semu dan membalikkan perhatian kita dengan isu “perang melawan terorisme”. Akan tetapi, sekarang strategi ini tak lagi mampu menyembunyikan ketidakmampuan kapitalisme untuk bertahan : mereproduksi diri dan memaksimalkan profit, baik untuk menghadirkan tingkatan minimum keamanan ekonomi yang bisa diterima bagi mayoritas penduduk dunia, maupun membalikkan krisis finansial. Rendahnya pertumbuhan, kurangnya pembagian keuntungan, krisis deposit keuangan, dan kebangkrutan usaha yang tak disangka-sangka adalah kenyataan kusam saat ini. Ketika kenyataan tersebut mulai terlihat di mata publik, keraguan yang lebih besar terhadap keberlanjutan tatanan ekonomi yang sekian lama diterima begitu saja semakin membesar. Jadi, bisakah kapitalisme “sistim mahakorup ini” bertahan ? Pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan demikian model kapitalis neoliberalisme seharusnya dapat ditegaskan sebagai sudah kadaluarsa ?

 

Tanda-tanda kontra produktif

Sungguh satu realita yang mentakjubkan dan mencengangkan yaitu bahwa bersamaan dengan pemberitaan “SPBU Shell Tandai Dimulainya Liberalisasi Hilir MiGas” juga diberitakan bahwa “Pengangguran Bertambah 730.000 Jiwa” [Suara Pembaruan, 2 Nopember 2005] malahan kemudian ada pemberitaan “Nilai Aset Tidak Cukup, Dari Perspektif Korporasi, Pemerintah Sudah Bangkrut” bersamaan dengan “Agung Terus Mendesak, Koalisi Partai Perlu Diformat Ulang” dan “Kinerja DPR, Rakyat Bisa Cabut Mandat dan Buat Petisi” [Kompas, 5 Nopember 2005] serta pemberitaan bahwa Lembaga Negara Mapan Cenderung Ditinggalkan, Inflasi Landa Semua Kota, Pengangguran 12 Juta, Kleptokrat Negarawan dan Demokrasi [Kompas, 7 Nopember 2005]; Tanpa bermaksud mendahului kehendak Yang Maha Kuasa, secara hukum alam, sekiranya tidak dilakukan cegah tangkal sedini mungkin, gejala munculnya situasi dan kondisi gawat darurat ini akan dapat memenuhi ciri negara okhlokrasi dari peradaban demokrasi klasik termaksud diatas, sungguhpun bersama kita mengatakan bahwa politik kenegaraan kita dalam peradaban demokrasi modern. Ketidakberdayaan DPR RI menjalankan peran dan fungsi sebagaimana amanat konstitusi yang berlaku apalagi jauh dari kemandirian sebagai perwakilan kedaulatan rakyat, misalnya, cepat atau lambat akan memenuhi ciri sikon politis kontra produktif. Oleh karena itulah, semoga semua pihak yang berkepentingan terutama para petinggi pengemban suara rakyat dapat berkenan memperbaiki keadaan politik kenegaraan kita secara lebih strategik dalam arti misalnya back-to-basic yaitu segera berkiblat kepada jiwa, semangat dan nilai-nilai yang terkandung pada Pembukaan UUD 1945 yakni (1) alinea ke-2 ditegaskan kemana Negara Republik Indonesia itu menuju yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adl dan makmur, dan itulah yang disebut Haluan Negara yaitu arah atau tujuan, biasa juga disebut cita-cita perjuangan, (2) untuk dapat mewujudkan Haluan (Tujuan) Negara itu, maka para pendiri Negara berketetapan hati perlu menentukan tugas pokok pemerintah Negara di alinea ke-4, disebut Catur Embanan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, (3) para pendiri Negara berpendirian bahwa untuk mencapai Haluan Negara yaitu Negara Indonesia yang adil dan makmur, pada alinea ke-4 dituangkan Dasar Negara yang disebut Pancasila, sebagai dasar, pedoman dan pemberi arah dalam pembangunan.

 

Politik Ekonomi Kerakyatan atau Demokrasi Ekonomi

Berawal diketahui bahwa persinggungan pertama Bung Hatta dengan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi adalah ketika berbincang dengan Tan Malaka di Berlin pada bulan Juli 1922 a.l. diperoleh pemahaman “Selanjutnya, kaum pekerja yang sebelumnya telah tercerahkan dibawah panduan perjuangan kelas, akan mengambil peran sebagai penunjuk jalan dalam membangun keadilan….Hal itu akan dicapai dengan cara menyelenggarakan produksi oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat. Hal tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan diktatur personal [Indonesian Patriot, 1981] yang kemudian sebagai aktivis Perhimpoenan Indonesia ditindaklanjuti dengan berkunjung ke Denmark, Swedia dan Norwegia pada tahun 1925 guna mempelajari gerakan koperasi. Berikutnya Bung Hatta menuliskan “Diatas sendi yang ketiga (cita-cita tolong-menolong) dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak dibawah penjagaan rakyat dengan perantaraan Badan-badan perwakilannya”[Menuju Indonesia Merdeka, 1932]. Selanjutnya Bung Hatta mengungkapkan kegusarannya menyaksikan kemerosotan kondisi ekonomi rakyat Indonesia dibawah penindasan penjajah pemerintah Hindia Belanda, dengan pengertian bahwa ekonomi rakyat adalah ekonomi kaum pribumi atau penduduk asli Indonesia kala itu dibandingkan dengan ekonomi kaum penjajah di lapisan atas dan ekonomi warga timur asing di lapisan menengah [Ekonomi Rakyat, Daulat Rakyat, 1933]. Kemudian Bung Hatta menulis artikel hal senada diatas berjudul Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya [1934]. Adapun sebagai ekonom pejuang, Bung Hatta memilih perkuatan potensi ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat. Kesadaran inilah yang menjadi titik tolak rumusan Pasal-33 UUD 1945 dimana Penjelasannya menyatakan “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Dari kutipan ini, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak diketemukan namun ikhwal “kerakyatan” sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta dan penggunaan istilah “kerakyatan” pada sila ke-4 dari Pancasila, maka segera dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan itu adalah demokrasi ekonomi, artinya, ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi [Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat, Revrisond Baswir, 1995]. Penegasan pentingnya peranan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia ini oleh Bung Hatta dituliskan sebagai “Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Disebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia”[Demokrasi Kita, 1960]. Bung Hatta juga menyatakan bahwa “Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum,…, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris ‘public utilities’ diusahakan oleh pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya ditangan pemerintah…” [Pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33, Majalah Gema Angkatan 45, 1977], berikut keputusan Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 : IV Sektor Negara “ Kekayaan bumi, air, udara dan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dengan demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak harus dikuasai mutlak oleh negara. Untuk merealisir hal-hal tersebut diatas perlu secepatnya ditetapkan suatu undang-undang yang menetapkan

sektor-sektor produksi yang diusahakan oleh Perusahaan Negara”. Kemudian Rancangan Ketetapan MPR RI Tahun 1993 tentang Demokrasi Ekonomi menyatakan bahwa Demokrasi Ekonomi adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Demokrasi Ekonomi tampuk produksi dikerjakan oleh semua anggota masyarakat dan hasil produksinya didistribusikan secara merata kepada semua anggota masyarakat dengan pengawasan pelaksanaannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas. Dalam Demokrasi Ekonomi bekerjanya mekanisme pasar dikendalikan oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah penguasaan negara atas industri barang dan jasa yang vital seperti air, energi dan transport. Dengan perkataan lain cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah penghasilan barang dan jasa yang dirasakan vital bagi kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu, sedangkan didalam kurun waktu bersangkutan, pasokannya terbatas, sehingga pemasoknya dapat menentukan harga dan syarat-syarat perdagangan lainnya yang merugikan rakyat banyak demi keuntungan pribadinya. Maka cabang-cabang produksi yang demikian harus dikuasai oleh negara, sampai pasokannya mencukupi untuk memperoleh persaingan yang memadai diantara para produsen/pemasok.

Sesungguhnya kehadiran Pasal-33 UUD 1945 itu bernilai kejiwaan istimewa sebagai wujud konstitusional jati diri bangsa Indonesia, para bapak pendiri Republik Indonesia sebagai kader bangsa yang negarawan dan negarawan yang kader bangsa kala itu dan dikenali banyak yang berlatarbelakang pendidikan tinggi dari peradaban kontinental Eropah saat itu, telah memikirkan paradigma yang jauh lebih maju daripada paradigma ekonomi kapitalistik model abad 18-19 sebagaimana terurai diatas. Buku Lahirnya UUD 1945 oleh Ananda B. Kusuma yang dosen FHUI (2004) dapat menjadi acuan Politik Kenegaraan yang tepat bagi Republik Indonesia kedepan. Apalagi sudah pula terpikirkan produk RanTap MPR RI tahun 1993 tentang Demokrasi Ekonomi itu, yang menurut hemat penulis, adalah dapat menjadi solusi bagi pilihan yang sulit kala ini dengan membentuk UU tentang Demokrasi Ekonomi mengacu dari RanTap MPR RI tahun 1993 tersebut.

 

Kepemimpinan yang Negarawan

Ditengah situasi dan kondisi yang konon serba berpilihan sulit inilah, sesungguhnya saat yang tepat untuk pembekalan kejiwaan menuju sikap Kepemimpinan yang Negarawan, artinya kejiwaan para elite pengemban kekuasaan politik kenegaraan itu atau Politisi Pejabat Publik kini selayaknya menjadi lebih berorientasi kepada nilai-nilai dasar yakni semua nilai yang terdapat dalam setiap Sila dari Pancasila, semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan semua nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta lebih menterapkan nilai-nilai operasional yang melekat (nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan merupakan dasar yang kokoh dan daya dorong mental spiritual yang kuat dalam setiap tahap perjuangan Bangsa seterusnya untuk mencapai Tujuan Nasional Akhir seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk mempertahankan dan mengamankan semua hasil yang tercapai dalam perjuangan tersebut) seperti Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Jiwa dan Semangat Merdeka; Nasionalisme; Patriotisme; Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka; Pantang mundur dan tidak kenal menyerah; Persatuan dan kesatuan; Anti penjajah dan penjajahan; Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri; Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya; Idealisme kejuangan yang tinggi; Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara; Kepahlawanan; Sepi ing pamrih rame ing gawe; Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan; Disiplin yang tinggi; Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan [Materi Pendukung Pembudayaan Jiwa, Semangat, Nilai-nilai Kejuangan 45, Dewan Harian Nasional 45, 2005]. Bagaimanapun, Kedaulatan rakyat atau demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, artinya rakyatlah yang menentukan hajat hidupnya negara. Demokrasi politik artinya kehendak rakyatlah yang menentukan, sedangkan demokrasi ekonomi artinya kepentingan rakyatlah yang harus menjadi tujuan utama [Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945, R. Soeprapto, Wakil Ketua MPR RI, 1991]. Dengan lain perkataan, adalah tidak cukup diatur sikap Politisi Dwi Fungsi, karena yang lebih tepat adalah justru pentingnya pengaturan sikap Politisi Pejabat Publik Dwi Fungsi.

 

Jakarta, 20 Nopember 2005

 

(*) Ketua, Masyarakat Bela Tanah Air 45 / eMail : masbeta45@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

23
Nov
08

Sosok Nasionalis 45

 

Sikap Nasionalisme Baru kini muncul menggelora di berbagai Negara penghasil MiGas sebagai wujud perlawanan terhadap globalisasi penguasaan produksi dan perdagangan MiGas oleh kapitalis skala dunia. Terakhir dapat disimak bagaimana Bolivia menasionalisasi sumber2 daya alamnya pada tanggal 1 Mei 2006 ybl, belum lagi kuliah Mahathir Muhamad yang mantan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 4 Mei 2006 ybl dimana ditegaskan bahwasanya “Negara yang lemah perlu kukuhkan semangat nasionalisme kita di zaman globalisasi”. Mahathir menegaskan hal itu bukan tanpa bukti, kini Petronas jauh mengungguli Pertamina yang justru dikerdilkan sejak 1975 dan terakhir dikalahkan dari ExxonMobil di Blok Cepu sebagai Lead Operator di negerinya sendiri. Inilah kontroversi bahkan paradoks yang kita alami kini, sementara Nasionalisme Baru menjadi andalan keyakinan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia, kita di Indonesia malahan merasa menjadi galau dengan keyakinan Nasionalismenya terutama Nasionalisme MiGas. Padahal berbekal Nasionalisme itulah maka Kemerdekaan Indonesia berhasil direbut pada tanggal 17 Agustus 1945, lalu dipertahankan oleh Angkatan 45 melalui Perang Kemerdekaan I dan II dengan hasil diakuinya Kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 oleh dunia internasional.

 

Berkenaan dengan Sikap Nasionalisme Baru terkait MiGas ini, menjelang tanggal 11 Mei 2006, maka adalah cukup bijaksana bilamana kita napak tilas tanggal 11 Mei 2005 ybl, yakni saat peristiwa hukum Pernyataan Bersama tentang UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sepatutnya Batal Demi Hukum oleh berbagai komponen pemangku kepentingan MiGas nasional yakni MASBETA (Masyarakat Bela Tanah Air), SPKP (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina), KOPPERTA (Koperasi Purnakarya Pertamina), MASDEM (Mimbar Aspirasi Demokrat), ILUNI UI Jakarta, FORTANA (Forum Tenaga Kerja Pertamina), FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu), Front Revolusi 45, AMD (Angkatan Muda Demokrat, Banten), Pusat Kajian Indonesia Baru di Jakarta Pusat.

 

Seperti diketahui kemudian, terkait Blok MiGas Cepu di perbatasan propinsi Jawa Tengah dan propinsi Jawa Timur, Memorandum of Understanding ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2005, Kontrak Kerja Sama ditandatangani pada tanggal 17 September 2005 dan Joint Operating Agreement ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2006. Nah, kalau saja pemerintah pada rentang waktu dari 12 Mei 2005 sampai dengan 24 Juni 2005 itu tidak mengabaikan atau tidak mengesampingkan keberadaan Pernyataan Bersama 11 Mei 2005 itu, maka kini akan tidak terjadi kontroversi atau paradoks seperti tersebut diatas itu, walaupun tidak juga dapat dipungkiri bahwasanya setelah itu ada upaya-upaya pemulihan pragmatis yaitu antara lain mengundang penegasan investor dari China untuk membangun Industri Energi Listrik dan investor dari Timur Tengah untuk membangun Industri Energi MiGas di Indonesia. Bagaimanapun upaya-upaya pemulihan ini tidak bisa serta merta membuktikan hasilnya, karena butuh rentang waktu tertentu untuk realisasinya.

 

Dalam pengertian realitas kekinian, sesungguhnya masih ada upaya lain yang dapat dilakukan sebagai gerak pemulihan strategik yaitu antara lain berupa perbaikan bagi Nation & Character Building. Dalam kaitan inilah, dari pengalaman empiris, Angkatan 45 telah membuktikan dalam selang waktu 1945 s/d 1949 berhasil mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dari tantangan ancaman gangguan dan hambatan rekolonialisasi Belanda atas Indonesia dengan membonceng tentara sekutu saat itu. Roh perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia itu kemudian ditandai sebagai Roh Kejuangan 45 yaitu Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 45 yang formulasinya dirintis sejak 6 Desember 1971 oleh Lembaga Pembina Jiwa 45 yang diketuai oleh Prof Sunario, SH dengan tugas-tugas sebagai berikut : (1) Menyelidiki dan membahas sarana-sarana dan mengumpulkan bahan-bahan data-data yang diperlukan untuk merumuskan nilai-nilai jiwa dan semangat 45, (2) Menggali, meneruskan dan mengembangkan Jiwa, Nilai-nilai dan Semangat 45 kepada Angkatan Muda dan Angkatan-angkatan selanjutnya, (3) Penulisan dan penerbitan sejarah Perjuangan 45.

 

Momentum Sikap Nasionalisme Baru yang mendunia itu adalah isyarat strategik bagi upaya-upaya pemulihan Nation & Character Building mengingat bahwasanya Jiwa Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 (JSNK45) itu boleh dianggap sebagai “ideologi” bagi warga peduli bela tanah air dan peduli kawal 9 (sembilan) Pusaka Indonesia yakni Bendera Sang Saka Merah Putih; Sesanti Bhinneka Tunggal Ika; Soempah Pemoeda 1928; Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; Pancasila; Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; UUD 1945; Wawasan Nusantara; Jiwa, Semangat dan Nilai2 Kejuangan 45, apalagi ditengah tantangan, ancaman, hambatan, gangguan Doktrin McArthur-Churchill [Tabloid Cita-cita, Oktober 2005] dan skenario RAND Corporation [Tabloid Intelijen, April 2006].

 

Dan warga yang bersikap demikian, boleh disebut sebagai Nasionalis 45 karena platformnya adalah modal pokok 9 (sembilan) Pusaka Indonesia itu, dengan lain perkataan, terbentuk dan terpeliharanya watak, kepribadian dan Kepemimpinan Bangsa yang sesuai JSNK45 [Pasal-7 ayat-1 AD BPP JSNK45, MuBeNas XI/2001 Angkatan 45] adalah guna menghasilkan sosok-sosok Nasionalis 45 yang senantiasa mengemban strategi Kemerdekaan, Kebersatuan dan Kedaulatan guna menggapai Keadilan dan Kemakmuran bagi rakyat

 

Jakarta, 7 Mei 2006

 

DR Ir Pandji R. Hadinoto, MH / Masyarakat Bela Tanah Air 45

eMail : masbeta45@yahoo.com

 

 

 

 

 




Blog Stats

  • 1,998,195 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers