Archive for November, 2008



25
Nov
08

Mari Bersama Kita Gusur Kemiskinan45

Dengan Jiwa, Semangat, Nilai2 Kejuangan45, Mari Bersama Kita Gusur Kemiskinan45

Seruan Kebersamaan guna Persatuan : Pandji R. Hadinoto, Politisi45, Jakarta Selatan

 

Detail News | Back

ZOOM Dampak Krisis, 2009, Rakyat Miskin 45 Juta

[JAKARTA] Krisis ekonomi global yang mulai dirasakan dampaknya di Indonesia, diperkirakan akan memicu pertambahan jumlah pengangguran. Pada akhirnya, penduduk miskin juga akan bertambah, dan diperkirakan pada 2009 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 45 juta orang, sedangkan pengangguran bisa bertambah menjadi sekitar 12,2 juta orang.

Perkiraan tersebut disampaikan peneliti sosial ekonomi pada Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Erfan Maryono, di Jakarta, Senin (24/11). “Kebijakan pemerintah yang diambil saat ini tidak mampu mengatasi lonjakan pengangguran. Pemerintah terlalu memprioritaskan ekonomi makro bukan mendorong sektor riil yang mendorong terciptanya lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, data kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2008 tercatat sekitar 35 juta orang. Sebagai dampak dari krisis saat ini yang telah memaksa banyak korporasi mengurangi jumlah karyawannya, LP3ES memperkirakan jumlah rakyat miskin akan bertambah 30 persen, sehingga tahun depan diperkirakan mencapai sekitar 45 juta orang.

Erfan menyarankan, pemerintah harus mulai membuat kebijakan yang memproteksi industri nasional. Sebab, krisis ekonomi kali ini lebih dikarenakan faktor eksternal.

“Berbeda dengan krisis pada tahun 1997-1998 yang lebih disebabkan faktor internal. Dampak dari krisis global ini memang baru terkena pada sektor perbankan, tetapi implikasinya akan merembet pada sektor riil,” ujarnya.

Senada dengan itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ikhsan Modjo mengungkapkan, lembaganya memprediksi jumlah rakyat miskin tahun depan akan bertambah 4 juta orang, menjadi sekitar 39 juta orang.

Menurut Ikhsan, terpuruknya perekonomian nasional memberi dampak negatif pada APBN 2009.

Secara terpisah, peneliti ekonomi pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maxensius Tri Sambodo mengingatkan, saat ini industri nasional menghadapi masalah berat, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Selain itu, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sulit dihindari.

Pengangguran

Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, Bambang Widianto justru mengkhawatirkan masalah pengangguran. “Target pengangguran 2009 sebesar 7-8 persen. Kalau kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, diharapkan angka tersebut tidak akan bertambah,” tuturnya.

Data BPS per Februari 2008 menyebutkan, jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 9,43 juta orang. Terkait hal itu, LP3ES memprediksi pengangguran akan bertambah sekitar 2,8 juta orang, menjadi sekitar 12,2 juta orang pada 2009. Sedangkan, Indef memprediksi pengangguran akan bertambah menjadi sekitar 10 juta orang. [DLS/D-10/H-13]

23
Nov
08

Tatanilai “7” ESQ165

 

ESQ – 7 (Tujuh) Zero Mind Process

 

  1. Hindari prasangka buruk, upayakan berprasangka baik

  2. Tinggalkan prinsip hidup yang salah, berprinsiplah selalu kepada Allah Yang Maha Suci

  3. Bebaskan diri dari pengalaman masa lalu yang membelenggu pikiran, berpikirlah merdeka

  4. Dengarkan semua suara hati, berpikirlah melingkar (circular thinking) sebelum menentukan kepentingan dan prioritas, jadilah bijaksana

  5. Berpikirlah secara integratif dan holistik dengan melihat semua sudut pandang secara adil berdasarkan semua suara hati yang bersumber dari Asmaul Husna

  6. Periksa pikiran anda terlebih dahulu sebelum menilai segala sesuatu

  7. Ingatlah bahwa semua kebenaran bersumber dari Allah SWT, jangan terbelenggu

 

ESQ – 7 (Tujuh) Pemeliharaan Sikap ESQ

  1. Jernihkan hati (Zero Mind Process) dengan Istigfar, Wudhu & Ihram

  2. Hidupkan cahaya hati (God Spot) dengan Dzikir Asm’ul Husna setiap hari / rutin

  3. Bangun Mental (Mental Building) dengan Tasbih, Tahmid, Tahlil, dan Takbir setiap selesai shalat

  4. Bangun ketangguhan pribadi (Personal Strength) dengan Syahadat, Shalat dan Puasa

  5. Bangun ketangguhan sosial (Social Strenght) dengan Zakat dan Haji

  6. Baca Al Qur’an dan artinya setiap pagi setelah shalat shubuh

  7. Peliharalah dan tingkatkan silahturahmi serta saling mendoakan sesame alumni ESQ dan hadiri setiap pertemuan alumni

 

ESQ – 7 (Tujuh) Penjuru Nilai Dasar ESQ

  1. Saya ingin dipercaya orang lain dengan tidak membuat pelanggaran

  2. Saya menuntaskan setiap pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab

  3. Saya ingin memperhatikan kepentingan jangka panjang dalam mengambil keputusan

  4. Saya ingin disiplin dalam menyelesaikan setiap pekerjaan

  5. Setiap hal yang bisa saya kerjakan bersama tidak dikerjakan sendiri

  6. Saya ingin berpandangan adil

  7. Saya ingin memahami orang lain

 

Pandji R. Hadinoto, FKA-ESQ165 No. 1050-03025-0178

 

23
Nov
08

Kepemimpinan Nusa dan Bangsa

 

Panca Pandava

Disamping beberapa hal yang telah diuraikan tadi, seorang pemimpin hendaknya juga mampu mempersatukan 5 (lima) sifat-sifat utama.luhur yang dimiliki oleh Panca Pandava (Yudhistira, Bhima, Arjuna, Nakula dan Sahadeva) yakni : Aji, Giri, Jaya, Nangga dan Priyambadha, yang mengandung maksud :

Aji Ilmu pengetahuan suci, artinya bijaksana dan mahir dalam segala ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan suci (Weda) atau agama (sifat Yudhisthira).

Giri Gunung, artinya kuat iman, teguh, tangguh dalam menegakkan kebenaran serta tabah dan tegar dalam menghadapi segala kendala rintangan ataupun penderitaan (sifat Bhima).

Jaya Menang, artinya dapat menundukkan musuh-musuhnya dan segala sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya, serta sempurna lahir dan bathin (sifat Arjuna).

Nangga Tangguh dan tanggap dalam segala keadaan serta tahu membawa diri, sehingga tidak mudah terjerumus dalam kehancuran atau hal-hal yang merugikan (sifat Nakula).

Priyambadha Artinya selalu memberikan rasa kebahagiaan, ketentraman serta kedamaian lahir dan batin kepada masyarakat (sifat Sahadeva).

ke atas

Catur Kotamaning Nrpati

Catur Kotamaning Nrpati adalah empat sifat utama bagi seorang pemimpin/negarawan yaitu :

  1. Jnana Wisesa Suddha
    Yaitu seorang pemimpin hendaknya memiliki/menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ilmu pengetahuan agama spiritual secara teori ataupun praktek.

  2. Kaprahitaning Praja
    Yaitu mempunyai perasaan belas kasihan kepada bawahan/rakyat dan berusaha mengadakan perbaikan kondisi masyarakat (Catur Paramita : Maitri, Karuna, Mudita dan Upeksa).

  3. Kawiryan
    Yaitu mempunyai keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan prinsip berani karena benar dan takut karena salah.

  4. Wibhawa
    Yaitu memiliki kewibawaan terhadap bawahan/rakyat, sehingga setiap perintahnya dapat dilaksanakan dan program yang direncanakan dapat terealisasi.

ke atas

Catur Naya Sandhi

Catur Naya Sandhi adalah empat sifat dan tindakan yang bijaksana yang hendaknya dilakukan oleh seorang pemimpin/negarawan yaitu :

  1. Sama
    Yaitu selalu waspada dan siap siaga untuk menghadapi segala ancaman musuh baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang merongrong kewibawaan pemimpin yang sah.

  2. Bheda
    Yaitu memberikan perlakuan yang sama dan adil tanpa perkecualian dalam melaksanakan hukum/peraturan bagi bawahan/rakyat sehingga tercipta kedisiplinan dan tata tertib dalam masyarakat (Penegakan Supremasi Hukum).

  3. Dhana
    Yaitu mengutamakan sandang, pangan pendidikan dan papan guna menunjang kesejahteraan/ kemakmuran bawahan/rakyat serta memberikan penghargaan bagi warga yang berprestasi. Memberikan upah/gaji bagi para pekerja sebagai balas jasa dari pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat mencukupi kehidupan keluarganya.

  4. Danda
    Yaitu menghukum dengan adil kepada semua yang berbuat salah/melanggar hukum sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya.

ke atas

Sad Upaya Guna

Sad Upaya Guna artinya enam macam upaya luhur yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Ajaran ini terdapat dalam kitab Niti Sastra yang memuat sebagai berikut :

  1. Siddhi
    Artinya pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk menjalin persahabatan dengan rakyat, sesama dan negara tetangga.

  2. Wigraha
    Artinya kemampuan untuk memilah-milah persoalan dan mampu untuk mempertahankan hubungan baik.

  3. Wibhawa
    Artinya pemimpin memiliki kewibawaan atau disegani baik oleh rakyat, negara tetangga ataupun musuh-musuhnya.

  4. Winarya
    Artinya cakap dan bijak dalam memimpin sehingga memuaskan semua pihak.

  5. Gasraya
    Artinya kemampuan untuk menghadapi musuh yang kuat dan tangguh dengan menggunakan strategi/muslihat dalam berdiplomasi atau perang.

  6. Sthana
    Artinya dapat menjaga hubungan dan perdamaian dengan baik dan memprioritaskan tentaranya untuk menjaga kedaulatan negara dan menjaga perdamaian serta menghindari peperangan.

ke atas

Panca Upaya Sandhi

Panca Upaya Sandhi adalah lima macam upaya yang harus dimiliki dan dilakukan seorang pemimpin dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi tanggung-jawabnya atau dalam menghadapi kendala/musuh negara.

Ajaran ini terdapat dalam prasasti Siwa Budhagama Tattwa yang memuat sebagai berikut :

  1. Maya
    Artinya seorang pemimpin harus melakukan upaya dalam mengumpulkan data atau permasalahan yang belum jelas faktanya sehingga didapat informasi yang akurat (hal ini dapat lewat telik sandhi atau intelejen).

  2. Upeksa
    Artinya seorang pemimpin harus berusaha untuk meneliti dan menganalisa secara mendalam semua data-data/informasi yang diperoleh guna dapat memecahkan masalah secara proporsional dan menarik kesimpulan yang obyektif.

  3. Indra Jala
    Artinya seorang pemimpin hendaknya senantiasa berusaha untuk mencari jalan keluar/ pemecahan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi secara maksimal dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

  4. Wikrama
    Artinya seorang pemimpin hendaknya berupaya untuk melaksanakan semua usaha yang telah diprogramkan/dirumuskan untuk mencapai tujuan, yakni kesejahteraan lahir bathin.

  5. Lokika
    Artinya setia tindakan dan ucapan seorang pemimpin harus dipertimbangkan sebelumnya secara akal sehat, ilmiah dan logis serta tidak boleh bertindak/berucap berdasarkan emosi semata.

ke atas

Tri Upaya Sandhi

Tri Upaya Sandhi adalah tiga macam cara/upaya bagi seorang pemimpin untuk menghubungkan atau mendekatkan diri dengan masyarakat yang dipimpinnya.

Ajaran ini terdapat dalam lontar prasasti Raja Pati Gundala yang didalamnya memuat :

  1. Rupa
    Artinya seorang pemimpin harus dapat mengenali atau mengamati wajah masyarakat yang dipimpinnya. Wajah masyarakat dapat menggambarkan apakah rakyat yang bersangkutan dalam keadaan senang, sejahtera atau kesusahan. Pemimpin yang dapat mengetahui keadaan masyarakatnya dengan baik akan lebih mudah dapat mengatasi permasalahannya yang dihadapi rakyatnya.

  2. Wamsa
    Artinya seorang pemimpin harus dapat mengetahui susunan stratifikasi sosial masyarakatnya. Seorang pemimpin yang mengenali adat istiadat masyarakatnya dengan baik akan lebih mudah dapat menentukan sistem pendekatan atau motivasi yang harus digunakan dalam mencapai dan mendorong pembangunan menuju kemajuan.

  3. Guna
    Artinya seorang pemimpin hendaknya mengetahui tingkat intelektual masyarakatnya termasuk keterampilan dan skill. Dengan mengetahui tingkat kemampuan masyarakatnya seorang pemimpin akan lebih mudah berkomunikasi serta menawarkan ide-ide kepada rakyatnya. Dengan demikian program-program pembangunan akan lebih cepat terealisasi. Disamping program pemenuhan sandang, pangan dan papan, seorang pemimpin harus memprioritaskan program pendidikan kepada rakyatnya, sehingga terjadi keseimbangan antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka membangun nusa dan bangsa di masa depan.(Eka Dharma\dari berbagai sumber)

 

23
Nov
08

Tafsir Pasal-33 (2) UUD45

 

Disusun Oleh : Pandji R. Hadinoto

Interpretasi Pasal-33(2) UUD45 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”

 

Secara Gramatikal (Objektif), penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisi leksikalnya. Relevansi ‘penting bagi negara’ harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang menyangkut eksistensi Negara sebagai organ publik yaitu ‘demi keamanan negara’ dan ‘demi keselamatan warga negara’ serta ‘demi ketahanan ekonomi negara’ dari hal yang dapat membahayakan Negara [sabotase privat dll]. Sedangkan ‘menguasai hajat hidup orang banyak’ diartikan sebagai fasilitas umum yang besar-besar untuk kepentingan seluruh warga Negara, dalam hal ini termasuk listrik. Dikuasai oleh Negara diartikan sebagai kontrol terhadap kekuasaan, pengusahaan, dan kepemilikan asset secara integral, ada pada Negara.

 

Secara Otentik, penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri yang biasanya diletakkan dalam bagian penjelasan (memorie van toelichting), rumusan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya. Relevansi ‘cabang produksi yang penting itu tidak boleh diserahkan pada orang-seorang, pemilik modal yang berkuasa [privatisasi = mengalihkan kontrol dan kepemilikan asset kepada privat], karena karakter privat adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dan rakyat banyak akan ditindasinya. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, maka kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi harus diwujudkan. Koperasi dan usaha kolektif rakyat harus disertakan dalam pengelolaan sektor publik yang besar-besar.

 

Secara Teleologis (sosiologis), penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Relevansi daripada Undang-undang juga memungkinkan untuk mengakomodasi perubahan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Jika era globalisasi tidak dapat lagi mengelakkan terjadinya liberalisasi melalui kompetisi, maka makna ‘dikuasai negara’ bisa diartikan kompetisi diantara BUMN-BUMN dalam usaha yang sejenis, atau kompetisi diantara anak-anak perusahaan BUMN dalam usaha yang sejenis, atau dapat pula dengan mengharuskan BUMN mendirikan koperasi karyawan yang diberi saham dalam perusahaan, sehingga laba perusahaan Negara dapat dinikmati langsung oleh rakyat yang turut serta dalam pengembangan BUMN itu. Peran serta privat dalam sektor publik dimungkinkan dengan membolehkan kompetisi (internal) dalam atau dengan anak-anak perusahaan BUMN tersebut. Keberpihakan BUMN dapat diwasai lewat lembaga pengawas.

 

Secara Sistematis (Logis), penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Relevansinya adalah judul bab amandeman konstitusi yang berkenaan dengan hal ini yaitu ‘perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial’ Cabang produksi yang penting bagi ketahanan ekonomi nasional dikuasai Negara (imperatif) dengan tujuan kesejahteraan rakyat, termasuk mereka yang terlibat langsung dalam proses penyediaan jasa dan produk nasional (karyawan/pekerja BUMN). Bahwa prinsip ‘efisiensi-berkeadilan’ haruslah diterapkan dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi tidak hanya berlaku bagi perusahaan Negara, tetapi juga bagi perusahaan swasta/privat. Dikuasai oleh Negara juga berarti harus diefisienkan dan dioptimalkan oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan kemakmuran segelintir orang (konglomerat) Ayat-1 hingga 4 Pasal-33 mengandung nafas sosialisme ketimbang liberalisme ekonomi.

 

Secara Historis (Subjektif), penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang). Relevansi, Demokrasi Ekonomi menjadi jiwa dari perekonomian nasional. Pelaksanaannya melalui hak menguasai yang diberikan ke-pada BUMN bagi pemilikan dan pengelolaan sektor publik atas nama Negara. Bung Hatta dan Prof Soepomo menyebutkan bahwa electriciteit (listrik) termasuk ‘public utilities’ yang harus dikuasai oleh Negara. Perekonomian Negara tidak didasarkan atas paham liberalisme. Penguasaan yang merugikan kepentingan rakyat tidak diperbolehkan.

 

Secara Komparatif, penafsiran dengan cara memperbandingkan peraturan pada suatu system hukum dengan peraturan yang ada pada system hukum lainnya. Relevansi : Peraturan ketenagalistrikan di Perancis menempatkan listrik sebagai bagian infrastruktur strategis yang diupayakan oleh Negara, sedangkan di Inggris menganggap listrik sebagai komoditi biasa sebagaimana barang lainnya. Dampaknya, industri listrik di Perancis dijalankan oleh pemerintah, sedangkan di Inggris pengelolaannya diserahkan kepada swasta [privat]. Terbukti, tidak seluruh Negara yang melakukan privatisasi melalui ‘unbundling’ mendapatan harga listrik yang murah, malah yang terjadi sebaliknya yaitu harga listrik naik.

 

Secara Futuristik (Antisipatif), penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang dicita-citakan (ius constituendum). Relevansi : Pemikiran yang berkembang dalam perumusan Pasal-33 yang asli adalah sosialisme dan demokrasi ekonomi. Penetapan kembali Pasl ini pada perubahan keempat UUD45 menunjukkan garis kebijakan perekonomian tetap berdasarkan ‘demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan’. Prinsip efisiensi ini merupakan jalan masuk bagi liberalisasi dan era kompetisi yang mensyaratkan penyertaan pelaku usaha swasta melalui metode privatisasi. Dengan catatan : privatisasi yang riil untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan swasta yang mengatasnamakan rakyat [konglomerasi]. Namun model penyertaan swasta ini sama sekali tidak boleh memutus hak Negara untuk menguasai sektor listrik tersebut.

 

Secara Restriktif, penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan. Relevansi “dikuasai” oleh Negara berarti harus berstatus “dimiliki” oleh Negara. Tanpa memiliki, Negara dianggap tidak dapat menguasai. Segala bentuk penguasaan yang mengalihkan kekuasaan control Negara atas cabang produksi listrik, tidak diperkenankan.

 

Secara Ekstensif, penafsiran dengan memperluas cakupan sesuatu ketentuan. Relevansi : “dikuasai” dapat diartikan secara luas sebagai ’dikendalikan, dikontrol, diatur, dimiliki, dikelola dan diselenggarakan’ oleh Negara. Namun demikian, esensi “kekuasaan kontrol”nya tetap pada Negara. Artinya, kontrol kekuasaan tetap ada pada Negara, meskipun pengelolaannya dapat dilakukan oleh pelaku lain diluar Negara. Derajat kontrol kekuasaan (tugas konstitusional) ini dapat dicanangkan dalam bentuk klausul ‘intervensi kualitatif’ yang dimiliki oleh pemerintah Negara, bisa pula dalam bentuk swastanisasi melalui empowerment kepada koperasi, koperasi karyawan dsb [jadi bukan diprivatisasikan tetapi dikoperasikan]

 

 

23
Nov
08

Serasi Memimpin

kelbes-siliwangi

DR Ir Pandji R. Hadinoto, PE, MH / Ketua MASBETA

Para Bapak Bangsa, pendiri Republik Indonesia telah mewariskan paham pentingnya mutu pribadi para Pemimpin sebagai bekal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini tercantum pada Penjelasan Undang Undang Dasar 1945, yakni bahwa “ …..Jang sangat penting dalam pemerin-tahan dan dalam hal hidoepnja Negara, ialah semangat, semangat para penjelenggara negara, sema-ngat para pemimpin Pemerintahan. Meskipoen dibikin oendang-oendang dasar jang menoeroet kata-katanja bersifat kekeloeargaan, apabila semangat para penjelenggara negara, para pemimpin pemerin-tahan itoe bersifat perseorangan, oendang-oendang dasar tadi tentoe tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknja, meskipoen oendang-oendang dasar itoe tidak sempoerna, akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintahan baik, oendang-oendang dasar itoe tentoe tidak akan merintangi djalannja Negara. Djadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itoe hidoep, atau dengan lain perkataan dinamis” (Berita Repoeblik Indonesia, Tahoen II No. 7, 15 Febroeari 1946).

Semangat, tentu tidak dimaksudkan sebagai kehendak yang berkobar-kobar, melainkan lebih menunjuk kepada sikap, kemauan baik atau dedikasi, dan mutu, moral, termasuk keikhlasan dan kejujuran para Pemimpin dalam menjalankan tugas masing-masing.

Sementara itu Peranan Masyarakat saat ini telah mendapat ruang gerak yang penting juga sebagaimana diamanatkan oleh berbagai Undang-undang seperti :

Pasal-19 Undang Undang No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Ling-kungan Hidup yakni “Lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup”.

Bab VII Undang-Undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi yaitu a.l. Pasal-29 (a) Masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi.

Bab V Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu a.l. Pasal-41 (1) “ Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Bab X Partisipasi Masyarakat Undang-Undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni Pasal-53 “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Apalagi Presiden minta perhatian pimpinan partai politik agar membantu pemerintah keluar dari kesulitan akibat kelangkaan BBM (Suara Pembaruan, 7 Juli 2005)

Kesemuanya itu menunjukkan bahwasanya selain pentingnya mutu Kepemimpinan Formal Pemerintahan juga tidak kalah pentingnya kehadiran daripada mutu Kepemimpinan Non Formal Kemasyarakatan, agar dengan demikian dapat senantiasa saling melengkapi dalam suasana batin Asah-Asih-Asuh yang penuh keserasian.

Ungkapan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantoro yakni Ing Ngarso Sung Tulodo (didepan memberi contoh/teladan), Ing Madyo Mangun Karso (ditengah membangkitkan semangat atau kehendak), Tut Wuri Handayani (dibelakang memberi arahan) itu menunjukkan bahwa seorang Pemimpin harus mampu menjalankan berbagai macam peranan. Pemimpin harus mampu memberikan teladan yang baik bagi anak buahnya sehingga dapat mencontoh tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Seorang Pemimpin juga harus mampu memberi motivasi atau dorongan bagi anak buahnya sehingga mereka tergugah semangat atau kehendaknya untuk mewujudkan tujuan bersama. Seorang Pemimpin juga harus mampu memberi arahan pada anak buahnya sehingga mereka dapat melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sistim paternalistik yang masih kuat berakar di masyarakat Indonesia menuntut kehadiran Pemimpin sebagai sosok panutan masyarakat.

Pada dasarnya, setiap orang adalah Pemimpin yang memimpin dirinya sendiri dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah roh daripada makna Kepemimpinan. Seorang Pemimpin masyarakat tidak lahir serta merta tetapi melalui suatu proses yang panjang yang bertumpu pada soal penyiapan diri. Untuk menjalankan peran sebagai Pemimpin diperlukan mutu pribadi antara lain mampu berpikir secara akal sehat (logik) dan jernih, menguasai keterampilan berorganisasi, lebih daripada itu semua memiliki sikap mental atau watak yang baik antara lain sikap ikhlas dan jujur.

Sifat Kepemimpinan dan Sikap Pemimpin merupakan cermin dari Sifat Keunggulan suatu komunitas masyarakat karena Pemimpin adalah sosok yang memenuhi persyaratan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keteladanannya diharapkan dapat menjadi contoh/panutan/diteladani warga anggota masyarakatnya. Pemimpin yang bertanggungjawab niscaya disenangi, disegani dan dipercaya rakyatnya. Kepercayaan adalah perekat emosional yang mengikat Pemimpin dan yang dipimpin. Kepercayaan dapat terpelihara dengan dipenuhinya visi dan kejelasan posisi pemimpin.

Adalah kebutuhan dasar daripada setiap kelompok, masyarakat, bangsa atau Negara akan kehadiran Pemimpin yang dianggap dapat membawa kelompok, masyarakat, bangsa atau negaranya itu untuk mencapai cita-cita bersama yang telah disepakatinya. Adapun sosok Pemimpin adalah seorang penggerak masyarakat, motivator dan manajer yang dihormati dan diteladani, serta diakui kemampuan dan Kepemimpinannya dalam rangka membina keteraturan sosial komunitasnya berdasarkan atas kesepakatan dan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Sesungguhnya diyakini bahwa ditemui 3 (tiga) kategori Pemimpin yakni : (1) Orang yang dilahirkan sebagai pemimpin, (2) Orang yang diberi kesempatan untuk menjadi Pemimpin, (3) Orang yang sedang mencari jalan dan menemukan jatidirinya untuk menjadi Pemimpin.

Hal ini dapat dilihat misalnya pada masyarakat adat, elite adat memimpin masyarakat adat, elite agama memimpin masyarakat agama, elite nasional memimpin masyarakat bangsa dan Negara melalui perangkat nasional berwujud lapisan-lapisan Kepemimpinan structural formal yang diatur berdasarkan bangunan pemerintahan.

Sedangkan berdasarkan latar belakang kemunculannya, dikenali jenis Pemimpin sebagai berikut : (1) Pemimpin Tradisional, yaitu yang tampil berlatarbelakang tradisi yang berlaku ditengah masyarakat, misalnya Kepala Suku, Bangsawan; (2) Pemimpin Rasional, yaitu yang menjadi pemimpin karena keunggulan kemampuannya, pengetahuannya, antara lain pemimpin organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi mahasiswa; (3) Pemimpin Formal, yakni yang berperan berdasarkan asas legalitas seperti menteri, bupati, camat, pemimpin perusahaan dan lainnya; (4) Pemimpin Kharismatik, yaitu yang menjadi pemimpin karena pembawaan kharisma yang dimilikinya.

Adapun yang berdasarkan gaya/cara memimpin diketahui (1) Pemimpin Otokratis, yaitu yang memimpin menurut kemauannya sendiri, diktator tanpa musyawarah; (2) Pemimpin Demokratis, yakni yang memimpin secara musyawarah dan keputusan tetap berada ditangannya; (3) Pemimpin Simbolik atau Lambang, yaitu yang memimpin dengan cara menyerahkan sepenuhnya ikhwal kepengurusannya kepada orang lain tanpa memperdulikan keberhasilannya; (4) Pemimpin Partisipatif, yakni yang memimpin dengan cara mengajak orang yang dipimpinnya turut serta berperan atau berpartisipasi.

Bagaimanapun, sifat-sifat yang pada umumnya diharapkan untuk dimiliki oleh seorang Pemimpin adalah (1) dapat diteladani; (2) berwibawa; (3) jujur/terpercaya; (4) berpandangan jauh kedepan; (5) adil; (6) bijaksana; (7) berani; (8) bertanggungjawab; (9) berjiwa besar; (10) inovatif; (11) mampu memberikan inspirasi; (12) selalu ingin belajar terus menerus.

Dan dari pola penampilannya, diketahui ada Pemimpin yang (1) Low Profile (rendah diri) yaitu yang tidak suka menonjolkan diri dan sederhana; (2) High Profile (tinggi hati) yakni yang selalu ingin tampil kemuka dan menjadi sosok public (public figure).

Sebagai contoh, dalam rangka penyiapan generasi muda, Gerakan Pramuka menggelar Kode Kehormatan dan Kode Etik berwujud Janji (Dwisatya dan Trisatya) dan berupa ketentuan moral (DwiDarma dan Dasa Darma). DasaDarma Pramuka menyatakan bahwa “Pramuka itu Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Cinta Alam dan Kasih Sayang sesama Manusia; Patriot yang sopan dan ksatria; Suka bermusyawarah; Rela menolong dan tabah; Rajin, Terampil dan Gembira; Hemat, Cermat dan Bersahaja; Disiplin, Berani dan Setia; Bertanggungjawab dan dapat dipercaya; Suci dalam Pikiran, Perkataan dan Perbuatan.

Nilai-nilai moral inilah yang menjadi muara dan menjadi pedoman serta pengarah tingkah laku didalam kehidupan sehari-hari, yang membimbing baik dalam pemikiran, perasaan maupun kemauannya serta perkataan, perbuatan atau tindakannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai moral ini diharapkan dapat berkembang menjadi bagian dari setiap anggota Pramuka, bagian dan dari setiap Pemimpin.

Lebih lanjut, dengan memahami dan menghayati berbagai rupa Ajaran Kepemimpinan seperti Kepemimpinan Kebangsaan (oleh DR H. Roeslan Abdulgani, 1999), Kepemimpinan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 (oleh Dewan Harian Nasional 45, 1995), Kepemimpinan Pancasila (oleh IKIP Malang, 1969), 11 (sebelas) Asas Kepemimpinan TNI, Pedoman Kepemimpinan Hasta Brata, Kepemimpinan Gajah Mada, Kepemimpinan Hindu, dan lain sebagainya, akan lebih memantapkan dan memperkaya penguatan jati diri sosok Kepemimpinan Indonesia yang serasi dengan tuntutan zaman..

Dengan demikian, sosok Pemimpin yang diharapkan adalah Pemimpin yang memiliki kualifi-kasi dalam bidang pengetahuan dan keterampilan, watak terpuji dan berkarakter baik, mempunyai jiwa kerohanian dan spiritualitas. Watak yang baik itu hanya akan didapat apabila dibina, dibangun dan ditempa dengan kebiasaan baik secara berkelanjutan dan dijadikan tuntunan perubahan. Kemampuan seorang Pemimpin perlu didukung oleh karakter yang baik serta integritas yang dapat diandalkan.

Kepemimpinan dan Pemimpin adalah perkara tanggung jawab bukan semata-mata hak dan kewenangan. Menemukan sosok pemimpin yang memenuhi kriteria Kepemimpinan bangsa dimasa depan adalah merupakan pekerjaan rumah yang menjadi prioritas untuk mengembalikan atau memulihkan kepercayaan masyarakat tidak hanya diperlukan untuk mengembalikan kondisi dalam negeri, namun juga bagi dunia internasional dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan politik maupun ekonomi terhadap Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap para Pemimpin adalah terjadi karena dampak dari buruknya tata kelola Kepemimpinan, baik yang menyangkut kinerja aparatur pemerintahan atau swasta, Pemimpin elite politik atau non-politik, maupun kinerja pegawai rendahan ataupun puncak. Studi Booz-Allen & Hamilton menemukan fakta bahwa Indonesia dikenali dengan Good Governance (tatakelola pemerintahan yang baik) paling rendah diantara Negara-negara tetangganya. Upaya penegakan Good Governance merupakan paradigma baru yang belum tuntas diwacanakan dan masih jauh dari harapan, menggantikan paradigma clean government (pemerintahan yang bersih) yang muncul sebelumnya dengan cita-cita kelembagaan yang bebas dari penyimpangan.

Reformasi melahirkan banyak sosok yang mengaku layak menjadi Pemimpin namun tidak didukung oleh karakter yang baik serta integritas yang dapat diandalkan. Budaya politik bangsa Indonesia masih dibangun atas pemikiran yang menilai bahwa Kepemimpinan itu tunggal bahkan identik dengan kekayaan. Orang yang memegang kekuasaan politik cenderung memperbesar simpanan harta dan kekayaannya selain untuk kepentingannya sendiri juga untuk mempertahankan jumlah bawahan dan pengikut yang berjuang bersamanya. Pusat kekuasaan bukan lagi pada sistem melainkan lebih kepada orang perorang. Elite politik berusaha agar selalu dekat dengan pucuk Pimpinan sehingga posisinya dalam sistem politik selalu terjaga. Akibatnya, gagal menjadi perwakilan kepentingan rakyat. Dan masyarakatpun seringkali mementingkan orang-perorang daripada kelembagaan. Krisis multi dimensional telah bermetamorfosis menjadi krisis intelektual dan krisis nurani kemanusiaan yang bermuara pada krisis identitas dan krisis jatidiri.

Jakarta, 9 Juli 2005

eMail : legalcounsel45@yahoo.com

23
Nov
08

ReKondisi “Mesin” Indonesia

 

DR Ir Pandji R Hadinoto, MH / Ketua MASBETA / eMail : masbeta45@yahoo.com

 

Virus NeoLiberalisme bermula ditebar pada bulan Nopember 1967, Time-Life Corporation sponsori konperensi Jenewa yang dihadiri pimpinan-pimpinan kapitalis dunia seperti David Rockefeller berikut korporasi dunia General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, disamping ekonom-ekonom Indonesia yang lazim dinamai Mafia Berkeley yang berposisi tawar ikhwal buruh murah & melimpah, cadangan besar sumber daya alam dan pasar yang besar. Alhasil, Freeport memperoleh gunung tembaga di Papua Barat, konsorsium Eropa memperoleh nikel Papua Barat, Alcoa memperoleh mayoritas produk bauksit Indonesia, kelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, Perancis memperoleh hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat dan Kalimantan.

Virus NeoLiberalisasi sebagai roh Globalisasi itu berlanjut dengan menggeragoti Pasal-33 UUD45 sejak tahun 1968 melalui Pasal-3 ayat-1 UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yakni Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki Negara dan/atau swasta nasional. Persentase ini harus senantiasa ditingkatkan sehingga pada 1 Januari 1974 menjadi tak kurang dari 75%. Sedangkan ayat-2 menyatakan Perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan ayat-1 pasal ini. Padahal pada Pasal-6 ayat-1 UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing telah dinyatakan bahwa Bidang-bidang yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, berikut : pelabuhan; produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; telekomunikasi; pelayaran; penerbangan; air minum; kereta api umum; pembangkit tenaga atom dan mass media.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 20/1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing, khususnya Pasal-5 ayat-1 membolehkan perusahaan, termasuk asing, melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, dan Pasal-6 ayat-1 yang menyatakan kepemilikan asing bisa sampai 95%, adalah menyuburkan tebaran virus NeoLiberalisme termaksud diatas menjadi wabah persaingan bermodel pasar bebas menuju ancaman bencana pergeseran welfare state menuju corporation state Indonesia. Padahal berkenaan dengan Pasal-33 UUD45, RanTap MPR 1993 tentang Demokrasi Ekonomi telah dirumuskan prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang, menuju tercapainya kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada gilirannya, kehadiran bencana NeoLiberalisasi itu ditandai dengan Letter of Intent IMF 1998 yang berbuntut peristiwa hukum BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), MSAA (Master of Settlement and Acquisition Agreement), Release & Discharge, sebagaimana ditanyakan oleh wartawan kepada Presiden SBY saat jumpa pers Rabu 20 April 2005 setelah rapat konsultasi Pemerintah dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Lebih diperparah lagi, agen-agen NeoLiberalisasi telah berhasil mendiktekan rumusan UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, antara lain pada bagian cita-cita hukumnya yakni ikhwal Mengingat “…Pasal-33 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945”; Padahal sampai dengan Amandemen keempat (10 Agustus 2002) pun Pasal-33 ayat2 (1, 2,3) secara tekstual adalah sama sebangun saja dengan UUUD45 edisi 18 Agustus 1945. Pikiran kotor atau Judicial Corrupt ini sesungguhnya telah pula disampaikan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ad Informandum Ad Referendum Uji Material UU MiGas tertanggal 20 September 2004 oleh Pemohon VI (dalam hal ini penulis sendiri), namun ternyata tidak digubris oleh sang Penjaga Konstitusi itu, terbukti bahwa Putusan MKRI tertanggal 21 Desember 2004 tidak serta merta membatalkan UU MiGas sebagaimana mestinya. Padahal sektor MiGas adalah tulang punggung sisi pendapatan APBN dan terbukti kini pasokan Gas jadi bermasalah tetap (latent) bagi Industri Pupuk Nasional yang pada gilirannya menebar kelangkaan pasokan pupuk ke petani Indonesia sehingga memperlemah Ketahanan Pangan.

Dipicu oleh komitmen “new Asian African strategic partnership” melalui solidaritas Politik dan kerjasama Ekonomi dan Sosial Budaya (22-24 April 2005), penulis merasa perlu berbagi informasi dengan masyarakat bahwa pada tahun 2005 ini, kita perlu terlebih dahulu mawas diri ikhwal situasi dan kondisi Indonesia berkenaan dengan keinginan kuat melakukan perubahan strategik kedepan.

Adapun profil atau tampilan kinerja Indonesia kini dapat pula didekati dengan model Analogi Kapasitas Terpasang (AKT) berdasarkan penilaian dan/atau kajian peneliti-peneliti luar negeri, dengan anggapan hasil penelitian itu adalah tanpa prasangka buruk.

Growth Competitiveness Index (GCI) Indonesia 2004 adalah peringkat 69 dari 104 negara yang diobservasi atau 33,6 % AKT dan Human Development Index (HDI) Indonesia 2004 adalah peringkat 111 dari 175 negara yang diobservasi atau 36.6 % AKT sedangkan Country Risk Category Indonesia 2004 adalah B (an unsteady political and economic environment is likely to affect further an already poor payment record).

Dari paparan profil atau tampilan kinerja Indonesia diatas maka dapatlah ditafsirkan bahwa dengan GCI dan HDI yang demikian rendahnya (dibawah 50% AKT), Indonesia ternyata masih bisa senantiasa terpaksa (by enforced) berupaya memenuhi komitmen luar negerinya berupa pembayaran utang luar negeri secara tepat waktu dan tepat jumlah. Pertanyaannya kemudian adalah ibarat “mesin” maka seberapa lama dengan situasi dan kondisi “mesin” yang demikian kurang handalnya dapat selalu digeber atau disuruh kerja keras untuk memenuhi pembayaran utang luar negeri sehingga menyedot APBN sedemikian besarnya. Atau dengan lain perkataan apakah tidak dirasakan telah terjadi ketidakseimbangan prinsipiil kalaupun tidak ingin disebut ketidakadilan fundamental, bahwa “mesin” yang kurang handal itu harus selalu dapat berlari atau berlomba dengan “mesin-mesin” yang lebih handal, dalam hal ini negera-negara maju ? Dalam istilah lain, Negara bermasalah kemiskinan kenapa harus memberikan subsidi kepada Negara-negara penyandang kekayaan materiil berlebih karena dan hanya karena mereka secara de jure atau legal formal adalah pihak kreditor masa lalu ? Dalam keadaan tertentu dan khusus, seharusnya memang perlu perlakuan tertentu dan khusus pula, de facto tidak ada manfaatnya membiarkan pihak yang lemah agar selalu merasa tertindas kemerdekaan ekonominya terhadap pihak yang kuat, ini adalah wilayah kasus keseimbangan hukum kemanusiaan alamiah atau penyimpangan terhadap azas “peri kemanusiaan” sebagaimana amanat Pancasila 1945.

Dalam pengertian itulah, kini telah tiba saatnya diperlukan kepemimpinan nasional bersosok “panca Pa manunggal” yaitu Pandita (pendeta), Pangayom (pelindung), Panata (pengatur), Pamong (pembina), Pangreh (pemimpin), sehingga mampu berkomunikasi secara produktif atau mumpuni baik kepada pemimpin-pemimpin di luar negeri maupun kepada masyarakat di dalam negeri, guna tercapainya tingkat keseimbangan harmonis baru yang dapat memuaskan bagi kepentingan semua pihak. Semoga sosok ini berprakarsa melakukan ReKondisi “mesin” Indonesia itu antara lain melalui upaya-upaya perbaikan lebih dahulu faktor GCI dan HDI (internal) ketimbang sekedar meraih nilai B dari Coface kedepan (eksternal), dengan lain perkataan segera mintakan pengertian akan pentingnya pengurangan dan penundaan pembayaran utang luar negeri guna pola keseimbangan harmonis baru. Selebihnya, kualitas ReKondisi Internal sebaiknya juga meliputi reorientasi Budaya Bahari disamping Budaya Agraris sebagai perkuatan vertical dan horizontal terhadap ancaman skenario model masyarakat dunia 20% pengendali ekonomi dunia abad-21 seperti diproyeksikan oleh elite ekonomi teknologi informasi di San Francisco, 1995.

Patut diketahui bahwa strategi tebaran virus NeoLiberalisme yang berbuntut pasar persaingan bebas, konon katanya berakar dari konsep berpikir Adam Smith (1776) tampaknya memang kini jadi berbuah masalah ketidakseimbangan harmonis ekonomi dunia antara Selatan-Selatan dengan Utara-Utara, oleh karena itulah bertolak dari Konperensi Asia Afrika ke-II (perwakilan 4,6 milyar warga dunia) semoga dapat didorong dan diwujudkan tekad baru para pemimpin-pemimpin dunia baik Selatan-Selatan maupun Utara-Utara guna tercapainya penyeimbangan harmonis ekonomi dunia yang lebih arif dan bijaksana bagi kemerdekaan ekonomi seluruh masyarakat dunia, sehingga keselamatan dunia selalu terjaga baik dari bencana kemanusiaan. Dan ada baiknya kepada para mitra strategik Asia Afrika itu juga ditebarkan paham akan pentingnya paduan harmonis antara Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi (Ekonomi Kesejahteraan Rakyat sebagai perwujudan Welfare State, bukan mengarah semata Workfare State apalagi Corporation State seperti beberapa Negara Utara-Utara kini bersikap ) mengacu gagasan para Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta (Kearah Indonesia Merdeka, 1932) dan Bung Karno (Mencapai Indonesia Merdeka, 1933) bagi wujud Demokrasi Indonesia berdasarkan akar budaya bangsa Indonesia yang cinta damai. (Jakarta, 24 April 2005)

23
Nov
08

Riwayat Pasal-33 UUD45 Jati Diri Bangsa

 

DR Ir Pandji R. Hadinoto, PE, MH / Ketua MASBETA

 

Saat Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-6, Bung Karno bertutur ikhwal Hukum dan Moral yaitu Sejarah adalah berguna sekali. Dari mempelajari sejarah, orang bisa menemukan hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia. Salah satu hukum itu ialah bahwa tidak ada bangsa bisa menjadi besar dan makmur zonder kerja. Terbukti dalam sejarah segala jaman, bahwa kebesaran bangsa dan kemakmuran tidak pernah jatuh gratis dari langit. Kebesaran bangsa dan kemakmuran selalu “kristalisasi” keringat. Ini adalah hukum, yang kita temukan dari mempelajari sejarah. Bangsa Indonesia, tariklah moral dan hukum ini.

 

Adapun Ketua Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 15 April 2004 menyatakan bahwa dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan Negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma kedalam naskah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, suasana kebatinan (geistlichen hintergrund) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis dan histories perumusan yuridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan seksama untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, karena ia tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya saja. Untuk sungguh-sungguh mengerti, kita harus memahami konteks filosofis, sosio-historis, sosio-politis, sosio-juridis, dan bahkan sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya.

 

Dalam pengertian itulah, adalah bijak sekiranya riwayat Pasal-33 UUD45 yang Jati Diri Bangsa dapat ditelusuri bersama sejak ketika para Bapak Bangsa Indonesia menggagas Indonesia Merdeka.

 

Pada tahun 1931, Bung Hatta melahirkan istilah Kedaulatan Rakyat pada majalah Daulat Ra’jat, kemudian pada tahun 1932, menguraikan tentang Kedaulatan Rakyat pada brosur Kearah Indonesia Merdeka. Kedaulatan Rakyat versi Barat hanya mencakupi pengertian Demokrasi Politik saja sedangkan Kedaulatan Rakyat versi Bung Hatta (Volkssouvereiniteit) mencakupi pengertian Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi sekaligus serta bersumber dari sifat dan sikap hidup bangsa Indonesia sendiri. Bung Hatta juga menegaskan bahwa bagi Indonesia, kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang seorang

 

Pada tahun 1933, Bung Karno menguatkan bahwa keberadaan Demokrasi Asli Indonesia itu dalam Mencapai Indonesia Merdeka dengan melahirkan istilah Sosio-Demokrasi

 

Pada tahun 1943, KRT Radjiman Wediodiningrat, Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, telah menyebutkan bahwa Adam Smith adalah cerdik pandai yang tidak menganggap “kepentingan diri sendiri” atau “pamrih diri sendiri” sebagai penyakit masyarakat demokrasi. Teori Ekonomi Barat memang berpedoman pada kepentingan pribadi perorangan sebagai sukma kapitalisme, dan itulah yang ditolak oleh para Founding Fathers NKRI.

 

Catatan stenografis pada tanggal 29 Mei 1945 tentang pidato R.M.T.A Soerjo, anggota BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) adalah mengemukakan bahwa tujuan Negara Baru yang harus Subur dan Makmur membutuhkan perekonomian yang sehat dan praktis. Akan tetapi karena perekonomian ini berhubungan erat dengan keadaan rakyat jelata, maka seharusnya kita pandang lebih dahulu keadaan rakyat pada dewasa ini. Dengan sendirinya nampak pada kita kerendahan penghidupan dan kelemahan dalam segala-galanya. Dari antara kelemahan-kelemahan itu yang kami pandang terpenting sendiri, ialah kesehatan. Karena usaha-usaha yang baik-baik akan kandas belaka, apabila orang yang menjalankannya, menderita sakit. Dengan menyesal kita mengakui bahwa kebanyakan dari antara kita Indonesia umumnya dan rakyat jelata khususnya, banyak yang menderita penyakit macam-macam, seperti : malaria, luka-luka, frambusia, trachoom, teering, mijnworn, dan penyakit lain yang lebih jahat, dan yang sungguh-sungguh melemahkan tenaga lahir dan batin umumnya, hingga kita menjadi bangsa yang lemah ini. Ta’ usah kita menyalahkan siapapun juga, akan tetapi harus merasa berkewajiban, untuk berusaha secepat mungkin, guna menyembuhkan rakyat kita dari beberapa penyakit tersebut diatas. Kesehatan badan akan menimbulkan kesehatan batin dan keteguhan tekad, hingga kita kuat akan menjalankan perekonomian baru, yang dalam Negara Merdeka amat penting sekali. Adapun guna melaksanakan cita-cita tersebut, haruslah kita melengkapkan : tenaga orang, obat-obat dan alat-alat. Tidak ketiganya perlengkapan ini dapat dilaksanakan dengan lekas-lekas dalam masa peperangan yang segmenting ini, akan tetapi tenaga orang seakan-akan dapat kita percepat. Maka seharusnyalah dengan segera kita mengadakan pendidikan dokter-bantuan (hulp-dokter) sebanyak mungkin, hingga akhirnya saban kali mempunyai seorang dokter-bantuan sebagai anggota Perabot-desa guna mengobati penyakit rakyat tersebut dan untuk memimpin daerahnya dalam hidup yang sehat.

 

Catatan stenografis pada tanggal 29 Mei 1945 tentang pidato Mr Soesanto Tirtoprodjo, anggota BPUPK adalah bahwa soko guru dari Negara Indonesia Merdeka, dengan singkat, Perekonomian yang teratur dan terbatas menurut kebutuhan masyarakat, ini berarti membuang pendirian “liberalisme”.

 

Catatan notulis pada tanggal 29 Mei 1945 tentang pidato A. M. Dasaad, anggota BPUPK adalah bahwa Dasar ekonomi harus dapat perhatian. Saya akan memajukan rancangan bekerja di lapangan politik ekonomi.

 

Catatan notulis pada tanggal 30 Mei 1945 tentang pidato R. Abdoelrahim Pratalykrama, anggota BPUPK ikhwal Perekonomian : Ekonomi dalam arti seluas-luasnya perlu diperluas dan diperdalam dan disegala lapangan misalnya nasionalisasi dari perusahaan- perusahaan. Aturan-aturan hak tanah-tanah kommunal dihapuskan, tanah erfpacht,…. Dan postal harus dikembalikan pada rakyat via pemerintah.

 

Catatan notulis pada tanggal 31 Mei 1945 tentang pidato R. Abdul Kadir, anggota BPUPK ikhwal Dasar-dasar pembentukan Negara baru : (3) Pemba-ngunan untuk memajukan ekonomi yang sehat agar rakyat menjadi makmur.

 

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof MR DR Soepomo, anggota BPUPK berpidato tentang a.l. perhubungan antara Negara dan perekonomian. Dalam Negara yang berdasar integralistik yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistim “sosialisme Negara” (staatssocialisme). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh Negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnya Negara yang akan menentukan dimana dan dimasa apa dan perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada sesuatu badan hokum prive atau kepada seseorang itu semua tergantung daripada kepentingan Negara, kepentingan rakyat seluruhnya. Dalam Negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalulintas, electriciteit, perusahaan alas rimba harus diurus oleh Negara sendiri. Begitupun tentang hal tanah. Pada hakekatnya Negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk Negara akan diurus oleh Negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan Negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani. Dalam lapangan ekonomi, Negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur, yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistim tolong menolong, sistim kooperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia. Dasar totaliter dari Negara kebangsaan yang bersatu itu mempunyai akibat-akibat pula dalam lapangan-lapangan lain, akan tetapi akan kepanjangan, jikalau saya membicarakan soal-soal dari lapangan-lapangan lain itu. Maka Negara hanya bisa adil, jikalau Negara itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat kepada cita-cita yang luhur, menurut aliran jaman

 

Catatan notulis pada tanggal 31 Mei 1945 tentang pidato MR R. Hindromartono, anggota BPUPK, bahwa Dasar-dasar pokok masyarakat baru di Indonesia : (1) Stelsel peri penghidupan dan stelsel tatanegara yang tidak saja memperkokoh sumber penghidupan penduduk dan keperluan Negara hingga tidak bergantung pada luar negeri, tetapi pula menjamin keadilan dalam pembagian benda-kekayaan masyarakat (billijke verdeling van het maatschappelijke inkomen) kemudian menjamin keberesan jalannya keadilan penghidupan lahir batin rakyatnya. (2) Tentara Rakyat yang kuat, yang sanggup pula mengadakan pertalian cinta mencintai dengan lapisan rakyat murba diluar dunia ketentaraan. Keadaan desa Indonesia yang belum mengenal adanya hak milik atas tanah dari penduduknya, inilah yang harus menjadi “dasar-rupa” (grondkleur) buat Negara Indonesia. Semua kekayaan alam dan kekayaan masyarakat yang penting bagi penghidupan semua atau sebagian besar penduduk desa adalah masyarakat desa yang memilikinya. Perbedaan tingkatan yang menyolok mata antara masing-masing penduduk, perbedaan kaya dan miskin yang mengerikan dalam masyarakat itu asing sama sekali. Walaupun begitu, disiplin tidak kurang teguhnya, kerukunan tidak kurang kokohnya. Narakarya (kaum romusha, pegawai rendahan dan sesamanya), Naradesa (penduduk yang menyediakan hasil bumi) disamping prajurit digaris depan, memberikan kurban dan tenaga guna mencapai kemenangan. Jadi harus dihargai dengan didalam asas hokum dasar Negara diadakan pengakuan dan peraturan bahwa kedudukan dan penghargaan atas golongan dua itu akan dapat perhatian sesuai dengan kepentingannya bagi masyarakat. Tentara rakyat (termasuk golongan polisi) harus dibentuk oleh rakyat dan mengabdi pada kepentingan rakyat. Dasar-dasar pokok ini tidak saja buat keselamatan masyarakat didalam negeri tetapi boleh dibanggakan pada medan dunia internasional.

 

Pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo, anggota BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945, a.l. Islam mementingkan perekonomian dan mengatur pertahanan Negara yang total, baik pertahanan lahir maupun batin. Tuan-tuan yang terhormat, niscaya tuan-tuan mengharapkan Negara kita ini mempunyai perekonomian yang kuat. Kalau benar demikian, cobalah dirikan Negara ini atas firman Allah : “Dan Ia (Allah) telah menyerahkan samudra kepadamu agar kamu makan ikannya yang lezat itu dan kamu keluarkan perhiasannya (mutiara dan sebagainya) untuk kamu pakai; akan kamu lihat kapal berlayar di samudra, maka hendaklah kamu nerusaha mencari rezeki anugerah-Nya dan hendaklah kamu bersyukur” (Surat Nahl:14). Sudah terang dan jelas arti ayat ini, ialah menyuruh kita mencari rezeki Allah diatas dan didalam laut dengan mengusahakan perikanan, pelayaran serta pencaharian mutiara dan sebagainya. Masih amat banyak ayat-ayat Qur’an yang searti dengan ini, yakni menganjurkan pertanian, pengairan, peternakan, pertenunan dan lain-lain sebagainya, sebagaimana yang tersebut dalam surat Ibrahim, Nahl, Haddji dan lainnya. Oleh sebab itu agar perekonomian Negara kita ini kuat dan sentausa haruslah didirikan atas perintah-perintah Allah.

 

Saat berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno, anggota BPUPK, a.l. menyatakan bahwa Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial ! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid, rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang didalamnya ada keadilan, dibawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politiek democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip : politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid (rechtvaardigheid = keadilan sosial)

 

Panitia Kecil Soepomo bekerja dari tanggal 11 Juli 1945 sampai tanggal 13 Juli 1945, yang hasilnya kemudian dibahas di Panitia Perancang UUD, a.l. :

 

Tentang Kesejahteraan Sosial Undang Undang Dasar (Rapat Besar Tanggal 13 Juli 2605 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar) sebagai berikut :

Pasal-32 (1) Perekonomian disusun sebagai uasaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal-33 Fakir dan miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Pemerintah.

Pasal-34 Pemerintah harus memanjukan kebudayaan nasional Indonesia dan bagi itu memajukan kebudayaan dari masing-masing daerah, sebagai rukun dari kebudayaan nasional itu. (Pasal ini dipindah ke bab Pendidikan, rumuasnnya berubah)

 

Bab XIII Kesejahteraan Sosial Undang Undang Dasar Rancangan UUD Kedua (Disampaikan pada tanggal 14 Juli 1945, dibahas pada tanggal 15 Juli 1945) sebagai berikut :

Pasal-31 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal-32 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Pasal-33 Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.

 

Pembahasan Soal Perekonomian Indonesia Merdeka (Diterima oleh BPUPK pada tanggal 16 Juli 1945 tetapi tidak dibahas dalam sidang PPKI tanggal 18 dan 19 Agustus 1945) yaitu :

 

Orang Indonesia hidoep dalam tolong menolong ! Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada tjita-tjita tolong-menolong dan oesaha bersama, jang akan diselenggarakan ber-angsoer-angsoer dengan mengembangkan koperasi.

Pada dasarnja, peroesahaan jang besar-besar jang mengoeasai hidoep orang banjak, tempat beriboe-riboe orang menggantoengkan nasibnja dan nafkah hidoepnja, mestilah dibawah pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial. Apabila boeroek-baiknja peroesahaan itoe serta nasib beriboe-riboe orang jang bekerja didalamnja dipoetoeskan oleh beberapa orang partikoelir sadja, jang berpedoman dengan keoentoengan semata-mata. Pemerintah haroes mendjadi pengawas dan penga-toer, dengan diawasi dan djoega disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangoenan jang sebaik-baiknja bagi peroesahaan besar-besar. Semakin besar peroesahaan dan semakin banjak djoemlah orang jang menggantoengkan dasar hidoepnja kesana, semakin besar mestinja pesertaan Pemerintah. Dengan sendirinja peroesahaan besar-besar itu meroepai bangoenan korporasi poeblik. Itoe tidak berarti, bahwa pimpinannja haroes bersifat birokrasi. Peroesahaan dan birokrasi adalah doea hal jang sangat bertentangan.

Tanah, sebagai faktor prodoeksi jang teroetama dalam masjarakat Indonesia, haroeslah dibawah kekoeasaan negara. Tanah tidak boleh menjadi alat kekoeasaan orang-orang oentoek menindas dan memeras hidoep orang lain.

Peroesahaan tambang jang besar dan jang seroepa dengan itoe dijalankan sebagai oesaha negara, sebab ia dikerdjakan oleh orang banjak dan tjara mengoesahakannja mempoenjai akibat terhadap kemakmoeran dan kesehatan rakjat. Dan tanah serta isinja negara jang poenja. Tetapi tjara mendjalankan exploitasi itoe bisa diserahkan kepada badan jang bertanggoeng djawab kepada Pemerintah, menoeroet peratoeran jang ditetapkan.

Ini tentang ideology perekonomian, jang hanja dapat diselenggarakan berangsoer-angsoer dengan didikan pengetahoean, organisasi, idealisme dan rohani kepada orang banjak.

Bagi Negara Indonesia Merdeka dalam masa perang ada empat matjam soal jang praktis, jang haroes dihadapi setiap waktoe.

  1. Pembagian oeroesan ekonomi antara Balatentara Dai Nippon dengan Pemerintah Kebangsaan Indonesia. Selama perang, soember-soember ekonomi dan peroesahaan-peroesahaan jang bersangkoetan langsoeng dengan peperangan soedah tentoe dipegang oleh Balatentara. Oentoek mentjapai hoeboengan harmonis antara Balatentara dan Pemerintah Kebangsaan Indonesia, perloe dipeladjari dan ditentoekan batas oesaha masing-masing dan perloe poela diselidiki betapa menjelenggarakan kerdja bersama-sama jang rapat, jang menambah effisiensi pekerdjaan kedoea belah pihak.

  2. Memperbesar prodoeksi dalam segala lapangan, jang akibatnja tidak sadja memperbaiki dasar penghidoepan, tetapi djoega menambah pendapatan padjak bagi negeri. Misalnya (a) Pertanian, (b) Indoestri dan Keradjinan, (c) Peternakan, (d) Perikanan, (e) Pengangkoetan. Djalannja dipikirkan, tjara dan tekniknja diadjarkan kepada rakjat, dengan djalan jang tepat. Oentuk mentjapainja itoe diadakan koordinasi jang sebaik-baiknja dalam pedjabatan Pemerintah. Meloeaskan prodoeksi diloear poelaoe Djawa tidak begitoe soekar, djika dipandang dari joeroesan banjaknja tanah. Tetapi kesoekaran timboel berhoeboengan dengan kekoerangan tenaga manoesia, sedangkan transmigrasi setjara besar-besaran dalam masa perang ini tidak dapat dilakoekan. Tambahan prodoeksi hasil boemi di Tanah Sebe-rang lebih moedah dan lebih ekonomis dilakoekan setjara extensive. Bagi tanah Djawa, tambahan prodoeksi mestilah ditjapai dengan oesaha intensif. Tenaga oentoek membantoe mengembangkan tjara prodoeksi jang intensif itoe haroes dididik dengan tjara jang agak besar-besaran. Sedjalan dengan itoe perbaikan irigasi dipercepat. “Particuliere Landrijen” didjadikan milik Pemerintah dan dibagikan kepada rakjat sekeloearga ataoe kepada kope-rasi rakjat. Milik tanah jang besar-besar jang ternjata tidak rasionil dan tidak prodoektif oesahanja, dibagikan kepada rakjat djelata jang beloem mempoenjai tanah. Tanah jang ma-sih kosong sedapat-dapatnja dikerdjakan dengan memindahkan keloearga-keloearga jang miskin dan tak poenja tanah dari daerah jang lain-lain. Oesaha soepaja tiap-tiap daerah se-dapat-dapatnja mentjoekoepi keperloean hidoepnya sendiri, diteroeskan, tetapi koordinasi prodoeksi dari daerah ke daerah diadakan. Pembaharoean hoetan haroes didjalankan dengan secepat-cepatnya, dengan menanam kayoe-kayoe jang lekas toemboeh dan besar, soepaja dengan itoe terpelihara pertanian dari bahaja bandjir dan kekoerangan air.

  3. Menjempoernakan tjara pengoempoelan dan pembagian barang keperloean hidoep sehari-hari kepada rakjat, soepaja tertjapai berangsoer-angsoer tjara pengoempoelan dan pembagian, jang dirasakan adil oleh rakjat. Kesoelitan dalam praktek jang dialami oleh Pemerintah Balatentara sampai sekarang, hendaklah mendjadi bahan pengalaman dan penoendjoek oentoek mentjapai tjara pengoempoelan dan pembagian jang lebih sempoerna. Kesoekaran-kesoekaran transport, kekoerangan ternak, psykhologi orang banjak serta penghidoepan djiwa tiap-tiap golongan djanganlah dipandang moedah mengatasinja. Dipikirkan betapa djalan jang tepat oentoek melawan segala kesoekaran itoe. Tjara mengatoer sistim distriboesi dengan djalan koperasi hendaklah berlakoe dengan soesoenan jang tepat, soepaja koperasi jang baik maksoednya, djangan mendjadi beban bagi rakjat dalam praktek. Latihan tjalon pemimpin koperasi hendaklah diperbesar dan diperhebat.

  4. Dalam system “ekonomi diatoer” jang mesti didjalankan oleh Pemerintah haroes ditjapai dengan demikian roepa, sehingga toedjoean oentoek meringankan beban hidoep bagi rakjat djelata dikota-kota dan didesa tidak diabaikan. Soal perekonomian jang mengenai kepentingan orang Nippon di Indonesia, diroendingkan kemoedian hari antara Pemerintah Dai Nippon dan Pemerintah Kebangsaan Indonesia.

 

Berita Repoeblik Indonesia Tahoen II No. 7 tanggal 15 Febroeari 1946 tentang Oendang-Oendang Dasar Bab XIV Kesedjahteraan Sosial, Pasal 33 (1) Perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas asas kekeloeargaan. (2) Tjabang-tjabang prodoeksi jang penting bagi Negara dan jang mengoeasai hadjat hidoep orang banjak dikoeasai oleh negara. (3) Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandoeng didalamnja dikoeasai oleh negara dan dipergoenakan oentoek sebesar-besar kemamoeran rakjat. Lebih lanjut, Pendjelasan Tentang Oendang-Oendang Dasar Negara Indonesia Bab XIV Kesedjahteraan Sosial Pasal 33 : Dalam Pasal 33 tertjantoem dasar demokrasi ekonomi. Prodoeksi dikerdjakan oleh semoea oentoek semoea dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masjarakat. Kemakmoeran masjarakatlah jang dioetamakan, boekan kemakmoeran orang seorang. Sebab itoe perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas asas kekeloeargaan. Bangoen peroesahaan jang sesoeai dengan itoe ialah kooperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmoeran bagi semoea orang ! Sebab itoe tjabang-tjabang prodoeksi jang penting bagi Negara dan jang mengoeasai hidoep orang banjak haroes dikoeasai oleh negara. Kalau tidak, tampoek prodoeksi djatoeh ketangan orang seorang jang berkoeasa dan rakjat jang banjak ditindasinja. Hanja peroesahaan jang tidak mengoeasai hadjat hidoep orang banjak, boleh ada ditangan orang seorang. Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandoeng dalam boemi adalah pokok-pokok kemakmoeran rakjat. Sebab itoe haroes dikoeasai oleh negara dan dipergoenakan oentoek sebesar-besar kemakmoeran rakjat.

 

Pada tahun 1977, kembali Bung Hatta menegaskan bahwa Pasal-33 UUD45 adalah Politik Perekonomian Menuju Kemakmuran Rakyat

 

Pada tahun 1993 telah dicapai RanTap MPR RI (sebagai Soft Law) yang menyatakan bahwa Demokrasi Ekonomi adalah prinsip-prinsip tata kehidupan ekonomi yang mengutamakan kemak-muran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang, menuju tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Demokrasi Ekonomi tampuk produksi dikerjakan oleh semua anggota masyarakat dan hasil produksinya didistribusikan secara merata kepada semua anggota masyarakat dengan pengawasan pelaksanaannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas. Dalam Demokrasi Ekonomi bekerjanya mekanisme pasar dikendalikan oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan.

 

Pada tahun 2002, Perubahan Ke-4 UUD45 menambahkan Pasal-33 dengan ayat-ayat : (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

 

Pada bulan Desember 2004, Ketua Mahkamah Konstitusi RI membenarkan bahwa ikhwal Perekonomian seperti Pasal-33 UUD45 itu adalah jarang tercantum dalam Konstitusi Tertulis negara2 lain, oleh karena itulah ketika Petisi Bela Tanah Air ke DPR-RI tentang UUMiGas 2001 diluncurkan pada bulan Januari 2005 juga ditegaskan bahwa Pasal-33 UUD45 itu adalah sesungguhnya jati diri NKRI dan merupakan Politik Hukum EkoKesRa atau Ekonomi Kesejahteraan Rakyat bagi NKRI yang harus senantiasa dikawal. Maka berkaitan dengan ikhwal Jati Diri ini, Press Release MASBETA telah diluncurkan pada tanggal 12 Juni 2005 yakni bahwa Mempertimbangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan memperhatikan pentingnya pengawalan dan pengamalan makna Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama menghadapi derasnya arus Globalisasi kini dan esok, serta mengingat bahwasanya Politik Perubahan Nasional seharusnya adalah melekat dengan upaya-upaya Nation & Character Building, maka kami warga penggerak Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 yang bertandatangan dibawah ini meminta kepada Pemerintahan Republik Indonesia (Majelis Permusyawaratan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden) agar supaya segera dapat menerbitkan Perundang-undangan tentang : [1] 9 (sembilan) Pusaka Negara Kesatuan Republik Indonesia : (1.1) Bendera Merah Putih, (1.2) Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, (1.3) Soempah Pemoeda 1928, (1.4) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928, (1.5) Pancasila 1945, (1.6) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, (1.7) Undang Undang Dasar 1945, (1.8) Wawasan Nusantara, (1.9) Jiwa, Semangat, Nilai-nilai Kejuangan 45; [2] Tanggal 18 Agustus adalah Hari Nasional Dasar Negara Pancasila (merujuk kepada tanggal pengesahan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945); Demikianlah Press Release ini dibuat dengan keyakinan dan kesadaran demi penguatan Kedaulatan Rakyat, Ketahanan Nasional dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Jakarta, 12 Juni 2005, Dewan Pimpinan Nasional, MASYARAKAT BELA TANAH AIR (MASBETA), tertanda Soeharto Hardjowijoto, SH / Ketua Dewan Penasehat, DR Ir Pandji R. Hadinoto, PE, MH / Ketua Harian.

 

Daftar Pustaka :

  1. DR Mohammad Hatta, Pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33, Majalah Gema Angkatan 45 No. 22, Oktober 1977

  2. Yayasan Pembela Tanah Air (YAPETA), Sejarah Lahirnya Pancasila, Maret 1995

  3. Prof DR Sri-Edi Swasono, Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, Yayasan Hatta, 2002

  4. R. M. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit FHUI, 2004

 

Jakarta, 19 Juni 2005 (Revisi 1)

 

eMail : masbeta45@yahoo.com

 




Blog Stats

  • 2,209,382 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers