22
Nov
08

Syarat Batal Kontrak JOA Blok CEPU

 

 

Adalah menarik ketika menyimak Kontrak Blok Cepu Bisa Dibatalkan (Suara Pembaruan 18 Maret 2006) a.l. pendapat Dradjad Wibowo (FPAN DPR RI) bahwa Pertama, kontrak yang dibuat antara Pertamina dan ExxonMobil mengandung unsur tekanan. Keputusan pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2004 menjadi PP 34 Tahun 2005 adalah salah satu indikasi bagaimana negosiasi tersebut sarat tekanan. Selain itu, pernyataan DirUt Pertamina Ari Soemarno bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan raksasa minyak asal Amerika Serikat (AS) itu, menunjukkan kontrak tersebut juga sarat tekanan. Kedua, kontrak itu mengandung unsur-unsur bertentangan dengan UU. DPR mencurigai hal ini terkait dengan perubahan PP, padahal perubahan itu hanya dimungkinkan oleh UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Tapi UU itu sendiri saat ini masih bermasalah dan mungkin dibatalkan. Ketiga, kontrak dengan ExxonMobil diduga merugikan Negara.

Sementara itu dikenali bahwa Kitab Undang2 Hukum Perdata (KUHPer) mensyaratkan sah umumnya Kontrak adalah Kesepakatan kehendak, Wenang berbuat, Perihal tertentu, Kausa yang legal, Iktikad baik, Sesuai dengan kebiasaan, Sesuai dengan kepatutan, Sesuai dengan kepentingan umum dan mensyaratkan sah khusus berupa Tertulis untuk kontrak2 tertentu, Akta notaris untuk kontrak2 tertentu, Akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak2 tertentu, Izin dari yang berwenang. Adapun konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat2 itu adalah (1) Batal Demi Hukum karena dilanggarnya syarat obyektif Perihal tertentu dan Kausa yang legal, (2) Dapat Dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif Kesepakatan kehendak dan Kecakapan berbuat, (3) Kontrak tidak dapat dilaksanakan.

Sinyalemen Pertama Dradjad Wibowo itu ditandai dapat berkait dengan Syarat Kesepakatan Kehendak yakni khususnya Paksaan (suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terancam karena paksaan tersebut timbul ketakutan baik terhadap dirinya maupun terhadap kekayaannya dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Sedangkan sinyalemen kedua adalah dapat berkait dengan PP No. 34/2005 dan PP No. 35/2004 terhadap UU No. 22/2001 yang berarti perlu upaya hukum uji material ke Mahkamah Agung. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa UU itu sendiri masih bermasalah dan mungkin dibatalkan, hal ini mengingatkan Pernyataan Bersama tentang UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sepatutnya Batal Demi Hukum oleh berbagai komponen pemangku kepentingan MiGas nasional yakni MASBETA (Masyarakat Bela Tanah Air), SPKP (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina), KOPPERTA (Koperasi Purnakarya Pertamina), MASDEM (Mimbar Aspirasi Demokrat), ILUNI UI Jakarta, FORTANA (Forum Tenaga Kerja Pertamina), FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu), Front Revolusi 45, AMD (Angkatan Muda Demokrat, Banten), Pusat Kajian Indonesia Baru pada tanggal 11 Mei 2005 di Jakarta Pusat. Adapun materi Pernyataan itu adalah (1) Bahwasanya UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyandang Cacat Hukum Bawaan sejak disahkan pada tanggal 23 Nopember 2001 akibat (1.1) ikhwal Menimbang (e) UU No. 22/2001 ketika disahkan tidak diberikan dasar hukum oleh UUD 1945 sementara keberadaan Pasal-33 ayat (4) UUD 1945 yang berkaitan justru baru disahkan ketika Amandemen IV tanggal 10 Agustus 2002; (1.2) ikhwal Mengingat (1) UU No. 22/2001 yaitu “…Pasal-33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945” ketika disahkan justru bertentangan dengan fakta yaitu Pasal-33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 itu tidak mengalami perubahan tekstual sejak pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945; (1.3) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 ternyata baik ikhwal Menimbang (e) maupun ikhwal Mengingat (1) UU No. 22/2001 tidak diuji material sebagaimana mestinya; (2) Bahwasanya oleh karena itulah, dengan sesungguhnya, maka UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi termaksud adalah sepatutnya Batal Demi Hukum.

Lebih lanjut, sinyalemen ketiga dapat pula dicermati dari tulisan 17 Maret 2006 berikut :

 

 

Menyoal Hukum JOA Blok CEPU

Tergelitik Tajuk Rencana Suara Pembaruan 16 Maret 2006, Nasionalisme di Blok Cepu antara lain ungkapan2 bahwa pemerintah lebih tampak sebagai boneka yang tak memiliki kuasa terhadap operasional perusahaan asing disini, dan apakah pemerintah mampu mengatur mereka sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, serta disitulah seharusnya makna nasionalisme ditempatkan.

Sinyalemen itu rupanya ada pembenarannya, semisal bahwa penandatanganan Joint Operating Agreement (JOA) tanggal 15 Maret 2006 dilakukan di Jakarta, ibukota Republik Indonesia, namun kenapa digunakan model kontraktual JOA yang dikembangkan oleh Association of International Petroleum Negotiators (AIPN) yang justru dikenali sebagai “mainly it seems US or Texas-based oil and gas lawyers and negotiators” dan bukannya model kontraktual berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Untuk diketahui saja, model JOA itu disiapkan pertama kali pada tahun 1990 lalu diperbaiki pada tahun 1995 khusus untuk keperluan industri hulu Minyak dan Gasbumi (MiGas), namun masih diragukan oleh bahkan banyak praktisi hukum mancanegara apakah betul “widely adopted through the world”. Dikenali mendunia memang bukan berarti lalu serta merta diakui setara paham hukum kontrak internasional, bahkan hukum bisnis internasional saja diakui tunduk kepada hukum bisnis nasional dimana bisnis itu dioperasikan. Selain model JOA Texas ini, di dunia juga dikenali model2 lain dari Inggris, Australia dan Canada, seperti UK Continental Shelf Joint Operating Agreements.

Oleh karena itulah, sinyalemen Tajuk Rencana dimaksudkan diatas bukannya tanpa alasan diketengahkan, hal itu, bagaimanapun juga, dimaksudkan agar para pembijak bisnis industri hulu MiGas nasional mewaspadainya terlebih dahulu sebelum menerapkannya, karena terkait dengan mekanisme “to share geological and political risk, to raise finance, to mobilize complementary expertise and sometimes to provide a form for mandatory state enterprise participation”.

Dalam pengertian itulah dapat dipahami muncul kekuatiran dan kecemasan berbagai pihak yang kritis, mengapa pada JOA hanya disebut-sebut potensi cadangan terbukti 600 jutaan barrel minyak dan potensi cadangan gasbumi 1,7 trilunan kaki kubik, padahal berdasarkan kajian isi perut blok Cepu oleh Lemigas (potensi minyak 1.478,8 juta barrel dan potensi gasbumi 8.772,9 milyar kaki kubik, produksi minyak 31 % dan produksi gasbumi 72,1 %) sedangkan ExxonMobil sendiri (potensi minyak 2.210,0 juta barrel dan potensi gasbumi 11.767,8 milyar kaki kubik, produksi minyak 33 % dan produksi gasbumi 77 %). Artinya, kekuatiran dan kecemasan itu memperoleh pembenarannya, yaitu bahwa model kontraktual JOA dari Texas yang berbuah Cepu Organization Agreement (COA) itu tidaklah cukup memberikan rasa aman atas tatacara perolehan hitungan bagi hasil berupa uang nyata kelak memperhatikan pilihan model tatakerja Komite Operasi Bersama yang bukan Badan Hukum sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas bahkan bukan Badan Usaha sesuai amanat UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gasbumi, kecuali didalam Plan of Development (POD) kelak juga termasuk ikhwal bentukan “joint ventures” sebagaimana memang direkomendasikan oleh banyak praktisi hukum mancanegara termasuk AIPN.

Sementara itu, kita juga tahu bahwa “komite usaha bersama” inilah yang berkontrak dengan pihak Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan dengan demikian maka bentuk transaksional pada akhirnya Business-to-Government, bukan Business-to-Business, artinya, bilamana kelak ada sengketa hukum, maka asset Negara Republik Indonesia yang lain bisa tergadaikan. Oleh karena itulah, rekomendasi “joint ventures” oleh praktisi2 hukum mancanegara itu harus terwujud dalam bentuk Perseroan Terbatas yang tunduk kepada hukum nasional Republik Indonesia dengan komposisi saham mayoritas berada di pihak Indonesia, sehingga makna nasionalisme benar2 dijiwai guna pengaturan, pengawasan dan pembinaan sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional.

 

Jakarta, 19 Maret 2006

 

DR Ir Pandji R. Hadinoto, MH / Koordinator, Lintas Advokasi Politik & Hukum Indonesia

eMail : laphi45@yahoo.com / HP : 0817 987 3544

 

Indikasi KKS Blok Cepu Cacat Hukum

 

Pasal-11 UU No. 22/2001, 23 Nopember 2001 dan Pasal-26 PP No. 35/2004, 14 Oktober 2004 menyatakan Kontrak Kerja Sama (KKS) wajib memuat paling sedikit ketentuan2 pokok yaitu :

(a) penerimaan Negara,

(b) Wilayah Kerja dan pengembaliannya,

(c) kewajiban pengeluaran dana,

(d) perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi,

(e) jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak,

(f) penyelesaian perselisihan,

(g) kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri,

(h) berakhirnya kontrak,

(i) kewajiban pasca operasi pertambangan,

(j) keselamatan dan kesehatan kerja,

(k) pengelolaan lingkungan hidup,

(l) pengalihan hak dan kewajiban,

(m) pelaporan yang diperlukan,

(n) rencana pengembangan lapangan,

(o) pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri,

(p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adapt,

(q) pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

 

Perubahan persyaratan KKS itu tidak diatur baik oleh PP No. 34/2005, 10 September 2005 maupun UU No. 22/2001 sehingga persyaratan KKS diatas harus tetap berlaku mengikat.

 

Sedangkan KKS Blok Cepu tanggal 17 September 2005 berdaftar isi sebagai berikut :

I Scope and Definitions

II Term

III Relinquishment of Areas

IV Work Program and Budget

V Rights and Obligations of Parties

VI Recovery of Operating Costs and Handling of Production

VII Valuation of Crude Oil and Natural Gas

VIII Bonus

IX Payments

X Title to Equipment

XI Consultation and Arbitration

XII Employment and Training of Indonesian Personnel

XIII Termination

XIV Books and Accounts and Audits

XV Other Provisions

XVI Participation

XVII Effectiveness

Exhibits “A” Description of Contract Area

“B” Map of Contract Area

“C” Accounting Procedure

 

Oleh karena itulah, ketidaklengkapan pasal-pasal KKS itu terhadap UU No. 22/2001 dan PP No. 35/2004 berindikasi bahwa KKS Blok Cepu patut Dibatalkan dan/atau Batal Demi Hukum.

 

29 Maret 2006

DR Ir Pandji R. Hadinoto, MH

Koordinator, Lintas Advokasi Politik & Hukum Indonesia / eMail : laphi45@yahoo.com

 

About these ads

0 Responses to “Syarat Batal Kontrak JOA Blok CEPU”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,154,473 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers

%d bloggers like this: