19
Nov
08

Politik Hukum Bela Negara

Adalah Pasal-30 UUD 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang menyatakan bahwa (1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara; (2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung; (5) ….syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang;

Adapun Pasal-9 UU No. 3/2003 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa (1) Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara; (2) Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diselenggarakan melalui (a) pendidikan kewarganegaraan; (b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; (c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan (d) pengabdian sesuai dengan profesi; (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya, Penjelasan Atas Pasal-9 UU No. 3/2003 itu menyatakan bahwa Ayat (1) Upaya bela Negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela Negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga Negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada Negara dan bangsa; Ayat (2) Huruf (a) Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela Negara; Huruf (d) Yang dimaksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan Negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Seperti diketahui, pengertian Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kehidupan nasional untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai Tujuan Nasionalnya. Sedangkan Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan nasional bangsa dan Negara dalam mencapai Tujuan Nasional dan Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam kehidupan nasional.

Ketahanan Nasional Indonesia dikelola berdasarkan Astagatra yang meliputi unsur2 (1) geografi, (2) kekayaan alam, (3) kependudukan, (4) ideologi, (5)politik, (6) ekonomi, (7) sosial budaya dan (8) pertahanan keamanan. (1-3) disebut Trigatra atau tiga aspek alamiah dan (4-8) disebut Pancagatra atau lima aspek sosial. Kualitas Pancagatra dalam kehidupan nasional Indonesia tersebut secara terintegrasi dan dalam integrasinya dengan Trigatra adalah mencerminkan tingkat Ketahanan Nasional Indonesia. Ketahanan Nasional adalah suatu pengertian holistik, dimana terdapat saling hubungan antar gatra didalam keseluruhan kehidupan nasional (Astagatra). Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Ketahanan Nasional Indonesia bukanlah merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif dari kondisi2 dinamik kehidupan bangsa di seluruh aspek kehidupannya.

Dalam kerangka pengertian2 tersebut diataslah, maka situasi dan kondisi kekinian yang mencuat dihadapi oleh bangsa dan Negara seperti :

  1. Kasus Wilayah Kerja Minyak & Gas Bumi AMBALAT (Illegal Occupation)

Adalah paling tidak berarti Ancaman terhadap Kekayaan Alam (Mineral & Energi) milik bangsa Indonesia, dan potensial berdampak Gangguan Politik dan Ekonomi.

  1. Kasus Penebangan Liar Hutan (Illegal Logging)

Adalah tidak berarti Ancaman bagi Kekayaan Alam (Sumber Daya Kayu, Flora, Fauna, NonHayati), dan potensial berdampak Ganggunan Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya serta Sistim Keseimbangan Alam (EkoSistem)

  1. Kasus Pencurian Sumber Daya Perikanan (Illegal Fishing)

Adalah paling tidak berarti Ancaman atas Kekayaan Alam (Sumber Daya Laut), dan potensial berdampak Gangguan Ekonomi

  1. Kasus TKI di Malaysia (Illegal Immigration)

Adalah paling tidak berarti Tantangan bagi Pembangunan Nasional dan potensial berdampak Gangguan Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya

  1. Kasus Korupsi Skala Besar (Illegal Asset)

Adalah paling tidak berarti Hambatan terhadap Pembangunan Nasional, dan potensial berdampak Gangguan Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya

Oleh karena itulah, sudah sewajarnya terjadi berbagai peristiwa hukum seperti unjuk kekuatan armada laut dan udara bersamaan dengan unjuk rasa dan sikap masyarakat yang peduli akan kedaulatan Negara akhir2 ini, sebagai ungkapan Upaya Bela Negara atas Kasus Wilayah Kerja Minyak & Gas Bumi AMBALAT itu.

Demikian pula atas Kasus-kasus Korupsi Skala Besar, berbagai unjuk rasa dan sikap masyarakat yang peduli akan Pemerintahan Yang Bersih (Good Governance) sesungguhnya adalah sebagai ungkapan Upaya Bela Negara, bersamaan dengan upaya2 Pemerintah menguatkan aparat dan perangkat hukum Anti Korupsi terkait (walaupun belum menunjukkan hasil yang dapat memuaskan masyarakat).

Khususnya pada Kasus Penebangan Liar Hutan, sesungguhnya telah terungkap baik pelaku2 utama maupun pelaku2 pendukungnya. Bahkan seharusnya, dugaan akan keterlibatan Negara tetangga atas operasionalisasi Penebangan Liar Hutan ini dapat mendorong Pemerintah sesegera mungkin melakukan SOMASI, dan kalau perlu dilanjutkan dengan upaya tindakan hukum pidana internasional, sebagai ungkapan nyata Upaya Bela Negara.

Jakarta, 13 Maret 2005

masbeta45@yahoo.com

Pandji R. Hadinoto / Pengamat Politik Hukum

About these ads

0 Responses to “Politik Hukum Bela Negara”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,157,092 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers

%d bloggers like this: