Archive for November, 2008

30
Nov
08

“Mocaf” Substitusi Gandum, Devisa Dihemat Rp 900 Miliar

Detail News | Back

ZOOM “Mocaf ” Substitusi Gandum, Devisa Dihemat Rp 900 Miliar

[JAKARTA] Kebergantungan Indonesia pada impor gandum sebetulnya bisa dikurangi karena saat ini telah ada mocaf (tepung singkong yang sudah difermentasi, Red) yang bisa menjadi substitusi bahan pangan impor tersebut. Jika pemerintah memfasilitasi petani dan industri untuk memproduksi mocaf, sekitar 50 persen gandum tak perlu di- impor.

Berdasarkan data Departemen Perdagangan, nilai impor gandum pada 2007 mencapai US$ 180 juta (sekitar Rp 1,8 triliun), sehingga penggunaan mocaf bisa menghemat devisa Rp 900 miliar.

Menurut Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir yang dihubungi SP Sabtu (29/11), bentuk, warna, dan rasa mocaf sama dengan tepung gandum. “Kita bisa mengurangi 50 persen impor gandum karena bisa diganti dengan mocaf,” tegasnya.

Selain mampu mengurangi impor gandum, lanjutnya, potensi sebagai negara agraris seharusnya membuat Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan, sekaligus mengurangi, bahkan menyetop impor bahan pangan.

Beras, misalnya, pada tahun ini sudah bisa swasembada. Kemudian, jagung sudah hampir 95 persen diproduksi di dalam negeri. Kemudian, untuk mengembangkan kedelai, lanjutnya, memang diperlukan waktu lama. Tetapi, jika ada usaha keras, pasti bisa swasembada.

Terkait hal itu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, pemerintah terus mengembangkan dan memperluas produksi tanaman pangan, termasuk beras, jagung, kedelai, dan kentang. Tahun ini, katanya, beras untuk pertama kali sejak 1984 sudah bisa swasembada. Sedangkan jagung sudah bisa swasembada pada 2009.

Sementara itu, Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar menyatakan dengan tidak mengimpor beras karena bisa swasembada tahun ini, Indonesia bisa menghemat lebih dari US$ 500 juta (sekitar Rp 5 triliun). Sedangkan data dari Departemen Perdagangan menunjukkan nilai impor gandum, kedelai, dan jagung selama 2007 mencapai US$ 332,082 (sekitar, Rp 3,3 triliun) dan hingga Februari 2008 mencapai US$ 69,069 (sekitar Rp 690 miliar).

Industri Pangan Lokal

Sebelumnya, Winarno dan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Witoro meminta pemerintah serius mengembangkan berbagai komoditas bahan pangan agar tidak bergantung pada impor yang menguras devisa sangat besar. Industri pangan harus dibangun dan menggunakan bahan baku lokal. Selain memajukan sektor pertanian, kebijakan ini dapat menyerap jutaan tenaga kerja.

“Sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia unggul di sektor pertanian. Tetapi anggaran pertanian sangat kecil, tidak sampai lima persen dari APBN, bagaimana kita mau maju dan mandiri?” tanya Winarno.

Witoro menambahkan, kebijakan di sektor pangan sangat lemah. Dia memberi contoh, di Indonesia kini mi instan telah menjadi makanan pokok setelah beras, semen- tara gandum sebagai bahan bakunya hampir 100 persen diimpor. Jika saja mi dibuat dari bahan baku lokal, eko- nomi pedesaan akan berkembang pesat.

Dia menyarankan pemerintah dan swasta membangun industri pangan di perdesaan. Selain itu, petani harus dipenuhi hak-haknya agar dapat meningkatkan produksi berbagai macam bahan pangan lokal. Jika ini berjalan baik, rakyat akan terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.

Winarno dan Witoro menyarankan dilakukan kampanye diversifikasi pangan agar rakyat tidak bergantung pada satu jenis bahan pangan, apalagi harus mengimpor. Kampanye bisa dimulai dari para pejabat negara. Mi dan roti misalnya, bisa dibuat dari tepung beras atau ubi jalar.

Sebelumnya, pengusaha yang juga importir bungkil kedelai, Anton J Supit menjelaskan di utara Tiongkok yang lebih dingin memang bisa diproduksi gandum. Sedangkan di wilayah selatan tidak bisa, sehingga diputuskan semua tepung dibuat dari beras, termasuk untuk membuat bakpao dan mi.

“Masyarakat Tiongkok tidak mempermasalahkannya. Indonesia juga bisa, asal ada kemauan dan keseriusan, apalagi tahun ini sudah swasembada beras. Dulu, ada pejabat kita yang membiasakan diri menyediakan makanan resmi berupa jagung, ubi, singkong, dan pisang rebus, juga telur rebus dan susu sapi. Harus ada kampanye makanan berbahan baku lokal pada acara-acara resmi,” tegasnya. [S-26/RRS/DMP/A-16]

30
Nov
08

Berdayakan 7 Daya Dukung Bela Negara

 

Menjelang Hari Bela Negara 19 Desember 2008, secara kontekstual kita dihadapkan kepada ancaman seperti terjadinya proyeksi dampak krisis 2009 yakni rakyat miskin 45 juta [LP3S, Suara Pembaruan 24 Nopember 2008] yang dapat mengarah kepada kehidupan HanKamNas melengah, ancaman terjadinya kiamat tahun 2012 akibat ledakan besar di atmosfer Matahari (Coronal Mass Ejection) berdaya setara 66 juta kali ledakan bom atom Hiroshima yang dapat mengarah kepada bahaya bagi keselamatan umat [Kompas 26 Nopember 2008], maka sebagai antisipasi antara lain perlu ditekadkan pemberdayaan nasional meliputi pembinaan, penggalangan dan pengerahan di semua komponen masyarakat, bangsa dan negara terhadap 7 (tujuh) daya dukung Bela Negara yakni (1) Sumberdaya Manusia, (2) Sumberdaya Alam, (3) Sumberdaya Buatan, (4) Sumberdaya Sarana & Prasarana, (5) Sumberdaya Kearifan Lokal Yang Menasional, (6) Sumberdaya Tiga Pilar Kenegarawanan, (7) Sumberdaya Lima Pilar Bela Negara.

Sumberdaya Alam meliputi semua potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Sumberdaya Buatan mencakupi semua sumber daya alam yang telah ditingkatkan dayagunanya untuk kepentingan pertahanan negara. Sumberdaya Sarana dan Prasarana melingkupi hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional. Sumberdaya Kearifan Lokal Yang Menasional adalah Tatanilai Kearifan Lokal yang dapat berkemampuan merekatkan Persatuan dan Kesatuan bangsa. Sumberdaya Tiga Pilar Kenegarawanan yaitu Tiga Pilar Kebangsaan (9 Pusaka Bangsa Indonesia, 7 Strategi Ketahanan Bangsa, Kepemimpinan Kebangsaan 45), Tiga Pilar Kepemimpinan Amanah (Pemimpin Umat atau Khalifah, Akhlak Mulia, Cinta Kasih Sayang), Tiga Pilar Kejuangan TRISAKTI (Politik Berdaulat, Ekonomi Berdikari, Budaya Berkepribadian). Sumberdaya Lima Pilar Bela Negara yakni Tiga Pilar Tataran Kiprah Bela Negara, Tiga Pilar Cinta Tanah Air, Tiga Pilar Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Tiga Pilar Keyakinan bahwa Pancasila sebagai Ideologi Negara, Tiga Pilar Kerelaan Berkorban bagi Bangsa dan Negara.

Keberdayaan 7 daya dukung tersebut diatas diyakini akan turut mengkondisi nilai tambah bagi Stimulus Penyelamatan Ekonomi Rp 120 T [Suara Pembaruan, 25 Nopember 2008] sekaligus memungkinkan upaya2 pemberdayaan pertanian lokal guna pengurangan jumlah impor 7 komoditas seperti kedelai (1,2 juta ton), gandum (5 juta ton), kacang tanah (800 ribu ton), kacang hijau (300 ribu ton), gaplek (900 ribu ton), sapi (600 ribu ekor), susu (964 ribu ton). Pengganti Kedelai seperti Karabenguk yang mampu tumbuh produktif di lahan kering dan bisa jadi tanaman tumpang sari [Kompas 26 Nopember 2008] dan “Mocaf” Subsitusi Gandum [Suara Pembaruan 29 Nopember 2008 adalah sungguh strategik dan perlu segera kiprah pemberdayaan masyarakat sekaligus gerakan rakyat semesta agar Ekologi tidak gersang, dengan bersemangat Bela Negara.

Jakarta, 1 Desember 2008, Pandji R. Hadinoto / eMail : pollkum45@yahoo.com

 

 

 

29
Nov
08

Musik Pencerdas Bangsa

 

MUSIK ADALAH ALAT PENDIDIKAN,

ALAT MENCERDASKAN MANUSIA

Nortier Simanungkalit (*)

 

Dalam ilmu kedokteran, tahun 1980-an disebut sebagai dekade otak, karena pada tahun-tahun itu 4 orang ilmuwan memperoleh hadiah Nobel di bidang fisiologi, kedokteran, dan neurology yaitu :

  1. DR Roger W. Sperry (neurology) mendapat hadiah Nobel pada tahun 1981

  2. Arvid Carlsson (fisiologi) mendapat hadiah Nobel pada tahun 1983

  3. Paul Greengard mendapat hadiah Nobel pada tahun 1983 dan

  4. Eric Kandel (kedokteran) ,mendapat hadiah Nobel pada tahun 1983.

Belahan otak kiri dan belahan otak kanan manusia masing-masing mempunyai bagian-bagian yang mempunyai batas-batas dan fungsi yang jelas, yang disebut lobe (Inggris) atau lobus (Latin). Temporalis berarti yang berhubungan atau mengarah ke pelipis. Dilihat dari anatomi kepala, pelipis itu berada di sekitar depan telinga, alat pendengar. Lobus Temporalis ini dilindungi oleh temporal fascia (selaput otak), temporal musculus (otot temporal) dan temporal bone (Tulang).

Baik lobus temporalis kiri maupun kanan, memuat ratusan juta bahkan miliaran neuron (=bioelektron) yang berfungsi sebagai detector untuk men-decode semua yang didengar. Pada saat itu, terjadilah proses kerja neuron-neuron, yaitu kontak secara neurotransmitter ke segala penjuru jaringan syaraf otak yang merangsang daya ingat sadar atas dan sadar bawah, rasa (emosi), sampai kemampuan memecahkan code input yang masuk. Persoalan yang timbul dari detektor-detektor akan membuahkan suatu solusi atas kontak balik dari segala jaringan sel syaraf.

Untuk lebih jelasnya kita catat penemuan-penemuan tahun 80-an oleh para pemenang hadiah Nobel di bidang fisiologi, kedokteran, yaitu Arvid Carlsson dari Swedia, Paul Greengard dan Eric Kandel dari USA, tentang cara kerja otak. Arvid Carlsson mencatat fungsi dopamine sebagai suatu neurotransmitter yang ditimbulkan oleh senyawa kimia.

Menurut Prof. Gordon Shaw (fisikawan), Neurotransmitter : Seperti diuraikan di depan, lobus temporalis kiri dan kanan memuat miliaran neuron yaitu bioelektron atau energi listrik yang dihasilkan oleh kehidupan. Di dalam keseluruhan otak manusia terdapat ratusan miliar sel-sel syaraf. Seluruh kompleks jaringan syaraf yang luar biasa luasnya ini dihubungkan dengan transmitter kimia yang kita sebut sebagai neurotransmitter.

Pesan-pesan syaraf/impuls atau sinyal dari musik maupun linguistic yang dideteksi oleh neuron-neuron yang disebut neurit (=n) diteruskan oleh ujung neuron itu, disebut dendrite atau axon (=d), ke neuron lain yang fisiknya tidak bersentuhan di sebelahnya. Dua neuron bersebelahan dapat bertemu satu dengan lainnya pada celah persimpangan yang disebut sinapsis, yaitu celah yang memuat senyawa kimia yang membangkitkan energi listrik. Pesan-pesan, impuls, atau sinyal yang diterima neuron-neuron ditransmisikan lewat transmisi kimia itu ke sel-sel syaraf lainnya. Senyawa kimia ini dapat terjadi karena bantuan aliran nutrisi sebagai zat yang dibutuhkan kehidupan. Transmitter kimia inilah yang lazim disebut neurotransmitter. Pesan, impuls, atau sinyal yang diterima neurit dan dendrite dineurotransmisikan ke neuron lainnya, melalui neurotransmitter yang dibawa oleh nutrisi melalui aliran darah ke otak yang dirangsang juga oleh neuroserebrovaskuler (SV) yaitu peredaran darah ke otak yang memuat nutrisi dan oksigen dengan rangsangan neurotransmitter. Karena itu menurut Prof Gordon Shaw (fisikawan) kecerdasan manusia itu adalah kegiatan neurit (n), dendrite (d), dan serebrovaskuler (sv) atau n + d + sv = kecerdasan.

Sistem syaraf biasanya dibagi 2 bagian, yaitu system syaraf pusat dan system syaraf tepi (termasuk lobus temporalis). Tugas system syaraf pusat adalah menerima informasi dari semua bagian-bagian tubuh, menganalisis dan menyimpannya, serta mengirim instruksi-instruksi sebagai respons atau solusi. Sistem syaraf tepi terdiri dari syaraf-syaraf yang mengalirkan (neurotransmitter) semua informasi dari semua bagian tubuh ke sistem syaraf pusat dan sebaliknya dari sistem syaraf pusat kembali ke berbagai bagian tubuh.

Jika neuron-neuron (n + d) itu tidak menerima apa-apa, dan serebrovaskuler juga kurang sehat karena misalnya kurang nutrisi (proses asimilasi makanan atau gizi) untuk membangkitkan energi bioelektrik di sinapsis, maka miliaran neuron-neuron itu bisa mati dan otak pun tidak dapat bekerja alias sangat bodoh. Untuk memelihara kestabilan kesehatan berpikir ini kita harus menjaga kesehatan jasmani dan unsur-unsur sistem syaraf melalui musik dan linguistik.

DR. Roger W. Sperry, neurolog, pemenang hadiah Nobel tahun 1981, meneliti tentang misteri musik. Penelitian-penelitian misteri otak manusia makin marak pada dekade otak. Dia meneruskan penelitian tentang perbedaan fungsi belahan otak kiri dan otak kanan. Belahan otak kanan (lobus temporalis kanan) ternyata memang lebih unggul dalam kapasitas berpikir intuitif, tafsir impresi auditif dan pemahaman hubungan spasial.

Penemuan-penemuan mereka diperkuat dan dibuktikan oleh Dr Mark Tramo, neuto-biolog dari fakultas kedokteran Universitas Harvard yang menyimpulkan bahwa kemampuan merasakan dan menikmati musik sudah menjadi kodrat manusia. Jika hewan-hewan menggunakan suara yang unik dan rumit untuk saling mengenal dalam menarik pasangan atau mengirim tanda bahaya, maka manusia malah berhasil mengembangkan kemampuan repertoire musik yang paling kaya dibandingkan dengan spesies-spesies yang mendahuluinya. Otak manusia telah berevolusi sedemikian rupa hingga mengembangkan rangkaian-rangkaian yang terspesialisasi, yang dalam kata lain disebut detektor-detektor khas. Detektor-detektor dapat digunakan untuk men-decode aspek-aspek pembicaraan dan musik (Spreken en muziek). Lobus temporalis sebelah kiri maupun kanan mengandung sel-sel yang dapat mengenal dan mengolah titik nada yang pitch (tepat nada). Jika bahasa digunakan untuk mengalihkan pengetahuan, maka musik dipakai untuk meningkatkan kecerdasan.

DR Jamsed Bharucha, psikolog dari Dartmouth College di Hannover, New Hampshire, menemukan bahwa baik belahan otak kiri maupun kanan mengandung detektor-detektor yang dapat memahami bahasa dan musik. Namun belahan otak kiri lebih terspesialisasi untuk bahasa, sedang otak kanan khusus untuk detektor musik.

DR Gottfried Schlaugh, neurology, bersama-sama dengan DR Helmuth Steinmetz menemukan bahwa planum temporale (bidang lapisan otak luar) kanan manusia yang musical lebih besar dari planum temporale kiri. Perbedaan besarnya planum temporalis ini, mengisyaratkan bahwa makin besar perbedaan ini makin sempurna pengenalan nada/musik.

Dihubungkan dengan penelitian DR Roger W. Sperry, bahwa keunggulan lobus temporalis kanan manusia yang musikal, akan lebih intelektual dari yang nonmusical, sehingga musik itu betul-betul akan berfungsi sebagai alat pendidikan.

 

(*) Pemegang Bintang Gerilya, mantan Komandan Tentara Pelajar SubTer VII, Sumatera Timur Selatan, Komando Sumatera, 1948-1949; sekarang dikenal sebagai Komponis Pejuang’45 dan Bapak Paduan Suara Indonesia.

 

Dunia internasional mengakui kepiawaiannya di bidang paduan suara. Ia diangkat oleh International Music Council sebagai anggota Selection Committee dalam Festival Paduan Suara Mahasiswa International di New York. Selain itu, ia menciptakan lagu mars dan himne SEA Games, menjadi anggota The International Music Council dibawah naungan UNESCO, menjadi juri The International Student Choral Festival yang diselenggarakan oleh Lincoln Center for The Performing Arts di New York, dan juri dalam acara musik Rostrum di Alma Ata, Kazakhstan. Yang tak kalah pentingnya, ia menciptakan himne Palang Merah Amerika : The Hymne of American Red Cross (1999) dan himne VEM (Vereinte Evangelische Mission Wupertal), Jerman (2004).

29
Nov
08

Tiada Guna Salahkan Global

Tajuk Rencana Suara Pembaruan 

Tiada Guna Salahkan Global
Globalisasi telah membuat aktivitas ekonomi di setiap negara bagai bejana berhubungan. Krisis finansial di sebuah negara akan terjadi juga di negara lain. Sebagai bagian dari ekonomi global, Indonesia tidak perlu mempersalahkan negara lain dan meminta perlakuan khusus. Sebab, ketika ekonomi global bergairah dan pertumbuhan ekonomi melaju kencang, ekonomi Indonesia juga ikut terangkat.

Dengan pemahaman ini, kita prihatin mendengar pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, beberapa hari lalu. Menkeu yang kini merangkap sebagai Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian itu, mengatakan, Indonesia adalah innocent victim atau korban tidak bersalah dalam krisis global ini. Karena itu, Indonesia berhak mendapat prioritas bantuan lembaga keuangan internasional. Kita sepakat dengan Menkeu bahwa kondisi ekonomi Indonesia, saat ini, jauh lebih baik dari sejumlah negara, apalagi AS, negara pemicu krisis global. Namun, kita tidak bisa luput dari pengaruh krisis ekonomi global, apalagi sejumlah negara tujuan ekspor telah memasuki fase resesi ekonomi.

Meski masih kecil, asing sudah menarik dananya dari pasar modal. Hasil penjualan saham itu ditukarkan ke dolar AS, sehingga menekan nilai tukar rupiah. Momentum ini dimanfaatkan para spekulan, dalam dan luar negeri, untuk menarik untung. Ketika rupiah melemah, para ibu rumah tangga yang tidak ada urusan dengan devisa ikut memburu rupiah.. Rupiah pun melemah hingga di atas Rp 12.000 per dolar AS.

Depresiasi rupiah membengkakkan biaya impor. Dalam pada itu, kontraksi ekonomi yang dialami Eropa, Jepang, RRT, ASEAN, dan sejumlah negara Asia, mengurangi ekspor Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan suku bunga pinjaman, krisis likuiditas, dan iklim usaha dalam negeri yang tak kunjung membaik. Banyak perusahaan yang mengurangi produksi dan mem-PHK karyawan.

Kini, saatnya pemerintah menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertama, selain membiayai impor dan membayar utang luar negeri, jangan ada lagi transaksi dalam dolar AS. Semua transaksi dalam negeri wajib dalam rupiah. Kedua, batasi impor dengan melarang impor barang konsumsi. Ketiga, upaya habis-habisan mendorong ekspor dengan memberikan berbagai kemudahan.

Keempat, pemerintah membantu mengurangi biaya produksi dengan menurunkan harga solar, elpiji, dan premium. Penurunan harga premium, pekan silam, yang hanya Rp 500 per liter tidak memadai, apalagi harga minyak mentah kini sudah di bawah US$ 50 per barel. Semua ekonomi biaya tinggi dipangkas dan pelayanan birokrasi dipermudah. Kelima, pemerintah wajib mempercepat belanja modal dan belanja barang yang pada Oktober 2008 baru 50%. Bagaimana mungkin pajak yang ditarik dari rakyat dan hasil penjualan SUN hanya disimpan di BI ketika pada saat yang sama kita mengeluh kekurangan dana? Kita tidak perlu meminta bantuan IMF.

Keenam, pemerintah tidak boleh terlalu percaya diri dengan tidak mau memberikan full blanket guarantee. Dana simpanan Rp 400 triliun yang tidak dijamin bukan angka kecil. Hari ini, Bank Century dinyatakan krisis likuiditas dan harus dirawat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ini sinyal makin kuat bahwa seluruh dana simpanan masyarakat di bank harus dijamin pemerintah. Keterpurukan ekonomi Indonesia, jangan- jangan, lebih disebabkan oleh salah kelola ketimbang pengaruh global.

29
Nov
08

Menarik Simpati “Swing Voters”

Menarik Simpati “Swing Voters” [Tajuk Rencana Suara Pembaruan]
Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang telah memiliki hak pilih. Hal ini sangat penting, karena tingkat partisipasi yang rendah adalah cermin apatisme publik terhadap proses demokrasi. Publik tidak peduli dengan hak politik yang melekat padanya sebagai bagian pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Akibat lebih jauh, pemerintahan hasil pemilu dianggap lemah legitimasinya, karena dukungan tidak maksimal. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang tinggi akan memberikan dukungan politik yang kuat bagi pemerintah.

Tantangan itu yang membayangi pelaksanaan Pemilu 2009. Baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, sama-sama berpotensi meraup partisipasi yang tidak maksimal. Rendahnya partisipasi publik, setidaknya tercermin dari sejumlah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), akhir-akhir ini, yang mencatat cukup banyaknya warga yang tidak menggunakan hak pilihnya, alias memilih golput. Bahkan di beberapa pilkada, jumlah golput melebihi jumlah perolehan suara pemenang pilkada.

Sungguh ironis mendapati masyarakat enggan menggunakan hak suaranya sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat. Mengapa masyarakat kini tak peduli dengan pemilu? Jawabannya, mereka muak dengan kiprah partai politik beserta segenap jajaran elitenya.

Pengabdian elite parpol tidak lagi pada kepentingan bangsa, tetapi pada kepentingan politik kekuasaan. Belum lagi wajah parlemen yang dipenuhi politisi busuk. Alhasil, masyarakat kecewa dengan proses seleksi parpol, yang mengakibatkan pemilu yang teramat mahal, hanya melahirkan koruptor kakap yang kerap memanipulasi tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan masyarakat yang gamang menentukan pilihan pada pemilu kelak. Kelompok ini lebih dikenal dengan swing voters atau kelompok suara mengambang. Mereka inilah embrio sejati yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi golput. Mereka belum menentukan pilihan, lebih disebabkan hilang selera untuk ikut berdemokrasi, melihat ulah para politisi parpol baik di legislatif maupun mereka yang memegang jabatan eksekutif.

Inilah tantangan bagi parpol, bagaimana menarik simpati swing voters. Menyimak sekian banyak pemilu yang telah dilalui serta mencermati apa yang menjadi kekecewaan dan harapan publik terhadap kehidupan politik dan demokrasi di Tanah Air, parpol seharusnya sudah menyadari apa yang harus dilakukan. Parpol harus mampu memetakan apa yang menjadi harapan publik, dan bekerja keras untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. Hal yang paling krusial, publik menghendaki perubahan seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, hanya parpol yang menawarkan perubahan, dalam arti perbaikan, yang akan mampu menarik suara swing voters.

Belajar dari pemilu di beberapa negara, satu hal yang harus disadari parpol bahwa faktor figur calon presiden kini sangat menentukan sikap publik. Tak bisa dielakkan, pemilihan presiden langsung telah menempatkan ketokohan sebagai tema sentral bagi calon pemilih. Apabila parpol cermat memilih tokoh yang benar-benar membawa harapan publik untuk diusung menjadi presiden, bukan perkara yang susah meraup suara sebanyak-banyaknya, baik di pemilu legislatif maupun pilpres. Jadi, kata kuncinya agar tingkat partisipasi pemilu memuaskan adalah berorientasi pada harapan dan kepentingan publik.

29
Nov
08

Tiada Guna Salahkan Global

Tajuk Rencana Suara Pembaruan 

Tiada Guna Salahkan Global
Globalisasi telah membuat aktivitas ekonomi di setiap negara bagai bejana berhubungan. Krisis finansial di sebuah negara akan terjadi juga di negara lain. Sebagai bagian dari ekonomi global, Indonesia tidak perlu mempersalahkan negara lain dan meminta perlakuan khusus. Sebab, ketika ekonomi global bergairah dan pertumbuhan ekonomi melaju kencang, ekonomi Indonesia juga ikut terangkat.

Dengan pemahaman ini, kita prihatin mendengar pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, beberapa hari lalu. Menkeu yang kini merangkap sebagai Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian itu, mengatakan, Indonesia adalah innocent victim atau korban tidak bersalah dalam krisis global ini. Karena itu, Indonesia berhak mendapat prioritas bantuan lembaga keuangan internasional. Kita sepakat dengan Menkeu bahwa kondisi ekonomi Indonesia, saat ini, jauh lebih baik dari sejumlah negara, apalagi AS, negara pemicu krisis global. Namun, kita tidak bisa luput dari pengaruh krisis ekonomi global, apalagi sejumlah negara tujuan ekspor telah memasuki fase resesi ekonomi.

Meski masih kecil, asing sudah menarik dananya dari pasar modal. Hasil penjualan saham itu ditukarkan ke dolar AS, sehingga menekan nilai tukar rupiah. Momentum ini dimanfaatkan para spekulan, dalam dan luar negeri, untuk menarik untung. Ketika rupiah melemah, para ibu rumah tangga yang tidak ada urusan dengan devisa ikut memburu rupiah.. Rupiah pun melemah hingga di atas Rp 12.000 per dolar AS.

Depresiasi rupiah membengkakkan biaya impor. Dalam pada itu, kontraksi ekonomi yang dialami Eropa, Jepang, RRT, ASEAN, dan sejumlah negara Asia, mengurangi ekspor Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan suku bunga pinjaman, krisis likuiditas, dan iklim usaha dalam negeri yang tak kunjung membaik. Banyak perusahaan yang mengurangi produksi dan mem-PHK karyawan.

Kini, saatnya pemerintah menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertama, selain membiayai impor dan membayar utang luar negeri, jangan ada lagi transaksi dalam dolar AS. Semua transaksi dalam negeri wajib dalam rupiah. Kedua, batasi impor dengan melarang impor barang konsumsi. Ketiga, upaya habis-habisan mendorong ekspor dengan memberikan berbagai kemudahan.

Keempat, pemerintah membantu mengurangi biaya produksi dengan menurunkan harga solar, elpiji, dan premium. Penurunan harga premium, pekan silam, yang hanya Rp 500 per liter tidak memadai, apalagi harga minyak mentah kini sudah di bawah US$ 50 per barel. Semua ekonomi biaya tinggi dipangkas dan pelayanan birokrasi dipermudah. Kelima, pemerintah wajib mempercepat belanja modal dan belanja barang yang pada Oktober 2008 baru 50%. Bagaimana mungkin pajak yang ditarik dari rakyat dan hasil penjualan SUN hanya disimpan di BI ketika pada saat yang sama kita mengeluh kekurangan dana? Kita tidak perlu meminta bantuan IMF.

Keenam, pemerintah tidak boleh terlalu percaya diri dengan tidak mau memberikan full blanket guarantee. Dana simpanan Rp 400 triliun yang tidak dijamin bukan angka kecil. Hari ini, Bank Century dinyatakan krisis likuiditas dan harus dirawat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ini sinyal makin kuat bahwa seluruh dana simpanan masyarakat di bank harus dijamin pemerintah. Keterpurukan ekonomi Indonesia, jangan- jangan, lebih disebabkan oleh salah kelola ketimbang pengaruh global.

29
Nov
08

Langkah Konkret Hadapi Krisis Ekonomi

Tajuk Rencana Suara Pembaruan 28 Nopember 2008 

Langkah Konkret Hadapi Krisis Ekonomi
Indonesia tengah didera sejumlah krisis serius, yakni hancurnya harga saham dan surat berharga di pasar modal, merosotnya nilai tukar rupiah, dan krisis likuiditas yang dihadapi perbankan. Ketiga krisis ini sudah melahirkan krisis lanjutan, yakni ambruknya sektor riil. Kini, semakin banyak perusahaan yang menciutkan kegiatan usaha dan bangkrut. Gelombang PHK terus meningkat.

Menghadapi situasi sulit ini, Indonesia tidak bisa mengharapkan negara lain. AS, Eropa, dan semua negara maju kini lebih terpukul. Dalam situasi sulit ini, kita harus mampu menyelesaikan persoalan kita sendiri. Tidak bergantung pada pihak lain, baik negara maupun lembaga keuangan dunia, seperti IMF dan Bank Dunia.

Dalam situasi tidak normal seperti ini, kita perlu melakukan terobosan, termasuk menempuh kebijakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan WTO atau APEC. Dalam situasi darurat, langkah untuk menghindarkan negara dari kebangkrutan bisa dibenarkan meski itu bertentangan dengan kesepakatan internasional. Dalam kondisi sulit, negara maju, seperti AS dan Eropa juga lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya.

Oleh karena itu, sejumlah saran yang dikemukakan para pengamat dan pelaku usaha perlu dipertimbangkan. Pertama, ambruknya harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu dicegah. Saran pengusaha nasional Mochtar Riady agar pemerintah membeli saham-saham bluechips berkinerja dan berprospek bagus perlu ditindaklanjuti.

Disarankan, pemerintah menyuntikkan dana pinjaman kepada para pemegang saham mayoritas perusahaan bluechips yang harganya sudah sangat rendah, yakni saham dengan price earning ratio (PER) di bawah lima kali. Mekanisme pengembalian dana ini bisa diatur.

Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan harus dijaga. Kita perlu belajar dari krisis finansial di mancanegara. Siapakah yang enam bulan silam menduga bahwa Citigroup -yang memiliki Citibank, bank terbesar di diunia itu-bisa bangkrut dan akhirnya di-bailout negara? Belum terlambat bagi Indonesia untuk memberlakukan blanket guarantee. Lihatkah suntikan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang sudah mencapai Rp 2 triliun.

Ketiga, sistem lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar rupiah perlu diubah. Pemerintah tidak perlu ragu mengontrol lalu lintas devisa. Perlu diatur agar para pemilik dana tidak leluasa membawa devisanya ke luar negeri berapa pun besarnya. Misalnya, minimal selama tiga bulan, devisa tidak boleh dibawa ke luar negeri. Jumlah yang dibawa pun dibatasi. Sistem nilai tukar yang mengambang bebas (free float exchange rate) perlu diubah menjadi manage floating dengan pita intervensi, atau batas atas dan batas bawah.

Langkah ini perlu dilengkapi dengan pertama, pembatasan impor semua produk yang sudah dihasilkan di Indonesia. Yang boleh diimpor hanyalah produk yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri dan produk yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti: kedelai, gandum, dan susu. Harus ada gerakan masif penggunaan produk dalam negeri.

Kedua, paket stimulus ekonomi. Selain memberikan keringanan pajak dan berbagai kemudahan investasi, pemerintah perlu mempercepat belanja modal dan belanja barang. Semua BUMN sehat didorong untuk meningkatkan belanja modal dengan prioritas membeli produk dalam negeri. Peningkatan belanja pemerintah dan BUMN akan menggerakkan sektor riil.

Ketiga, meski dana terbatas, pemerintah perlu mulai mendorong pembangunan industri pengolahan dalam negeri agar kita tidak mengekspor bahan mentah dan bergantung pada impor barang jadi. Kita mulai dengan industri CPO, mumpung saat ini harga CPO lagi jatuh.

29
Nov
08

Beberapa Catatan Politik Masa Kini

Beberapa Catatan Politik Masa Kini  

Oleh Sabam Siagian
Krisis finansial global yang berawal di Amerika Serikat dengan terguncangnya pasar modal di Wall Street, New York, rupanya berimbas juga ke Indonesia. Akibatnya, beraneka-ragam. Yang amat menarik ialah, krisis finansial itu telah mencairkan pola kekuasaan di Indonesia yang dimiliki para tokoh politik yang sekaligus juga tokoh utama bisnis. Bagaimana peta perimbangan politik yang baru, agaknya hal itu memerlukan waktu sebelum situasinya mengental. Situasi kondisi politik Indonesia maupun tingkat atas, maupun di lapisan masyarakat yang berpendapatan serba cukupan cenderung encer.

Bakrie & Brothers yang menaungi sejumlah perusahaan di bidang pertambangan, perkebunan, telekomunikasi, gas & minyak, real estat dengan tokoh utamanya Aburizal Bakrie (resminya, non-aktif karena menjabat sebagai Menko Kesejahteraan Rakyat) amat terpukul. Apa persoalan sebenarnya yang dihadapi mereka, terlalu teknis untuk diuraikan di sini.

Namun, sampai tahap tertentu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dapat diyakinkan bahwa sebagai kekuatan nasional, kelompok perusahaan ini perlu diselamatkan. Tema “nasional” atau jelasnya “pribumi” pada saat krisis rupanya berguna dilontarkan untuk menjadi perhatian bangsa.

Akibat politiknya yang interesan ditelusuri. Kalau sebelumnya adalah rahasia umum bahwa Partai Golkar secara de facto dikuasai oleh Bung Ical (Aburizal Bakrie), karena daya mampu finansialnya yang amat hebat, maka sekarang setelah Bakrie & Brothers menghadapi persoalan serius, bobot politiknya telah berkurang. Karena itu, keterangan Firman Soebagyo, Ketua Harian Pengendalian dan Pemenangan Pemilu Pusat Partai Golkar, kepada media sungguh menarik. Dengan perumusan sopan, ia kemukakan bahwa “Dapat dipahami jika ada kawan yang menghadapi masalah”. Tapi, dia, tetap optimistis bahwa Aburizal Bakrie sebagai kader Partai Golkar akan tetap berusaha membantu pendanaan partai.

Dikabarkan, ada beberapa tokoh pemimpin partai lainnya yang langsung atau tidak langsung terimbas oleh krisis finansial, antara lain dengan anjloknya saham-saham yang mereka miliki. Mungkin karena musibah finansial itu suara tokoh-tokoh pemimpin partai itu akhir-akhir ini tidak begitu santer lagi.

*

Secara teoritis, perkembangan akhir-akhir ini memperkuat posisi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Karena, posisi mereka masing-masing di puncak piramida birokrasi dan struktur kekuasaan, mereka dapat dikatakan berada di atas angin. Terutama, Jusuf Kalla boleh merasa beruntung, karena dengan goyahnya landasan finansial Aburizal Bakrie, maka posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar menjadi mantap.

Memang ada beberapa tokoh pemimpin potensial di jajaran Golkar, seperti Agung Laksono (Ketua DPR) dan Akbar Tanjung. Namun, mereka agaknya berambisi sampai calon wakil presiden saja. Di sini, kemungkinan akan timbul persoalan bagi Jusuf Kalla nantinya. Kalau dia menyatakan bersedia sekali lagi sebagai calon wakil presiden bersama Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden pada pencalonan 2009, bagaimana reaksi intern partai Golkar? Suara-suara yang menggerutu, kenapa sebagai partai besar, lebih besar dari Partai Demokrat, yang menjadi landasan politik SBY, Jusuf Kalla hanya berani tampil sebagai calon wapres, sudah mulai terdengar.

Namun, jelas kiranya, menjelang akhir November 2008 ini, calon-calon presiden yang secara realistis, masih merupakan faktor politik yang konkret hanya dua tokoh : Soesilo Bambang Yudhoyono, sekarang masih Presiden RI, dan Megawati Soekarno putri, mantan presiden, sekarang Ketua Umum PDI Perjuangan.

*

Dalam kerangka situasi masa kini, apakah pernyataan Sultan Hamengku Buwono X dari Yogyakarta, bahwa dia siap dan bersedia dicalonkan sebagai presiden dapat dianggap sebagai perkembangan yang relevan? Sultan tampil di hadapan rakyatnya di alun-alun depan kraton pada 28 Oktober lalu dalam sebuah ritual yang disebut “Pisowanan Ageng”, dan menyatakan kesediaannya. Saya teringat akan cerita ayahnya, Hamengku Buwono IX, bagaimana pada saat saat penting dan genting dalam hidupnya beliau menerima “bisikan gaib”. “Percaya atau tidak, terserah Anda, Saya ini didikan Barat, tapi saya mengalaminya dan saya patuh”, demikian Sultan Hamengku Buwono IX. Mungkin saja HB X menerima “bisikan gaib” dan menurut salah seorang teman yang hadir, hari itu hujan tidak jadi turun sehingga rapat umum berlangsung lancar. Namun, dorongan gaib itu janganlah membuat HB X bersikap pasif. Dia harus kembangkan tekad, visi, organisasi, dan program konkret untuk berperan sebagai calon presiden yang serius.

Undang-Undang Pemilihan Presiden 2008 memang merupakan persyaratan yang berat : partai atau gabungan partai hanya dapat mengajukan pasangan kandidat jika memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional.

Ada beberapa cara untuk mengatasinya. Pertama, krisis finansial dunia yang juga berimbas ke Indonesia telah mencairkan peta politik. Jangan terima begitu saja asumsi-asumsi politik yang dikemukakan para pakar. Kedua, kalau HB X memang serius mencalonkan diri sebagai presiden, maka terapkanlah organisasi kampanye Barack Obama. Ia telah memaksimalkan daya mampu teknologi informasi dengan mengerahkan beratus ribu tenaga sukarelawan. Tentunya, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi budaya Indonesia.

Dalam waktu beberapa bulan ini, HB X harus menyusun melalui teknologi informasi, barisan pendukung yang lintas generasi, lintas tingkat pendapatan atau tingkat sosial, dan lintas partai. Bagaimana nantinya, sampai ada partai atau gabungan partai mendukung pencalonannya sesuai persyaratan undang-undang akan amat tergantung sampai di mana beliau berhasil menyusun suatu kekuatan konkrit di masyarakat. Juga penting untuk dipertimbangkan, jika HB X memang serius menjadi calon presiden RI untuk minta bantuan sejumlah kecil para pakar ulung di beberapa bidang yang urgen : mengatasi kemiskinan, kepastian hukum untuk menjamin pluralisme, sistem finansial dan perbankan yang sehat, perbaikan infrastruktur. Tim pakar inilah bertugas untuk menyusun bahan-bahan secara cepat dan padat selama kampanye kepada calon presiden HB X.

HB X tidak usah segan-segan dalam kampanyenya menunjuk pada beberapa kelemahan fatal pada kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sehingga banyak persoalan yang dihadapi negara dan bangsa sekarang sebenarnya tidak usah terjadi.Kalau Hamengku Buwono X memang “all out” dalam perjuangannya merebut kursi Presiden RI tahun 2009, maka dapat diperkirakan dinamika politik Indonesia tahun depan akan berlangsung secara kritis dan kreatif produktif.

Penulis adalah pengamat perkembangan politik nasional

29
Nov
08

Fundamentalisme Pasar adalah Segalanya

29
Nov
08

Gambaran Bangsa Limbung

/ Home / Opini / KOMPAS
Gambaran Bangsa Limbung
Sabtu, 29 November 2008 | 00:18 WIB

Fenomena apa yang sedang kita saksikan melalui berbagai peristiwa sehari-hari? Media massa, khususnya televisi, mengantar beragam kabar ke ruang-ruang pribadi, membuka banyak dokumen dan informasi yang dulu tabu dibicarakan, apalagi diungkapkan. Juga diskusi-diskusi ”keras” tentang banyak isu, yang dalam banyak acara, lebih mirip adu mulut ketimbang adu argumentasi yang jernih.

Televisi juga memanjakan mata penonton dengan aneka tayangan yang dipertimbangkan sebagai ”ajaran moral”, ”hiburan”, termasuk mengobok-obok wilayah paling pribadi dan menyulapnya menjadi tontonan; acara musik yang dikemas amat menarik meski perusahaan sponsornya menebar racun atau melanggar hak asasi manusia. Tak ketinggalan, sinema elektronik untuk mengikat penontonnya.

Televisi telah menjadi pasar di mana berbagai ide, gagasan, dan nilai dalam skala lokal, nasional, dan global dikontestasikan sebagai ruang untuk memproduksi, mereproduksi, dan mendistribusikan citra, termasuk citra suatu ideologi yang dikemas amat canggih untuk tujuan-tujuan politik tertentu.

Tentu saja, sesuai doktrin laissez-faire, pertimbangan para pengelola bisnis televisi tak jauh-jauh amat, yakni jumlah pemirsa, besaran iklan, dan, akhirnya—ini yang terpenting—akumulasi modal.

Warga sebagai konsumen

Orang muda produktif (usia 18-45 tahun) di Indonesia saat ini sekitar 60 juta orang atau sekitar 25 persen dari jumlah penduduk. Mereka ada di tengah gempuran politik/budaya massal di ruang publik serta perebutan model dari politisi medioker yang memegang kekuasaan, menjadikan transformasi berbangsa di berbagai aspek masa transisi tidak terwujud.

Pemerintahan jatuh pada model politik praktis tanpa panduan filosofis dan terjerembab pada konsensus suara terbanyak (atas nama ”demokrasi”, tetapi tanpa esensi), dan pasar yang tanpa etika. Yang marak di media saat ini adalah massa sebagai preman dan massa sebagai konsumen.

Masyarakat tak pernah membaca suatu strategi budaya, strategi mengelola cara berpikir, bertindak, dan bereaksi lokal-nasional-global. Tak ada panduan dari peta kependudukan dan geo-ekologis untuk memandu semua itu dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang mampu mengelola produktivitas masa depan, dilindungi politik hukum sekaligus manajemen modal sosial dan modal negara.

Sebutlah seperti strategi mengelola produktivitas usia remaja 10 tahun ke depan, termasuk khususnya pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualnya, strategi mengelola pengangguran usia produktif, membaca peta keunggulan anak muda lima sampai 10 tahun ke depan, mendorong nilai-nilai konstruktif dan meminimalisasi yang negatif pascareformasi, membaca ruang-ruang komunikasi baru anak muda, mengelola pendidikan politik 10 tahun ke depan, selain mengantisipasi dampak meningkatnya usia harapan hidup, dan lain-lain.

Ironisnya, saat ini media massa menempatkan kaum muda bukan sebagai warga, tetapi sebatas massa dan konsumen dalam segala aspek. Dalam aspek politik dan ekonomi, mereka tak dilihat sebagai warga dengan seperangkat hak (dan kewajibannya) sebagai warga negara, tetapi sebagai angka dalam politik perolehan suara dan sebagai gunungan konsumen yang potensi konsumtifnya luar biasa.

Pascareformasi, saat pemerintah ada dalam percepatan pergantian yang terus- menerus, daya hidup anak muda tumbuh melalui berbagai bentuk komunitas kreatif, seperti film, musik, diskusi, membaca, olahraga, pertanian dan peternakan organik, serta industri fashion.

Namun, semua itu belum berkembang menjadi model ekonomi-politik dan manajemen berbangsa. Pemerintah yang dikuasai orang-orang partai seperti limbung dan sibuk dengan urusan kekuasaan untuk menguasai (power to survive, to control), bukan untuk melakukan sesuatu (power to do) demi kesejahteraan seluruh warga, tanpa terjebak notion minoritas-mayoritas. Penguasa abai terhadap semua di luar kepentingan politiknya sehingga daya hidup kaum muda dibiarkan meredup.

Tak mampu merumuskan ”kehendak”

Dengan situasi seperti itu, bisa dipahami kedangkalan menguasai ruang publik. Dan itulah yang dikonsumsi warga. Media massa sebagai the agent of change dan menjadi kekuatan keempat (the fourth estate), tetapi pekerjanya terperangkap menjadi corong pengusaha dan penguasa serta kolaborasi keduanya.

Melalui media massa, khususnya televisi, citra pembunuh disulap menjadi pahlawan. Pekerja media menggunakan ”obyektivitas” dan cover both side sebagai alasan, tanpa memahami filosofi di balik dua hukum besi jurnalistik.

Media massa kehilangan fungsinya sebagai pencerah karena tak mampu melihat makna di balik fakta. Lihatlah, puncak peringatan ”100 Tahun Kebangkitan Nasional” tanggal 20 Mei 2008 yang disiarkan melalui seluruh televisi di Indonesia.

Tari-tarian dari berbagai daerah menunjukkan seolah keberagaman mendapat tempat terhormat, tetapi sebenarnya terperangkap dalam ekspresi plural monokulturalisme. Usaha membawa ekspresi itu ke dalam ”multikulturalisme” dengan kesediaan berbeda dan kesediaan bersatu menuntut kerangka solidaritas baru, bukan solidaritas sesaat yang terbangun karena terjadinya bencana.

Pada tahun 1952, Soekarno sudah mengingatkan tentang lima macam krisis yang bisa mematikan kehidupan politik nasional. Pertama, krisis politik yang membuat orang tidak percaya lagi pada demokrasi. Kedua, krisis alat-alat kekuasaan negara. Ketiga, krisis cara berpikir dan cara meninjau. Keempat, krisis moral. Kelima, krisis Gejag (Gezag, kewibawaan otoritas). Itulah yang kita hadapi saat ini.

Kekuatan global tak bisa dihindari. Kita tak perlu menjadikannya kambing hitam atas kelimbungan yang terjadi. Karena itu, nasionalisme kebangsaan harus dimaknai secara baru. Kini masalahnya bukan lagi mengusir penjajah, apalagi melakukan sweeping, operasi alkohol dan orang asing; apalagi mengatur cara perempuan berpakaian dan bertingkah laku menurut aturan moral dari ideologi tertentu.

Yang diperlukan kini adalah aneka kebijakan publik yang menyuntikkan kehendak menjadi Indonesia sebagai kacamata untuk menanggapi berbagai hal melalui berbagai saluran, baik lewat acara-acara televisi maupun budaya.

Fenomena saat ini sebenarnya bukan baru. Pada masa pra-kemerdekaan, Indonesia juga terperangkap berbagai situasi global, perang, resesi, dan kepungan ideologi besar. Namun, dengan ketokohan Soekarno-Hatta, dibangunlah kehendak yang kuat untuk keluar dari perangkap itu dengan membentuk Indonesia sebagai bangsa. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Kehendak menjadi bangsa dan membentuk Indonesia itulah yang digunakan untuk menanggapi seluruh ideologi besar yang mengepung Indonesia saat itu, termasuk menanggapi AS, Uni Soviet, komunisme, liberalisme, dan lain-lain.

Kehendak menjadi bangsa itulah yang seharusnya kini digunakan untuk menyeleksi jenis ekonomi pasar, jenis demokrasi, dan jenis kultur global mana yang menguntungkan dan membantu Indonesia yang ada dalam proses menjadi bangsa.

Sayang, untuk merumuskan ”kehendak menjadi bangsa” pun kini kita tidak mampu karena para pemimpin sibuk membangun citranya sendiri di panggung teater politik guna kepentingan politik partai yang mendukungnya. Inilah gambaran bangsa limbung, seperti biduk terombang- ambing gelombang besar yang siap menerjang dan menenggelamkannya!

Maria Hartiningsih




Blog Stats

  • 1,998,195 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers