Jogjakarta, Modal Joang Republik Indonesia

Jogjakarta, Modal Joang Republik Indonesia

Almarhum Joesoef Ronodipoero, ex liaison officer Perjanjian Renville 17 Januari 1948, yang sekarang bermakam di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, semasa hidupnya sempat bercerita pribadi kepada saya bertempat di Gedung DHN45, Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat 10340, bahwa sejumlah besar simpanan dalam mata uang Gulden milik Raja Jogjakarta di Javasche Bank pada tahun 1945 telah disumbangkan bagi modal joang Republik Indonesia, istilah akuntansi modern sekarang adalah “initial balance”. Sayang sekali saya tidak mencatat nilai nominalnya, walaupun diutarakan beliau dengan catatan bahwa almarhum Hamengku Buwono IX sebenarnya tidak berkenan mengkabarkan ikhwal ini kepada khalayak. Oleh karena itulah, dalam kesempatan di bulan Ramadhan 1429 H ini, saya sekaligus mohon ampun terlebih dahulu kepada kedua beliau almarhum dan terutama kepada keturunan dan keluarga kedua beliau, hanya karena merasa terpanggil harus bersuara dalam rangka mengusung prinsip Keadilan demi Persatuan setelah memperhatikan berita2 di media yang berpotensi kontraproduktif bagi bangsa dan negara, seperti dikemukakannya ucapan “monarkhi absolut menuju monarkhi konstitusional” oleh pejabat publik berkapasitas Juru Bicara Kepresidenan Republik Indonesia, yang lalu mengundang ungkapan reaktif dari Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa Pemerintah Pusat Mengajak “Cerai” [Suara Pembaruan, 26 September 2008] dimana antara lain diungkapkan tentang keberadaan Maklumat 5 September 1945 yang mengatur bergabungnya Jogjakarta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persetujuan antara Soekarno dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Pasca Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, dari sejarah Perang Kemerdekaan [1945 – 1949] memang tercatat bahwa selain secara fisik sebagai ibukota Republik Indonesia [6 Januari 1946 – 27 Desember 1949], Jogjakarta khususnya Keraton Jogjakarta adalah juga benteng terakhir Republik Indonesia saat Perang Kemerdekaan II berkecamuk [1948-1949] setelah Perjanjian Renville.

Artinya, tanpa peran kunci Jogjakarta sebagai monumen joang Republik Indonesia disamping kota joang bangsa dan modal joang negara, mustahil Republik Indonesia dapat berkelanjutan seperti sosoknya sekarang ini, termasuk sang Juru Bicara itu sendiri yang konon justru alumni Universitas Gajah Mada (UGM) di Jogjakarta dengan catatan khusus bahwa justru kampus UGM itu dimodalawali dari properti Raja Jogjakarta, 19 Desember 1949.

Namun sebagai bangsa yang besar, sering kita masih mencoba berpikirpandang positif, misalnya sebelum tanggal 9 Oktober 2008 dapat saja segera diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penguatan Keistimewaan Jogjakarta sehingga tercipta situasi dan kondisi tata kenegaraan yang taat azas, berkeaturan dan berkelanjutan tanpa gejolak hankamnas yang tidak perlu terjadi hanya karena pemahaman kesejarahan nasional yang dangkal dan miskin.

Singkat kata, saya sebagai generasi penerus pengusung jiwa, semangat, nilai-nilai 45 berseru agar petuah JASMERAH (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah) dipegang teguh, dalam konteks Keistimewaan Jogjakarta seperti yang tertuang dalam dokumen2 bersejarah Piagam-piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, 19 Agustus 1945 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, disamping UU No 3/1950 dan UU No. 19/1950 [Kompas, 29 September 2008].

Jakarta, 29 September 2008

Dr Ir Pandji R. Hadinoto, MH, Politisi Nasionalis Negarawan

eMail : nasionalis45@yahoo.com

Era Presiden NKRI Ke-7 (2009-2014)

Era Presiden NKRI Ke-7 (2009-2014)

Bilamana dicermati maka angka 7 rupa2nya melekat juga pada kiprah Gubernur Jenderal Australia, Quentin Bryce, setelah Australia, negara tetangga terbesar bagi NKRI, berusia 107 tahun. Seperti Barack Obama dan Joseph Biden yang sarjana hukum, Quentin Bryce mengawali karirnya sebagai pengacara hukum di negara bagian Queensland. Pencermatan ini penting karena baik Amerika maupun Australia memiliki greget interaktif cukup berarti bagi NKRI dalam ranah kiprah 7 (tujuh) semangat kenegaraan yaitu (1) ideologi, (2) politik, (3) ekonomi, (4) sosial, (5) budaya, (6) pertahanan, (7) keamanan.

Apalagi faktanya semangat negara hukum NKRI masih bertitikberat Kontinental yang justru dikelilingi oleh negara2 hukum bertitikberat Anglo Saxon. Dan dalam berbagai hubungan interaktif antar negara berkerangka hukum banyak kali ditemui bahwa semangat hukum Anglo Saxon mengungguli semangat hukum Kontinental, seperti ditampilkan dalam peristiwa2 wilayah perbatasan NKRI misalnya Sipidan & Ligitan, Celah Timor, dlsb.

Situasi dan kondisi ini dapat saja mengarahkan kita kepada pilihan berpikir akan pentingnya penguatan logika hukum kenegaraan NKRI bagi kebijakan2 politik kenegaraan terkait.

Namun, bilamana toh tidak terjadi demikian, masih ada berbagai benteng terakhir bagi penguatan logika politik kenegaraan NKRI dimaksudkan diatas, agar supaya dapat berkiprah prima, misalnya pemberdayaan berbagai tatanilai dasar yang dilekati dengan makna antara lain angka-7 yang dikenali menampilkan kearifan lokal atau kebajikan “Purple Cow” seperti (1) 7 Semangat Kenegaraan tersebut diatas, (2) Strategi 7 Ketahanan Bangsa, (3) The 7 Ways To Happiness, (4) 7 Langkah Zero Mind Process, (5) 7 Nilai Dasar ESQ, (6) 7 ketentuan UUD 1945 (HAM, kewajiban warganegara, kekuasaan legislatif-eksekutif-yudikatif-lembaga negara tambahan lain, keutuhan wilayah negara atau daerah, kewarganegaraan-kependudukan, keuangan negara), (7) Amanat 7 Semangat Penyelenggara Negara (Penjelasan UUD 1945), dlsb.

Bagaimanapun juga tidaklah bisa dipungkiri bahwa ketangguhan kepemimpinan pemerintahan termasuk Presiden ke-7 NKRI menjadi persyaratan penting mengingat mandala yang dihadapi adalah berbagai gejolak eksternal yang terhitung luarbiasa seperti dampak susulan daripada ekonomi keuangan “Fraud Street” Amerika Serikat, dampak susulan global warming (www.suprememastertv.com) disamping kemungkinan berbagai gelojak internal seperti ketidakpastian akibat terpaan berbagai dampak susulan itu sendiri seperti (1) kekeringan, (2) banjir, (3) longsor, (4) bencana badai, (5) bencana kemiskinan, (6) keterbatasan sumber daya termasuk ketersediaan pangan dan energi, (7) kesenjangan sosial, dlsb.

Sungguh perlu satu tekad membangun kebersamaan demi keberdayaan berbagai kearifan lokal bermuatan angka 7 tersebut diatas terutama sebagai pondasi unggulan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan dalam upaya menggapai Indonesia Digdaya 2045 yad.

Jakarta, 7 Oktober 2008

Dr Ir Pandji R. Hadinoto, MH, HP : 08179834545 / Politisi Nasionalis Negarawan, eMail : nasionalis45@yahoo.com

Nasionalis Negarawan

NASIONALIS NEGARAWAN

Ikrar Nusabhakti (Professor Riset Bidang Intermestic Affairs, LIPI) dalam artikel Kekuatan Parpol pada Pemilu 2009 [Kompas, 8 September 2008] memetakan tipologi Parpol menjadi 1. Sosialis Kiri, 2. Sosial Demokrat, 3. Nasionalis Kerakyatan, 4. Nasionalis Borjuis, 5. Islam Modernis, 6. Islam dan Sosialis, 7. Islam Tradisionalis, 8. campuran Sosialisme dan Nasionalisme.

Padahal Nasionalisme berkarakter Negarawan diperlukan bagi pencapaian Indonesia Digdaya 2045. Oleh karena itulah, sebagai tambahan, sesungguhnya karakter Negarawan sebagai ciri Kepemimpinan Nasionalis dapat pula bercermin pada Peringkat Karakter CEO Ideal (The Leadership Challenge by James M. Kouzes & Barry Z. Posner, copyright 2002, yang diberi relasinya dengan Asmaul Husna oleh ESQ165) 1. Honest (jujur) / Al Mu’min, 2. Forward Looking (berpandangan jauh) / Al Akhiir, 3. Competent (kompeten) / Al Qoodir, 4. Inspiring (bisa memberi inspirasi) / Al Baaits, 5. Intelligent (cerdas) / Ar Rosyiid, 6. Fair-Minded (adil) / Al ‘Adl, 7. Broad Minded (berpandangan luas) / Al Waasi’, 8. Supportive (mendukung) / Ar Roofi’, 9. Straight forward (terus terang) / Adz Dzohir, 10. Dependable (bisa diandalkan) / Al Wakiil, 11. Cooperative (kerjasama) / Al Jaami’, 12. Determined (tegas) / Al Jabbar, 13. Imaginative (berdaya imajinasi) / Al Mushowwir, 14. Ambitious (berambisi) / Al Kabiir, 15. Courageous (berani) / Al Aziiz, 16. Caring (perhatian) / Ar Rahman, 17. Mature (matang) / Al Hakiim, 18. Loyal (setia) / Al Waliy,19. Self-controlled (penguasaan diri) / As Shobuur, 20. Independent (independen) / Al Qoyyum dengan responden dari 6 benua yaitu Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Eropa, dan Australia. Masing-masing responden diminta untuk memilih 7 karakteristik.

Sementara itu dari khazanah Tatanilai Kearifan Lokal Nusantara, sebenarnya sudah dikenali Tiga Pilar Tatanilai Kenegarawanan bagi Indonesia yakni A. Tiga Pilar Kebangsaan sebagai berikut : 1. Turut serta mengawal 9 (sembilan) Pusaka Bangsa Indonesia yakni : Bendera Sang Saka Merah Putih, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Soempah Pemoeda 1928, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1928, Pancasila 1945, Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara 1957, Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Joang 45 ; 2. Turut serta menegakkan 7 (tujuh) Ketahanan Bangsa yakni : Kehidupan Keagamaan tidak Rawan, Kehidupan Ideologis tidak Retak, Kehidupan Politis tidak Resah, Kehidupan Ekonomis tidak Ganas, Kehidupan Sosial Budaya tidak Pudar, Kehidupan HanKamNas tidak Lengah, Kehidupan Ekologis tidak Gersang; 3. Turut serta membina Kepemimpinan Kebangsaan 45 yaitu : 4 (empat) sikap yang “demokratis, transparan dan terbuka, rasional, Efisien dan efektif, 5 (lima) sikap yang “setia kepada Negara, mengeliminir musuh yaitu disintegrasi, setia kepada semua tanpa pilih kasih, menyelesaikan tiap tugas perjuangan atau pembangunan sampai tuntas, setiap hari melatih diri, berolah jiwa, berolah pikiran dan berolah raga”; berikut 123 (seratus dua puluh tiga) Tatanilai Kearifan Lokal Nusantara yang melekat. B. Tiga Pilar Kepemimpinan Amanah : 1. Pemimpin Umat atau Khalifah, 2. Akhlak Mulia, 3. Cinta Kasih Sayang. C. Tiga Pilar Kejuangan TRISAKTI : 1. Politik Berdaulat, 2. Ekonomi Berdikari, 3. Budaya Berkepribadian.

Nasionalisme Negarawan sebagai wacana publik diyakini kedepan dapat memperkaya segmentasi populis Tipologi Parpol ke-9 seperti unjuk dinamika kader-kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Jakarta, 9 September 2008

Pandji R. Hadinoto, Politisi Nasionalis Negarawan

HP : 0817 983 4545, eMail : nasionalis45@yahoo.com

80 Tahun Soempah Pemoeda 1928

80 Tahun Soempah Pemoeda 1928

Tekad Ekonomi Kesejahteraan Rakyat Pasal-33 UUD 1945

Menjelang peringatan hari Soempah Pemoeda tanggal 28 Oktober 2008 yang akan datang, adalah cukup bijaksana sekiranya segenap warga bangsa dan Negara Indonesia melakukan kilas balik tentang riwayat peristiwa hukum yang cukup menentukan bagi upaya-upaya Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, yang terhitung 17 tahun berselang setelah ikrar berupa tekad para pemuda-pemuda Indonesia mendeklarasikan prinsip tentang Kesatuan Bangsa, Tanah Air dan Bahasa.

Bermula sebagai Resolusi Kerapatan Besar Pemoeda Indonesia atau Kongres Pemoeda II 28 Oktober 1928 bertempat di Indonesisch Clubgebouw, Weltevreden, kini Jl Kramat Raya No. 106, Jakarta Pusat, dibawah pimpinan Soegondo Djojopoespito, diikrarkanlah “Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia; Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia; Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia”.

Kemudian pada bulan Oktober 1929, Jong Java, Pemoeda Soematra dan Pemoeda Indonesia memaknai sebagai berikut “dasar yang tiga dan toedjoean jang satoe; Dasar jang ketiga ini tiadalah sekali-kali merendahkan harga atau tiada memperhatikan keboedajaan tiap-tiap bagian pendoedoek Indonesia, melainkan mendjadi alasan bagi keboedajaan baroe; Dan ketiga-tiganja alasan tadi jaitoe ‘dasar jang tiga’ semoeanja terhadap kepada toedjoean jang satoe, kesatoe tanah air jang besar, didiami oleh soeatoe bangsa jang berasal satoe dan dapat bertoekar fikiran dalam soeatoe bahasa jang lazim dipakai disini dan masoek kepada roempoen segala bahasa anak negeri [Komisi Besar Indonesia Moeda 1981].

Selanjutnya, Indonesia Moeda pada tahun 1930 memahaminya menjadi “Berbangsa satoe = Bangsa Indonesia; Berbahasa satoe = Bahasa Indonesia; Bertanah Air satoe ialah Tanah Air Indonesia”.

Berikutnya, Indonesia Moeda pada tahun 1931 di Surakarta menjabarkan kalimat “….hendak mempersatoekan poetra dan poetri Indonesia jang berbangsa satoe, bertoempah darah satoe dan bersemangat jang satoe” sebagai pembukaan paragraph Piagam.

Oleh Kongres Bahasa Indonesia (KBI) pada bulan Juni 1938 ditegaskan bahwa “ Kita bertoempah tanah satoe, jaitoe bangsa Indonesia; Kita berbangsa satoe, jaitoe bangsa Indonesia; Kita berbahasa satoe, yaitoe bahasa Indonesia”.

Sedangkan Pergerakan Pemoeda pada tahun 1948 dibawah pimpinan Soemarsono, tetap mengacu kepada Indonesia Moeda tahun 1930, yakni “ Berbangsa satoe = Bangsa Indonesia; Berbahasa satoe = Bahasa Indonesia; Bertanah Air satoe ialah Tanah Air Indonesia”.

Adapun Pemoeda Indonesia pada tahun 1949 di Jogjakarta mencetuskan Sembojan Perdjoeangan dibawah pimpinan Soepardo, yaitu “Satu Bangsa – Bangsa Indonesia; Satu Bahasa – Bahasa Indonesia; Satu Tanah Air – Tanah Air Indonesia; Satu Negara – Negara Indonesia”.

Sejak Kongres Pendidikan pada bulan Oktober 1949 (versi Tabrani seperti resolusi 1928 sesuai ketika KBI 1938, lalu Kongres Bahasa Indonesia ke-2, 28 Oktober 1954, maka Mohammad Yamin pada tahun 1955 mengetengahkan istilah Soempah Indonesia Raja dan menandai bahwa Soempah Pemoeda tahun 1928 setara dengan tulisan kuno Sriwijaya 683 dan Majapahit 1331.

Sejarah juga mencatat bahwa pada Peringatan tanggal 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno menggunakan Soempah Pemoeda sebagai senjata ideologi menghadapi gerakan separatis saat itu. Dan pada tanggal 28 Oktober 1957 digunakan menghadapi gerakan kedaerahan yang marak saat itu.

Pada tanggal 28 Oktober 1958, Sumpah Pemuda diuntai menjadi Kami Putra-Putri Indonesia dengan ini bersumpah bahwa “Kami Putra-Putri Indonesia mengakui satu tanah air, tanah air Indonesia; Kami Putra-Putri Indonesia mengakui satu bangsa, bangsa Indonesia; Kami Putra-Putri Indonesia mengakui satu bahasa, bahasa Indonesia”.

Oleh Presiden Soekarno, peringatan Soempah Pemoeda tanggal 28 Oktober 1959 digunakan untuk mengingatkan agar masyarakat Indonesia kembali pada kebudayaannya sendiri yakni kembali pada kepribadiannya sendiri. Peringatan Soempah Pemoeda 28 Oktober 1960 dikaitkan dengan kebesaran bangsa, pada tanggal 28 Oktober 1961 dikaitkan dengan perebutan Irian Barat, dan pada tanggal 28 Oktober 1963 dikaitkan dengan gerakan anti imperialisme.

Adalah peringatan pada tanggal 28 Oktober 1978 yang merangkai amanat Soempah Pemoeda menjadi “mengaku berbangsa satu, Bangsa Indonesia; mengaku bertanah air satu, Tanah Air Indonesia; mengaku berbahasa satu, Bahasa Indonesia”.

Sungguh tidak berkelebihan, sekiranya kemudian peringatan 80 Tahun Soempah Pemoeda 1928 menjadi momentum untuk perkuatan Strategi Ketahanan Bangsa sebagai modal joang Indonesia Digdaya 2045 dengan mengajak seluruh warga bangsa Indonesia merapatkan barisan guna senantiasa mengusung amanat Soempah Pemoeda khususnya ditengah situasi dan kondisi kegentingan akibat dampak keruntuhan ekonomi keuangan global pasca Runtuhnya Pasar Kapital Dunia [The End of Laissez-Faire, Prof Dr Sri-Edi Swasono, Suara Pembaruan 11 Oktober 2008] yang diyakini berasalmuasal Fraud Street d/h Wall Street di Amerika Serikat. Oleh karena itu Soempah Pemoeda 2008 perlu dilengkapi dengan tekad membangun Ekonomi Indonesia dari pola Ekonomi Pasar Bebas bergeser ke pola Ekonomi Pasar Terkendali sesuai amanat Pasal-33 UUD 1945 [edisi 1959]. Tekad ini patut dikibarkan segenap anak bangsa Indonesia memperhatikan 7 (tujuh) pendapat (1) John Maynard Keynes, 1926, (2) Krisis Ekonomi dan Kapitalisme, Mohammad Hatta, 1934, (3) Polanyi, 1944, (4) Myrdal, Galbraith dll, 1957-1960, (5) Kuttner, Thurow, Sen, Soros, Stiglitz dll, 1990-2002, (6) Hurwicz, Maskin dan Myerson, ketiganya penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2007, (7) 7 (tujuh) prinsip “conscious capitalism” [CoCa, Megatrends 2010] yang mendorong kesadaran baru manusia dalam menerapkan kapitalisme korporat yang (1) meningkatkan kualitas hidup manusia sembari menjaga kelestarian alam, (2) memelihara kepentingan shareholders dan kesejahteraan karyawan serta (3) memberikan nilai tambah manfaat bagi stakeholders seperti konsumen, masyarakat dan negara, (4) menyeimbangkan 3P yakni Profit, People dan Planet, (5) menerapkan Good Governance (fairness, transparency, accountability, responsibility), (6) menjalankan Corporate Social Responsibility, (7) berkepemimpinan korporat dengan berkinerja profesionalitas dan berwawasan spiritualitas yang baik

Sebagai informasi, BARPETA bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ) mengagendakan Dialog Lintas Generasi 80 Tahun Soempah Pemoeda 1928 Bekal Indonesia Digdaya 2045 bagi warga masyarakat patriotik, bertempat di Ruang Audirorium LPMJ Lantai-3, Jl. Raya Bekasi Timur Km-18, Pulogadung, Jakarta Timur 13250, pada hari Saptu, 25 Oktober 2008, jam 10 wib.

Reservasi Kehadiran dapat dilakukan di Telepon 4788 2901, Fax 4786 6443, eMail : info@lpmj.org

Jakarta, 11 Oktober 2006

Dr Ir Pandji R. Hadinoto, MH

Ketua BARPETA, HP : 0817 983 4545, eMail : nasionalis45@yahoo.com

Ketidakadilan Struktural Kehakiman

Sungguh menyayat hati membaca berita Kompas 21 September 2008 halaman 3 “Berebut Hasil Kreasi Perajin Perak Bali” bahwa Pengadilan Negeri Denpasar kini sedang menangani perkara dakwaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari perusahaan Indonesia berkepemilikan orang asing, yang telah mendaftarkan motif batu kali kerajinan perak Bali ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terdakwa adalah perajin perak Bali yang karyanya bermotif corak kulit buaya namun terancam hukuman 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 5 juta berdasarkan dakwaan melanggar Pasal-72 ayat 1 UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta.

Dari kasus ini muncul paling tidak 4 (empat) hal yang menggelitik masyarakat peduli Keadilan demi Persatuan yakni (1) Bagaimana mungkin perusahaan lokal berkepemilikan asing dapat diterima mendaftarkan hak cipta dari karya tradisional perajin lokal di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ? Kalaupun tidak diatur secara eksplisit formal didalam perundang-undangan terkait, mata batin pejabat publik yang menerima pendaftaran seharusnya dapat melihat kejanggalan tersebut yaitu bagaimana kok seorang asing dapat menyatakan bahwa dirinya sebagai pemilik dari motif karya tradisional lokal, padahal jelas kerajinan perak tidak pernah dikuasai di negara asalnya ?, (2) Bagaimana mungkin perusahaan lokal berkepemilikan asing dapat diterima sebagai pendakwa di Pengadilan Negeri dengan substansi perkara karya anak bangsa lokal dan mendakwa anak bangsa lokal yang jelas sebagai pihak yang kuasai karya tradisional lokal itu ? Kalaupun tidak diatur secara eksplisit formal oleh perundangundangan terkait, sepatutnya dari substansi perkara maka kejanggalan pendakwaan dapat menjadi alasan penolakan perkara, bukan ? (3) Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri membuang waktu dan biaya publik hanya untuk menangani dakwaan bersubstansi motif kerajinan perak yang berbeda yakni corak kulit buaya versus motif batu kali ? (4) Perkara HAKI di Pengadilan Negeri Denpasar itu jelas kontraproduktif dengan Pro Ekonomi Rakyat ditengah Politik Garis Kemiskinan Yang Bermasalah bagi Kesejahteraan Sosial [Pasal-33 UUD 1945] sekaligus menambah Persoalan Klasik yang Tak Pernah Terselesaikan [Ekonomi Rakyat, Kompas 23 September 2008 halaman-21].

Singkat kata, inilah salah satu bukti potret Ketidakadilan Struktural di sektor Kehakiman, padahal pejabat2 publik Kehakiman diyakini masyarakat adalah pihak yang sepantasnya sangat paham tentang perundangundangan sesuai profesi yang ditekuninya, misalnya amanat 7 (tujuh) semangat penyelenggara negara di Penjelasan UUD 1945.

Jakarta, 23 September 2008

Dr Ir Pandji R. Hadinoto, MH

Politisi Nasionalis Negarawan, HP 0817 983 4545, eMail : nasionalis45@yahoo.com

Sosial Ekonomi Harus Tidak Ganas

Bilamana tidak ada upaya pamungkas strategik pro rakyat yang segera dapat diterapkan oleh penyelenggara negara di Indonesia, maka Ketahanan Bangsa Indonesia sesungguhnya kini adalah sangat dipertaruhkan sebagai dampak pelemahan/pelumpuhan ekonomi global akibat memburuknya ekonomi Amerika Serikat sebagai global lead factor selama ini.

Kejatuhan Wall Street, Kegagalan Pasar Bebas [Suara Pembaruan, 26 September 2008] cukup jelas mencerahkan kita semua bahwa setelah rontoknya model Ekonomi Terpusat atau Komando per runtuhnya Tembok Berlin 9 Nopember 1989 sampai dengan tahun 2008 berjalan ini menyisakan kiprah model Ekonomi Pasar Bebas dan model Ekonomi Berperanan Pemerintah.

Sebagai tambahan, ada analis pasar keuangan global yang menyatakan bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir telah terjadi keruntuhan keuangan (financial crash) sebanyak 4 (empat) kali yakni 40% [1998], 35%, 38% dan yang terakhir 54% [awal 2008] menuju 74% [akhir 2008].

Artinya, benar praduga bahwa situasi dan kondisi ekonomi dunia sangat mungkin lebih parah daripada tahun 1998 bahkan konon Great Depression 1929 ~ 1938, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa George Soros yang pakar ekonomi global pun akhirnya mengakui bahwa model Ekonomi Pasar Bebas telah gagal, karena ideologi Pasar Bebas yang bermekanisme pasar akan mengoreksi kesalahannya sendiri ternyata tidak terbukti dalam kenyataannya. Lebih lanjut pakar tersebut berpendapat bahwa kegagalan Pasar Bebas sama sekali tidak berarti Pasar Bebas tidak lagi diperlukan. Pasar Bebas harus diterapkan tapi ruang bagi Pemerintah harus tetap ada agar Pasar berjalan tertib, fair dan tidak distortif.

Dalam banyak bahasan telah tersimpulkan bahwa dalam konteks perekonomian Indonesia kini status kinerja belum cukup beranjak banyak menuju perubahan yang dapat dinilai sebagai sangat berarti bagi perbaikan kesejahteraan rakyat banyak sebagaimana perintah konstitusi. Artinya, boleh jadi kinilah momentum terbaik bagi kita untuk kembali sepenuhnya (back to basic) berkiprah berdasarkan jiwa, semangat dan nilai-nilai Pasal-33 UUD 1945 edisi 1959 yang bermodel Ekonomi Berperanan Pemerintah sebagai lead mind set, agar supaya perubahan menuju perbaikan dapat lebih terbuka segera terjadi dalam kerangka prinsip Keadilan demi Persatuan.

Sebagai ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan yang nyata, situasi dan kondisi obyektif global kini seharusnya dapat lebih dipahami sebagai sangat tidak mendukung bagi pembangunan Indonesia dalam arti yang se-luas2nya, sehingga diantara prioritas bisa jadi ada lagi super prioritas yang ujung2nya adalah sampai juga kepada menjaga derajat ketahanan ekonomi kesejahteraan rakyat atau dari kacamata strategi ketahanan bangsa adalah Sosial Ekonomi Harus Tidak Ganas, artinya agar bersama kita bisa gusur kemiskinan bukan gusur orang miskin, mengingat Ketahanan Ekonomi, Krisis AS Picu Deindustrialisasi di Indonesia [Koran Jakarta, 27 September 2008].

Singkat kata, istilah Economic Ideology yang dikemukakan oleh Barack Obama saat debat CaPres [Oxford, 26 September 2008] itu semoga dapat pula mengilhami para pejabat kebijakan ekonomi publik di Indonesia untuk memaknai lebih jauh keberadaan pengaturan Pasal-33 UUD 1945 [1959] sebagai perintah konstitusi bagi upaya terbaik pendampingan daripada kiprah pengaturan kehidupan politik kenegaraan dalam kerangka cita-cita capaian keserasian berbangsa.

Jakarta, 27 September 2008

Dr Ir Pandji R. Hadinoto, MH, Politisi Nasionalis Negarawan, eMail : nasionalis45@yahoo.com

Perubahan Yang Bisa Kita Yakini

Obama saat menerima pencalonan sebagai Presiden Amerika Serikat pada awal bulan September 2008 menyatakan “Change we can believe in” berikut kebijakan2 yang akan diperjuangkannya, yang patut pula jadi bahan renungan bersama pada bulan Ramadhan 1429 H ini.

Sesanti bangsa Amerika Serikat “E Pluribus Unum“ [abad 18] dan sesanti bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” [abad 14] bermakna sama yakni berbeda tapi satu jua, artinya ada titik temu cara pandang Persatuan warga Amerika Serikat dengan warga Indonesia yang berskala mendasar.

Oleh karena itulah wacana Perubahan OBAMA yang kemudian juga diikuti oleh wacana Perubahan McCain dapat pula dimaknai sebagai salah satu rujukan bagi Indonesia kearah titik tolak yang sama misalnya Perubahan Sikap terhadap berbagai hal yang terbukti telah berdampak buruk bagi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di kemudian hari.

Oleh berbagai pihak, diyakini bahwa Perubahan sesungguhnya akan dapat dilakukan dengan bijaksana dan sejatinya dapat berawal dari diri sendiri bagi Keadilan demi Persatuan umat.

Salah satu cara menata Perubahan Sikap yang dianjurkan adalah seperti metoda Zero Mind Process dari ESQ165 yang bermaksud dan bertujuan agar supaya God Spot bebas belenggu yakni (1) Hindari prasangka buruk, upayakan berprasangka baik, (2) Tinggalkan prinsip hidup yang salah, berprinsiplah selalu kepada Allah Yang Maha Suci, (3) Bebaskan diri dari pengalaman masa lalu yang membelenggu pikiran, berpikirlah merdeka, (4) Dengarkan semua suara hati, berpikirlah melingkar (circular thinking) sebelum menentukan kepentingan dan prioritas, jadilah bijaksana, (5) Berpikirlah secara integratif dan holistik dengan melihat semua suara hati yang bersumber dari Asmaiul Husna, (6) Periksa pikiran anda terlebih dahulu sebelum menilai segala sesuatu, (7) Ingatlah bahwa semua kebenaran bersumber dari Allah SWT, jangan terbelenggu.

Berbagai proyeksi capaian Perubahan Zaman kini sudah terlontarkan seperti Pergantian Peradaban Manusia (Metafisika Studi Club, 2012), Indonesia Emas (ESQ165, 2030), Indonesia Digdaya (Kerabat45, 2045), yang dapat jadi ukuran sasaran kebersamaan misalnya kebijakan publik bagi yang meyakininya, seperti Pelurusan UUD 1945 (2006), Amandemen UU MiGas, Strategi Pemberantasan Korupsi, Strategi Ketahanan Pangan, Strategi Ketahanan Lingkungan, Strategi Budaya Bahari, Strategi Budaya Joang Bangsa, Strategi Ekonomi Rakyat, dlsb.

Pilihan kata Perubahan memang seringkali mampu mendorong bawah sadar manusia untuk perolehan mutu kehidupan yang lebih baik, terbukti taktik Perubahan McCain mampu menggoyang keseimbangan baru berbagai hasil jajag pendapat di tengah strategi Perubahan OBAMA.

Artinya, Perubahan dapat pula jadi kata kunci kampanye para kontestan Pemilu 2009 yang akan datang, kita tunggu saja pasca Nopember 2008 yaitu setelah terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru. Amerika Serikat sebagai lead factor, seringkali jadi rujukan bagi negara lain, tidak terkecuali Indonesia, asalkan saja dipahami bahwa Strategi Budaya Tatanilai Kearifan Lokal Nusantara sesungguhnya lebih membumi bagi pemberdayaan KeIndonesiaan, mengingat peradaban bangsa Indonesia sebenarnya jauh lebih tua dari peradaban bangsa Amerika Serikat.

Jakarta, 14 September 2008

Pandji R. Hadinoto, GPS-Jkt, HP : 0817 983 4545, eMail : nasionalis45@yahoo.com

[GPS = Ikatan Pendukung Garuda Pancasila Sakti, gerakan spiritual perdamaian dunia]

Jogjakarta, Modal Joang Republik Indonesia

Jogjakarta, Modal Joang Republik Indonesia

Almarhum Joesoef Ronodipoero, ex liaison officer Perjanjian Renville 17 Januari 1948, yang sekarang bermakam di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, semasa hidupnya sempat bercerita pribadi kepada saya bertempat di Gedung DHN45, Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat 10340, bahwa sejumlah besar simpanan dalam mata uang Gulden milik Raja Jogjakarta di Javasche Bank pada tahun 1945 telah disumbangkan bagi modal joang Republik Indonesia, istilah akuntansi modern sekarang adalah “initial balance”. Sayang sekali saya tidak mencatat nilai nominalnya, walaupun diutarakan beliau dengan catatan bahwa almarhum Hamengku Buwono IX sebenarnya tidak berkenan mengkabarkan ikhwal ini kepada khalayak. Oleh karena itulah, dalam kesempatan di bulan Ramadhan 1429 H ini, saya sekaligus mohon ampun terlebih dahulu kepada kedua beliau almarhum dan terutama kepada keturunan dan keluarga kedua beliau, hanya karena merasa terpanggil harus bersuara dalam rangka mengusung prinsip Keadilan demi Persatuan setelah memperhatikan berita2 di media yang berpotensi kontraproduktif bagi bangsa dan negara, seperti dikemukakannya ucapan “monarkhi absolut menuju monarkhi konstitusional” oleh pejabat publik berkapasitas Juru Bicara Kepresidenan Republik Indonesia, yang lalu mengundang ungkapan reaktif dari Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa Pemerintah Pusat Mengajak “Cerai” [Suara Pembaruan, 26 September 2008] dimana antara lain diungkapkan tentang keberadaan Maklumat 5 September 1945 yang mengatur bergabungnya Jogjakarta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persetujuan antara Soekarno dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Pasca Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, dari sejarah Perang Kemerdekaan [1945 – 1949] memang tercatat bahwa selain secara fisik sebagai ibukota Republik Indonesia [6 Januari 1946 – 27 Desember 1949], Jogjakarta khususnya Keraton Jogjakarta adalah juga benteng terakhir Republik Indonesia saat Perang Kemerdekaan II berkecamuk [1948-1949] setelah Perjanjian Renville.

Artinya, tanpa peran kunci Jogjakarta sebagai monumen joang Republik Indonesia disamping kota joang bangsa dan modal joang negara, mustahil Republik Indonesia dapat berkelanjutan seperti sosoknya sekarang ini, termasuk sang Juru Bicara itu sendiri yang konon justru alumni Universitas Gajah Mada (UGM) di Jogjakarta dengan catatan khusus bahwa justru kampus UGM itu dimodalawali dari properti Raja Jogjakarta, 19 Desember 1949.

Namun sebagai bangsa yang besar, sering kita masih mencoba berpikirpandang positif, misalnya sebelum tanggal 9 Oktober 2008 dapat saja segera diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Penguatan Keistimewaan Jogjakarta sehingga tercipta situasi dan kondisi tata kenegaraan yang taat azas, berkeaturan dan berkelanjutan tanpa gejolak hankamnas yang tidak perlu terjadi hanya karena pemahaman kesejarahan nasional yang dangkal dan miskin.

Singkat kata, saya sebagai generasi penerus pengusung jiwa, semangat, nilai-nilai 45 berseru agar petuah JASMERAH (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah) dipegang teguh, dalam konteks Keistimewaan Jogjakarta seperti yang tertuang dalam dokumen2 bersejarah Piagam-piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII, 19 Agustus 1945 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, disamping UU No 3/1950 dan UU No. 19/1950 [Kompas, 29 September 2008].

Jakarta, 29 September 2008

Dr Ir Pandji R. Hadinoto, MH, Politisi Nasionalis Negarawan

eMail : nasionalis45@yahoo.com

Pancasila dan 1 Syawal 1429 H

Bertepatannya 1 Syawal 1429 Hijriah dengan kalender 1 Oktober 2008 yang dikenali dalam konteks semangat kebangsaan Indonesia sebagai Hari Kesaktian Pancasila sejak 1965 adalah perlu dimaknai tidak sebagai kebetulan semata namun dapat berarti bahwa ada koinsidensi sedemikian rupa akibat satu pengaturan atas satu kehendak, fenomena ini tidaklah sama dengan pengaturan tanpa kehendak yang diyakini oleh kaum manusia kapitalis liberalis di ranah Ekonomi Pasar Bebas yang kini terbukti membawa bencana kemanusiaan bernama Big Bang Ekonomi Keuangan Amerika Serikat berdaya Bail Out USD 700 Milyard plus dampak susulannya di berbagai belahan dunia berupa penurunan indeks saham gabungan. Boleh dikatakan bersatunya kedua peristiwa penting bagi bangsa Indonesia ini layaknya “berkat tangan Tuhan” seperti ucapan Maradona ketika menciptakan gol kontroversial bagi kemenangan kesebelasan Argentina, yang justru dapat diharapkan mampu berperan sebagai terapi anti bencana kemanusiaan yang khas bagi bangsa Indonesia sekaligus modal joang bangsa menggapai Indonesia Digdaya 2045.

Bilamana kebersamaan pemahaman tersebut diatas dapat diakui, syukur oleh banyak warga bangsa Indonesia, maka boleh dipastikan jiwa, semangat dan nilai2 (JSN) koinsidensi kedua peristiwa itu adalah momentum yang merupakan berkah, ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa di hari Kemenangan umat Islam Indonesia 1 Syawal 1429 H. Dalam pengertian itulah, kebersamaan kita mendalami pemahaman hubungan antara JSN Pancasila 1945 dengan ayat-ayat kunci Al-Qur’an (QS) yang penulis gali pada bulan April 2008 ybl adalah menjadi sungguh penting bagi kesejahteraan lahir dan batin umat, seperti paparan penulis di Sarapan Pagi TVRI tanggal 1 Oktober 2008 jam 6.35 – 6.55 wib ybl.

Hubungan itu adalah : Pancasila sebagai Lima Pandangan Hidup Bangsa [99 kata kunci QS], (1) Ketuhanan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Esa [1044 kata kunci QS], (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai Sikap Martabat Keadilan Manusia [372 kata kunci QS], (3) Persatuan sebagai Sikap Tekag Bersatu Padu [7 kata kunci QS], (4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Musyawarah dan Mufakat sebagai Hikmah Kebijaksanaan Pemimpin Musyawarah Masyarakat [64 kata kunci QS), (5) Keadilan Sosial sebagai Keadilan Masyarakat [9 kata kunci QS].

Pada Sarapan Pagi TVRI itu penulis paparkan juga bahwa JSN Pancasila 1945 dapat ditemui pula pada Ajaran 5 (lima) Pintu Utama Kerajaan Galuh Pakuan [tahun 1545] dan sosok keberadaan 5 (lima) Bangunan Utama Kerajaan Soenda [tahun 1345] yang keduanya itu diperoleh dari kunjungan KelBes Siliwangi dpp MayJen TNI (Purn) Herman Sarens Soediro ke Limbangan, Garut, Juli 2007, dimana penulis ikut hadir mewakili DHN45. Demikian pula pada Januari 2008, atas arahan bapak Des Alwi, Ketua Yayasan 10 Nopember 1945, telah penulis terima buku Pancasila Pelita Penerang Dunia, Amanat Tuhan Terhadap Umat Manusia Sedunia Menuju Perdamaian Dunia yang merupakan uraian dari petunjuk yang diterima oleh bapak La Ode Ahmad Muhammad Nur Kaimuddin, nelayan dari Pulau Seram, Maluku.

Adapun alat bantu lain untuk memperkaya pemahaman peristiwa koinsidensi diatas, demi Strategi 7 Ketahanan Bangsa (StraHanSa) menggapai Indonesia Digdaya 2045, adalah The 7 Ways To Happiness yaitu (1) Sabar, (2) Mensyukuri, (3) Sederhana, berkemampuan menangkap esensi, (4) Kasih sayang, (5) Memberi, (6) Memaafkan, (7) Pasrah berkemampuan berserah diri dan Percaya 100 % kepada Tuhan.

Jakarta, 2 Oktober 2008

Dr Ir Pandji R. Hadinoto, MH / Politisi Nasionalis Negarawan

HP : 0817 983 4545, eMail : nasionalis45@yahoo.com

Kunjungan ke Limbangan, Garut, Jawa Barat dimana diperoleh temuan tentang Lima Ajaran Utama, Kerajaan Galuh Pakuan [1545] dan Lima Bangunan Utama Kerajaan Soenda [1345]

STRATEGI : Dagang = Perang

STRATEGI : Dagang = Perang

Latihan Gabungan TNI tanggal 1 – 20 Juni 2008 yang melibatkan hampir 31 ribu anggota komponen utama pertahanan Negara dari 3 (tiga) matra angkatan sungguh mengundang rasa percaya diri akan kemampuan anak bangsa yang bertanah air satu, Indonesia. Namun tidaklah berkelebihan bahwa masa kini dan mendatang dikenali perang inkonvensional lebih berperan daripada perang konvensional karena berbagai alasan biaya, sehingga tersebut kini istilah perang asimetrik atau perang generasi ke-4 (empat) yang lebih dipengaruhi oleh faktor2 geoekonomi dimana TI (teknologi informasi) semakin berperan penting bagi kiprah militer dan intelijen.

Dalam keseharian, hal ini sudah terasakan dalam bentuk pahitnya peristiwa sebab akibat pada hubungan harga jual bahan bakar minyak fosil dunia dengan spekulan kapitalistik berdukungan budaya liberalistik dengan sistim pasar bebas tanpa batas itu.

Peristiwa harga BBM dunia yang dapat dikendalikan oleh spekulan skala dunia kini menjadi persoalan ekonomi “main stream” bagi masyarakat dunia baik yang tersebut Negara “maju” maupun “berkembang”, sehingga lalu kini muncul praduga Tiga-F Krisis Dunia yaitu Food, Fuel dan Financial. Dalam kaitan ini, barangkali perlu dilirik ulang peranan strategik daripada pengaturan politik ekonomi dalam sebuah konstitusi, seperti Pasal-33 UUD45 yang dimiliki oleh Negara “berkembang” Republik Indonesia. Artinya, kini terbukti sudah bahwa pengaturan politik demokrasi modern semata dalam konstitusi tidaklah cukup berkinerja tanpa pengaturan politik ekonomi struktural/fundamental sebagai pasangan yang serasi guna menjalin kerjasama keduanya agar mampu berkiprah senantiasa mengawal kehidupan harmonis bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Harmoni antara politik demokrasi dengan politik ekonomi ini dapat dikatakan sebagai Potensi Pertahanan atau lebih tepatnya Potensi Ketahanan. Oleh karena itulah, dalam rangka program komunikasi, advokasi dan sosialisasi Potensi Pertahanan (ProKASPotHan), maka disampaikan kepada khalayak anak bangsa bahwa BARPETA (Barisan Pembela Tanah Air) menggelar Dialog Lintas Generasi (DIALING) dengan model pembekalan STRATEGI SERANGAN UMUM TENTARA PELAJAR SOLO (DETASEMEN-II / BRIGADE-17 TNI), 8 Pebruari 1949, 2 Mei 1949 dan 7 – 10 Agustus 1949 yang kala itu terbukti berhasil turut memperkuat posisi tawar politik perjuangan diplomasi delegasi Republik Indonesia di Konperensi Meja Bundar (KMB), Den Haag, sehingga berujung dicapainya Kedaulatan Republik Indonesia 27 Desember 1949 dapat hidup berdampingan dengan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, pada hari Saptu / 28 Juni 2008 / Jam 13 – 17 WIB, bertempat di POIN Square, Lantai-FC, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Peran serta generasi penerus 45 sangatlah dihargai sebagai unjuk kepedulian untuk perkuatan Potensi Pertahanan Nasional bagi pengisian Indonesia Merdeka menuju Indonesia Digdaya 2045.

Jakarta, 21 Juni 2008

Barisan Pembela Tanah Air,

Pandji R. Hadinoto / Ketua

eMail : barpeta45@yahoo.com